Minggu, 02 Mei 2021

Papua, bukan KKB tapi Teroris.




Nama Papua berasal dari kata Papa-U. Nama Papua ini diberikan oleh kerajaan Tidore. Yang artinya dalam bahasa Tidore berarti tidak bergabung atau tidak bersatu, yang artinya di pulau ini tidak ada raja yang memerintah. Memang saat awal pada abad 14  Kerajaan Tidore menguasai  Papua tidak ada kerajaan apapun disana.  Barulah abad ke 16  Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore memiliki wilayah dari Sulawesi dan Papua. Pembagiannya, wilayah sebelah Barat; pesisir Timur Sulawesi, termasuk Sule dan Kepulauan Banggai, Seram Barat dan Kepulauan Ambon adalah wilayah Kesultanan Ternate. Sedangkan Kerajaan Tidore menguasai bagian Timur, dari Kepulauan Raja Ampat hingga Papua. Jadi paham ya. Dari awal memang tidak ada kerajaan di Papua. 


Era Kolonial, Papua dikelola oleh Spanyol  atas dasar kerjasama dengan Kesultanan Tidore. Pada tahun 1606, Belanda merebut Papua dari Kesultanan Tidore. Perang panjang itu berakhir dengan jatuhnya Papua ke Belanda. Tahun 1663 Spanyol keluar dai Papua.   Pada tahun 1770, Belanda mengubah nama Iran Barat menjadi Nieuw Guinea yang merupakan terjemahan ke dalam bahasa Belanda atas Gova Guinea atau Nova Guinea. Sejak itu, dalam peta dunia nama Nieuw Guinea  disebut sebagai wilayah kolonial Belanda. Pada tahun 1774, kekuasaan Belanda atas Papua jatuh ke tangan Inggris.


Namun Kamaludin Syah, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh Kesultanan Tidore ( dimana pulau Irian bagian Barat masuk dalam wilayah kekuasaannya) menentang pendiriannya, sehingga pada tahun 1814, Inggris meninggalkan Papua. Pada 24 Agustus 1828 Papua dikuasai lagi oleh Belanda. Tapi Tahun 1884 rebut lagi oleh Inggris, dan pada tahun yang sama, Timur Laut Irian Barat dikuasai oleh Jerman. Perebutan wilyah  ini baru berakhir pada 16 Mei 1895 berdasakan kesepakatan damai. Membagi wilayah Irian Barat menjadi kekuasaan Belanda, disebut Nederlands Nieuw Guinea dan Irian Timur atau dikenal sebagai Papua Nugini sebagai wilayah Inggris.


Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi republik  juga diakui oleh Kesultanan Tidore. Maka bagi Indonesia, otomatis Irian Barat adalah juga bagian wilayah Indonesia yang harus diserahkan Belanda. Belanda tidak mau menyerahkan. Terpaksa Indonesia menempuh penyelesaian lewat militer. Tahun 1963 Belanda keluar dari Irian Barat. Tahun 1969 PBB ( United Nations Temporary Executive Authority -UNTEA) melakukan referendum: Pilih Irian Barat atau West New Guinea.  Hasilnya? Rakyat memilih Irian Barat artinya  bergabung dalam NKRI.


Apa artinya sejarah tersebut? Pertama, ketika Sultan Tedore menguasai Papua, belum ada kerajaan apapun disana. Artinya Papua dikuasai tidak melalui perang kolonial. Kedua, kekuasaan Belanda, inggris dan Jerman di Papua melalui kolonialisme. Ketiga. Penyerahan iran Barat dari Belanda ke Indonesia sudah melalui jalur PBB. Status final Papua di dalam Indonesia berdasarkan uti possideti iuris NY Agreement 1962. Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969. 


Karenanya, PBB mendukung kedaulatan dan Integritas Wilayah Indonesia dan Isu Kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB. Tidak bisa diubah dengan alasan apapun. Keempat, atas dasar itu tidak ada lagi istilah separatis atau KKB. Yang ada adalah aksi teror oleh sekelompok orang. Yang menolak KKB disebut sebagai teroris jelas terkontaminasi pemikiran kolonial dan mereka adalah proxy asing yang ingin berkuasa di Papua, termasuk pegiat HAM.


***


Tadi chat dengan teman yang  paham soal militer. Saya tanyakan soal pengerahan pasukan gabungan TNI memberantas KKB yang sudah ditetapkan sebagai teroris. Menurutnya syarat KKB papua sebagai teroris sudah terpenuhi. Mereka  membunuh guru sekolah, tukang ojek, kepala desa dan banyak lagi. Jadi mereka gunakan aksi teror kepada rakyat sipil untuk menciptakan distrust terhadap pemerintah. Ini bukan lagi gerakan separis tetapi sudah teroris dan dunia international mengutuk  mereka. Secara politik gerakan OPM dan KKB sudah habis. 


