Politik dinasti ?

 

PSI meng claim partai anak muda. Sebagai orang tua, saya sedih melihat sikap PSI yang tidak paham sejarah. Bagaimana  masa depan bangsa ini kalau ditangan anak muda yang miskin literasi sejarah. Terutama sejarah berdirinya republik ini.  Karena Republik ini tidak ada dengan begitu saja. Tetapi telah melewati proses yang rumit dan bau amis darah. Sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan di dalam rumah besar NKRI. 

Mari kita melompat ke era 1945. Proklamasi di-ikrarkan oleh, Soekarno dan Hatta. Upacara dilaksanakan dengan sederhana tanpa adanya protokol, bahkan tiang bendera hanya ditancapkan di tanah. Naskah asli dan naskah ketikan Naskah asli merupakan hasil tulisan tangan Sukarno tanpa adanya tanda tangan, sedangkan, naskah proklamasi yang sudah ditandatangani adalah hasil ketikan Sayuti Melik. Fakta lain mengatakan, naskah asli ditemukan oleh seorang wartawan BM Diah di tempat sampah.

Artinya proses awalnya Proklamasi itu, Mereka sendiri tidak yakin secarik kertas itu melegitimasi sebuah republik berdiri. Mereka paham sekali. Karena mereka terpelajar dan paham hukum, sahnya berdirinya negara.  Apalagi saat itu eksistensi kerajaan / kesultanan di nusantara ini masih diakui secara international. Jatuhnya Jepang dalam perang dunia kedua, tidak otomatis berubah jadi republik tanpa proses hukum pengakuan dari kesultanan yang ada. Disamping itu Soekarno- Hatta tidak punya sumber daya uang menjalankan pemerintahan.

Nah dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator yakni dengan Soekarno dan Moh. Hatta. Tanggal 2 september Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Tanggal 5 September 1945, Sultan bersama Paku Alam VIII, mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Kemudian setelah itu diikuti oleh Kesultanan Aceh mengakui republik Indonesia.

Artinya eksistensi republik Indonesia ini awalnya adalah revolusi kesultanan Yogya, Solo dan Aceh. Dari kesultanan berubah menjadi republik ini. Tanpa itu, Soekarno -Hatta tidak pernah ada ruang  dan legitimasi untuk berunding dengan Belanda dan selanjutnya dengan PBB. Sultan Yogya dan Aceh juga bukan hanya sekedar mengakui republik ini tetapi juga menyumbangkan dana untuk biayai pemerintahan republik usia balita itu.

Nah bayangkan andaikan saat itu ACeh dan Yogya tidak bersedia bergabung dengan NKRI, itu Soekarno-Hatta dan lain lain hanya jadi bonek tanpa ada legitiasi bicara atas nama republik. Dan bisa jadi sampai sekarang kita hanya tahu kesultanan Aceh yang berdaulat di indonesia timur dan Yogya yang berkuasa di Jawa ( tidak termasuk Jawa Barat)  dan Madura. Tapi para keluarga raja itu memilih menyerahkan wilayahnya kepada Republik Indonesia,  yang kemudian diikuti oleh raja raja yang ada di nusantara ini. Padahal setelah Jepang jatuh, mereka punya pilihan untuk melanjutkan kerajaannya. 

Jadi paham ya nak, mengapa negeri ini memberikan hak istimewa kepada Aceh dan Yogya…Banyak baca ya sayang. Agar kalian punya rasa malu dan tahu diri di hadapan sejarah. Jangan sombong,  karena pengorbanan kalian belum secuil dibandingkan dengan mereka yang telah berkorban  agar republik ini eksis.

Politik dinasti ?

Ada dosen PTN dan juga caleg PSI. Dia mempertanyakan sikap BEM UGM yang menentang politik Dinasti, sementara mereka tidak menentang keberadaan sultan Yogya yang jadi gubernur turun temurun. Profesor itu minta agar mahasiswa menggunakan akal. Artinya pahami jalan pikirannya secara logika. Tetapi sebenarnya dia tidak memahami dialektika politik dinasti itu sendiri. Benar benar kurang literasi dia soal Politik dinasti. Mungkin karena malas baca buku.

Politik dinasti itu bukan tentang sistem monarki. Istilah politik dinasti itu ada pada sistem demokrasi. Sederhananya begini saya analogikan apa yang dimaksud politi dinasti. Bahwa demokrasi berjalan berdasarkan konstitusi atas dasar UU dan konvensi atau atas dasar etika moral. Ini harus dipatuhi agar demokrasi bisa berjalan sesuai dengan value demokrasi yaitu Kebebasan, Kesetaraan, Keadilan.

Dengan prinsip bahwa peluang terpilih bagi semua. Artinya bisa saja anak gubernur atau anak presiden atau anak pedagang sempak, jadi caleg atau calon wlikota atau calon bupati atau cawapres sepanjang dia melewati proses sesuai aturan yang berlaku. Engga ada masalah. Artinya yang jadi panglima adalah konstitusi bukan politik kekuasaan. Anda bisa baca buku Dynasties and Democracy oleh Daniel m Smith. Masih banyak lagi buku membahas politik dinasti.

Misal, Jokowi memberikan akses kepada Putranya GIbran sebagai cawapres untuk mengikuti kontestasi Pemilu. Gibran tahu bahwa usianya tidak cukup untuk jadi cawapres. Nah karena ayahnya presiden, tangan kekuasaan bekerja efektif mempengaruhi keputusan MK, sehingga aturan itu diubah agar Gibran bisa lolos. Memang tidak ada bukti vulgar keterlibatan Jokowi. Tetapi tidak perlu sekolah tinggi untuk tahu. Cukup gunakan logika sederhana, Aturan dibuat saat menjelang Pilpres. Dan pasti bukan ditujukan kepada putra Dulah penjaga pintu kereta.

