Selasa, 27 Februari 2024

Harga beras negara lain ?

 



“ Bro, Pak Jokowi bilang harga beras semua negara juga naik..” kata Albert. Saat itu saya sedang bersama Lina di cafe. Saya perhatikan Lina bereaksi dengan pertanyaan itu. Saya biarkan dia meresponse. Menurut Lina, kalau ingi bandingkan harga beras, ya jangan bandingkan dengan negara maju yang makan nasi sedikit atau bukan makanan utama. Tetapi bandingkan dengan negara Asia yang makanan pokoknya beras.


Berdasarkan data dari Numbeo 14 februari 2024, LIna membuka hapenya masuk ke situs Numbeo. Harga eceran beras di pasar lokal pada kota besar di Vietnam USD 0,92/Kg atau Rp. 14.350. Srilanka USD 0,72/Kg atau Rp 11.250. India USD 0,71/kg atau Rp. 11.000. Bangladesh USD 0,63/kg atau Rp. 9800. Filipina USD 0,92 atau Rp. 14.350. China USD 0,97/Kg atau Rp. 15.000. Nah kalau harga beras premium di Indonesia diangka Rp. 16-17000/Kg. Silahkan nilai sendiri.  Kamu bisa paham, kalau Jokowi, he know nothing.


“ Tetapi katanya kenaikan harga itu karena adanya El Nino” kata ALbert.  Lina tersenyum. Kalau anda percaya Jokowi anda sama lugunya dengan dia. Jokowi itu orang awam soal International trading. Apalagi menterinya culas. Kenaikan harga bukan karena El Nino tetapi dipicu oleh India yang menerapkan bea masuk sebesar 20 persen terhadap ekspor beras pratanak dan menerapkan tarif dasar ekspor pada basmati sebesar $950/metrik ton (mt). 


Larangan ekspor India menyebabkan harga pasar internasional melonjak ke level tertinggi dalam 15 tahun. Sejak bulan Agustus 2023 naik 15 persen dari bulan sebelumnya. Maklum India mewakili lebih dari 40 persen perdagangan global dan menduduki peringkat teratas negara-negara pengekspor beras, Kebijakan india melarang ekspor lewat penetapan tarif tinggi, itu karena manuver politik pemerintahan Narendra Modi. April nanti kan india Pemilu. Hambatan tarif ekspor itu bisa menurunkan harga beras dalam negeri. Modi perlu itu untuk merebut hati rakyat sebagai pemilih. Sama saja seperti Jokowi impor beras 2 juta ton pada tahun ini, untuk dijadikan bansos. Sehingga kenaikan harga karena stok dalam negeri berkurang akibat ElNino bisa diredam. Terutama bagi rakyat kecil bisa tertolong untuk sementara. Setelah pemilu, ya tidak bisa lagi menahan harga. Barulah  harga naik. Rakyat protes udah engga penting. Pemilu usai. 


“ Mengapa ?


Karena Produksi beras memang turun sekitar 6% akibat adanya El Nino tetapi tidak significant mengurangi surplus beras India. Maklum India itu belum sepenuhnya mampu mengalihkan pekerja pertanian ke sektor Industri. Intensifikasi tanaman padi telah mengaibatkan surplus beras. Kalau tidak diekspor maka imbal hasil petani akan turun. Sementara harga dalam negeri yang rendah tidak membuat petani makmur. Dilema memang. Hanya bedanya dilema India karena over supply yang kalau tidak diekspor butuh ongkos besar untuk penyimpanan. Sementara Indonesia dilema karena rendahnya produktifitas beras dan tentu rendahnya imbal hasil petani akibat kebijkaan mengamankan stok lewat impor.


“ Dan kan kita impor dari vietnam” kata Albet. Nah, kata Lina, itu bukti bahwa surplus beras bagi India, Thailand, juga Vietnam masalah serius. Makanya ketika India menaikan tarif ekspor beras, ya Vietnam manfaatkan pasar ekspor India. Beras yang kita impor dari Vietnam itu jenis beras patah A super, Harga sampai di gudang pembeli Rp. 8000/kg.  Di China beras jenis itu untuk makanan babi dan di Vietnam juga. Bagi kita beras itu untuk rakyat miskin yang dapat manfaat dari adanya Bansos. Dan kini dijual Bulog dengan harga sekitar Rp. 10.800 untuk rakyat miskin.


“ Mengapa india, Vietnam, Thailand bisa surplus beras dan bisa ekspor? kenapa kita malah impor beras ? Tanya ALbert. Lina kembali tersenyum. Persoalannya, kata Lina, ada pada tata niaga beras. Tata niaga beras kita bersifat rente. Orang yang tidak beresiko dan berlelah bisa kaya raya dari impor beras dan distributor. Sementara petani yang kerja keras dan beresiko gagal panen, dapat untung yang tidak membuat mereka bisa kaya. Apalagi luas lahan mereka tidak luas untuk komersial. Jadi walau harga beras tinggi di pasar retail tetap saja tidak berdampak kepada petani. Itu hanya nguntungi pedagang. Makanya orang males bertani dan tentu dampaknya turun  produksi. Tidak mungkin harga beras akan turun seperti 20 tahun lalu.

Dari tadi saya hanya dengar dan senyum aja. Ketika pemimpin bodoh dan culas maka penting sekali rakyat harus pastikan lebih cerdas dari pemimpin agar tidak jadi korban kebodohan dia.

Senin, 26 Februari 2024

Uang Rp Undervalue

 




Big Mac Index pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 oleh majalah ekonomi The Economist sebagai alat ukur daya beli masyarakat di berbagai dunia. Index Big Mac memang beda dengan hitungan statistik pada umumnya. Karena McD menetapkan harga lokal berdasarkan daya beli  masyarakat. Kan McD tidak mungkin menetapkan harga USD. Mereka menetapkan harga jual sesuai dengan kemampun orang lokal membayar. Makanya harga Big Mac setiap negara berbeda beda. Nah perbedaan ini diukur terhadap dollar. Maka jadilah Big Mac Index.