Perintah menuntaskan gerombolan teroris ini sesuai dengan UU anti teror 2018. Jadi TNI masuk itu sudah sesuai amanah UU. Engga tanggung tanggung. Pengerahan pasukan TNI itu terpadu sekali. Dari darat, Laut dan udara. TNI AL juga menggunakan pesawat CN 235-220 MPA dengan nomor lambung P-8304. Dilengkapi alat intai tercanggih yang bisa memetakan posisi teroris di hutan hutan atau gunung dan kemudian mengirim data itu ke kapal perang untuk melepaskan rudal ke titik sasaran. Jadi efektif sekali membuat KKB itu lari tunggang langgang dari markas persembunyiannya. 


Pada waktu bersama Prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda yang berjuluk "Pasukan Setan" diterjunkan ke Lokasi bersama Densus 88. Pasukan TNI ini gabungan pasukan elit dari inti pasukan Siliwangi yang memang dilatih keras untuk menghadapi teroris dalam segala medan. Mereka punya skill diatas rata rata, termasuk kemampuan survival dalam perang anti gerilya. Secara mental mereka juga dilatih untuk bisa merebut hati rakyat yang ada di wilayah operasi.


Sampai dengan sekarang, gerakan operasi militer TNI berlangsung efektif dan lancar. Setelah KKB terpencar akibat serangan rudal kapal perang dan tekanan para militer darat, maka selanjutnya sumber logistik mereka di putus dengan menguasai desa desa yang ada diwilayah yang menjadi basis perjuangan. Kini praktis gerakan KKB sudah tidak lagi terorganisir. Posisi sudah melemah. Dalam waktu singkat akan selesai. 


Mengapa masalah KKB Papua ini sejak era Soeharto tidak pernah tuntas? Pertama,terkait sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat 1969. Sikap pemerintah tidak tegas sehingga keadaan jadi berlarut larut. Kedua, setiap TNI dilibatkan selalu masalah HAM mengemuka sehingga membuat TNI ragu bertindak tegas. Disamping itu upaya persuasi atau pendekatan damai berongkos mahal dan jadi sumber korupsi. Ketiga, masalah KK Freeport yang merugikan rasa keadilan rakyat papua dan juga Indonesia.  Nah di era Jokowi ketiga hambatan itu sudah diatasi dan yang penting tentara yang terlibat adalah khusus, langsung dibawah perintah presiden.  Kalau masalah KKB ini selesai, maka hanya di era Jokowi presidennya  yang bisa menuntaskan soal papua.


Sabtu, 17 April 2021

Hak perempuan

 




Pernah ada kasus seorang ART di Arab Saudi kena hukuman mati karena mendorong putra dari tuan rumahnya jatuh dari balkon. Penyebabnya adalah ART itu tidak mau berhubungan badan dengan putra tuannya. Karena dia juga jadi lampiasan nafsu dari tuannya. Di pengadilan. Hakim tidak melihat kronologi peristiwa dan penyebab mengapa ART itu sampai mendorong korban dari Balkon. ART itu akhirnya di hukum mati. Banya kasus para ART digauli oleh juraganya dan pulang bawa anak. Tidak ada kasus perzinahan. Semua menjadi permissive. Mengapa?


Paham salafi wahabi memang membenarkankan menggauli hambasahaya mereka. ART itu dianggap budak. Barang milik. Jadi dalam agama itu tidak larang. Ada dalil Halal menggauli budak. Sebelumnya dinasti islam seperti Usmaniah, Abassiah, Turki Usmani, para Sultan dan bangsawan islam mempunya budak yang menjadi selir untuk melayani nafsunya. Itu tidak satu wanita. Bisa banyak. Bukan hanya dinasti islam, di China, Mongolia, Eropa, bahkan era kolonial Belanda, banyak ART merangkap selir, yang disebut Nyai. 


Namun di Eropa, China dan negara lain standar norma tentang wanita itu dibangun diatas prinsip HAM, sebagaimana deklarasi HAM PBB tahun 1946. Jadi sudah ada transformasi menuju semangat kesetaraan gender. Wanita sudah dihormati secara pantas. Tapi di negara islam seperti Iran, masih ada sistem nikah mut’ah. Arab Saudi dan lainnya di timur tengah masih menerapkan standar norma berdasarkan dalil agama.  Namun baik karena HAM maupun dalil agama, sudah ada perubahan mendasar dari sekedar budak menjadi atas dasar suka sama suka. Itu berlaku di semua negara.  Saat itulah sistem kapitalis terjadi. Ada deal disana.  Ada SOP lengkap dengan term of reference yang memastikan wanita tidak dipaksa dan pria tidak merasa bersalah. 


Lantas apa substansi dari hubungan pria dan wanita itu. Dari dulu sebenarnya semua agama dan kebudayaan yang dihindari adalah  pemaksaan dan gonta ganti pasangan. Itu memang berbahaya dalam membangun peradaban. Makanya perlu ada budaya dan standar moral baru dalam bentuk  lembaga Rumah tanggga dengan seperangkat aturan akan hak dan kewajiban.  Artinya walau sudah ada rumah tangga, sudah sah berdasarkan UU sebuah perkawinan, hak dan kewajiban wanita dan pria pada prinsipnya adalah equal. Sama sama dilindungi oleh hukum. 