Kaesang tidak pernah jadi kader Partai, tetapi dalam sekejap jadi kader dan langsung jadi ketua UMUM, Sama halnya Gibran tidak pernah jadi kader partai Golkar sebelumnya tetapi menjelang pendaftaran ke KPU dia mendadak jadi kader Golkar dan jadi cawapres dari Golkar. Ini sudah melanggar etika moral Demokrasi. Itulah buruknya politik dinasti. Merusak sistem kompetisi antar kader partai.

Nah kalau value demokrasi tidak dijaga maka itu sama saja dengan Republik rasa kerajaan. Tetapi itu hanya “rasa” bukan real monarchi. BIsa jadi Republik rasa kerajaan lebih buruk dari monarchi itu sendiri. Karena sistem monarchi masih patuh kepada konstitusi. Cobalah lihat monarki konstitusional di Brunei, Arab, inggris, Malaysia, walau kekuasaan raja absolut namun itu ditujukan untuk keadilan bagi semua. Itu menjadi standar value dari sistem monarki modern. Sama halnya tidak ada rakyat Yogya yang keberatan dengan status Daerah istimewa. Dan lagi aturan DIY itu lahir dari proses politk demokrasi di DPR dan selama ini tidak permah Sultan melanggar UU itu. Itu artinya DIY telah berjalan sesuai dengan konstitusi. Jadi esensinya mau sistem demokrasi atau monarky, tidak ada masalah selagi patuh kepada Konstitusi. Legacy Jokowi adalah melahirkan anak haram demokrasi..

Pentingnya kemerdekaan

Berkali kali perang melawan kolonial Belanda. Itu dilakukan oleh semua kerajaan yang ada di nusantara ini. Tetapi selalu gagal. Padahal korban tidak terbilang. Sampai akhirnya Belanda jumawa. Kemudian pada awal abad 20, segelintir pemuda datang ke Belanda. Mereka dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikanya di universitas terkenal di Belanda. Para mahasiswa Indonesia di Belanda kemudian membentuk sebuah perkumpulan bernama Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia) pada 1908.

Mungkin kesalahan fatal bagi Belanda adalah memberikan kesempatan bagi pribumi untuk pintar lewat pendidikan. Walau mereka keluarga bangsawan dan ayah mereka jongos Belanda, Tetapi mereka adalah anak masa depan. Mereka punya takdirnya sendiri. Dari pengetahuan yang luas dan berinteraksi dengan buku dan orang orang dari berbeda bangsa, membuat mata mereka melek. Bangun dari tidur panjang. Paham bagaimana seharusnya berjuang untuk memerdeka kan diri. 

Apalagi dipenghujung abad ke 19 dan diawal abad 20, kemenangan Jepang dalam perang merebut Tiongkok dari hegemoni tiga negara Barat (Rusia, Kekaisaran Jerman dan Prancis ), ini membuat kekuatan Barat harus memperhitungkan Jepang dalam urusan politik di Asia. Selain itu, kemenangan ini memicu kebangkitan nasional di negara-negara Asia lainnya yang sedang terjajah oleh negara Eropa. Ini membuat negara-negara Asia berpikir bahwa negara-negara di Asia dapat sejajar dengan negara-negara Barat.

Setelah kedatangan tiga serangkai pendiri Indische Partij, yakni Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat. Dan  kemudian disusul oleh para pemuda yang pernah memimpin pergerakan di Indonesia, yakni Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Sutomo, Ali Sastroamidjojo, Budiarto, Iskaq, dan Iwa Kusumasumatri. Gerakan perlawan pemikiran kemerdekaan lebih focus. Mereka sadar walau Belanda negara liliput dari segi size namun pemikiran mereka seluas benua. Itulah yang membuat Belanda kuat. Maka melawannya harus dengan revolusi pemikiran. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Sejak Januari 1922, nama perkumpulan juga diubah menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia). Tidak lagi memakai nama Indische ( hindia). Nah gimana caranya mereka melawan lewat pemikiran? Melalui tulisan. Mereka create corong sendiri, yaitu majalah organisasi yang diberi nama Indonesia Merdeka. Lewat tulisan itulah mereka berusaha menarik simpati masyarakat dunia tentang gagasan indonesia merdeka.

Bukan hanya lewat tulisan. Mereka para pemuda itu juga aktif dalam pergerakan international. Mereka mengikuti beberapa kongres internasional, seperti Kongres VI Liga Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Paris pada Agustus 1926 dan kongres organisasi di Berlin pada Februari 1927. Tokoh-tokoh PI yang hadir dalam kongres tersebut berhasil mendapat dukungan dari peserta. Bahkan Tan Malaka ikut dalam Kongres Komunis Internasional ke-empat pada tanggal 12 Nopember 1922 dan mendapat kesempatan berbicara di kongres itu.

Lewat proses yang rumit dan perdebatan yang panjang di forum akademis dan di kancah international di Eropa maupun AS. Lambat namun pasti proses perubahan pemikiran terjadi. Ya seiring dengan itu terjadi pula Perubahan paradigma dari kolonialisme ke nasionalisme. Bahwa kolonialisme itu harus ditinggalkan. Jargon nasionalisme mendapat tempat dalam pemikiran baru. Makanya fenomena politik global mereka pantau dengan baik dan sikapi. Dan mendapat momentum ketika Jepang kalah dalam perang dunia Kedua. Proklamasi kemerdekaan digaungkan. 

Walau Belanda return ke Indonesia setelah Jepang kalah, dunia tertawakan niat Belanda untuk kembali menerapkan kolonialsme di Indonesia. Kolonialisme udah jadul. Wake up man. Udahan ngayal terus. Selanjut revolusi dimulai. Dari negara kerajaan yang menerapkan sistem feodalisme menuju kemerdekaan Indonesia seutuhnya yaitu Republik Indonesia.