Indeks Big Mac banyak digunakan oleh para ekonom dan investor sebagai alat untuk mengukur nilai mata uang. Terkadang, hasilnya memang cukup akurat. Menurut Index Big Mac, Rupiah memiliki nilai mata uang di bawah batas wajar atau undervalued, yaitu sebesar (-)59,3% dibandingkan dolar Amerika Serikat. Artinya kalau anda pegang uang Rp. 50.000. Maka nilai real uang ditangan anda terhadap USD adalah Rp 20.500. Dalam teori ekonomi, kalau uang undervalue, itu bagus untuk meningkatkan ekspor. Barang yang kita jual jadi murah. Tentu punya daya saing. Sementara barang impor jadi mahal. Ini akan memicu bangkitnya industri dalam negeri. 


Memang dalam situasi Rupiah undervalued sangat sulit menjaga kredibilitas di market. Sedikit aja mismatch hitungannya bisa memicu kepanikan dan hilangnya kepercayaan (lost of confidence) para investor, sehingga terjadi aliran modal ke luar (capital outflows). Hal ini akan membahayakan neraca pembayaran (balance of payments) dan posisi cadangan devisa (foreign reserves). Untuk itu BI harus hati hati menjaga rupiah di pasar. Berapa kurs yang sebenarnya layak, tidak tahu pasti. Ikut goyang arah gendang aja. Makanya Ongkos operasi pasar itu mahal sekali.


Akibat lain dari kurs undervalue itu, jarak antara suku bunga dan inflasi tidak bisa terlalu dekat. Masalahnya, jika terlalu dekat, para pemilik dana akan sensitif untuk memindahkan portofolionya menjadi berdenominasi valas, terutama dollar AS. Makanya BI naikan suku bunga acuan agar diatas inflasi  sehingga pasar valas terjaga dan rupiah stabil. Inilah yang kita saksikan sejak dua tahun lalu. Sampai rabu minggu lalu BI belum berani turunkan suku bunga acuan karena inflasi belum sepenuhnya terkendali. Selagi suku bunga tidak turun,pasar modal tetap bergairah.


Sementara posisi pemerintah dalam kondisi  rupiah undervalue bisa mengurangi defisit anggaran. Mengurangi beban bayar utang luar negeri. Misal bayar bunga dan cicilan Utang LN USD 1 juta. Dengan index McD 56,3% terhadap dollar, itu artinya kita bayar bunga dan cicilan hanya USD 563.000. Tetapi pada waktu bersamaan upah buruh atau pekerja menjadi sangat murah. Misal UMR sebesar Rp 4,5 juta. Itu nilainya dihadapan USD hanya Rp. 1.845.000. Atau sama dengan per hari sebesar USD 4. Kenaikan harga harga dan tarif jasa sangat mudah terjadi gejolak sosiopolitik. Sementara intervensi fiskal lewat subsidi berdampak inflasi dan semakin membuat rupiah undervalue. 


Yang jadi masalah adalah sejak era reformasi kurs kita undervalue, namun tetap saja daya saing ekspor kita lemah dibandingkan negara lain. Bahkan produksi dalam negeri keok terhadap barang impor. Industri downstream SDA tidak berkembang luas di Indonesia. Kebijakan kurs undervalue itu tidak mengubah paradigma ekonomi dari SDA ke industri. Artinya peluang daya tarik ekspor dan daya saing dengan barang impor tidak berdampak terhadap kurs undervalue itu.  Kalau masih dengan cara seperti itu mengelola fiskal dan moneter, berharap banyak dengan bonus demographi itu omong kosong.  Apalagi berharap tahun 2045 kita jadi negara hebat. Ketinggian ngayalnya.


Vietnam studi kasus. 

Menurut versi terbaru dari Indeks Big Mac The Economist , Mata Uang Vietnam - Dong - dinilai terlalu rendah sebesar 47% terhadap Dolar AS. Dengan menyesuaikan perbedaan PDB/penduduk, Dong diperkirakan masih undervalued sebesar 10%. Itu memang by design. Karena tujuan vietnam adalah transformasi ekonomi dari Pertanian ke Industri yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, ketika Vietnam memantapkan dirinya sebagai eksportir besar dan basis manufaktur global, mata uangnya telah terdepresiasi terhadap USD rata-rata sekitar 2% per tahun.


Dampak undervalue nya mata uang, menarik investasi asing langsung (FDI) dalam jumlah besar sejak negara tersebut membuka perekonomiannya pada tahun 1990an di bawah kebijakan Doi Moi. Berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Transformasi ekoomi terjadi. Pergeseran alokasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa. Karena pesatnya ekspansi industri, seperti produksi tekstil, elektronik, dan makanan laut, mendorong angka ekspor ke tingkat yang lebih tinggi. Vietnam menempati peringkat ke-21 secara global dalam hal total ekspor, dengan telepon dan aksesoris, komputer dan produk elektronik, mesin dan peralatan, tekstil dan garmen, serta alas kaki sebagai produk ekspor utamanya. 


Setelah Vietnam mampu menjaga pertumbuhan realnya, maka mereka mulai kendalikan mata uangnya agar lebih menguat. Terutama sejak AS tuduh Vietnam melakukan manifulasi mata uang. Deberapa tahun terakhir, Dong Vietnam stabil, dan pada tahun 2021 mata uang tersebut terapresiasi terhadap USD. Ilustrasi The Economist tentang paritas daya beli (PPP) yang menggunakan harga relatif Big Mac di berbagai negara (69.000 Vietnam Dong pada Juli 2021 di Vietnam, dibandingkan USD 5,81 di AS) menunjukkan bahwa mata uang tersebut memiliki ruang untuk menguat lebih lanjut.


Dalam dua tahun meskipun ada COVID, FDI tetap mengalir sebesar $20 miliar per tahun. Pada bulan pertama tahun 2022, tingkat investasi bulanan meningkat sebesar 4% YoY. FDI, ditambah dengan surplus perdagangan sebesar $4 miliar pada tahun 2021 dan pengiriman uang masuk dari  warga Vietnam di luar negeri, telah meningkatkan cadangan devisa negara tersebut hingga lebih dari USD 100 miliar. Padahal PDB mereka hanya USD 366 Miliar dan penduduk 100 juta. Bandingkan dengan Indonesia yang cadev USD 146 miliar dengan PDB USD 1,4 trilion dan penduduk 270 juta. Dengan perbandingan itu keliatan Indonesia bego amat kelola ekonominya. Apalagi Fitch Ratings telah menaikkan Peringkat Issuer Default Rating (IDR) Mata Uang Asing Jangka Panjang Vietnam menjadi 'BB+' dari 'BB'.