Tapi di Indonesia, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender sejak tahun 2013 diajukan, sampai sekarang gagal masuk prolegnas. Sepertinya kita adalah bangsa yang hipokrit. Merasa paling religius tapi belum bisa menempatkan wanita secara terhormat. Yang menyedihkan justru yang paling keras menolak adalah ormas islam dan MUI. Karena itu wajar saja kawin kontrak di Puncak oleh turis arab terus berlangsung. Sebenarnya, kawin kontrak atau kawin resmi, selagi RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender tidak disahkan, nasip perempuan sama saja. Pemuas sek alias second class alias kesek kaki. Jahat memang.

Selasa, 06 April 2021

Islam : Ranah privat dan politik

 





Waktu Kekhalifah Islam di Turki yang kekuasaanya membentang dari Barat ke Timur selama 6 abad. Waktu zaman Kekhalifahan Abassiah juga sama. Apalagi era khalifah 4 sahabat Nabi. Tidak ada korupsi dan pelacuran. “ Demikian kata Yuni waktu dalam perjalan pulang. Saya tersenyum. Inilah korban dari WAG. Kisah lama dengan standar lama yang dijadikan patokan untuk menilai masa kini.


“ Ya jelas saja tidak ada korupsi. Karena zaman itu, seluruh sumber daya milik penguasa atau kekhalifahan. Sistem kerajaan tidak ada hak rakyat. Apapun yang dilakukan Sultan dan pejabatnya tidak dianggap korupsi oleh rakyat. Kalau sampai raja menghukum pejabat, itu bukan karena korupsi tetapi karena mereka berkhianat. Bisa saja itu faktor mereka mencuri uang pajak untuk Raja. Istilah korupsi itu baru ada setelah paham kebangsaan diterapkan dan hukum publik menjadi sistem kekuasaan.” kata saya.


“ Kalau pelacuran?


“ Zaman era kekuasaan para sultan atau raja. Wanita itu barang dagangan yang bisa diperjual belikan. Itu budayanya. Para wanita adalah aksesoris para kesatria dan bangsawan termasuk Raja.  Kamu tahu, para Sultan dari dinasti Turki Usmani, mereka punya istana khusus para selir untuk sultan pesta Sex. Begitu juga era Abassiah. Para bangsawan boleh meniduri pembantu rumah tangganya. Itu permissive sekali. Para ulama yang berada di ring 1 satu kekuasaan Sultan mengendorse itu. “


“ Jadi setiap zaman punya standar berbeda soal moral. Engga bisa menjustifikasi situasi sekarang dengan standar lama. Beda sistem dan beda zaman.” 


“.Kitab al-Tabaqãt al-Kubrã karya sejarah Ibnu Sa’ad, menyebutkan tatkala Usman terbunuh, dalam brankasnya terdapat 30.500.000 dirham dan 100.000 dinar. Itu sahabat Nabi loh. Salah? Ya engga. Karena era kekhalifahan sama juga dengan sistem dinasti. Sumber daya memang milik Khalifah. Tapi cobalah kalau sistem khalifah berdasarkan hukum demokrasi. Nah itu bisa dikatakan korupsi.”


“ Oh paham. Makanya pengusung khilafah menolak sistem demokrasi dan paham kebangsaan. Itu agar mereka bisa bebas berkuasa dan menguasai sumber daya tanpa ada hak rakyat mempertanyakanya.”


“ Ya logika sederhananya begitu.”


“ Bego dong yang percaya.”


“ Memang sistem khilafah itu hanya untuk orang bego dan hidup dalam dimensi ilusi dari kaum delusi. Orang cerdas berakal dan hidup dalam arus perubahan era kini dan masa depan, engga akan percaya.”


“ Jadi islam dulu dan sekarang berbeda?


“ Sejatinya tidak ada beda.  Keliatan berbeda itu hanya ada dalam dimensi politik. Dalam dimensi privat, tidak ada beda dengan awal islam diperkenalkan oleh Nabi. Pada awal Nabi memperkenalkan islam tidak ada politik. Islam dipandang sebagai 'comprehensive commitment' dan 'driving integrating motive', yang mengatur seluruh hidup seseorang secara kejiwaan. Artinya, Agama diterima sebagai faktor pemadu, menunjang kesehatan jiwa dan kedamaian masyarakat.”


“ Tapi kalau masuk dalam dimensi politik, gimana?


“ Agama sebagai something to use but not to live. Outputnya adalah  kebencian, iri hati, dan fitnah, munafik, anti perbedaan. “


“Mengapa? 


“ Orang berpaling kepada Tuhan, tetapi tidak berpaling dari dirinya sendiri. Agama digunakan untuk menunjang motif-motif lain, kebutuhan akan status, rasa aman atau harga diri, tentu itu perlu uang. Narasi agama digunakan sebagai sumber mendatangkan donasi dan dukungan politik agar bisa kaya mudah dan berkuasa.”