Apa hikmah dari perjuangan segelintir pemuda terpelajar itu? Bahwa pendidikan berperan penting dalam proses mencapai kemerdekaan dalam arti sesungguhnya. Dan itu bukan hapalan dan dogma atau folower buta. Tetapi lewat proses dialektika, perang gagasan, berkelahi dalam debat intelektual di forum akademis dunia. Dari adanya perbedaan gagasan itulah lahir ide cemerlang untuk perubahan yang lebih baik. Ya,  bukan hanya idea merdeka secara defacto dan yuridis tetapi juga kemerdekaan berpikir mengganyang segala bentuk feodalisme seperti politik dinasti dan oligarki.

Strategi mencapai kemenangan Pilpres.

 

“Jawaban terhadap permasalahan ilmiah, bisnis, dan sosial yang paling penting saat ini terletak pada data.” —Gurjeet Singh. Ungkapan itu ada benarnya. Data itulah yang membedakan orang waras dengan orang gila. Orang waras selalu berbuat dan berpikir berdasarkan data. Karena dia sadar setiap perbuatannya akan berujung kepada dua hal pemenang atau pecundang. Orang gila tidak punya pilihan makanya dia tidak butuh data.

Saya selalu berpikir tentang data. Namun saya juga harus tahu bagaimana data sampai kesaya. Saya percaya metode sains dalam survei. Membaca data dan informasi tidak bisa hanya berdasarkan apa yang tertulis. Percaya begitu saja. Anda harus punya kemampuan menganalisa keterkaitan data satu dengan data lainnya. Jangan membuat keputusan kalau data tidak anda “ kuasai” Dalam politik di era modern yang menganut sistem demokrasi langsung.  Strategi kampanya sangat ditentukan oleh penguasaan data dan informasi. 

Tahun 2019. Di tengah gencarnya hasil survey tentang elektabilitas Paslon, saya tertarik dengan Survey yang dilakukan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2018 tentang kerukunan beragama dan dilaporkan tahun 2019 sebelum Pilpres.  Laporan ini tidak begitu diperhatikan oleh orang banyak.  Tapi saya baca data utuh ( file pdf ) itu dengan seksama. Apa isi data itu? membuktikan bahwa tingkat kerukunan di Indonesia itu tinggi,  Skor 73,83%. Sementara strategi Prabowo berlawanan dengan hasil Survey itu. Yang justru sangat yakin bahwa politik identitas menentukan kemenangan. Makanya ijma Ulama dikampanyekan secara luas agar orang terikat untuk memilih atas dasar agama. Belum lagi ormas intolerans ada dikubu Prabowo.

Apa yang terjadi ? Prabowo kalah dan Jokowi menang tipis terhadap Prabowo.  Kekalahan yang menyakitkan tentunya. Apalagi Jokowi menang bukan karena Jokowi lebih hebat dari Prabowo dan diidolakan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tetapi karena kubu Prabowo di-personifikasikan dengan golongan intoleran atau politik identitas. Padahal hasil Survey itu dalam konteks politik menjawab konkrit orientasi dan minat serta behaviour masyarakat Indonesia yang pluralis. Mayoritas rakyat Indonesia tidak suka politik identitas. Mereka lebih suka hidup rukun diatas perbedaan agama. Kubu Prabowo anggap angin lalu saja hasil survey ini. Ya kalah bego.

Pilpres 2019 adalah contoh kegagalan Prabowo karena salah  membaca data dan tentu salah memilih strategi kampanye. Prabowo lupa. Bahwa kemengan Anies pada Pilkada DKI tidak bisa di copy paste. Justru karena kemenangan politik identitas pada Pilgub DKI 2017, mendorong meluasnya kampanye anti intolerance. Civil society bangkit menolak politk identitas. Karena mencederai nilai nilai demokrasi. Sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengutamakan kerukunan beragama. Hasil Survey Puslitbang Bimas Agama tahun 2019 membuktikan itu.

Berkaca kepada kekalahan Prabowo yang mengusung Politik identitas itu, dan Survey yang dilakukan Litbang Kompas pada tahun 2022. Hasilnya 72,6% masyarakat menentang sikap Intoleran. Makanya Nasdem dalam mengusung Anies, tidak memakai politik identitas. Tetapi politik Perubahan. Mengapa politik perubahan? Mayoritas rakyat sudah muak dengan oligarki. Mereka inginkan perubahan. Terutama berharap perubahan etika demokrasi untuk tertipnya hukum dan law enforcement jalan. Perubahan yang dimaksud adalah mengurangi atau menghapus oligarki. Nah Juli tahun 2023, Lembaga Survei Australia Utting Research, membuktikan itu,  81% responden inginkan perubahan.

Bagaimana dengan strategi kubu Prabowo memilih Gibran sebagai Cawapres ? Itu juga kesalahan fatal. Survei Litbang Kompas  oktober 2023, menunjukkan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui adanya aturan yang membatasi praktik politik dinasti. Hasil survey itu tidak jauh beda dengan hasil Survey ketidak sukaan masyarakat akan sikap intoleran. Mengapa? sejatinya rakyat Indonesia itu tidak suka dengan paham feodalisme (termasuk didalamnya primodialisme). Artinya mayoritas rakyat itu tidak bego amat. Hanya saja mereka tidak berani bicara banyak. Dan mereka bersikap saat berada dibilik suara.

