Megawati dan Prabowo...

 

Cornelius Castoriadis, filsuf, ekonom dan ahli psikoanalisa asal Yunani namun menghabiskan sebagian besar hidupnya di Prancis.. Ia mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah rezim yang tragis. Secara procedural system demokrasi itu ideal. Namun dalam proses pengambil keputusan politik selalu terkait dengan transaksional. Tarik menarik. Walau pendapat berbeda namun selagi pendapatan sama maka segala kemungkin bisa saja terjadi. 

Dari sejak tahun lalu Prabowo ingin bertemu dengan Megawati. Namun Mega menolak dan akhirnya Prabowo semakin dekat dengan Jokowi sehingga mengantarkannya sebagai pemenang Pilpres 2024. Kemudian keinginan bertemu itu datang lagi. Orang menduga macam macam. Sangatlah naif bila PDIP bergabung dengan koalisi Pemerintahan Prabowo. Tentu juga naif kalau Prabowo harus ngotot bertemu dengan Megawati.

Tetapi politik itu memang tragis. Hal yang procedural dan ideal, tidak ada dalam prakek politik. Kalau anda menggunakan logika apa yang nampak diatas panggung. Anda pasti akan tertipu. Di balik panggung.  Tidak bisa relawan Jokowi berhak atas share kekuasaan Pragib. Tidak bisa juga eksistensi Jokowi setelah mantan, bisa menentukan arah kebijakan Prabowo. Tidak juga pihak yang kalah harus jadi musuh atau oposisi. Tidak begitu. 

Bahkan walau Jokowi di panggung bersebarangan dengan PDIP, dan kader PDIP terdepak dari Kabinet, namun nyatanya menteri keuangan, PUPR dan Perhubungan adalah menteri yang diendorses oleh Megawati. Tetap dipertahankan oleh Jokowi. Pramono yang merupakan mata dan telinga Jokowi mengelola kabinet selama dua periode, dipertahankan sampai Pram mencalonkan sebagai Cagub DKI. Apa artinya? transaksional antara PDIP dan Jokowi itu tetap solid secara internal. Dan tentu PDIP akan jaga Jokowi sampai tanggal 20 oktober.

Prabowo tahu bahwa kekuasaan dalam system demokrasi pemegang saham sebenarnya adalah Partai. Kepada partailah dia bicara, dalam terang atau gelap. Dalam suara lantang atau bisik bisik. Kepada selain elite partai, itu hanya drama. Mengapa ? Bagaimanapun dia mewarisi keadaan polhukam yang rumit akibat keadaan keuangan negara yang rapuh. Itu tecermin dari cash out APBN untuk utang setiap tahunnya terus meningkat. Dan setiap tahun ruang fiscal semakin menyempit. 

Pertemuan antara Megawati dan Prabowo tak lain adalah pertemuan transaksional. Bukan sekedar makan nasi goreng. Karena sebelum ada pertemuan resmi, deal sudah terjadi antar elite Partai. PDIP komit akan menyerahkan 4 kadernya sebagai Menteri. Dan beberapa meteri yang akan di endorsed oleh PDIP. Itu collateral PDIP kepada Prabowo untuk mengamankan kebijakannya. Tentu kebijakan yang sesuai dengan idiologi PDIP.

Mengapa? Ya, kalau Prabowo hanya mengandalkan kepada Koalisi yang ada. Dia akan sangat tidak stabil. Golkar dikenal sebagai partai oportunis. Tak ubahnya dengan PAN, PKB dan Nasdem. Dia perlu PDIP dan PKS bersatu dalam kabinetnya. Kedua partai ini adalah partai idiologi yang pasti setuju dengan langkah berani Prabowo untuk memperkuat Lembaga demokrasi, dan selanjutnya negara harus lead dalam masalah sumber daya. Tidak lagi diserahkan kepada konglomerat. Agar keadilan distribusi ekonomi terjadi. Rasio GINI menyempit.

Yang pasti. Setelah tanggal 20 oktober. Tidak ada lagi polarisasi politik di tengah masyarakat. Karena PKS dan PDIP sudah satu perahu. Cebong dan kampret bersatu. Relawan silahkan kembali ke habitat awalnya. Pemilu usai. Jangan lagi berpolitik. Orang terdekat Jokowi atau Gibran jangan sedih kalau tidak terpilih sebagai Menteri atau wamen. Karena ukurannya kompetensi dan eksistensi partai. Selanjutnya adalah kerja keras dan bergandengan tangan erat dalam mengatasi outstanding yang diwariskan oleh Jokowi. 