“ Apa salah itu. “


“ ya jelas salah. Mereka melaksanakan bentuk-bentuk luar dari agama. Mereka puasa, Sholat, naik haji dsb, tetapi tidak di dalamnya. Imam Al-Ghazali, menyatakan bahwa beragama seperti ini adalah beragama yang ghurur (tertipu). Tertipu, karena dikira sudah beragama, ternyata belum. Tidak akan melahirkan masyarakat yang penuh kasih sayang. Paham ya.”


***

Mungkinkah islam sebagai kekuatan politik eksis di negeri ini? Kata teman. Saya tersenyum.  Untuk negara kecil bisa saja. Tapi untuk populasi sebesar China, India, Indonesia, Rusia, rasanya tidak mungkin islam jadi kekuatan politik. Mengapa? Karena terlalu banyak golongan dalam islam. Antara golongan tidak pernah bisa duduk bersama saling memahami. Diantara golongan ada yang berbentuk organisasi maupun yang bukan organisasi, yaitu : Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, Jemaah Tabligh, Wahabi, Tarbiyah.


Di akar rumput Tarbiyah jelas tidak sejalan dengan HTI. Namun Tarbiyah bisa sejalan dengan NU dan Muhammadiah. NU sendiri tidak mungkin bisa menerima Wahabi dan HTI. Antara Muhammadiyah dan NU dalam beberapa hal mereka berbeda. Misal, Muhammadiyah menerima Wahabi. Sulit bagi NU dan Muhammadiyah untuk seiring sejalan dalam prinsip. Walau setiap golongan itu secara resmi tidak menjalankan politik namun individunya punya ambisi politik. 


Nah mereka dari masing masing golongan islam itu masuk ke dalam partai Politik seperti PKS, PAN, PPP, PKB dan PBB. Sudah pasti tercipta faksi di dalam partai itu. Makanya sulit partai berbasis agama bisa solid. Itu baru satu partai. Gimana kalau mereka koalisi.? Tambah ruwet lagi. 


Engga percaya?. 


Lihatlah contoh poros tengah yang merupakan koalisi partai islam terbentuk 1999. Mereka bersatu ketika menjatuhkan Megawati dalam pemilihan presiden di DPR/MPR. Tetapi setelah menang, PAN yang didukung Muhammadiah bersama lainnya justru ikut menjatuhkan Gus Dur yang dari NU. Di Mesir juga sama.  IM dan HT bersatu menjatuhkan Hosni Mubarak. Tetapi setelah menang. HT bersama lainnya menjatuhkan Muhammad Mursi yang IM. Di Libia juga sama. Waktu menjatuhkan Muammar Gaddafi, semua bersatu. Setelah Gaddafi jatuh, antar mereka saling berperang.


Bayangkanlah. Bagaimana mereka mau memimpin bangsa plural ini? Menjaga persatuan sesama golongan islam saja mereka tidak bisa. Tidak bisa itu bukan karena faktor suka tidak suka yang bisa didamaikan. Tetapi soal aqidah. Jadi prinsip sekali. Masing masing merasa paling benar sebagai wakil dari Rasul dan Allah. Entahlah mengapa begitu?. 


Lantas apa agenda mereka mendirikan partai dan ormas? Untuk apa? kalau mereka sendiri saja sadar engga mungkin bisa berkuasa? Ya bisnis.   Setidaknya menjelang pemilu, bisa jualan suara koalisi. Makin gede persentase suaranya di DPR semakin gede cuan dapat dari partai nasionalis yang mau calonkan Presiden. Ormas juga akan kecipratan uang dan konsesi politik kalau ikut mendukung capres dan menang. Di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada bisnis. Mikir!

Jumat, 26 Maret 2021

Kesultanan Mataram

 





Ki Ageng Pemanahan merupakan cucu Ki Ageng Selo yang dipercaya masih memiliki keturunan dari garis raja-raja Majapahit dan Kerajaan Mataram Kuno. Karena jasanya memadamkan perlawanan Arya Penangsang dari Kerajaan Jipang, kesultanan Pajang - Sultan Hadiwijaya- memberinya hadiah tanah perdikan berupa hutan yang dikenal sebagai alas Mentaok.   Kemudian dia mendirikan komunitas diatas lahan itu. Namun tetap bagian dari wilayah kekuasaan Pajang. Dia punya putra, Danang Sutawijaya alias Panembahan Senapati. Di era pemerintahan Sultan Pajang ke-3, yakni Pangeran Benawa atau Sultan Prabuwijaya, putranya Senapati melakukan pemberontakan terhadap Pajang. Itu tahun 1578. 


Pada 1584, Panembahan Senapati mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Mataram Islam di alas Mentaok meskipun belum diakui oleh Pajang. Alas Mentaok adalah wilayah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta. Hingga akhirnya, Kesultanan Pajang benar-benar runtuh pada 1587 dan mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Islam. Setelah itu, Panembahan Senapati mulai memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam secara masif, terutama di sepanjang Bengawan Solo hingga ke Jawa bagian timur, juga sebagian Jawa bagian barat.