Bagaimana dengan approval rating Jokowi diatas 70%. Apakah berpengaruh terhadap Paslon Prabowo-Gibran. Data survey Litbang Kompas berkaitan dengan penundaan pemilu, menunjukkan 62,3% responden ingin pemilu tetap diselenggarakan pada tahun 2024. Artinya walau Approval rating Jokowi tinggi. Itu tidak otomatis orang inginkan Jokowi terus berkuasa atau endorsed nya terhadap paslon diakui. Mayoritas rakyat bersikap enough is enough.

Peran Jokowi sebagai presiden bisa saja mempengaruhi kemenangan Paslon Prabowo-Gibran. Maklum Jokowi masih mengendalikan aparatur negara dari pusat sampai ke daerah. Tetapi tidak significant. Artinya kalau suara Paslon Prabowo-Gibran  tertinggal diatas 5%, engga mungkin kekuasaan Jokowi sebagai presiden bisa intervensi. Karena berpotensi akan menimbulkan Chaos. TNI dan Polri tidak akan mendukung itu. Mereka engga mau ambil resiko. Kalau strategi Prabowo mengusung Gibran sebagai cawapres bisa menang mudah, tidak akan ada artinya kalau kalah diatas 5%. 

Berkaca pada hasil survey tentang arus perubahan, yang menolak politik dinasti ala feodal dan primordial, Paslon GAMA menggunakan jargon perubahan dalam arti memperbaiki program Jokowi dan ditingkatkan agar lebih baik. Terutama soal ketahanan pangan, program hilirisasi yang berbasis supply chain pada industri downstream dalam negeri, lewat perbaikan sistem pendidikan dan litbang. Kalau GAMA tidak manfaatkan arus perubahan ini, maka AMIN akan menang mudah. Jadi wajar kalau Ganjar kritik Jokowi. Kalau engga, dia akan dianggap bagian dari oligarki. Dan kemungkinan yang pasti menang ya AMIN yang punya jargon perubahan.

Survey Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya tren penurunan belanja. Terutama untuk kelompok masyarakat dengan pengeluaran sampai Rp4 juta per bulan. Survey itu juga menemukan konsumsi masyarakat menengah ke bawah Indonesia tercermin tertahan. Apa jadinya kalau harga  kebutuhan pokok terus naik. Harga beras tadinya 10.000 sekarang udah diatas itu. Gula juga naik. Dampaknya kemana mana itu. Sementara perlambatan ekonomi kemungkinan masih akan terjadi sampai akhir tahun 2024. Ini fakta yang tidak bisa ditutupi dengan  pencitraan kesuksesan membangun infrastruktur dan  IKN. Ingat loh, pendapatan sampai Rp. 4 juta itu jumlahnya ada 80% dari populasi negeri ini. Kan konyol kalau GAMA puji terus Jokowi..bunuh diri namanya.

Pemilu Jurdil ?

 

Mengapa kita mau dipersatukan dalam bingkai republik Indonesia ? Karena konsesus. Apa itu konsensus ? Ya KONSTITUSI. Nah konstitusi itu tidak dibuat oleh alay atau anak lebay kelas bocil atau preman sapi. Tapi dibuat oleh mereka kaum terpelajar. Diakui moral dan intelektualnya. Itupun mereka sebelum membuat konstitusi, konsepsi berpikirnya sudah dipagari oleh falsafah. Apa itu falsafah atau filosofi?  adalah metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Nah falsafah konstitusi kita adalah Pancasila. Tentu semua orang indonesi hapal isi Pancasila itu. 

Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan perwujudan dari dasar ideologi negara yaitu Pancasila. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea yang mengandung sejumlah pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan UUD Negara Indonesia yaitu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Artinya konstitusi itu memang produk akademis. Karena kita ingin membangun negara modern dengan falsafah Pancasila. Spritual dan moral diatas segala galanya. 

Mengapa sampai sekarang kita tetap utuh sebagai bangsa. Tidak tercerai berai NKRI seperti Unisoviet? Padahal kita berkali kali mengalami  pergolakan. Dari PRRI, G30S pki, 13 mey 1998. Tapi kita tetap utuh dan presiden tetap orang Jawa. Mengapa ? Karena orang terpelajar peduli terhadap NKRi. Selalu setiap ada gejolak mereka bisa berdamai dan patuh kepada konstitusi. Konstitusi dibela sebagai bentuk rasa hormat. Karena itulah setiap krisis kita bisa atasi dan bangkit. Itu karena orang luar percaya bahwa kita negara bermartabat yang menghormati konstitusi. Dan karenanya rupiah dipercaya sebagai alat pembayaran dan kita  diterima untuk billateral LCS dengan negara lain.

Periode pertama Jokowi sebagai petugas partai, dia selalu berjalan pada rel konstitusi. Tetapi sejak periode kedua, dia menolak sebagai petugas partai. Dia sudah bergaya monarki. UU cipta kerja yang sudah dinyatakan  inkonstitusional bersyarat  oleh MK, dilabrak dengan mengeluarkan Perpu. UU Minerba pasal 169a sudah dinyatakan inkontitusional bersyarat oleh MK, dicuekin aja. Terakhir keputusan MK direkayasa agar putranya bisa lolos jadi cawapres, dan terbukti ketua MK adik ipar Jokoei dinyatakan oleh MKMK melanggar kode etik berat.  

Ya, Republik Indonesia tapi hanya rasa republik. Ya seperti Mie instan. Mie ayam tapi hanya rasa ayam.  Padahal tugas presiden itu adalah menjaga dan sekaligus pengawal konstitusi. Dia disumpah untuk itu.  Yang saya kawatirkan persepsi bagi partai pendukung paslon nomor 1 dan 3 , bahwa Jokowi tidak netral dan proses penetapan cawapres paslon nomor 2 mencederai konstitusi. Orang tak lagi percaya kepada MK. Kalau salah satu  paslon ( 1 atau 3) kalah, chaos tak bisa dihindari.  Kalau ormas ribut bisa dibendung. Tetapi kalau partai yang ribut, maka yang terjadi terjadilah. Tak akan sanggup TNI dan POLRI hadapi people power. 