Inflasi momok menakutkan

 

Dalam satu diskusi terbatas yang diadakan oleh Lembaga riset geostrategis, saya menyimak dengan sungguh sungguh. Mengapa ? karena saya tidak sarjana. Pengetahuan saya terbatas. Makanya saya sangat haus kalau ada akademis bicara tentang pengetahuan berbasis teori akademis. Mereka membahas tentang bahaya inflasi terhadap perekonomian nasional. Ibarat kata, inflasi itu seperti hantu yang menakutkan dan harus diperangi dengan at all cost. Tentu penjelasan itu disertai dengan data dan graphic, terkait fenomena inflasi terhadap perekonomian.

Memang hebat pencerahannya. Namun sebagai praktisi dan tidak akademisi saya terpaksa mengerutkan kening. Ada sesuatu yang menggangjal dalam pikiran  dan harus saya tanya kepada mereka. 

“ Dari penjelasan yang ada, dampak buruk dari inflasi itu adalah memenggal pendapatan tetap. Karena harga harga naik, sementara pendapatan tidak naik. Tentu pada gilirannya akan memperlemah daya beli dan berdampak buruk terhadap sector produksi. Kan itu esensinya. Dampak positif inflasi adalah pelonggaran likuiditas sehingga mamacu orang untuk berproduksi, meningkatkan peluang kerja, berinovasi, berinvestasi. Benarkah ? Tanya saya. Peserta diskusi mengangguk. 

“ Nah “ lanjut saya. “ Bagaimana kalau lebih 50% rakyat bukan pegawai yang menerima upah tetap, Tetapi hidup dari wirausaha formal maupun informal? Data menunjukan 61% PDB kita berasal dari UMKM. Mereka menghidupi 90% populasi negeri, yang juga konsumen. Justru karena pendapatan mereka tidak tertap, mereka perlu inflasi untuk meningkatkan produksi dan berinvestasi. Kalau UMKM itu berkembang, pengaruh bergandanya kepada 90 % populasi rakyat.  Walau harga naik karena inflasi, tidak ada masalah. Toh mereka punya uang untuk belanja.” Kata saya. Mereka terdiam. 

“ UMKM itu menyerap pekerja 97% dari total Angkatan kerja nasional. Upah yang diberikan pada umumnya tidak tetap. Sesuai dengan output produksi. Artinya kelancaran produksi UMKM linier dengan pendapatan upah pekerja. Multiplier effect nya sangat luas, yaitu 90% dari populasi negeri ini. Itu sangat significant untuk kemakmuran proporsional.

Namun faktanya kebijakan menekan inflasi itu mengakibatkan aliran modal jadi stuck. Suku bunga naik, ekspansi APBN melambat, subsidi dikurangi atau diperlambat penyalurannya. Dan tentu mengorbankan mayoritas rakyat yang penghasilannya tidak tetap. Usaha mereka banyak yang bangkrut dan kalaupun jalan, hidup segan mati tak mau. Karena kalah bersaing dengan produk impor dan terjerat rentenir. Ditambah lagi dengan menyusutnya kelas menengah. Yang lengkaplah derita mereka. Sementara kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. 

Nah, kesimpulannya. Kebijakan menekan inflasi dengan at all cost, sebenarnya ditujukan kepada segelintir pemegang saham korporat, elite politik dan penguasa, pekerja yang menerima penghasilan tetap seperti PNS, pegawai BUMN, Pegawai Korporat. Itu aja. Kalau katanya untuk rakyat, ya mereka itu yang dimaksud, bukan mayoritas rakyat” kata saya mengakhiri.

“ Pak, Ale” Seru peserta diskusi” Kita ini sedang membahas dari sudut pandang ekonomi makro. Sementara anda menilai dari sisi mikro ekonomi. Tentu kalau diteruskan diskusi ini akan melebar kemana mana dan tidak lagi kuantitif tetapi kita terjebak dengan narasi kualitatif’ kata moderator.

“ Yang saya tahu, ekonomi makro itu kan kebijakan fundamental, yang memastikan secara ilmiah berdampak positif terhadap ekonomi mikro. Kalau terjadi distorsi maka artinya kebijakan makro yang disalahkan. Bukan mikro. Sederhanan aja berpikirnya. Kan mikro itu eskses dari adanya kebijakan makro.  “ Kata saya. Mereka terdiam. 