Sejak tahun 1590, berturut-turut Jipang (Solo), Madiun, Kediri, Ponorogo, Jagaraga (Magetan), dan Pasuruan, dapat ditaklukkan. Di kawasan barat, Cirebon dan Galuh (sekitar Ciamis) menjadi bagian dari Mataram Islam pada 1595. Namun, upaya Panembahan Senapati untuk menguasai Banten pada 1597 gagal lantaran kurangnya transportasi air. Panembahan Senapati wafat pada 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Penerusnya adalah Raden Mas Jolang atau yang kemudian bergelar sebagai Susuhunan Hanyakrawati, ayah dari Sultan Agung.  Kelak, Kesultanan Mataram Islam berhasil menancapkan hegemoni kekuasaan di Jawa dengan wilayah kekuasaan yang amat luas, kekuatan militer yang besar, serta kemajuan di berbagai bidang kehidupan.


Ketika proklamasi kemerdekaan, dan dalam perjanjian Roem-Roijen, Renville, KMB, pengakuan kedaulatan Indonesia adalah ex kerjaaan mataram dan kerajaa Aceh  dimana Sultan Yogya bersama kesultanan Aceh adalah  kesultanan Islam  di nusantara yang bergabung dalam Republik Indonesia (NKRI ). Yang lainnya memilih negera federal ( RIS).  Tapi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 tidak lebih setahun. Karena pada tanggal 17 Agustus 1950 dibubarkan. Kembali kepada NKRI. Pada tahun 1956 kita membatalkan KMB. 


Jadi secara tidak langsung NKRI adalah kelanjutan dari sejarah kejayaan Kesultanan Islam Mataram dan Aceh. Lebih jauh lagi adalah bagian dari kelanjutan kerajaan Majapahit.

Ketika reformasi

 




Setelah reformasi dimulai  pada pemilu 1999, saya sempat makan sate di Blora dengan mentor saya orang China. “ Kalau reformasi masih menerima para pejabat dan politisi era Soeharto, yakinlah tidak akan ada reformasi. Karena mereka itu akan terus jadi kerikil dalam sepatu. Akan selalu mempersulit pembaharuan. Mengapa ? Mengubah mindset statusquo engga gampang. Mereka racun peradaban. Lebih buruk dari sampah. “‘Katanya. Kelak kita tahu. China juga bisa berkembang pesat karena berhasil memotong satu generasi lewat revolusi kebudayaan.


Saya sempat termenung. Faktanya Golkar tetap mendapatkan suara pada pemilu 1999. Terbukti Golkar juga mastermind dibalik lengsernya Gus Dur. Kemudian tahun 2004 SBY jadi presiden yang juga perwira era Orba. Dia menggilas PDIP yang lahir dari rahim reformasi. Setelah Golkar beranak pinak  jumlah suara mereka di DPR jauh lebih banyak dari partai yang lahir era reformasi.


Surat  Ho Chi Minh yang mengkritik Sukarno yang lebih memilih mengerjakan kembali birokrat didikan Belanda setelah Indonesia merdeka. 


“ Kalau mempekerjakan kembali birokrat didikan Belanda maka negara tuan tidak merdeka sepenuhnya! “ Tanya Paman HO. Kelak kita tahu. Vietnam bisa berkembang pesat setelah perang panjang.


“ Kalau tak mempekerjakan lagi birokrat itu maka Indonesia kehilangan "mesin negara" alias roda pemerintahan tak bisa bergerak. “ kata Soekarno. Kelak kita tahu  yang menggilas Soekarno adalah Soeharto yang mantan Perwira KNIL ( Belanda ). Setelah itu kita masuk perangkap Barat dalam skema hutang.


Sikap revolusioner memang tidak lahir dari kaum terpelajar dengan mindset feodal. PKI dan Islam sebenarnya dua golongan yang menolak masuk BPUPKI. Alasannya ? BPUPKI bentukan Jepang. Kemudian PKI  juga menolak dalam setiap perundingan dengan Belanda baik Roem and Royen, Renville, KMB. Bagi PKI merdeka harus clean dari pengaruh asing. Ada sebuah kutipan dari Tan Malaka bahwa bangsa ini harus menang perang secara total dengan cara menolak taktik berunding. Kata-katanya begini:  Tuan rumah tak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya! Dengan kata lain, perang total adalah pilihan terbaik.


Lihatlah faktanya kini. Menjelang berakhir kekuasan Jokowi, ada wacana untuk kembali menarik peran AS dalam pembangunan ekonomi. Dengan presiden yang diendorse AS. Dan ide itu datang pasti engga jauh dari partai alumni orde baru bersama partai berbendera Islam yang lebih sekular daripada sekular. Artinya sampai sekarang sulit bagi kita untuk lepas dari hegemoni asing. Sejarah penjajahan akrab bagi rakyat karena elite tidak pernah berubah dari sejak era kolonial. Itu semua karena mental rakus elit yang ingin hidup senang dari kekuasaan.