Saat sekrang orang terpelajar tak lagi bersuara atau bersuara tapi suara tak terdengar atau bersuara tapi senyap dan sunyi nyaris tak terdengar. Saran saya, sudahi lah drama dinasti ini. Duduklah bersama untuk kebaikan bersama. Jangan perturutkan hawa nafsu ingin menang sendiri. Jaga konstitusi! Itulah batas moral kita dengan setan.

***

Pidato politik Bu Mega yang berharap pemilu Jujur dan Adil. Bu Mega bicara ini bukan asbun. Karena dia sudah buktikan saat jadi Petanaha tahun 2004. Dia mengawal Pemilu 2004 mengantarkan SBY ke Istana. Walau sakit sekali kekalahan itu bagi Ibu Mega, tetapi dia lebih memilih menjadi pengawal Demokrasi daripada menang dengan tidak jujur. Ini bukan soal dia sebagai  ketum PDIP, tetapi tanggung jawab Presiden dalam memimpin penyelenggaran Pemilu yang harus berada disemua golonga.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, pelaksana nya adalah KPU. Lembaga Independent yang dibentuk oleh UU. KPU diawasi oleh Bawaslu. Namun untuk proses pemilu sejak menentukan DPT, mengirim kotak suara, menghitung suara dari tingkat TPS sampai tingkat Nasional diperlukan aparatur negara, yang tentu bekerja atas dasar komando dan arahan presiden sebagai penanggung jawab Pemilu. Jadi kalau presiden itu  tidak bermental negawaran, akan mudah sekali mengatur ritme proses yang menguntungkan paslon yang dia dukung.  Mari kita uraikan secara sederhana dibawah ini.

Pertama. Menurut Bawaslu, ada 5.744 TPS yang sulit dijangkau baik secara geografis, cuaca, dan Keamanan. Kedua, sebanyak 11.559 TPS tidak ada jaringan internet dan ada 3.039 TPS tidak ada aliran listrik. Untuk yang pertama dan kedua ini hanya TNI dan POLRI yang bisa mengurus TPS nya. Kita semua tahun PANGAB, KAPOLRI, adalah sahabat Jokowi saat jadi Walikota Solo.

Kedua. Kemudian ada pemilih tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, terdaftar ganda dan tidak dikenali sebanyak 14.534 TPS. Nah ada  272  Bupati, Walikota dan  17 Gubernur berstatus pelaksana tugas (PLT) yang dipilih presiden via Mendagri. Mereka ini sangat potensi mengatur suara. Ada juga terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar di DPT 6.291 TPS. Nah ini santapan dari  kepala desa. Kita tahu  semua kepala Desa  se Indonesia pernah berbait tiga periode atau perpanjangan keuasaan  untuk Jokowi.

Ketiga. Kalau total TPS seluruh indonesia mencapai 820.161 TPS diperkirakan 20% suara berpotensi diselewengkan. Kalau terjadi sengketa, sulit akan dilaksanakan. Karena MK sudah distrust.  

Kalaupun dipaksakan kemenangan yang tidak jurdil, maka legalitas pemenang akan deligitimasi di mata International. Apalagi pemilu kita diawasi langsung oleh Lembaga international. Pemerintahan pasti tidak stabil. Berkaca di Amerika latin dan AFrika, ini memancing Milter masuk untuk kudeta. NKRI pasti bubar. Karena peluang bagi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya memisahkan diri dari Jawa. Mengapa ? Karena pemerintahan dalam kondisi deligitimasi memang memberi peluang dapatkan dukungan international bagi wilayah yang ingin memisahkan diri. 

Saya yakin secara personal Jokowi tidak punya nyali untuk bermain main dengan pemilu 2024, entah dengan team Sukses PS -Gibran yang bisa saja apapun mereka lakukan untuk menang. Dari caranya gunakan Gibran sebagai cawapres itu sudah tanda : To be or not to be.

Jokowi meninggalkan Marhaen?

 

Ada issue entah siapa yang meniupkan, katanya ada perseteruan di internal PDIP. Antar pengurus DPP. Seakan dengan adanya konflik internal itu, PDIP tidak solid. Saya akan jelaskan secara sederhana tentang profile PDIP yang seharusnya ada kenal dengan baik. Di Indonesia itu hanya ada dua partai idiologi, yaitu PKS dan PDIP. Bukan partai pragmatis seperti PD, Golkar, Gerindra. Apa sih bedanya partai idiologi dengan partai pragmatis. Partai idiologi itu punya patron. PKS patron nya adalah Hasan Al-banna. Ajarannya adalah Ikhawanul Muslimin. Walau sama ikhwanul muslimin dengan Said Qutb, tetapi beda orientasinya. Hassan Al banna adalah islam   moderat. Said Qutb orientasinya islam fundamentalisme. Kira kira begitu. 

Dalam hal PDIP , patron nya adalah Soekarno. Ajaranya adalah Marhaen. Walau secara kolektif Soekarno pahamnya nasionalisme ( PNI) dengan anggota M. Hatta dan Yamin dll. Namun secara personal, Soekarno punya ajaran sendiri yaitu  Marhaen. Apa sih dasar ajaran marhaen itu ? tahun 85 saya pernah ikut pelatihan kader Marhaen. Dari sana saya tahu, bahwa Marhaen itu kata lain dari rahmatan lilalamin. Ini gerakan politik membela kaum duafa (miskin dan fakir miskin). Jadi sebenarnya Marhaen sama dengan Muhammadiah. Hanya bedanya,  Muhammadiah gerakan sosial.  Bisa jadi pemikiran Marhaen itu terinspirasi oleh gerakan Kh Ahmad Dahlan, karena Soekarno pernah jadi guru Muhammadiah di Bengkulu. Dan istrinya Fatmawati juga adalah aktifis Aisyiah. 

