Rabu, 19 Januari 2022

Keadilan Sosial ala China.

 





Tahun 2008 saya dengar recana sistem jaminan sosial di China akan diterapkan. Saya rajin membaca perkembangannya lewat media massa. Dan ulasan dari teman teman di CWDP. Ada yang menarik ungkapan Presiden Ho “ Kita harus sediakan sistem kesehatan nasional dan kemudian kita revitalisasi infrastruktur kesehatan lingkungan yang ada.  Kita juga harus tingkatkan kualitas infrastruktur rumah sakit. Tingkatkan kesejahteraan dokter  dan paramedis. Perluas jangkauan pelayanan kesehatan. Setelah itu  barulah kita terapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. “


Mengapa ? Teman saya dari CWDP mengatakan alasan presiden Ho, dia inginkan SJSN itu karena dasarnya keadilan sosial. Sistem yang memberikan ruang kepada rakyat untuk melaksanakan kewajibannya setelah negara lebih dulu melaksanakan kewajibannya, yaitu menyediakan sarana dan aturan yang sempurna. Dengan demikian, SJSN akan jadi gerakan gotong royong rakyat menyelesaikan masalah kesehatan dan sosial lainnya.


Setelah itu. Pemerintah China butuh waktu 7 tahun untuk memperbaiki sarana dan parasarana Rumah Sakit diseluruh China. SDM untuk Dokter dan para medis ditingkatkan kualitasnya, diperbaiki tunjangan dan gajinya agar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan berkelas dunia. IT system untuk layanan asuransi dan kesehatan dibangun agar administrasi dan supervisi dapat dilakukan secara online. Linngkungan kumuh di-revitalitasi.  Untuk itu semua, CHina menggelontor kan dana RMB 850 miliar atau setara dengan Rp 1400 Triliun.


Tahun 2008, Pemerintah CHina mendirikan Fund Provider (semacam BPJS di Indonesia )  untuk kesehatan. Chairman-nya adalah Mantan Gubernur Bank Central China. Gimana programnya ? Besaran pertanggungan asuransi ditentukan sesuai dengan progress pembangunan sarana dan prasarana sistem kesehatan nasional. Pada tahun 2009, pemerintah hanya mampu menyediakan 47,8 % biaya kesehatan, sisanya 52,2 persen dibayar langsung oleh rakyat. Pada tahun 2015, pemerintah menanggung 70%, sisanya 30% dari kantong rakyat sendiri. Selanjutnya pada tahun 2020, 100% jaminan sosial yang menyeluruh ditargetkan sudah berlaku di China.


Apa yang terjadi ? Tahun 2015 BPJS China sudah surplus. Mengapa ? Karena sistem kesehatan nasional sudah established. Tidak ada lagi lingkungan kumuh. Orang sehat. Pelayanan rumah sakit sudah lebih baik. Sehingga orang ke RS hanya untuk penyakit berat. Yang ringan ringan dilayani oleh klinik yang tersebar luas. Tahun 2016, dan sampai 2020, dana premi asuransi BPJS terakumulasi melebihi Aset satu Bank BUMN China. Tahun 2020, BPJS menanggung 100% biaya berobat. Namun pada saat itu BPJS sudah sangat kaya dan orang sakit jarang karena semakin baiknya sistem kesehatan nasional.


Lantas kemana suplus dana BPJS itu? apakah dipakai konglomerat  atau  Negara seperti AS atau di Indonesia? Oh tidak. Surpllus BPJS dikembalikan kepada rakyat dalam skema pembiayaan UKM yang aktratif dan flexible untuk kaum muda. Pada waktu bersamaan semangat wirausaha dikampanyekan secara luas. Newcomer wirausaha tumbuh cepat. Kesejahteraan terjadi meluas. Negara hanya memfasilitasi terjadinya keadilan sosial bagi semua, dan itu rakyat sendiri yang menciptakannya.


Selasa, 18 Januari 2022

Keadilan Sosial?

 






Karl Marx punya philosofi bahwa ketidak adilan itu terjadi karena perbedaan kelas.  Soviet era Lenin dan China era Mao, menerapkan prinsip itu. Maka manifesto Komunis melahirkan kebijakan anti kelas. Sama rata sama rasa. Di Indonesia, manifesto itu diterapkan oleh PKI dengan slogan, ganyang kaum feodal !. Tetapi apa yang terjadi pada Soviet dan China? Soviet akhirnya bangkrut. China, Mao meninggal dalam keadaan  hopeless dengan ambisinya membawa China lompatan jauh ke depan. PKI pun tergusur dalam peta politik Indonesia.