Pada awal tahun 2000-an Anda bisa membeli T-Shirt di pasar Kota Ho Chi Minh yang bertuliskan, 'Saya berada di Vietnam sebelum McDonald's'. Hal ini tidak lagi terjadi, karena merek global seperti 'Golden Arches', Burger King, dan Starbucks telah menemukan tempat di samping makanan pokok lokal yang lebih lezat seperti Pho, Banh Mi, dan es kopi Robusta lokal yang menggugah selera. Fakta sederhana bahwa Vietnam termasuk dalam studi The Economist, padahal mata uangnya masih dapat ditukar secara bebas di luar negeri juga merupakan bukti betapa pentingnya mengelola ekonomi dengan smart. Engga bisa polos polos amat. 


Penutup.

Solusinya? menurut saya biarkan kurs rupiah melemah sesuai kehendak pasar. Engga usah Bi intervensi. Jangan ada distorsi pasar lewat subsidi dan oligopoli. Nah perhatikan, karena dampak krisis global seperti Jepang yang resesi, China slow down, itu akan mendorong mereka memindahkan industrinya ke Indonesia. Pengusaha nya tentu berharap kepada upah murah, pasar domestik dan daya saing yang tinggi akibat kurs undervalue. Ya tirulah Vietnam. Sejak awal membangun Vietnam sengaja melemahkan mata uangnya. Kini mereka jadi raja  Ekonomi di ASEAN. Yang penting segera kurangi Utang luar negeri. Pindahkan semua ke SBN rupiah. Kalau engga, rupiah akan jadi junk money.. kuncinya presiden terpilih harus clean and clear legitimate. Agar keputusan politik yang tidak populer mendapat dukungan rakyat luas.

Rabu, 07 Februari 2024

Civil society

 




Kalau ada yang mengatakan kita semakin jauh dari kedilan sosial. Itu bukan hoax. Bukan provokasi. Digelontorkannya dana Bansos besar besar sampai mengambil anggaran Kementrian sebesar Rp. 50 triliun, itu adalah bukti betapa timpangnya ketidak adilan. Walau terkesan kebijakan itu pro rakyat miskin, namun tidak menyelesaikan masalah ketidak adilan sosial. Pengeluaran bansos itu sama saja dengan menyediakan seteguk air  di tengan gurun  yang panas terik. Hanya sebentar akan haus kembali. Dan tidak mungkin negara terus menyediakan bansos karena daya dukung sosial APBN semakin berkurang akibat beban utang yang setiap tahun terus bertambah.


Situasi Indonesia sekarang memang memprihatinkan. Lembaga demokrasi melemah akibat oligarchi. Misal, berkaitan pencalonan Gibran sebagai Cawapres, sudah jelas DKPP menyatakan ketua KPU melanggar etika dan MKMK juga memutuskan Ketua MK melanggar etika. Namun kekuasaan mengabaikan itu. Sementara kekuatan Civil Society dari kalangan kampus menyuarakan keprihatinan terhadap rusak nya etika dalam demokrasi, namun oleh ring-1 presiden malah disikapi sinis dengan stigma partisan. Bahkan merekayasa gerakan tandingan untuk mengkerdikan gerakan moral itu. Sehingga kebebasan berbicara dan berpendapati sebagai ujud partisipasi civil society melemah. Padahal cara cara kekuasaan seperti ini berpotensi menimbulkan   konflik. 


Laporan CIVICUS tahun 2016, menggarisbawahi bahwa “dua permasalahan yang mendesak dan saling terkait selanjutnya mempengaruhi kualitas civil society: korupsi dan pengaruh kepentingan bisnis yang bersifat predator, khususnya yang berkaitan dengan industri ekstraktif, agribisnis dan proyek konstruksi skala besar. Kita bisa dengar sendiri seorang konglomerat Boy Thahir mengatakan dia mewakili mereka yang menguasai 1/3 ekonomi Indonesia, memilih paslon 2. Di tengah meluasnya korupsi, meningkatnya pengeluaran militer, pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia, dan semakin besarnya kepentingan bisnis yang bersifat predator. Upaya menegakan keadilan sosial semakin jauh dan jauh.


Padahal menegakkan kekuasaan dengan mengabaikan etika pada situasi APBN defisit dan debt trap, itu sama saja menegakan benang basah. Kalau sedikit cerdas bisa tahu, gaya politik tanpa etika itu kontra produktif terhadap kredibilitas APBN yang bergantung kepada luar negeri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Kemudian Deklarasi dan Program Aksi Budaya Damai, diadopsi pada tahun 1999. Piagam Bumi yang .memasukkan ketentuan-ketentuan yang menekankan integritas ekologi dan penghormatan terhadap alam dan Ibu Pertiwi. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. 


Masih belum jelas?. Baik, saya katakan. Di era sekarang, apalagi seperti Indonesia yang 40% PDB bersumber dari utang lewat instrument M2, tidak bisa bebas sepenuhnya dari standar kepatuhan HAM dalam mengelola negara. Walau SDA besar tetapi itu hanya potensi kekayaan yang tidak bisa menjadi potensi ekonomi tanpa sumber daya keuangan. Kita engga punya tabungan kecuali berharap dari utang. Kalau pemilu terindikasi tidak jurdil maka itu akan memancing lahirnya civil society and social movement. Dunia international terutama pasar akan bersikap dengan hukum besi.  Itu cepat sekali membalik situasi. Ingat istilah shock banking pada tahun 1998 dan tahun 2008. Premium CDS atas SBN akan melambung dan kurs rupiah pasti terjun bebas. Maka yang terjadi, terjadilah.

Setiap ketidak adilan sosial berpotensi akan melahirkan chaos sosial. Observatorium Konflik Regional, yang merupakan inisiatif bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Fundación UNIR, menyimpulkan bahwa chaos politik terkait dengan lemahnya lembaga-lembaga negara, meluasnya kemiskinan dan kesenjangan ekstrem, dan dibungkamnya gerakan civil society atau peran civl society sangat kurang. Saran saya kepada Jokowi. Belum terlambat. Masih ada waktu seminggu lagi. Segera rem mesin birokrat dari tingkat menteri sampai kepala desa dan pastikan mereka menjamin pemilu Jurdil dan netral. Hanya itu untuk mengamankan NKRI tetap utuh dan APBN punya sumber daya keuangan serta moneter stabll. Maka siapapun presiden terpilih, kita akan baik baik saja .