Mengapa Soekarno menyebut nama Marhaen? sebenarnya Marhaen nama petani asal Jawa Barat yang miskin. Begitu halusnya jiwa nasionalisme Soekarno. Dia tidak mau terjebak politik identitas dengan menyebut gerakan rahmatan lilalamin. Itu terkesan gerakan Islam. Atau gerakan kaum proletar, seperti kaum  komunis. Soekarno menghindari narasi identitas. Dia lebih memilih universal saja. Maka marhaen dipilihnya sebagai idiom spirit perjuangan.

Nah ketika tahun 1965 paska G30S-PKI, sulit membedakan mana PKI dan mana Marhaen. Sebenarnya kalau bagi yang paham politik, tidak sulit membedakan antara Marhaen dan PKI. Perbedaan itu terletak pada manifesto politik. Era Orla, Marhen bergabung dalam PNI partainya Soekarno. Tapi karena keduanya punya ruang yang sama, yaitu membela kaum miskin, jadi keliatan sama saja. Makanya banyak kader Marhaen yang jadi korban pengganyangan PKI. Ini menimbulkan luka yang dalam dan berbekas tanpa bisa hilang dalam ingata. Jasmerah. Jangan sampai melupakan sejarah.

Di era Soeharto pun gerakan Marhaen dicurigai. Sayapun ikut kursus Marhaen tahun 85 harus sembunyi sembunyi dari aparat.  Tahun 1987 Megawati masuk partai politik, Pilihannya adalah PDI. Suaminya Taufik Kiemas mulai membangkitkan kaum marhaen dimanapun berada. Jadi sebenarnya massa pendukung PDI pro-Megawati itu adalah Marhaen, dimana Taufik Kiemas suami Megawati adalah tokoh Marhaen yang disegani.  Jadi bukan faktor Megawati anak Soekarno  saja yang mengikat PDI pro Megawati, tetapi jiwa dan spirit Marhaen itulah jadi magnit. 

Tahun 93, Megawati mencalonkan diri sebagai ketua Umum PDI, tapi dijegal oleh rezim Soeharto. Ini membangkitkan perlawanan kader Marhaen. Tidak sedikit kader Marhaen yang diculik rezim Soeharto dan tidak tahu dimana pusaranya. Puncaknya tahun 27 juli 1996 terjadi peristiwa kuda tuli. Markas PDI diserbu oleh massa yang tidak kenal, yang dicurigai adalah aparat tanpa seragam. Tidak sedikit yang mati. Sampai akhirnya Soeharto jatuh dan pemilu tahun 1999 PDIP menjadi pemenang pemilu.

Nah bayangkanlah, kader partai dengan idiologi seperti Marhaen itu anda anggap  PDIP mudah dilemahkan dan dikalahkan oleh kekuasaan.? No.! Anda terlalu berhalusinasi. Di era Soeharto yang tiran saja mereka berani melawan. Selama dua periode SBY berkuasa, PDIP oposisi. Apakah PDIP jatuh? tidak. Tetap dua digit suaranya. Bandingkan dengan SBY dan Golkar sejak tidak lagi berkuasa. Langsung suara partainya nyungsep. 

Survey Kompas (paling kredible ) bulan februari 2023, membuktikan bahwa pemilih PDIP paling setia dibandingkan partai lainnya. Itu sudah diuji oleh waktu. Jadi kalau ada lembaga survey LSI bulan september bilang 35 % pemilih PDIP migrasi ke Gerindra. Itu survey ketahuan halu nya. Karena hasil survey litbang Kompas, pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, PDI-P memperoleh elektabilitas 24,4 persen, naik 1,1 persen dibandingkan hasil survei sebelumnya pada Mei 2023. Tetap juara 1.

Mengapa ? Para kader dan simpatisan Marhaen menjadikan PDIP sebagai rumah mereka. Tempat mereka berkumpul dengan semangat bersama memeprjuangkan kaum duafa. Berpolitik adalah kebajikan dan pengabdian tanpa getar dengan segala rintangan. Tidak sedikit kader marhaen yang jadi korban  membela rakyat dalam konplik agraria. Kalau mereka loyal kepada Megawati itu karena PDIP tetap digaris idiologi Marhaen. Kalau PDIP keluar dari Marhaen, pasti PDIP akan bubar dengan sendirinya. 

Juga, kader Marhaen itu pejuang idiologi dan tahu siapa lawan mereka sebenarnya, yaitu Ex Orba berserta anteknya. Jadi kalau sampai Marhaen menolak memilih PS-Gibran, itu karena Jokowi rangkulan dengan ex Orba. Itu artinya Jokowi yang meninggalkan Marhaen.  Bagi kaum marhaen berjuangan bukan karena tokoh atau partai,  tetapi idiologi membela kaum duafa, wong cilik. Bahkan dulu tahun 2008 Megawati berpasangan dengan PS, tidak dapat dukungan dari akar rumput kaum marhaen. Mereka tidak protes tetapi mereka bersikap. Megawati kalah dengan mudah terhadap SBY.

Janji GAMA pertumbuhan ekonomi 7%/tahun

 

Florence bertanya kepada saya, apa engga terlalu tinggi ngayalnya Ganjar-Mahfud yang punya target pertumbuhan ekonomi 7% pertahun. Dulu juga waktu Jokowi kampanye targetnya 7% juga. Tetapi sampai sekarang tidak pernah diatas 6%. Boro boro 7%. ya gatot dah. Apalagi ke depan ekonomi global sedang tidak baik baik saja.