Minggu, 21 Maret 2021

Wahabi dan Dinasti Saud

 





Tiga orang putra Minang yang sudah tinggal di makkah selama 10 tahun belajar Islam, terpengaruh paham Wahabi,  pulang ke Sumbar. Mereka adalah Haji Miskin dari Pandai Sikek Padang Panjang, Haji Piobang dari Piobang Payakumbuh, dan Haji Sumanik dari Sumanik Batusangkar. Merekalah yang menyebar luaskan wahabi melalui majelis ta’lim, mengadakan fatwa tentang persoalan-persoalan yang ada disekitar masyarakat, dan sebagainya dengan semboyan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah, mengembalikan kemurnian ajaran islam, memerangi segala bid’ah dan khurafat, serta melarang taklid kepada ulama-ulama madzhab. 


Pada 1832 Imam Bonjol mengirim utusan ke Makkah untuk mengetahui sebenarnya paham Wahabi itu. Utusan itu kembali dengan kabar: kaum Wahabi telah jatuh dan ajaran yang dibawa Haji Miskin dinyatakan tak sahih. Setelah itu Wahabi bubar dengan sendirinya. Jadi bagaimana sebenarnya Wahabi itu? Kita harus hati hati mendefinisikan Wahabi. Karena ada dua Wahabi.  Satu, Wahhabiyah yang sudah ada sejak abad ke-2 H di Afrika Utara, dipelopori Abdul Wahhab bin Rustum. Nama sekte Wahhabiyah dikaitkan dengan namanya. Sebetulnya pendiri awalnya adalah Abdullah bin Wahb ar-Rasibi yang merupakan sekte Wahhabiyah Ibadhiyah yang berpaham Khawarij.


Kedua, pada  abad ke-18 lahirlah paham Wahhabisme yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Wahhabisme pada abad 18 ini beda jauh dengan Wahabi pada Wahhabiyah yang didirikan oleh Abdul Wahhab bin Rustum. Perbedaan itu berkaitan dengan paham. Kalau Wahhabiyah pecahan dari Khawarij, sementara Wahhabisme mengikuti Alquran dan Sunah dengan manhaj (cara beragama) salafuna shalih berpemahaman para sahabat. Yang dimaksud adalah tiga generasi Islam permulaan (generasi Rasulullah SAW dengan para sahabat, tabiin, dan tabi’ut tabi’in) itulah yang kerap disebut as-Salafus Shalih. 


Namun dalam perkembangannya ternyata Wahabi dipengaruhi oleh  gerakan Politik inggris yang ingin melemahkan wilayah di bawah kekuasaan Dinasti Turki Ottoman, terutam jazirah Arab. Caranya yaitu merusak prinsip islam rahmatan lilalamin. Wahabi menjadi sangat anti-tradisi, menolak tahlil, maulid Nabi Saw, barzanji, manaqib, dan sebagainya. Memandang orang-orang di luar Wahabi sebagai orang kafir dan keluar dari Islam. Mereka merasa dirinya sebagai orang yang paling benar, paling muslim, paling saleh, paling mukmin dan juga paling sahis. Paham Wahabi seperti inilah yang menginspirasi lahirnya kaum Padri dan perang selama 30 tahun terhadap kerajaan Pagaruyung.


Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ayahnya, Abdul Wahab, adalah seorang hakim Uyainah pengikut Ahmad Ibn Hanbal. Ibnu Abd Wahab sendiri lahir pada tahun 1703 M/1115 H di Uyainah, masuk daerah Najd yang menjadi belahan Timur kerajaan Saudi Arabia sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Abdul Wahab, sang ayah harus diberhentikan dari jabatan hakim dan dikeluarkan dari Uyainah pada tahun 1726 M/1139 H karena ulah sang anak yang aneh dan membahayakan tersebut. Kakak kandungnya, Sulaiman bin Abd Wahab mengkritik dan menolak secara panjang lebar tentang pemikiran adik kandungnya tersebut (as-sawaiq al-ilahiyah fi ar-rad al-wahabiyah).


Pada tahun 1818 Wahhabisme  dihancurkan oleh Ibrahim Pasya, seorang jendral Kwedwi Mesir dibawah kekuasaan Kesultanan Turki. Abdullah al-Saud sebagai Imam Wahabi dieksekusi mati di Turki. Keadaan ini menimbulkan kemaraham pengikutnya yang ada di Arab. Inggris yang mempunyai koloni di Bahrain pada tahun 1820 memanfaatkan kemarahan sebagai sarana memperluas kolonialisasinya di wilayah Arab. Keluarga Abdullah al-Saud meminta bantuan kepada Inggris. Pada tahun 1843, Imam Wahabi Faisal Ibn Turki al-Saud melarikan diri dari tahanan di Kairo dan kembali ke kota Najdi di Riyadh. Imam Faisal kemudian mulai menjalin kontak dengan Inggris. Pada tahun 1848 ia "memohon" kepada Residen Politik Inggris di kota Bushire, Persia "untuk mendukuwng perwakilannya di Trucial Oman". 