Selasa, 06 Februari 2024

Politik injek kaki

 




Suatu waktu di tahun 1999, Presiden Ukraina Leonid Kuchma diam-diam terekam dalam percakapan dengan kepala Badan Keamanan Negara, Leonid Derkach, dan menteri dalam negeri, Yuriy Kravchenko. Topik pembicaraannya adalah pemilu mendatang, dan perlunya memaksa para direktur pertanian kolektif ( semacam kepala Desa) Ukraina untuk mendukung pemerintah. Kuchma memberikan perintah berikut kepada Derkach “Bro, Anda memahami dengan jelas berapa banyak barbuk kasus anda yang kami miliki sehingga Anda dapat dipenjara besok…. Dan itu pasti lebih dari dua alat bukti.” 


Kemudian, Kuchma memberikan perintah serupa kepada Kravchenko “Ini adalah mekanisme yang bekerja di sini. Hampir semua kepala desa punya kasus hukum. Nah katakan kepada mereka, jika kalian gagal mendatangkan elektoral bagi paslon kita, katakanlah seperti itu, yang diperlukan, maka besok kalian semua masuk penjara.” Kutipan-kutipan bebas ini menggambarkan peran kriminalitas dan korupsi yang meluas ditambah dengan penggunaan pemerasan secara sistematis – dalam bahasa Rusia, kompromat.


Sebenarnya metode mempertahankan kekuasan dengan cara kompromat itu bukan hanya terjadi di Ukraina, tetapi hampir semua negara demokrasi menerapkan itu. Hanya saja kadarnya berbeda beda. Ada yang hardcore dan ada yang soft. Bahkan Arab Saudi yang menganut kerajaan juga melakukan. Misal, putra mahkota Mohammed bin Salman, tahun 2017 menggunakan badan inteligent negara untuk dapatkan barbuk korupsi elite Saudi dan kemudian mereka diperas hingga 106 miliar dolar dan memaksa mereka  loyal kepada agenda Mohammed bin Salman sebagai pewaris raja.


Gimana caranya penguasa melakukan pemerasan? Sebenarnya cara  kerjanya sama seperti gangster ala mafioso. Badan anti korupsi, jaksa intel, badan intel negara, tugasnya menerima laporan, melakukan investigasi, mendokumentasikan barbuk. Kalau pejabat level biasa kelas kroco, ya ditangkap untuk pencitraan penegakan hukum. Tetapi kepada pejabat atau elite, tokoh ormas, tokoh partai, rektor, boss korporat, Barbuk itu disimpan dengan rapi dan dibiarkan, bahkan dilonggarkan oleh presiden, sehingga terkesan permisif terhadap korupsi atau tepatnya  state capture.


Nah, Presiden mendapatkan dua hal. Pertama dia mendapatkan loyalitas dari para elite. Sehingga agenda nya berkuasa untuk diri dan keluarganya serta golongannya tetap langgeng. Kedua, dia mendapatkan dana politik dari loyalitas itu. Mengambil sumber daya dari siapa pun yang dia inginkan, terlepas itu birokrat, politisi atau korporat. Jadi benarlah, sudah seperti mafia. Di era Soeharto, korupsi masih bersifat tradisional, dimana birokrat yang mementingkan diri sendiri. Walu korupsi birokrasi mengganggu tujuan negara, namun mungkin Soeharto lebih memilih membiarkan demi loyalitas. Toh birokrat yang korup menguntungkan Soeharto secara politik. Buktinya dia bisa berkuasa 32 tahun.  Di era reformasi terutama sejak era SBY, dimana terjadi peningkatan perputaran uang M2, korupsi bukan hanya dilakukan secara tradisional tetapi juga bersifat state capture.


Apa dampaknya terhadap penegakan hukum? Tingkat korupsi semakin tinggi dan biasanya anggaran pengeluaran negara untuk kepolisian, Jaksa, Badan Anti korupi juga meningkat pesat. Maklum rezim seperti ini sangat paranoid dengan siapapun termasuk kepada rakyat sendiri.  Yang protes distigma radikalis atau teroris. Perlu anggaran besar memata matai rakyat. Disamping itu pengawasan anggaran dan proses justia juga sengaja dilonggarkan presiden. Artinya proses penegakan hukum semakin kacau dan tidak jelas lagi arah negara hukum. Hukum tajam ke bawah, tumpul keatas. Membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat miskin akan mengancam stabiitas keamaan dan tentu tidak elok untuk iklim investasi bagi orang kaya.


Lantas mengapa itu terjadi? menurut Besley dan Persson biasanya terjadi karena ruang fiskal yang kecil akibat desifit anggaran dibiayai oleh utang dan akhirnya terjebak dengan beban bayar bunga yang terus membesar dari tahun ketahun. Indonesia sekarang ruang fiskal hanya 2-3% saja dari PDB. Ruang fiskal yang sempit itu berpeluang besar untuk terjadinya state capture, korupsi di luar APBN. Biasa nya dari proyek negara lewat KPBU, konsesi Minerba, Migas, Kebun besar. Tercipta kreatifitas melibatkan APBN secara tidak langsung, yang menghasilkan pendapatan haram berupa mark up tanah, mark up velue project, skema kredit bank berpotensi NPL, dan pasti semua rente.


Kalau tidak ada keberanian mengubah atau memperbaiki dengan berani dan resiko politik berhadapan dengan group kompromat. Maka hanya masalah waktu revolusi akan meletus karena situasi dan kondisi terjadi begitu saja akibat proses alamiah. Kalau itu terjadi, ongkosnya sangat mahal. NKRI akan pecah. Semoga paham.

Jumat, 26 Januari 2024

Bukan siapa siapa...

 








Yang pernah kalah berkali kali dan akhirnya menang dalam Pilpres adalah Daniel Ortega. Prabowo kalah 3 kali Pilpres,  Ortega juga  kalah 3 kali yaitu kalah dalam pemilu dari Violeta Chamorro pada tahun 1990, kalah pada tahun 1996 dari Arnoldo Alemán dan lagi pada tahun 2001 dari Enrique Bolaños. Tetapi setidaknya Ortega pernah merasakan manisnya berkuasa saat dia terpilih pada tahun 1984 sampai tahun 1990. Dan Prabowo memang sejak muda bagian dari keluarga Soeharto dan menikmati kemelimpahan sumber daya layaknya seorang penguasa selama lebih 10 tahun sebagai menantu Presiden.