“ Saya tidak ingin membela buta Ganjar dan tentu tidak ingin membuat orang sampai menyamakannya dengan Jokowi. Artinya kalau Jokowi gagal mencapai pertumbuhan 7%, bukan berarti Ganjar juga akan gagal. Ganjar ya Ganjar. “

“ Ini masalah eskpektasi yang memang harus realistis.” Florence cepat menyela saya. Saya tersenyum. 

“ Dulu juga Jokowi janjinya realistis. Itu kalau kita pahami kata katanya secara utuh. APa itu? syaratnya untuk mencapai pertumbuhan 7% itu adalah revolusi mental. “ Kata saya.

“ Dan faktanya Jokowi gagal melakukan revolusi mental. Dulu kita pilih dia karena ingin perangi mindset politik Orba karena banyak politisi era reformasi yang menerapkan politik dinasti. Kita berharap agar Jokowi lakukan perubahan itu lewat revolusi mental. Tetapi justru alih alih mengubahnya, malah dia ikut nyemplung dalam mindset Orba, mindset jadul.” Kata Florence. Ira sahabat saya dari tadi mendengar saja pembicaraan kami.

“ Loh beda dong orban dan era Reformasi. “ Kata Ira. “ Era reformasi kan pemilihan langsung. Wajar saja kalau anak mantu jadi walikota. Itu kan piliihan rakyat senidir.Salahnya dimana” Sambung Ira.

“ Duh Ira, anda tidak paham apa yang dimaksud dengan politik dinasti. Makanya baca buku yang benar. Anda kan S3. Politik dinasti itu lawan dari politik egaliter. Untuk jadi walikota gubernur, bahkan presiden, itu ada procedure dari sejak proses pencalonan oleh partai sampai kepada proses pemilu itu sendiri. Orang yang berkuasa dari kalangan bangsawan atau elite, punya akses lebih besar untuk melewati proses itu daripada orang miskin. Itu yang kita perangi. Paham lue. “ Kata Florence.

“ Ale, lanjut aja bahas pertanyaan gua yang pertama. Layak kah , target 7% pertumbuhan ekonomi itu ? Gua mau tahu secara akal sehat. Apakah Ganjar ngayal atau realistis. “ Kata Florence. Ira siap menyimak.

“ Yang harus kita pahami bahwa ekonomi kita itu beda dengan negara maju seperti China, AS dan Eropa. Beda. Data PDB kita menunjukan sekitar 50% lebih ekonomi kita ditopang oeh pasar domestik. Itu artinya pengaruh faktor eksternal tidak begitu significant terhadap ekonomi kita. Kalau kita focus kepada kebijakan inward looking, tentu potensi itu bisa jadi mesin ekonomi yang luar biasa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 7% bukan angka ambisius.

“ Darimana sumber daya keuangannya. Sementara kita terjebak dengan utang yang terus meningkat rasionya terhadap PDB.” Kata Ira.

“ Loan to Deposit Ratio per Maret 2023 80,5%. Perhatikan data berikut. 64,2 juta atau 99,99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih dibawah 30%. Sisanya diatas 50% porsi kredit korporat yang jumlahnya dibawah 1% dari populasi dunia usaha. Nah saya yakin Ganjar -Mahfud meliat potensi ini. Dia pasti akan lakukan reposisi alokasi dan distribusi modal itu ke UMKM. Kalau dia bisa naikan diatas 30% porsi LDR, katakaanlah 32% saja, mesin ekonomi kita bisa lari kencang. Pertumbuhan 7% bukan mimpi “ Kata saya.

“ Terus gimana dengan korporat dan BUMN kalau porsi modal mereka dikurangi ? Kata Ira mengerutkan kening.

“ Ya mereka kan besar, punya SDM hebat. Suruh mereka cari uang di luar negeri. “ Kata saya tersenyum.

“ Ya. Jangan jago kandang. Makan rumput di pekarangan sendiri. Itu bego dan rakus namanya. Udah dapat konsesi dari negara, kok duit juga minta dari bank dalam negeri. “ Sela Florence. “ Tuh liat ALe, sekarang utang GI semua dari luar negeri. Pada saat covid dia restruktur utang perusahaan. Dia refinancing semua lewat utang luar negeri. Gua tanya kenapa? dia jawab, Malu gua sama rakyat kecil. “ Sambung Florence.

“ Tapi perlu kepastian hukum kalau begitu” kata ira.

“ Makanya wakilnya Mahfud, orang yang dikenal bukan hanya ahli hukum, tetapi juga pejuang prodem, dan lahir dari keluarga agamais dari rakyat jelantah yang miskin. Kita bisa berharap Mahfud mampu menegakan hukum. Rekam jejaknya membuktikan itu. Kasus Asabri itu dia yang bongkar, termasuk kasus TPPU yang sulit dibongkar, dia bongkar. Bahkan dia buru obligor BLBI. “ Kata florence. Saya senyum aja. Hening.  Akhirnya ira berkata’ Kalau gitu gua pilih Ganjar-Mahfud. Prabowo -Gibran? no way lah.." Kata Ira.

Peluang tiga paslon Pilpres 2024

 

Kalau berdasarkan data survey. Tidak ada satupun dari tiga paslon yang punya Elektabilitas diatas 50%. Yang akan saya jadikan dasar menganalisa adalah hasil survey dari Ipsos Public Affair, lembaga survei asal Prancis. Independensinya menurut saya  lebih terjamin. Hasil survey 21/10 : Ganjar Pranowo–Mahfud MD (31,98 persen) , Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (31,32 persen),  Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (28,91 persen),

Artinya tidak ada satupun secara personal punya peluang jadi presiden. Tanpa dukungan mesin pertai tidak mungkin bisa menang. Jadi peran mesin partai sangat menentukan. Kalau bicara mesin partai tentu bicara  infrastruktur partai yang terdiri dari ormas underbow, simpatisan partai, dan tentu logistik. Ini memerlukan Well management untuk menggerakan sumber daya partai. Kerja yang sophisticated.  