Tahun 2006, Diskusi dengan team China western Development Program,  soal keadilan sosial itu dibahas dengan sangat intens. Tetapi anehnya tidak ada yang memuaskan semua orang.  Bicara tentang kewajiban negara mendelivery tanggung jawab sosial dalam bentuk penyediaan rumah, pakaian, dan pangan kepada rakyat. Ya, konsep keadilan sosial seperti literatur state welfare atau negara kesejahteraan itu akan melemahkan produksi dan menempatkan negara sangat kuat. Eropa sedang menuju sunset karena program state welfare yang sangat mahal ongkosnya. Kaum kapitalis menentang itu. 


Kaum kapitalis menawarkan konsep Humanitarian capitalism. Penguasaan modal untuk kemanusiaan. Dalam konsep spread ownership dan collaboration antara pemodal dan publik. Alasannya, tidak bisa modal dibagikan tanpa effort yang nyata. Pemodal harus dihormati sebagai hukum kausalitas. Tidak ada keadilan sosial tanpa pertumbuhan laba. Tidak ada laba tanpa produktifitas. Untuk menjaga batas antara modal dan kekuasaan, maka perlu ada HAM dan kebebasan individu dalam sistem demokrasi. Tetapi nyatanya konsep keadilan itu justru menimbulkan krisis moneter dan ekonomi berkali kali. Rasio GINI meningkat.


Diskusi terus bergulir. “ Konsep perencanaan pembangun untuk mensejahterakan petani tidak bisa diteruskan selagi definisi keadilan sosial ini tidak sama persepsi diantara kita” Kata saya kepada peserta diskusi.


“ Lantas apa keadilan sosial itu? Pemahaman ini penting. Kita harus paham. “ Kata teman di CWDP. Karena Buku Karl Mark, tentang pamflet , Manifesto Komunis, dan karya tiga volume Das Kapital. tidak diperhatikan orang banyak ketika dia hidup. Tidak dibahas untuk dapatkan klarifikasi dari dia.  Baru jadi hebat setelah dia meniggal. Kita mau bertanya gimana? Tidak ada refferensi pandapat ahii yang pernah diskusi langsung dengan Mark sewaktu dia masih hidup. Jadi gimana ?


Di Changsa pada musim dingin tahun 2006 saya duduk termenung lama di museum Mao. Saya duduk di dalam kelas, kursi dimana  Mao duduk. Saya tidak melihat kemewahan dalam kehidupan Mao. Tetapi dia memilik kemewahan idealisme yang luar biasa. Bisa menginspirasi ratusan juta rakyat China. Kalau Mao salah, tidak mungkin semua orang China semudah itu dibodohi Mao. Kalau Mao, benar, mengapa dia gagal? 


Dalam salah satu kliping koran dinding. Saya terkejut. Mao menulis tentang semangat kebersamaan dan gotong royong atas senasip sepenanggungan. Mao mengutip nama Ong Soong Le dalam tulisan nya. Belakangan saya tahu dari teman di CHina bahwa nama Ong Soong Le adalah nama lain dari Tan Malaka yang mendidik pemuda china mengenal ajaran Marx ,Komunisme dalam konteks budaya China. Sepertinya Tan Malaka sendiri tidak begitu tertarik dengan Karl Marx tetapi mencoba memahami jalan pikiran Marx berdasarkan pemikiran Friedrich Engels  


Aha, kenapa saya tidak kembali baca buku Madilog Tan Malaka, Saya yakin di dalam buku itu saya akan menemukan jawabab apa definisi keadilan sosial. Saya membaca  buku Tan Malaka waktu SMA. Dan setelah itu berkali kali saya baca. Tetapi ketika membaca orientasi saya tidak jelas. Saya hanya sebatas kagum atas pemikirannya. Ya sama seperti saya membaca AL Quran. Orientasi saya soal keimanan, bukan pengetahuan. Saya harus baca dengan orientasi jelas.  Selama dua hari saya tinggal di hotel membaca buku Madilog. Setelah tamat, saya tercerahkan. 