Pada tahun 2011 Ortega mengakhiri kekalahan beruntunnya dengan kemenangan dalam pemilu, diikuti oleh kemenangan lainnya pada tahun 2016, dan yang terbaru pada tahun 2021, memperkuat kendalinya atas lembaga-lembaga negara. Belajar dari kekalahannya, maka selama berkuasa Daniel Ortega telah menata ulang lembaga Demokrasi termasuk KPU. Hal ini memungkinkan pemerintahannya mempertahankan kekuasaan tanpa beban checks and balances. Meskipun Ortega mempertahankan wacana keadilan sosial, namun dia membangun oligarchi secara luas, bukan hanya elite politik, tetapi juga termasuk dengan aktor sosial penting lainnya, seperti sektor bisnis, serikat pekerja, dan Gereja Katolik. Oligarchi ini membuat dia semakin jauh diatas pesaingnya. Sepertinya dia  juga belajar dari Anastasio Somoza yang pernah berkuasa di Nakaragua dengan cara diktator parlemen. 


Pemilihan presiden tahun 2016 menunjukkan terkikisnya institusi politik dengan menolak LSM international sebagai pengawas independent. Apalagi masuknya keluarga Ortega dalam pemilu. Rosario Murillo, istri dan ibu negara, jadi wakil presiden pada pemilu 2016. Nepotisme! Demonstrasi besar-besaran dipimpin oleh Aliansi Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi , sebuah koalisi mahasiswa, petani, masyarakat sipil, dan perwakilan bisnis dihadapi dengan bedil senjata. Menewaskan lebih dari 300 orang , dengan lebih dari 2.000 orang terluka dan 600 orang dijadikan tahanan politik. Daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia didokumentasikan oleh organisasi non-pemerintah lokal dan internasional. Berkurangnya legitimasi hasil Pemilu yang berdampak chaos, itu hanya karena Ortega ingin terus berkuasa.


Terlapas soal itu semua. Memang sejak Ortega berkuasa tahun 2011, ia sukses membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur ekonomi meluas. Cakupan jaringan listrik nasional mencapai 99 persen rumah tangga. Pembangunan insfrastruktur antar kota , dan jalur transportasi pedesaan, termasuk jalan raya ikonik yang menghubungkan kota utama Bluefield di Karibia dengan pusat kawasan Pasifik. Kesetaraan gender dan keamanan warga negara membuahkan hasil yang signifikan. Namun ekonomi semakin menurun seiring memburuknya sistem demokrasi. Pemilihan presiden pada tahun 2021, Ortega menggunakan lembaga peradilan dan KPU untuk menang mudah dan culas. Meskipun pemilu ini tidak dianggap bebas atau adil , Dewan Agung Pemilu  (MK) menetapkan Ortega dan Murillo menang dengan 75,9 persen suara, sementara organisasi non-pemerintah melaporkan jumlah pemilih sekitar 18,5 persen.


Sanksi Ekonomi.

Negara-negara demokrasi Barat bergerak cepat untuk mengecam kurangnya legitimasi pemilu yang pemerintah yakini tidak akan ada bandingannya. Organisasi  Negara-negara Amerika  (OAS) dan  Uni Eropa  bersikeras atas kurangnya keadilan dalam pemilu, dan menuntut kembalinya supremasi hukum. Menanggapi banyak kecaman, Ortega mengumumkan keputusannya untuk menarik Nikaragua dari OAS. Keputusan ini dipandang sebagai langkah menuju otokratisasi negara, memperdalam isolasi pemerintah yang sudah berada di bawah rezim sanksi international.


Apa yang terjadi kemudian? Sebagaimana negara berkembang dengan demokrasi terbuka seperti Indonesia, sangat tergantung terhadap faktor eksternal dan utang luar negeri. Sanksi paska Pemilu 2016 itu telah memukul perekonomian Nikaragua. Meskipun terdapat pencapaian-pencapaian hebat sebelumnya, guncangan yang terjadi belakangan ini menghentikan tren penurunan kemiskinan yang tajam. Atara tahun 2018 dan 2020 PDB mengalami kontraksi sebesar 9 persen secara kumulatif. Walau pemerintah mengambil langkah-langkah yang masuk akal pada setiap tahap untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi. Namun pemulihan semakin sulit karena tidak punya legitimasi untuk berhutang ke luar negeri.


Dalam menghadapi isolasi internasional, bahkan dengan pemerintahan sayap kiri Amerika Latin. Tahun 2020, Nikaragua mulai menjalin erat kerjasama dengan China.  Pada tahun 2021, pertumbuhan PDB riil meningkat kembali sebesar 10,3 persen – kembali ke tingkat PDB sebelum krisis pada tahun 2018. Tahun 2022 Nikaragua bergabung dalam program BRI China.  Ortega selalu berkhayal menjadi pemimpin dunia. Jelas bahwa berita di mana ia muncul bersama presiden Iran, atau dengan Rusia, atau menandatangani perjanjian dengan Tiongkok, memperkuat khayalan tersebut. Ia berpura-pura tampil sebagai mitra istimewa Tiongkok, untuk membanggakan aliansi besar dengan kekuatan musuh di Barat. 


Tentu saja, mereka yang peduli dan selalu memuji hubungan Ortega dengan China adalah keluarga Ortega-Murillo dan kroninya. Namun karena situasi ekonomi global termasuk China melambat pertumbuhannya, Tentu berdampak juga terhadap ekonomi Nikaragua. Harga pangan dan energi melambung, likuiditas keuangan mengering, dan permintaan eksternal melemah, inflasi mulai terkerek. Terpaksa Pemerintah memperketat kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasinya namun ruang moneter dan fiskal sangat terbatas untuk mengendalikan goncangan ekonomi. Kecuali China mau terus beri uang. Namun China sudah menjauh dari teman temannya di luar negeri. Focus ke dalam negeri aja.