" Tahu apa yang saya maksud dengan distorsi makro ? 98% sumber daya ekonomi negara hanya untuk mereka yang masuk kelompok 2% saja. Berdasarkan Global Wealth Report tahun 2023 dan Forbes peringkat 50 crazy rich Indonesia. 50 orang super kaya Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang dewasa Indonesia. Itulah distorsi dari kebijakan makro ekonomi. Kebijakan yang hanya menghasilkan ketimpangan distribusi sumber daya negara. "Kata saya.

“ Ok lah. Jadi apa yang hendak anda sampaikan ? kata moderator.

“ Saya orang awam. Saya tidak peduli berapa harga barang. Mau naik berapun saya beli asalkan ada uang. Yang jadi masalah kan uang, bukan harga. Terus ngapain kita pusing dengan inflasi. Kalau distribusi modal lewat ekspansi APBN, perbankan dan subsidi itu berdampak inflasi, ya engga ada masalah. Asalkan rakyat engga bokek. Bisa tetap belanja. Mesin ekonomi bergerak terus.. nanti kalau sektor produksi sudah established. Inflasi akan mereda dengan sendirinya sebagaimana hukum demand and supply. “ kata saya. Mereka saling pandang. 

Sepertinya mereka tidak paham bagaimana menjabarkan maksud saya itu secara akademis. Padahal kata kuncinya adalah keadilan sosial. Seharusnya kebijakan makro ekonomi bertumpu kepada keadilan sosial. Tetapi itu dikaburkan ketika kepentingan oligarki harus diutamakan. Itu aja.

***

Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2024 mencapai 210,5. Index ini dianggap BI penuh keyakinan dan baik baik saja. Mari kita pahami  IPR ini secara sederhana. Agar kita tahu apakah retorika berita sama dengan angka dan data.

Perhitungan index atas dasar Survei penjualan eceran (SPE) yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan PDB dari sisi konsumsi swasta. Survei dilakukan terhadap sekitar 700 pengecer sebagai responden dengan metode purposive sampling di 10 kota yaitu Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan, Purwokerto, Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Denpasar. 

Indeks riil disajikan dengan tahun dasar 2010=100 (sebelumnya 2000=100). Sementara, perkiraan harga umum dihitung dengan menggunakan metode balance score (net balance +100) yang dibobot menggunakan bobot kota atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH).  Ingat ya. Tahun 2010 itu kurs masih  Rp. 8.917./USD. Kalau tahun 2010 anak anda masih balita. Sekarang udah remaja. Rata pertumbuhan penduduk / tahun = 1,25%.

Nah sekarang, kita evaluasi Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2024 mencapai 210,5. Perhatikan,  itu artinya 2,11 kali dari index tahun 2010 atau 14 tahun lalu. Tapi tahun 2024 september kurs Rp/USD  Rp 15.214. Perbedaan kurs pada tahun 2010 dengan september tahun 2024 yaitu 1,7 kali.  Artinya uang anda USD 100  tahun 2010 hanya bisa beli barang senilai USD 58 pada September 2024.  5 bulan deflasi berturut turut tercatat pada sector pangan. Itu bukan karenan harga turun akibat efisiensi tetapi daya beli turun dan petani terpaksa banting harga agar barangnya tidak expired 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan ril tidak meningkat significant. Padahal selama 14 tahun konsumen meningkat seiring peningkatan populasi, dan seharusnya harga  bekorelasi dengan depresiasi kurs rupiah tampa memenggal nilai tambah produsen. Tapi itulah prestasi pemerintah. Hebat menekan inflasi dari sisi konsumen namun mengorbankan produsen. Makanya jangan kaget bila petani engga bisa makmur dan industry domestic banyak yang PHK. 

Ekonomi kita baik baik saja ?

 

“ Ah, lue terlalu mendramatisir keadaan” Kata Herman.” Noh lihat bandara masih rame. Whoos terus meningkat jumlah penumpangnya. Kalau liburan jalanan macet ke puncak. Apa itu bukan fakta bahwa ekonomi kita baik baik saja. Jangan jadi buzzer anti pemerintah dah” Lanjut Herman.

Saya senyum aja. Karena saya hanya mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak baik baik saja. Itu bukan provokasi. Tetapi berusaha mengingatkan agar kita sebagai rakyat siap siap menghadapi keadaan terburuk. Pengalaman saya tahun 98. Orang yang sukses melewati prahara adalah orang yang sebelumnya sudah tahu akan terjadinya krismon. Jadi mereka bersiap. Ketika krismon terjadi, mereka cepat recovery.