Pada tahun 1851 Faisal kembali melamar ke Inggris untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Akibatnya, Inggris mengirim Kolonel Lewis Pelly pada tahun 1865 ke Riyadh untuk membuat perjanjian resmi Inggris dengan keluarga Saud. Untuk mengesankan Pelly, Imam Faisal mengatakan bahwa perbedaan utama dalam strategi Wahhabi antara perang politik dan agama adalah bahwa dalam perang agama tidak akan ada kompromi, karena “kami membunuh semua orang”. Pada tahun 1866, keluarga Saud menandatangani perjanjian "persahabatan" dengan Inggris.


Pada tahun 1891, al-Rasheed yang didukung Turki menyerang Riyadh dan menghancurkan klan Saudi-Wahhabi. Namun, beberapa anggota keluarga Saud berhasil melarikan diri; di antara mereka adalah Imam Abdul-Rahman al-Saud dan Abdulaziz. Keduanya melarikan diri ke Kuwait mencari perlindungan dan bantuan Inggris. Namun Abdul-Rahman yang sudah tua dan sakit terpaksa mendelegasikan kepemimpinan Wahhabi klan Saud kepada putranya Abdulaziz, yang kemudian menjadi Imam Wahhabi yang baru.


Karena strategi kolonial Inggris di Jazirah Arab pada awal abad ke-20 mengarah pada penghancuran akhir dan total Kekaisaran Ottoman Muslim dan sekutunya di Najd, klan al-Rasheed, Inggris memutuskan untuk segera mendukung Imam Wahhabi yang baru. Abdulaziz. Dibentengi dengan dukungan Inggris, uang, dan senjata, Imam Wahabi yang baru pada tahun 1902 mampu merebut Riyadh. Pengikut Wahhabi membakar lebih 1.200 orang sampai mati. Membunuh siapa saja terkait dengan keturunan keluarga Rasul, Muhammad. Abdulaziz mampu secara bertahap menaklukkan sebagian besar Semenanjung Arab dengan cara yang kejam di bawah panji Wahhabisme. Kekejaman itu juga dilakukan oleh kaum Padri ketika bertempur dengan kaum adat di Sumatera.


Tahun 1932 berdirilah kerajaan Saudi yang didasarkan "cita-cita Wahabi". Selama 30 tahun pembentukan Arab Saudi (1902-32), para radikalis Saudi-Wahabi secara brutal membunuh dan melukai lebih dari 400.000 orang Arab di seluruh Jazirah Arab; dan melakukan lebih dari 40.000 eksekusi publik dan 350.000 dipenggal kepalanya, Selain itu, teror Saudi-Wahhabi memaksa lebih dari satu juta penduduk Jazirah Arab mengungsi untuk hidup mereka ke bagian lain dunia Arab, tidak pernah kembali. Kini sejak  2018, KSA melakukan reformasi ekonomi dan politik. Sebagai prasyarat reformasi ekonomi adalah menghabisi paham Wahabi itu. Penangkapan ulama wahabi terus terjadi sampai sekarang.


Referensi

1)The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Powerful Dynasty in the Arab World. by David Holden, Richard Johns

2)The Arabs and the West:The Contributions and the Inflictions. Paperback – October 10, 1999, by Abdullah Mohammad Sindi


Minggu, 07 Maret 2021

Daerah Istimewa Minangkabau

 




Sumbar engga mungkin jadi daerah istimewa. Mengapa ? Tidak ada kerajaan yang eksis setelah Jepang masuk. Beda dengan Aceh dan Yogyakarta. Mengapa ?  Sejak masuknya Islam aliran wahabi  di Sumatra barat terjadi pertikaian dengan kerajaan Pagaruyung. Akibatnya perang antara padri ( ulama ) dengan kerajaan pagaruyung meletus. Perang itu berlangsung 35 tahun. Pada 10 Februari 1821, Sultan Tangkal Alam Bagagarsyah melakukan perjanjian dengan pemerintah Belanda untuk bekerja sama melawan kaum Padri dan mengambil alih kembali kerajaan Pagaruyung yang dikuasai kaum padri. 


Setelah pasukan Belanda berhasil memukul mundur kaum Padri dari wilayah Pagaruyung, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan wilayah Pagaruyung dan menempatkan raja sebagai bawahannya. Alasannya, perjanjian itu dianggap oleh Belanda sebagai tanda penyerahan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda. Kemudian Sultan Tangkal Alam Bagagarsyah meminta bantua kaum Padri untuk menyingkirkan Belanda, tetapi upaya tersebut gagal dan ia dibuang ke wilayah Batavia dengan tuduhan penghianatan terhadap perjanjian yang telah dibuat.


