Bahaya radikalisme atau Defisit perdagangan?

Tadi sore saya ngobrol  dengan teman. Semua sepakat tentang program pemerintah yang sistematis untuk memerangi radikalisme.  Keliatan sekali dengan penunjukan orang yang memegang posisi Menteri PAN, Mendagri, Menhan, Menag, MenkoPolkam. Tetapi  apakah keberhasilan memerangi radikalisme akan membuat Indonesia pasti aman? Bagaimana bila terjadi krisis ekonomi? Apakah persatuan dan kesatuan kita tetap kokoh menahan dampak krisis ekonomi ? Inilah yang harus diwaspadai oleh Pemerintahan Jokowi sekarang. Masalah ekonomi adalah masalah mendasar yang berhubungan dengan perut dan rasa keadilan. 

Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa keadaan baik baik saja. Karena fundamental ekonomi kita masih kuat. Pada triwulan III 2019 neraca pembayaran Indonesia dimana surplus transaksi modal dan financial serta defisit transaksi cukup terkendali. Dimana, arus masuk investasi portofolio pada triwulan III ini tercatat USD 4,8 miliar. Posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat, pada akhir September 2019 tercatat USD 124,3 dollar setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia.

Tapi ada yang mengkawatirkan , yaitu defisit transaksi berjalan. Diperkirakan tahun 2019 ini defisit transaksi berjalan akan mencapai 2,5-3% dari PDB. Tren defisit ini sudah nampak pada tahun 2018, dimana defisit neraca perdagangan mencapai US$8,57 miliar. Angka ini bukan hanya yang pertama di pemerintahan Jokowi tetapi yang terburuk sepanjang sejarah. Bahkan prestasi terburuk di ASEAN. Silahkan lihat Chart dibawah ini. Mungkin anda akan bertanya tanya. Apa dampaknya bila defisit perdagangan terus membengkak ? Baik saya akan jelas secara singkat.

Apa yang dimaksud dengan defisit neraca perdagangan? adalah lebih besar impor daripada eksport. Artinya semakin besar real  cadangan devisa berkurang. Dampaknya akan berantai.  Akibat defisit neraca perdagangan yang bengkak, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) juga makin melebar. Nah defisit transaksi berjalan itu sendiri merupakan bagian dari komponen neraca pembayaran yang berpengaruh pada nilai tukar rupiah pada akhirnya. Makin lebar defisit transaksi berjalan, aliran modal asing yang dibutuhkan untuk membuat neraca pembayaran surplus makin besar. 

Di tengah situasi resesi global, mendapatkan modal asing tidak mudah lagi. Apalagi tidak ada investor yang mau masuk ke suatu negara yang tingkat defisit neraca perdaganganya tinggi. Mengapa ? karena tidak ada kepastian akan kurs, tentu beresiko untuk investasi jangka panjang. Sekali aliran modal terhenti, cadangan devisa akan terkuras cepat. Cadangan devisa sebesar USD 124,3 akan habis dalam waktu 7 bulan. Yang berbahaya proses terus tergerusnya devisa itu bisa berdampak rupiah terjun bebas dan ini akan menimbulkan dampak sistemik. Pengalaman di negara berkembang, tidak ada satupun yang rezim yang selamat. Pasti jatuh.

Lantas apa solusinya ? di samping program stimulus harus segera dilaksanakan pada APBN 2020, pemerintah juga harus melobi China dengan keras. Karena China adalah mitra dagang kita yang membuat kita paling besar tekornya. Pada negara lain kita untung atau surplus.  Indonesia bisa memanfaatkan kuridor China Asean Free Trade Area yang dicanangkan tahun 2010. Caranya yang cepat dan berdampak luas adalah memaksa China melakukan relokasi tehadap industri yang punya pasar di Indonesia. Dengan demikian, FDI masuk, angkatan kerja terserap, kita tidak perlu lagi impor. Kemitraan jadi equal. Dalam hal ini diperlukan loby smart dari menteri perdagangan, industri dan Menlu.

Kalau pemerintah tidak focus melobi china agar neraca perdagangan dengan China bisa balance, dan lebih focus mempertahankan cadangan devisa lewat operasi pasar uang dan   moneter polecy  maka itu sama saja dengan telan pil viagra. Lambat laun jantung bisa melemah dan kena struk. Karena kekuatan bukan berasal dari kekuatan real tetapi rekayasa yang pasti ada batasnya. Kematian tinggal menghitung hari. Semoga pemerintah menyadari ini, bahwa masalah ekonomi lebih bahaya daripada radikalisme.