Kembali kepada Herman. Argumen quantitive saya. Engga usah terlalu canggih. Mari kita lihat data PayLater. Apa itu paylater? sistem pembayaran yang ditunda, dimana pembeli diperbolehkan membeli barang namun membayarnya belakangan, tentu saja beserta tanggungan bunganya. Data Ojk selama 5 tahun belakangan ini jumlahnya meningkat 17 kali.

Tahu artinya? Kalau liburan masih ramai, retail modern masih rame pembeli, itu sebagian besar karena utang. Selama 5 tahun daya beli domestic bukan didukung oleh kelebihan pendapatan tetapi karena utang. Berdasarkan data pengguna paylater itu ada 80 juta atau 1/3 penduduk Indonesia. Itu cermin kelas menengah Indonesia. Orang miskin jangan tanya dah. Makanya jangan kaget kalau daya beli masyarakat drop. Akhirnya kita masuk deplasi. Ya mana bisa utang terus. Kan kapasitas atau limit terus berkurang. Sampai akhirnya nol atau topup jaminan cash.

Masih belum paham. Mari kita lihat data tabungan dibawah Rp. 100 juta. Data BI, jumlahnya dari tahun ke tahun terus turun. Artinya kelas menengah itu MANTAB alias makan dari tabungan. Sementara data Pinjol dan pegadaian terus meningkat jumlahnya. Google aja kalau engga percaya. Jumlah PHK meningkat. Lihat aja data claim JHT-BPJS tenaga kerja. April aja udah diatas 800.000. Padahal yang bisa claim JHT, itu sebagian kecil aja. Itu artinya PHK meluas. 

“ Ah lagi lagi lue medramatisir berdasarkan data “ Kata Herman.

“ Na..” teriak saya kepada kasir restoran. Dia menoleh ke saya. “ Gimana omzet restoran lue? tanya saya.

“ Susah koh. “ Yana menggeleng geleng lesu. “ Udah seminggu ini yang pakai room, coman kokoh aja sama teman teman. Biasanya antri yang mau makan pakai room. Tadinya ada SPG minuman untuk promosi. Lumayan pemasukan tambahan dari sponsor. Eh sekarang udah engga ada. Sepi. Jauh banget dibandingkan tahun lalu “ Kata Yana kasir merangkap pemilik restoran. Herman terdiam. Engga mau lagi ngotot.

“ Man, lue kan pengusaha. Gimana bisa kaya, ngga usaha munafiklah. Kita kita ini semua anjing. Sama dengan pejabat. Kalau engga bisa bantu rakyat , jangan tutupi kenyataan dengan retorika pencitraan. Data tetaplah data. Fakta tetaplah fakta. Mending lue diam aja. Ngapain bela pemerintah segala. Kan dicemes Ale lue.” Kata akhiat tersenyum. "Lue tahu, " lanjut Akhiat. " Kalau pemerintah Prabowo engga hati hati, kita akan jatuh krisis, lebih buruk dari tahun 98. Ngeri membayangkannya. Kasihan aja sama Prabowo jadi tukang cebok Jokowi. Jokowi happy aja dia. Pensiun pulang ke Solo. "

“ Yang lebih kasihan rakyat yang berusaha cebokin Jokowi dengan bela mati matian. Kalau kaya karena rente, baguslah. Tetapi kalau blangsat, kan kasihan banget. Onani terus..” Kata Doni. Saya senyum aja,

" Ah itu karena Judi online yang buat rakyat terpuruk dan terjebak hutang" Sanggah Herman. Kami semua senyum aja.

Nasip Kelas Menengah

 

Kalau anda mendengar istilah kelas menengah di Indonesia, jangan berpikir mereka seperti kelas menengah di luar negeri seperti di Korea, China atau Singapore atau Malaysia. Kelas menengah di Indonesia itu, income nya berkisar dari Rp, 2 juta sampai Rp 9 juta sebulan. Kalah income nya dengan TKW-ART di Hong Kong dan Singapore. 