Minangkabau menjadi bagian dari Pax Nerderlandica oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian daerah Miangkabau dibagi menjadi Residentie Padangsche Bovenlanden serta Benedenlanden. Pada zaman VOC, Hoofdcomptoir van Sumatra’s westkust merupakan sebutan untuk wilayah pesisir barat Sumatera. Hingga abad ke – 18, Propinsi Sumatera Barat semakin terkena pengaruh politik dan ekonomi akhirnya kawasan ini mencangkup daerah pantai barat Sumatera. Kemudian mengikuti perkembangan administratif pemerintah Belanda, kawasan ini masuk dalam pemerintahan Sumatra’s Westkust dan di ekspansi lagi mengabungkan Singkil dan Tapanuli.


Selanjutnya masa pendudukan Jepang dikawasan ini, Residen Sumatra’s Westkust berganti nama dengan bahasa Jepang yaitu Sumatoro Nishi Kaigan Shu kemudian digabung kewilayah Rhio Shu. Paska peoklamasi, diadakan perundingan Konferensk Meja Bundar yang digagas oleh PBB. Sumbar yang merupakan wilayah Belanda diserahkan kedaulatannya kepada  Republik Indonesia. Kalaulah tidak ada perang padri, kerjaaan Pagaruyung mungkin tetap eksis. Namun berkat wahabi yang hancurkan kerajaan maka wilayah Sumbar jatuh ke Belanda.


***


Tahukah anda bahwa dari segi perlakuan pusat kepada sumbar sangat istimewa. APBD tahun 2020 setelah dilakukan perubahan misalnya, dari total APBD Rp 6,692 triliun, pendapatan asli daerah hanya sekitar Rp 2,134 triliun ditambah pendapatan lain sebesar Rp 118 miliar. Selebihnya, sekitar Rp 4,132 triliun berasal dari dana perimbangan atau dana transfer dari pusat. Artinya 70% donasi dari Pusat. Itu pendapatan dari daerah lain yang diberikan kepada Sumbar. 


Yang miris adalah dari besaran APBD tersebut, sekitar Rp 4,428 triliun (66%) tersedot untuk belanja tidak langsung atau dikenal dengan belanja pegawai.  Artinya lagi kalaulah tidak diguyur pitih dair pusat. Praktis pemerintahan Sumbar tidak jalan. Engga ada pitih untuk bayar roda pemeritahan. Sumbar termasuk yang jadi perhatian khusus pak Jokowi. Saya tahu pak Jokowi pusing mengangkat ekonomi Sumbar karena pusat ekonomi baru tidak ada yang berkembang. 


Itu sebabnya pemerintah pusat berusaha menggandeng pengusaha lewat skema B2B membangun jalan tol. Tujuannya dengan terbangunnya jalan toll, pusat ekonomi baru akan terbentuk. Seperti Pariwisata dan lainnya. Sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Atau setidaknya Sumbar bisa kecipratan pertumbuhan ekonomi dari wilayah tetangganya seperti Riau dan Sumut.  Tapi tidak ada dukungan significant dari penduduk sumbar sehingga jalan tol pembangunannya melambat. Budaya beterimakasih dan tahu diri semakin mengabur.


Sebetulnya orang minang itu punya budaya pedagang. Sangat mandiri. Itu sejajar dengan budaya orang Makasar, Surabaya dan lainnya. Bahkan zaman dulu spirit bisnis perantauan China hanya bisa disaingin oleh pedagang sumbar yang tersebar di seluruh nusantara.  Tetapi mengapa justru kini tingkat kemandirian Sumbar sangat rendah? Penyebabnya adalah karena manifestasi sprit Islam yang lemah. Spirit “bekerja adalah ibadah” masih belum terejawantahkan ke dalam pribadi-pribadi muslim di Sumbar. Semetara adat semakin dipunggungi.


Mereka percaya bahwa Allah SWT telah menyatakan, seorang muslim telah dijamin rizkinya. Tetapi karena tafsir firman Allah yang absud dari ulama melupakan esensi bahwa rezeki terkait dengan gerak, bukan hanya doa. Akibatnya membuat penduduk Sumbar kehilangan nilai lama  yang berbudaya pedagang. Dalam budaya minang ada istilah “  barugi mangkonyo balabo ( kalau mau untung siaplah rugi). Ada juga “ Baraja ka nan manang, mancontoh ka nan sudah” Tapi kemajuan China malah dibencinya. Tak mau belajar dari kemajuan China. Padahal sejatinya Orang minang itu mindset nya sangat open mind. Darimanapun dia tidak sungkan belajar. Berteman dengan siapapun. Makanya mereka bisa  survive merantau dimana saja. Dimana bumi dipijak disinan langik dijunjuang.  


Kini  ada wacana dari warga Sumbar minta menjadi Daerah khusus karena alasan keagamaannya. Faktanya nilai agama yang dibanggakan itu, hanya menjadikan sumbar menumpang makan dari penghasilan daerah lain…Babaliak lah ka pangka. Mari kembali ke nilai lama. Adat yang agung itu. Cukup sudah kekonyolan selama ini.

Papua, bukan KKB tapi Teroris.

Nama Papua berasal dari kata Papa-U. Nama Papua ini diberikan oleh kerajaan Tidore. Yang artinya dalam bahasa Tidore berarti tidak bergabun...