Di Jakarta, saya mulai baca buku tentang humanitarian capitalisme. State welfare dan lain lain. Saya pergi ke perpustakaan. Memahami pemikiran NU, karena tokoh sentral dan perekat antara golongan  agama dan nasionalis adalah NU. Tentu ada dasar pemikiran mereka setuju terhadap keadilan sosial dalam pancasila. Ternyata pemikiran NU itu dirumuskan dalam Aswaja.  Aswaja bukan suatu madzhab, tetapi manhaj al-fikr atau cara berpikir, yakni suatu cara berpikir meletakkan aspek tawasuth, tasamuh, sebagai suatu bentuk kompromi antara idealita dengan kondisi empiris.


Akhirnya saya tulis paper sederhana untuk diserahkan kepada team CWDP. 


Saya telah membaca semua buku Karl Mark, Friedrich Engels, dan  buku yang membahas standar pemikiran dari state welfare, humanitarian capitalism. Tidak ada yang salah, Semua benar. Hanya mungkin dalam taraf implementasinya terjadi distorsi pemikiran, kadang tercampur adukan antara kapitalis, dan sosialis oleh sikap pragmatis sesuai dengan pengaruh budaya dan lingkungan yang berubah. Karena itu antar pemikiran saling berlawanan dan semua orang merasa diperlakukan tidak adil. Semua dengan sudut pandang berbeda, apalagi kalau sudah menyangkut rasa keadilan.


A Sarjana. Secara hukum normatif dia pantas mendapatkan strata sosial lebih tinggi dari B yang tidak Sarjana. Itu terbukti kalau buka lowongan kerja atau profesi atau calon menantu,  A langsung qualified dibandingkan dengan B. Secara tidak langsung hukum sosial normatif telah menvonis B tidak berhak mendapatkan keadilan atas perlakuan istimewa karena status sosialnya. Ketidak adilan bagi B, adalah keadilan bagi A. Itu ada pada budaya dan segala macam pemikiran.


A tokoh agama, atau B orang kaya, hukum normatif menempatkan A dan B mendapatkan perlakuan keistimewaan dibandingkan C penjaga pintu kereta dan D dagang sempak di kaki lima. Dalam keadilan feodalisme hal tersebut biasa saja.  Orang kaya dapat fasilitas atas sumber daya negara. Mereka semakin kaya. Sementara D, boro boro dapat fasilitas, malah disebut usaha informal. Dan itu realita masih kita rasakan dan alami dalam kehidupan sehari hari kita. Lihat aja tokoh, dapat tempat duduk di depan. Orang kaya duduk di kursi first class dan tinggal di real estate.


Bahwa konsep keadilan sosial itu dibuat ketika masuk abad 19, dimana semua orang bosan terhadap kolonialisme yang bertaut erat dengan feodalisme. Itu harus dipahami lebih dulu.  Bapak bangsa ingin menghapus kolonialisme dalam bentuk phisik maupun pemikiran. Ingin menghapus feodalisme dalam bentuk apapun. Mereka ingin mendirikan negara dalam kotenks satu bangsa dengan satu tujuan keadilan sosial. Apa itu keadilan sosial?


Sepanjang yang saya pahami, Keadilan itu banyak dimensi, Tergantung konteksnya. Misal keadilan dalam state welfare tentu berbeda dengan konsep state capitalism.  Namun Keadilan sangat berbeda dengan konsep adil kalau digabungkan dengan " sosial". Keadilan sosial tidak terkait dengan keadilan hukum negara. Keadilan sosial itu bukan  adil menurut anda tetapi orang lain. Keadilan sosial bukan mindset mengutamakan hak, tetapi kewajiban


So, keadilan sosial adalah keadilan proporsional. Ukuran proporsional itu bukan dari segi budaya dan hukum atau agama, tetapi manfaatnya bagi orang banyak. Semakin besar manfaat anda bagi orang lain, semakin tinggi keadilan sosial bagi anda. Semakin rendah manfaat anda bagi orang lain semakin rendah keadilan sosial bagi anda. Asas manfaat itu yang disebut dengan nilai sosial.  Jadi yang utama adalah kewajiban, baru kemudian hak.  Atau kewajiban jalankan lebih dulu maka hak akan datang secara proporsional. Itu tidak ditujukan kepada negara saja tetapi kepada semua orang, semua golongan, semua agama, semua adat. 