Nah dengan kondisi kelas menengah seperti itu, memang sulit untuk naik kelas. Bahkan mudah tergelincir jadi kelas bawah. Coba perhatikan data BPS. Tahun 2019 kelas menengah Indonsia ada 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Lalu, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Artinya ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas

Yang miris, kelas menengah itu sebagian besar orang muda. Itu digadang gadang sebagai bonus demographi yang akan mengantarkan Indonesia jadi negara maju pada tahu 2045. Faktanya selama 10 tahun ini trend nya bukannya bertambah malah terus turun jumlahnya.  Jadi kalau ada istilah middle income trap, itu terlalu romantis menggambarkan situasi kelas menengah Indonesia. Tepatnya low income trap.

Apa penyebab nya.?

Pertama. Mesin ekonomi Indonesia itu di-dominasi oleh bisnis rente. Bisnis yang memanfaatkan akses kepada kekuasaan untuk dapatkan konsesi bisnis. Sehingga penghargaan kepada pekerja rendah sekali. Karena pengusaha menempatkan akses kepada kekuasaan sebagai sumber daya terpenting. Sementara SDM tidak begitu penting. Perhatikan data GINI rasio kepemilikan Lahan 0,54-0,67. Sangat buruk atau timpang.

Kedua. Karena design ekonomi Indonesia mayoritas non-tradeable tentu daya serap angkatan kerja sangat rendah. Ini menempatkan posisi tawar pencari kerja sangat rendah di hadapan pemberi kerja. “ Mau terima kondisi gaji seperti itu ya silahkan kerja. Kalau engga, noh diluar banyak yang nganggur siap gantikan kamu.” Kira kira begitu 

Ketiga. Walau belanja APBN sudah diatas Rp 2000 triliun, namun tingkat pemborosannya sangat tinggi. Data BPS, ICOR Indonesia 6,2%-6,5%. Ekonomi hanya tumbuh 5%. Seharusnya bisa diatas 7% kalau ICOR bisa ditekan jadi 4% seperti era SBY. Pemborosan ini tidak menghasilkan industry  atau tumbuhnya sector produksi. Maklum uang korup tidak leluasa digunakan. Kebanyakan disamarkan dalam bentuk property yang non tradeable.

Keempat. Walau PDB kita lebih 50% ditopang oleh belanja domestic. Namun karena struktur APBN kita terbelit utang. Mesin ekonomi lebih diarahkan kepada perolehan devisa. Dan itu berasal dari komoditas berbasis SDA yang tingkat serapan tenaga kerja rendah. Ketergantungan kepada factor eksternal sangat tinggi. Ekses terhadap outward looking policy. Sementara future  ekonomi global yang uncertainly telah makan korban. Banyak industri yang tumbang. PHK meluas. Sehinga sulit bagi Indonesia melakukan transformasi ekonomi berbasis Industri kreatif yang padat karya

Jadi empat itu penyebabnya. Lantas apa solusinya ? Sangat sulit dapat solusi kalau kita masih ingin melanjutkan strategi pembangunan yang ada selama ini. Tetapi akan sangat mudah kalau ada kekuatan politik untuk melakukan perubahan menekan ICOR serendah mungkin lewat penguatan peran KPK dan BPK. Karena cukup itu aja dilakukan. Selanjutnya biarkan rakyat urus dirinya sendiri. Ekonomi akan tumbuh dengan model baru, atas dasar kemandirian. Rakyat Indonesia itu unique dan sangat tangguh asalkan engga diganggu oleh komprador dan oligarki rente.

Perubahan model ekonomi China.

 

Pertumbuhan ekonomi China sekian dekade  memang tinggi, diatas 2 digit. Tetapi itu hanya dinikmati oleh konglomerat dan BUMN. Terbukti Rasio GINI China 0,466 ( Tahun 2021). Sebegitu besarnya investasi dan industry, itu hanya memanjakan orang AS dan Barat yang mendapatkan harga barang murah. Laba tidak significant bagi pabrik, dan rakyat hanya dapat upah dan gaji rendah. Keadaan ini harus diubah. Tidak bisa dipertahankan.  Apalagi ketergantungan dengan eskpor sama buruk nya dengan ketidak mandirian.