Kini dan besok

Benarlah,  walau Ortega bisa mengatasi oposisi dalam negeri dan melumpuhkan institusi demokrasi, tetapi dia bukan siapa siapa tanpa ada dukungan international. Mengapa ? karena 56% dari PDB nya berasal dari utang. Lebih 50% pendapatan ekpor habis untuk bayar utang. Sementara ekonomi masih bergantung kepada ekonomi tradisional mengandalkan SDA. Dan dunia international hanya mengakui pemimpin yang legitimate lewat pemilu yang jurdil. Hanya masalah waktu dia akan dijatuhkan oleh people power. Itu dipicu bukan oleh oposisi tetapi oleh teman teman dekatnya para pengusaha, elite politik yang tidak ingin kehilangan sumber daya keuangan akibat sanksi ekonomi. Ortega hanya ayam kampung yang berusaha jadi ayam merak. Terlalu tinggi ngayalnya mau jadi Sultan.


Hikmah.

Walau utangIndonesia terhadap PDB masih dikisaran 40%.  Namun utang publik sudah mencapai 80% terhadap PDB. Keadan ini menempatkan APBN dan dunia usaha sudah sangat tergantung kepada Utang.  Walau utang pembiayaan APBN 80% dalam bentuk SBN domestik namun resikonya diukur dari CDS international. Kalau premium CDS naik ya SBN jadi sampah. Default terjadi. Sementara tanpa utang tidak ada dana untuk ekspansi fiskal dan pasti tidak akan ada pertumbuhan. Artinya tanpa dukungan international, siapapun yang berkuasa tak akan berdaya.  Apapun  cara mempertahankan kekuasaan tanpa proses pemilu yang jurdil, akan kena sanksi International. Ekonomi runtuh siapapun rezim pasti akan runtuh juga. Jadi tahu dirilah kalau jadi presiden. Anda bukan siapa siapa tanpa legitimasi rakyat. Jujurlah. Adillah..


Rabu, 24 Januari 2024

Politik : Akar rumput

 




Politik uang merupakan salah satu permasalahan serius dalam setiap pemilu di Indonesia. Mulai dari pemilihan Kepala Desa, Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ), dan Kepala Daerah hingga presiden, praktik jual beli mempengaruhi perolehan suara. Pasti kalimat ini akan dibantah dengan alasan, hoax kalau tidak ada bukti. Harusnya dipahami dalam konteks demokrasi. Rakyat membaca sinyalemen dan tugas aparat melaksanakan fungsi penegakan hukum untuk mendapatkan bukti itu.  Kalau semua kritik atas dasar sinyalemen itu dianggap memberitakan hal yang mengadu domba dan meresahkan masyarakat, itu justru mematikan demokrasi itu sendiri. 


PPATK mengatakan ada dua point yang sangat penting adanya aliran dana haram masuk ke dalam politik pemilu. Pertama. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan lonjakan transaksi mencurigakan terkait kampanye peserta Pemilu 2024 hingga 100 persen. Muncul juga temuan indikasi dana kampanye berasal dari aktivitas tambang ilegal. Tahun lalu kita baca berita ada temuan 5 juta ton ekspor nikel ilegal ke China. Itu yang ketahuan. Yang engga ketahuan tentu lebih besar lagi.


Kedua, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi. Walau akhirnya berita itu di klarifikasi oleh PPATK, bahwa  bukan dari seluruh proyek, melainkan hanya satu PSN. Itu tidak penting lagi. Karena seperti biasa informasi dari PPATK hanya jadi cerita menjelang tidur. Hanya  bisa dibawa dalam mimpi.  Maklum pemerintah, aparat, politisi sudah jadi komunitas kekuasaan dalam satu lingkaran oligarchi. Tidak mungkin mereka mengakui. 


Walau segala upaya yang telah diatur, baik ketentuan UU Parpol maupun kerja sama yang telah ditandatangani antara Bawaslu dan PPATK, itu semua omong kosong. Mungkin KPU tidak memahami  atau tutup mata atas segala sesuatu terkait ketentuan pendanaan pemilu, termasuk bahaya yang mengintai jika diabaikan. Mengapa ? Terlepas soal mereka aparat hukum atau politisi atau pejabat, yang jelas mereka termasuk gerombolan kriminal bersama pengusaha yang mendapatkan akses mengelola sumber uang haram itu.


Disamping dana haram, juga ada dana halal dari APBN atas nama Bantuan sosial yang massive diberikan menjelang pemilu. Tahun lalu saja lebih dari Rp. 400 triliun dana bansos. Beberapa program bansos yang dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Misal, nilai bantuan PKH Kesehatan diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahun. Klaster pendidikan Rp900 per tahun untuk SD, lalu Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, serta Rp2 juta per tahun untuk anak SMA. PKH lansia diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun. Nilainya sama untuk PKH bagi penyandang disabilitas.


Belum lagi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan, yang diberikan setiap dua bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan. Bansos ini diberikan dalam enam tahapan atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai. Memberikan ganti rugi kepada petani yang gagal panen karena banjir. Nilainya beragam mulai Rp122 juta hingga Rp200 juta per kelompok tani. Bantuan ini dinilai perlu diberikan karena gagal panen petani disebabkan oleh bencana tak terduga, sama seperti bencana alam lainnya.


Bansos ini tidak sulit untuk dipahami sebagai money pollitik menjelang pemilu. Dan wajar karena itu trade off nya tingkat kepuasan terhadap Jokowi diatas 70%. Dan dengan smart dimanfaatkan Jokowi untuk  keberpihakan  kepada paslon 2 dimana putranya sebagai Calon wakil presiden. Silahkan bantah dengan rerotika apa saja, namun fakta dalam kampanye paslon 2 selalu menyebut bantuan Jokowi dan berkat program Jokowi. Program Keberlanjutan atas program Jokowi  sebagai kelanjutan bagi bagi bansos.  Itu terperepsikan dalam otak rakyat yang miskin literasi dan miskin harta.


Solusi ?


Bayangkanlah. Jika pemimpin terpilih ternyata pihak atau dirinya menerima sumbangan dari penjahat, menggunakan kekuasaan merekayasa bansos untuk dapatkan keuntungan elektabilitas, itu berarti ia mendapat suara dukungan dana haram dari oknum oknum dan kebijakan yang culas lewat APBN yang didukung oleh partai koalisi di DPR. Kebijakan presiden terpilih dikhawatirkan akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan oligarchi. Misalnya, penegakan hukum terhadap kejahatan masih lemah dan kebijakan populis yang mind corruption semakin permissive. 