Dengan pengertian tentang keadilan sosial itu maka konsep kerja dan produksi serta  berbagi harus diutamakan bagi semua orang. Tertanam pada diri setiap orang, Mereka harus percaya bahwa keadilan sosial akan mereka dapatkan ketika mereka bisa mendelivery kewajibannya. Soal rasa keadilan tergantung effort dan kompetensi mereka sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, setiap orang sadar dimana posisinya, tanpa merasa diperlakukan tidak adil karena status sosial, RAS. Keadilan sosial bukan pemikiran politik tetapi human being. That was all.


Ternyata pengertian saya tentang “ keadilan sosial “ itu diterima oleh Profesor Wang sebagai pembina kami.” Darimana kamu tahu pemikiran ini? Tanyanya waktu bertemu saya di Beijing. Saya senyum saja. Saya terbayang bapak bangsa saya yang melahirkan falsafah Pancasila. 


Setelah itu saya tahu, tahun 2008 reformasi  sistem pertanian dilakukan china secara meluas dan mendasar. Revitalisasi desa dilakukan secara besar besaran. Proses produksi dan distribusi barang dan modal diperbaiki. Tidak lagi menerapkan negara sebagai lokomotif untuk keadilan sosial, tetapi gotong royong dalam mekanisme kolaborasi, sinergi, spread ownership.  Diatas sistem itu negara hadir sebagai wasit yang adil. Materialisme tergantung pilihan  orang perorang, Tidak ada kecemburuan sosial, karena setiap orang tahu diri:  Siapa dia? dan apa yang telah disumbangkan bagi orang lain dan negara. ? 


Tahun 2018 sistem jaminan sosial diterapkan di China. Itupun benar benar gotong royong. Tidak ada uang negara terlibat. Setiap orang dapat jaminan sosial sesuai kemampuannya. Bahkan akumulasi dana jaminan sosial itu dikembalikan ke rakyat dalam bentuk skema pembiayaan usaha.

Senin, 17 Januari 2022

Masalah kita banyak.

 




Kemarin saya undang teman makan siang. Mereka semua pejabat. Setelah bicara bisnis untuk mencerahkan mereka tentang VISI logistik dalam pembangunan nasional. Saya ngobrol santai. 


“ Keliatannya oposisi pakai strategi baru menyerang. Memframing rezim ini korup. Mereka sengaja kirim sinyal itu kepada rakyat lewat laporan ke KPK. Ahok , Eric, dan Anak jokowi dilaporin. Soal benar atau engga. Engga penting. Yang penting viral. Entar kalau dikasuskan karena pasal fitnah atau mencemarkan nama baik, ya Framing berikutnya masuk.  Pemerintah anti demokrasi. Ini akan mengegelinding terus. Kalau anti demokrasi, ya otomatis juga anti HAM“ Kata teman.


“ Keliatanya, islam fundamental engga laki seksi untuk anti pemerintah. Mereka gunakan issue korupsi“ Kata teman satunya lagi.


“ Padahal faktanya, oang orangnya sama saja. Itu itu aja yang bikin ribut, .” Kata mereka tertawa.


“ Singkatnya,  taktik mereka hancurkan  image personal  orang yang dianggap potensi sebagai capres 2024. Lucunya dari capres mereka sendiri engga di-laporkan. Tetapi Anies selalu di-framing orang yang dizolimin dan di bully. Prabowo orang yang bersih dan sukses sebagai menteri. Sandi juga dibilang orang hebat.” Katanya.


“ Sebenarnya mereka kesel aja karena permintaan perubahan aturan Presiden Threshold ditolak. Mereka anggap kita tidak peduli akan nasip bangsa yang membutuhkan kader terbaik sebagai pemimpin bangsa. Padahal yang menentukan baik atau tidak ya rakyat. Dan rakyat itu diwakili oleh partai. Lah kalau partai baru berdiri atau suara dibawah satu digit merasa punya calon presiden hebat. Ya lucu aja. “Kata mereka.


“ Masalah kita” Kata saya ikut nimbrung” Itukan karena anda anda semua di elit menciptakan cluster komunikasi politik. Padahal dalam UUD kita yang sistem presidentil, tidak ada istilah oposisi. Dalam konteks Pancasila, kita semua bersaudara dalam sekat perbedaan agama, idiologi dan etnis. Ya seharusnya duduk bersama menyelesaikan bangsa ini dan tak perlu sampai muncul ke permukaan. Yang membuat rakyat terpolarisasi.” Lanjut saya. Mereka tersenyum.