Itulah sebab sejak 5 tahun lalu China melakukan economic adjustment. Dari outward looking ke inward looking. Dari ekonomi berbasis ekspor ke ekonomi berbasis domestic.  China hanya akan focus kepada produk high tech untuk pasar ekspor. Selebihnya Industri diarahkan untuk pasar domestic. Memang dampaknya  ekonomi China seperti terguncang hebat. Ibarat kendaraan lari kencang di rem mendadak. Ya banyak yang terjatuh terjungkal, seperti krisis property dan hutang Pemda. Tentu itu proses yang harus dilewati China.Ini juga resiko bagi negara lain yang bergantung supply chain China dan pasar ekspor China. Demand and supply china akan menurun

Situasi ini by design sebagaimana negara maju pada umumnya. Dengan ditandai semakin tingginya penghormatan kepada  profesi. Seperti dokter paramedis, designer, lawyer, akuntan, guru,  insinyur, driver, electrician, petani dan lain lain. Pusat logistic yang punya Yuan di Guangxie, memperkerjakan driver truk berat. Gaji mereka sebulan Rp. 30 juta. Tidak termasuk asuransi dan bonus. Itu hanya tamatan SMU, yang punya lisensi driver khusus. Padahal tahun 2008 gaji mereka masih Rp. 6 juta. Apalagi profesi lain. Karena penghargaan yang sangat tinggi, membuat kualitas mereka semakin tinggi. Ya motif berkompetisi.

Petani tetaplah profesi mayoritas di China. Nilai tukar produk pertania naik 10 kali lipat. Mereka jadi kaya. Karena adanya jaminan market. Jaminan itu tidak dalam bentuk subsidi tetapi dari ketersediaan warehousing ecommerce market place, bibit, pupuk, tehnologi,  supply chain financial. Produsen atau petani, pedagang, distributor, Lembaga keuangan, konsumen terhubung dalam ekosistem yang well estabilshed. Sehingga efisien. 

Para pekerja profesi itulah kelas menengah china. Benar benar kelas menengah dalam arti sesungguhnya. Hidup dari profesi atau skill dan mereka menjadi mesin pasar domestic untuk menyerap hasil industry dalam negeri.  Kedepan ekonomi China tidak akan tumbuh dua digit lagi. Karena semua infrastuktur sudah established. Semua jenis industry sudah established. Sementara pertumbuhan penduduk sangat rendah. Tidak akan ada lagi stimulus penggerak pertumbuhan yang bersifat inflasi. Semua akan berjalan normal saja.

Proses economic adjustment akan terus berlanjut. Mengubah mindset dan orientasi. Selanjutnya ekonomi akan tumbuh natural dan meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Tentu rasio GINI akan mendekati nol alias kemakmuran yang merata. Target tahun 2050 China akan memimpin peradaban dunia. 

Chaebol Korea...

 

Setelah aksi protes rakyat bersama mahasiwa selama berminggu minggu, yang dikenal dengan istilah “Revolulsi Cahaya Lilin”, Presiden Park Geun Hye ditahan di pusat penahanan dekat Seoul pada Maret 2017. Akhirnya MK mengeluarkan perintah memakzulkan Park. Pengadilan menghukum penjara  Park 20 tahun lebih.

Mendiang ayah Park adalah Jenderal Park Chung-hee. Pernah berkuasa 18 tahun sejak 1961 dan dikenal sebagai bapak pembangunan Korea, bahkan yang sukses membawa Korea dari negara agraris ke Industri. Tentu pendukungnya masih banyak. Yang juga melakukan aksi demo tandingan. Maklum dia presiden terpilih lewat pemilu. Namun tidak mengubah apapun. Salah Ya salah.

Apa sih salahnya Park? Ya old story. Power tends to corrupt. Dia terlibat gratifikasi dan macem macem uang kotor. Dalam dakwaan jaksa ada 18 dosa dia.Mungkin karena udah keterlaluan akhirnya rakyat marah. Sumber masalah, karena kedekatannya dengan Chaebol. 

Apa itu Chaebol ? Sama dengan Zaibatsu di Jepang. Chaebol merupakan gabungan dari kata Korea chae (kekayaan) dan bol (klan atau kelompok). Jadi Chaebol, konglomerat yang boleh dikatakan perusahaan keluarga yang punya banyak anak usaha dari hulu ke hilir. Size mereka sangat besar. 5 Chaebol seperti Samsung, LG, Hyundai, SK Group, Lotte, kekayaannya sama dengan 50% PDB Korea. Belum lagi yang lain. Scale of economic Chaebol berkelas dunia. 

Agar kekuatan modal Chaebol tidak menggusur UMKM,  Chaebol diatur ketat dalam system cluster khusus bisnis high tech. Mereka hanya boleh masuk ke bisnis yang memerlukan riset sains. Mereka tidak boleh menguasai lahan pertanian dan menguras SDA. Walau begitu ketatnya aturan meng-cluster Chaebol. Namun yang namanya korporat pasti banyak akalnya. Bukan rahasia umum bila tangan Chaebol sampai ke Gedung Parlemen dan lingkaran Blue House untuk mempengaruhi elite dalam membuat aturan dan UU yang menguntungkan mereka. Kasus Park adalah contohnya.