Jika hal ini terjadi, maka dipastikan pemerintah terpilih tidak akan mampu lagi melakukan kontrol terhadap para oligarchi. Bahkan kebijakan di bidang apapun cenderung berpihak pada kepentingan para penyandang dana ilegal tersebut dan oligarchi. Sementara kepentingan rakyatlah terabaikan. Proses politik memang mengekalkan kemiskinan lewat bansos dan akibat uang haram membuat sektor real tidak ramah terhadap bisnis kreatif yang butuh efisiensi untuk kompit secara global.


Bagaimanapun tetap saja sistem demokrasi itu lebih baik dibandingkan dinasti dan totalitarian. Lantas apa solusinya agar tidak ada lagi dana haram masuk ke politik dan tidak ada lagi mind corrution lewat bansos ? Solusinya adalah politik akar rumput Gerakan akar rumput adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok individu di wilayah geografis tertentu untuk melakukan perubahan dalam kebijakan sosial atau mempengaruhi terjadinya perubahan. Untuk mewujudkan perubahan kebijakan di tingkat lokal, regional, nasional, atau internasional. Gerakan dan organisasi akar rumput menggunakan tindakan kolektif,  pengorganisasian mandiri , mendorong anggota masyarakat untuk berkontribusi aktif. Untuk bisa terlaksananya gerakan akar rumput, maka perlu ada perubahan UU Partai Politik, terkait tentang sebagai berikut:


Pertama. Setiap partai Poltik harus ada idiologi yang jelas dan agenda yang spesifik. Misal, PDIP. Idiologi Marhaen. Agendanya adalah keadilan sosial bagi petani dan buruh.  Agenda itu harus melembaga dalam bentuk kerja real, dibidang pembinaan dan pengembangan komunitas. Begitu juga dengan partai lainnya.


Kedua. Setiap partai harus mampu menarik asosiasi bisnis dan sosial yang existing dan punya reputasi nasional, sesuai dengan agendanya. Kalau tidak ada sinergi yang solid dan kolaborasi resmi dengan asosiasi bisnis dan sosial, tidak bisa menjadi partai Politik. Sebaiknya focus aja jadi ormas  atau LSM sampai layak menjadi sebuah partai, yang dapat dukungan stakeholder.


Ketiga. Para kader partai harus menguasai beragam keterampilan, seperti hubungan masyarakat, konsultan bisnis nasional dan international, punya kekayaan literasi terhadap sosekpolbud,  sehingga bisa menterjemahkan setiap kebijakan pemerintah kepada akar rumputnya , dan mempostingnya di jaringan media sosial dan media mainstream. Kader partai harus mampu  menjadi organisator yang bertanggung jawab dikomunitasnya.


Keempat. Partai mendapatkan dana dari komunitas binaannya sendiri.  Mereka boleh fundraising lewat kupon partisipasi rakyat. Tentu untuk bisa menarik dana dari masyarakat, mereka harus sukses sebagai mentor masyarakat bidang ekonomi dan sosial. Misal, mereka aktif memperjuangkan tataniaga petani agar terhindar dari kartel kapitalisme dan bisnis rente. Masyarakat yang  sejahtera dibawah binaan mereka tentu tidak keberatan memberikan donasi pastipasi.  Artinya dituntut partai yang mau kerja keras,  kerja lapangan dan selalu ada bersama rakyat.


Sistem akar rumput ini sangat cocok bagi Indonesia yang berbudaya gotong royong. Walau masing masing partai berbeda idiologi namun karena bingkainya adalah Pancasila, tentu tidak sulit terjalinnya sinergi antar partai. Tidak akan terjadi polarisasi di tengah masyarakat.    Mengapa? Orang terpolarisasi karena faktor ketidak adilan, baik rasa maupun perlakuan. Perbedaan pendapat karena beda pendapatan. Nah, karena semua berjalan diatas kepentingan ekonomi atau humanitarian capitalism, maka sinergi akan terjadi meluas untuk keadilan bagi semua.

Sabtu, 13 Januari 2024

Utang lendir, era Jokowi.

 



1Malaysia Development Berhad (1MDB), adalah produk investasi  dengan tema “ strategic development company driving new ideas and new sources of growth. 1MDB ini di create oleh PM Najib. Ini produk investasi terstruktur sejenis hedge fund ber- underlying.  Penerbitnya tidak murni BUMN Malaysia namun linked dengan Kerajaan Malaysia. Sumber dana dari money market.  Pada saat diterbitkan 1MDB, itu tidak tercatat sebagai resiko oleh APBN Malaysia. Karena struktur surat utangnya adalah hedge fund. Jadi secara sistem itu diproteksi oleh makanisme pasar seperti CDS. 


Yang terlibat dalam program 1MDB salah satunya adalah Bank investasi AS Goldman Sachs. Misal untuk pembelian asset pembangkit listrik, Goldman mendanai 1 MDB sebesar USD 3,5 miliar. Kemudian kerjasama antara Malaysia dan Abudabi dalam “ inisiatif ekonomi strategi baru”, Goldman danai lagi sebesar USD 3 miliar. Total outstanding utang mencapai USD 11,8 miliar atau Rp. 183 triliun.


Secara financial engineering, upaya PM Najib menerbitkan 1MDB termasuk cerdas dan sukses. Itu sama saja dia berusaha menciptakan sumber daya keuangan negara non budgeter, yang terstruktur dan well organize. Kalau team nya bekerja dengan standar moral baik, tentu skema ini akan jadi sumber daya keuangan bagi Malaysia menjadi negara besar dan makmur. 


Hanya sayangnya ternyata begitu besarnya sumber daya keuangan dan begitu mudahnya dapatkan uang, membuat para politisi, pejabat, banker terlena dan lupa diri. Biang persoalannya adalah masuknya Jhon Low lewat keluarga Nazib dalam putaran uang gigantik ini. Jhon Low dikenal sebagai srigala hedge fund. Dia memang jago finance. 