Saya akan mencoba menganalisa berdasarkan data saja. Saya berusaha melepaskan diri dari perasaan suka dan tidak suka. 

Pertama. Prabowo- Gibran.

Secara personal Elektabilitas PS - Gibran 31,32 persen. Mesin partai koalisi kalau lihat data survey terakhir elektabilitas partai ( LSI ) Partai Gerindra 14,4 persen, Partai Golkar 9,7 persen, PAN 4,2 persen. PD abaikan saja. Total Elektabilitas koalisi Prabowo adalah 28,3. Sementara diferensial Elektabilitas PS dengan Gerindra, ada gap sebesar 16,95%. Gap yang lebar ini mengindikasikan mesin partai Gerindra  tidak significant mensupport PS untuk bisa lewati 50%.  Justru Partai koalisi berharap dengan mengusung Prabowo bisa dapatkan suara tambahan pada Pileg. Artinya koalisii  useless kalau tujuan nya untuk elektoral Pilpres.

Prabowo sudah punya kalkulasi. Gibran tidak penting. Yang penting adalah karena Gibaran putranya Jokowi. Elektabilitas Gibran hanya 6,1%. Sementara PS sadar elektabilitasnya  hanya maksimum 35%. PS tidak yakin itu bisa didapatkan tambahan suara dari mesin partai. Makanya sisanya dia harapkan dari coattail effect Jokowi. Memang jurus politik PS dari dulu begitu. Yaitu mengandalkan coattail effect pihak lain.  Misal, tahun 2008 dia berharap coattail effect Megawati. Tahun 2014 dan  2019 dia menggandeng ormas Islam untuk dapatkan tambahan suara. Walau dia kalah tetapi yang diuntungkan adalah Gerindra, yang kini jadi partai kedua terbesar di Indonesia.

Tapi soal pemilihan Cawapres Gibran mungkin kalkulasi PS tidak tepat. Survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 60,7 persen responden menyebut majunya Gibran Rakabuming Raka, ke Pilpres tahun 2024 merupakan bentuk politik dinasti. Ini akan terus jadi bola salju sehingga justru Gibran itu menjadi beban bagi Prabowo. Tentu partai koalisi sepeti PAN dan Golkar termasuk PD akan tidak mau ambil resiko di hadapan rakyat. Mereka lebih focus pileg daripada Pilpres. Akibatnya mesin partai tadinya memang udah loyo berambah loyo. Tidak ada unsur  yang bisa memicu gerakan apolicalipso bagi kader partai koalisi untuk menangkan PS- Gibran. Kemungkinan kecil untuk menang. Kecuali KPU menolak Gibran  jadi cawapres. Nah peluang PS menang sangat besar. Karena akan dua putaran. 

Kedua, Ganjar- Mahfud 

Secara personal Elektabilitas Ganjar 31,98 persen. Pencapresan Ganjar baru bulan Mey oleh PDIP. Beda dengan Prabowo sudah sejak tahun 2021.  Dukungan mesin partai bisa dilihat data survey terakhir LSI. PDIP 26,1 % dan PPP 2,5%. Total 28,6%. Gap Elektabilitas PDIP dan Ganjar sebesar 5,88%. Semakin kecil Gap semakin significant peran mesin partai terhadap Paslon. Side effect bergabungnya Gibran ke PS ini akan membuat militansi kader PDIP diakar rumput untuk memenangkan Ganjar. Akan jadi gerakan apokalipso.

Sementara adanya Mahfud, itu memungkinkan PDIP dapat menutupi kelemahannya di Jatim. Hasil survey oleh UMM terhadap Elektabilitas cawapres di Jatim. Mahfud 19,4% lebih tinggi dari Cak Imin yang hanya 10,9%. Juga lebih tinggi dari Kofifah 14,5%. Artinya peran Mahfud sangat membantu mesin partai PDIP di jatim untuk mendapatkan Suara. Apalagi Mahfud dikenal sebagai kebanggaan masyarakat Madura dan Gusdurian. Peluang sangat besar menang satu putaran.

Ketiga Anies- Cak Imin ( Amin). 

Elektabilitas Anies 28,91%. Mesin partai PKS dan PKB kekuatannya bisa dilihat dari data survey LSI terakhir, PKB 7,6% dan PKS 6%,  Nasdem 7%. Kalau dilihat dari Gap elektablis Anies dan partai pengusung (Nasdem)  21,91%.  Artinya  mesin partai PKS, PKB dan Nasdem tidak membantu banyak. Justru mereka berharap coattail effect dari Anies. Apalagi jauhnya jarak elektabilitas Anies untuk mencapai 51%. Rasanya tidak mungkin mesin partai koalisi Amin seperti PKB, PKS, dan Nasdem akan mampu melewati nya. Apalagi Pilpres 100 hari lagi. Berat !  

Sementara dukungan dari Cak Imin sebagai cawapres, tidak sepenuhnya mensuport. Karena Elektabilitas Cak Imin secara nasional hanya 8,1%. ( survei Poltracking Indonesia 3-9 September 2023). Namun mesin partai PKB di Jatim dan jateng ( juara dua setelah PDIP) sangat efektif mendapatkan suara di Jateng dan Jatim.  Tapi militansi PDIP tidak mudah dibuat keok di Jatim dan Jateng. Kecuali ada  issue nasional yang mendorong bersatunya umat Islam dalam gerakan apocalipso seperti kasus Pilkada DKI mengalahkan Ahok. Kalau tidak ada, kemungkinan Amin gagal masuk istana.