Suksesnya rakyat menjatuhkan Park, itu berkat reformasi politik dan ekonomi Korea tahun 1997 paska krisis moneter. Sistem hukum berfocus kepada law enforcement dan memastikan equality before the law. Jadi walau presiden salah, ya salah. KPK korea atau ACRC ( Anti-corruption & Civil Rights Commission) sangat independent dan sangat ditakuti.

Nah walau tidak ada politik yang bersih dan tidak ada system ekonomi yang bisa menjamin stabilitas, namun karena hukum tegak, bangsa korea tetap punya hope dan kini pendapatan per kapita mereka mencapai USD27,000/tahun. Bandingkan dengan Indonesia PDB USD 4,900/tahun.

Energi Baru Terbarukan (EBT)

 

Sebenarnya sudah diketahui dan dipahami bahwa pada hari ini kita sedang tidak baik baik saja. Saat emisi gas rumah kaca menyelimuti Bumi, panas matahari terperangkap di dalamnya. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Bumi kini memanas lebih cepat daripada sebelumnya dalam sejarah. Suhu yang lebih hangat dari waktu ke waktu mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam. Hal ini menimbulkan banyak risiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan lainnya di Bumi. 

Bahan bakar fosil – batu bara, minyak, dan gas – sejauh ini merupakan penyumbang terbesar perubahan iklim global, yang menyumbang lebih dari 75 persen emisi gas rumah kaca global dan hampir 90 persen dari seluruh emisi karbon dioksida. Data World Meteorological Organization menunjukkan bahwa 2023 menjadi tahun dengan suhu terhangat dengan kenaikan suhu global mencapai 1,45 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri. 

Menurut SMI, dampak perubahan iklim itu terhadap ekonomi bisa memenggal PDB 10%. Itu besar sekali dan sangat significant menghalangi pertumbuhan berkelanjutan. Kenaikan suhu udara meningkatkan potensi terjadinya bencana alam yang kemudian bisa mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur. Menyebabkan ketidakstabilan sosial politik di mana kelompok masyarakat miskin dan rentan akan menjadi yang paling terdampak. Kini sudah dirasakan oleh sebagian besar petani yang produksinya turun dan adanya inflasi pangan.

Special Adviser Sekjen PBB di bidang Climate Action and Just Transition, Selwin Hart, menagih janji Indonesia dalam kesepakatan JETP ( Just Energy Transition Partnership). Untuk diketahui bahwa dalam implementasi JETP, pemerintah melakukan dua pendekatan sekaligus. Pemensiunan dini PLTU berbasis batu bara serta membuat sektor energi terbarukan. Tetapi implementasi nya rendah sekali. Malah justru tahun 2022 dan tahun 2023 kapasitas pembangkit listrik batubara dan gas bertambah. 

Menurut berita kini ada 400 proyek EBT ( energi baru terbarukan), termasuk rencana melakukan pensiun dini terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya 2 sebesar 2,2 gigawatt (GW) yang terletak di Cilegon, Banten. Selain itu, PLTU Cirebon juga masuk rencana pensiun dini. Tapi itu baru wacana. Belum ada implementasinya. Mengapa ? kalau pembangkit listrik itu dipensiunkan dini, pemerintah harus bayar ke pihak investor. Karena pembangkit listrik itu dibangun lewat skema KPBU. Emang ada uang negara? Terus ganti dengan EBT, emang ada uangnya ? Utang lagi ? 

Memang dilemma. Disatu sisi pemerintah perlu pertumbuhan ekonomi. Bisnis tambang batubara menyumbang devisa tidak sedikit dan juga pajak. Disisi lain, negara tidak ada uang untuk melakukan transisi energi, yang menelan anggaran USD 281 miliar atau Rp 4000 triliun. Mengharapkan Swasta terlibat membangun transisi energi? Ya sulit , yang suka tidak suka pengusaha tambang itu adalah mereka yang mendukung oligarki kekuasaan. Tentu mereka tidak ingin bisnisnya tumbang. Tuh lihat RUU EBT tak kunjung disahkan DPR. 