Nah Jhon low lah mastermind dari skema hedge fund iMDB ini. Aset yang dibiayai 1MDB justru  distruktur lagi jadi surat utang untuk dijual di pasar. Uangnya mengalir ke rekening pribadi elite politik Malasyia dan termasuk PM Najib. Yang tentu mengalir ke rekening Jhon low. Januari 2015, 1MDB mengalami gagal bayar USD 550 juta. Ya pasti gagal. Karena secara praktis 1MDB itu udah di rampok, yang di rampok adalah APBN malaysia. Mengapa? karena isi di dalam 1MDB udah kosong. Pemerintah malaysia harus bailout.


Ternyata bukan hanya 1MDB saja Malaysia terbitkan Produk investasi, tetapi ada beberapa. Kebetulan yang lain tidak ada masalah. Tetapi hukum produk Hedge fund, satu runtuh semua runtuh. Malaysia harus bailout semua obligasi itu dan menjadi beban APBN.  Kini total utang Malaysia terhadap PDB atau Debt to PDB ratio mencapai 64%. Bandingkan debt to PDB Indonesia hanya 39%. Tapi dari sisi kemampuan membayar ( debt service ratio) Malaysia 16%. Itu termasuk bagus dibandingkan Indonesia sebesar 19%.


Yang saya kawatirkan di Indonesia, dirty money itu masuk melalui shadow fund. Seperti Lewat skema Other Official Flows atau OOF dan ODA. Misal dari China saja OOF sebesar USD 29,96 miliar dan ODA sebesar USD 4,4 miliar. Itu yang kita tahu. Yang engga tahu masih banyak lagi. Ini tidak tercatat dalam neraca hutang APBN. Karena dana disalurkan , lewat berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank milik negara, Special Purpose Vehicle (SPV), perusahaan milik bersama dan sektor swasta. Diperkirakan jumlahnya sama dengan utang negara yang tercatat yaitu sekitar Rp 8000 triliun.


Lewat skema itu kreditur bisa kendalikan ekonomi negara kita. Contoh, kita melarang ekspor Nikel ore. Itu UU. Tetapi nyatanya tetap saja kita ekspor ore sebesar 5 juta ton nikel. Walau katanya ilegal tetapi aman saja. Kan hancur idealisme program hilirisasi. Baru sebulan TikTok dicabut izinnya, eh buka lagi lewat ToKopedia.Bisa jadi pemutihan 3,6 juta hektar kebun sawit di kawasan hutan juga karena dirty money dari Singapore. Maklum kebun sawit Indonesia terhubung dengan investment Singapore.  Belum lagi tertundanya moratorium smelter nikel dan rusaknya lingkungan akibat ekstraksi SDA.


Saya yakin siapapun yang menang Pilpres, engga mungkin mau nanggung utang tersembunyi ini. Karena mengurangi otoritas presiden.  Tinggal kita tunggu siapa yang akan masuk penjara setelah Jokowi lengser..Namun bagaimanapun Indonesia harus bailout utang itu  lewat APBN kalau mau lepas dari negotiate debt trap. Kasihan rakyat banyak yang harus nanggung utang dengan implikasi harga harga naik..


***

Dulu era Soeharto, salah satu yang diharamkan dibahas di media publik adalah soal utang pemerintah. Di era sekarang, publik punya kebebasan membahas utang, tetapi di counter pemerintah dengan bahasa bias dan penjelasan yang absurd, sehingga membuat rakyat  awam bingung dan bego soal kinerja pemerintah terkait dengan utang. Ada tiga hal yang terkesan bias, dan saya ingin luruskan.


Pertama. Indonesia menerapkan pengelolaan utang yang prudent. Dasarnya adalah Debt to PDB masih jauh lebih rendah dari AS, Eropa, Singapore dan Jepang. Kita punya UU yang membatasi rasio debt to PDB sebesar 60%.  Sekilas, keliatan itu mencerahkan bahwa kita baik baik saja. Padahal itu hanya terminologi utang dalam UU perbendaharaan negara. Memisahkan utang pembiayaan APBN dengan utang non pembiayaan APBN. Senyatanya engga begitu.


Kedua. Debt to PDB ratio yang benar, bukan hanya dihitung terhadap utang pembiayaan APBN, tetapi juga utang keseluruhan. Kan pembentukan PDB bukan hanya dari pemerintah, sektor lain juga berperan dan mereka juga berhutang. Kalau utang pembiayaan APBN benar, debt to PDD ratio dikisaran 40% atau per tahun 2023 Rp. 8000 triliun. Tetapi kalau digabung dengan utang non pembiayaan APBN untuk Perbankan BUMN, BUMN, Security fund ( pensiunan PNS), itu bisa diatas 100% terhadap PDB. Mari kita hitung angka dan datanya. Baca pelan pelan.


Misal,  Utang sektor Publik berdasarkan data dari BI (Q2-2023), yang terdiri dari SDR, Currency and deposit, debt securities, loan dan skema jaminan lainnya mencapai Rp. 15.000.000 miliar atau USD 937 miliar atau Rp. 14.500 triliun.  Ada lagi utang pensiunan PNS yang mencapai Rp. 2800 triliun. Walau pemerintah tidak teken utang tetapi ini amananh UU 11/1969. Belum lagi utang diluar katagori sektor publik ( non instrument ) lewat perbankan. Kalau ditotal utang semua  maka Debt to PDB ratio mencapai  100% lebih. Nah negara lain misal seperti Singapore debt to PDB sebesarnya 167%, itu karena menghitungnya secara jujur dan benar. 


Ketiga. Pemerintah selalu menyatakan posisi utang aman. Karena dasarnya debt to PDB yang masih dibawah 60% yang diamanahkan UU. Padahal terminologi aman itu bukan dihitung terhadap PDB tetapi dari debt service ratio. Atau rasio  pembayaran utang dan bunga terhadap pendapatan. Ini yang objectif, karena berkaitan dengan cash flow. Debt service ratio, tier 1 dan 2 pada tahun 2023 dikisaran 25-30%. Artinya hampir 1/3 pendapatan negara habis untuk bayar utang dan bunga. Ini sudah tidak rasional. 


Semua informasi utang negara yang dipabrikasi oleh pemerintah sengaja dibuat bias. Di Amerika latin dan Afrika, skema utang semacam ini disebut dengan utang lendir.  Karena melancarkan upaya korupsi secara massive dan sistematis.

Harga beras negara lain ?

  “ Bro, Pak Jokowi bilang harga beras semua negara juga naik..” kata Albert. Saat itu saya sedang bersama Lina di cafe. Saya perhatikan Lin...