Alternatif EBT adalah Pembangkit Listri Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Anggaran akan sangat besar dan sulit dapatkan investor swasta tanpa insentif besar dari APBN. Nah di tengah keterbatasan anggaran negara dan semakin mendesaknya program EBT, apa solusinya ? sebenarnya tidak sulit. SDA kita sangat besar. 

Pertama. Kita harus optimalkan Pembangkit listrik tenaga Air. Potensi pembangkit listrik tenaga air hingga mencapai sebesar 76,09 gigawatt. Memang pembangunan PLTA itu rumit namun tidak sulit mendapatkan investor. Karena PLTA itu magnit bagi pusat produksi upstream dan downstream mineral tambang yang butuh energi murah. Industri akan tumbuh dan lingkungan terjaga. Apalagi potensi PLTA itu paling besar di Papua dan Kalimantan, Sulawesi. Itu akan sangat strategis sebagai upaya distribusi keadilan ekonomi.

Di Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kecamatan Peso, sejak tahun 2014 pemerintah sudah bertekad membangun PLTA. Kapasitasnya bisa 9000 MW. Mungkin itu akan menjadi pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara.  Kalau PLTA ini jadi, sudah ada beberapa upstream Bauksit akan membangun pusat alumina disana. Ini akan jadi Kawasan Industri upstream Alumina dan Downstream Aluminium terbesar di Asia Tenggara. Total investasi akan mencapai USD 200 miliar atau Rp. 3000 triliun. Akan menjadi magnit pertumbuhan ekonomi di Kalimantan.

Tetapi tahukah anda?. Tahun 2024, proyek ini resmi di keluarkan dari PSN. Ya terancam mangkrak. Padahal studi kelayakan sudah selesai. Masalah lahan sudah diatasi. Artinya masalah lingkungan sudah dimitigasi dengan baik. Masyarakat juga mendukung. Investor antri. Mengapa gagal? 

“ Selalu mentok soal penunjukan EPC. Oknum pusat maunya EPC dia yang menentukan. Oknum daerah, maunya mereka yang tentukan “ Kata teman. 

“ Mengapa ?

“ Ya. Maklum saat ada rencana proyek raksasa, yang bertarung bukan hanya project sponsor tetapi juga Kontraktor. Bayangin aja. PLTA ini dengan anggaran USD 12 miliar atau sekitar Rp. 190 triliun. Kalau kontraktor beri komisi 2,5% aja, itu sudah Rp. 4,8 triliun. Itu fee engga kecil. Bisa untuk hidup 7 keturunan.” Kata teman yang pernah diajak terlibat dalam proyek ini. Andaikan proyek ini selesai pada periode Jokowi. Tentu jargon IKN sebagai kota green energy akan tepat sekali. Dari Kaltara bisa dibangun transmisi listrik ke IKN. 

PLTA itu energi murah dan ramah lingkungan. Kalau energi murah, itu akan jadi magnit bagi investor. Apapun bisnis akan berkembang. Apalagi industry. Di kaltara pasti akan terbentuk dengan sendirinya mega City dan tentu IKN bukan masalah. Keliatan sekali dampak buruk korupsi itu. Engga peduli dengan visi masa depan dan keadilan antar wilayah.

 

Kedua. Kita bisa gunakan tekhnologi pemanfaatan Algae sebagai sumber EBT. Kita punya sumber daya Algae tebesar di dunia. Kalau ini dibuka peluangnya, akan banyak investor masuk. Karena Algae disamping digunakan untuk energi juga bisa digunakan untuk Industri pangan dan bioplastic. Industri downstream Algae akan tumbuh pesat.

Ketiga. Kita bisa gunakan EBT dari Hidrogen. Bahan bakar hidrogen (hydrogen fuel) merupakan bahan bakar tanpa emisi yang digunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkitan listrik. Investor pasti banyak peminat. Karena disamping untuk energi, Hasil sampingannya bisa berupa air murni untuk air minum dan O2 untuk rumah sakit.

Yang miris, disaat kita sedang berjuang mencari solusi transisi energi EBT,  kita malah membantu Singapore dengan mengekspor listrik dari EBT. Sehingga Singapore bisa mudah memenuhi kesepakatan Paris dan tentu bisnis data center nya semakin berkembang. Pemerintah sekarang tidak punya visi nasionalisme dan pasti tidak paham politik energi untuk kepentingan domestic. Tanpa percepatan transisi EBT, kita tidak punya masa depan. Indonesia emas situ hanya omong kosong. Semoga Prabowo lebih smart dari Jokowi..