" Masalah bangsa kita banyak sekali. PR Jokowi itu banyak sekali. Negeri ini by design tidak dibangun dengan dasar riset. Nah Pak JOkowi udah tunjuk IBu Mega melaksanakan Visi riset dan inovasi untuk rakyat.  Ayo focus kesana. Ingat loh kita sangat ketinggalan dalam hal riset. Sampai sekarang kita belum mandiri dalam industri downstream SDA. Itu kan konyol. Padahal sudah lebih setengah abad kita merdeka. Akibatnya value added SDA kita negara lain nikmati. Dan kita masih terus bahas issue omong kosong dan remeh remeh.


Kita masih terjebak dengan rente ekonomi yang membuat negara ini tidak efisien dalam semua programnya. Nah Pak Jokowi sudah rampungkan hambatannya dalam bentuk UU Cipta kerja. Tetapi mudah banget digugat oleh rakyat. Kalian engga jaga itu dengan baik. Seperti mempermainkan agenda presiden, agenda rakyat. Gimana sih. Akibatnya kita kembali terjebak dalam ekonomi rente. Sementara hutang terus bertambah.


Dalam hal penegakan hukum, kalian saling sandera. Gimana kita bisa jadi negara hukum yang punya rasa hormat dan martabat di hadapan negara lain. Kalau memang Anies itu salah, ya tuntaskan kasusnya. Kalau terbukti bersih, ya umumkan. Kalau terbukti salah, penjarakan. Jangan digantung terus. Kalau memang Ahok itu kasusnya sudah selesai, ya umumkan oleh KPK. Jangan digantung terus sama seperti kasus Ganjar. Kalau memang ada kasus mafia alutsista, ya usut Prabowo. Jangan biarkan dibuat ngambang.  Adilah dari sejak dalam pikiran.” Kata saya.


“ Ya sulit lah. Ini kan politik, Mana pula polos polosan. “ Kata mereka. “ Medan politik kan medan perang. To be or not to be “


‘ Dan akhirnya kalian yang menimbulkan tumpukan bangkai. Sementara burung pemakan bangkai yang pesta. Pengusaha rente juga yang menikmati.  Kan konyol banget” Kata saya tersenyum. Usai makan siang dengan mereka saya  pergi ke spa sama teman teman.

Senin, 06 Desember 2021

Hukum dan negara.

 





Sebelum COVID tahun 2018, di China pernah heboh. Apa pasal? Walikota Shenzhen mengingatkan wanita agar tidak pakai rok mini dan kalau pergi keluar malam hari jangan sendirian. Tujuannya agar wanita tidak jadi korban pelecehan seksual. Peringatan itu normatif. Memang begitulah seharusnya pemimpin. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Peringatan ini viral di media sosial. Rakyat protes. Yang protes bukan hanya wanita, tetapi juga pria. Ada komen warganet yang langsung menghantam jantung penguasa di Beijing. “ Kalian dibayar bukan untuk bicara tetapi bekerja. Kalau tidak bisa menerapkan hukum dan UU, tidak perlu ada pemerintah. Kembali ke hukum rimba saja.” Kata mereka.


Setelah beberapa hari viral, akhirnya Kepala Polisi Shenzhen mengeluarkan pernyataan “ Para wanita silahkan menggunakan baju yang indah sesuka mereka. Soal pelecehan seksual dari tukang mesum, itu urusan kami. Kami pastikan anda aman setiap waktu.” Keadaan seketika reda. Mengapa pemerinah China langsung merespon cepat? Karena memang reformasi Deng yang paling fenomenal adalah anti diskriminasi, terutama kepada kaum wanita. UUD China menjamin kebebasan kaum wanita. 


Dalam hal politik secara keseluruhan tidak ada lagi stigma anti Komunis. Semua dasarnya adalah Hukum dan UU. Mau pro Mao atau pro Kapitalis, kelau melanggar hukum ya dilibas. Lambat laun setelah Deng wafat, rakyat China juga focus kepada penegakan hukum. Mereka berani bersuara soal keadilan atas nama hukum. Sekeras apapun protes rakyat berkaitan dengan law enforcement, tidak akan berhadapan dengan bedil penguasa. Itu akan didengan dan ditindak lanjuti cepat oleh partai Komunis. Tetapi kalau protes karena alasan politik, ya mati.


Di Indonesia, problum utamanya adalah kurangnya law enforcement. Banyak masalah sosial dan ekonomi tidak beres karena rendahnya law enforcement. MUI hanya LSM namun punya kekuatan hukum menentukan apa dan bagaimana rakyat bersikap. Bahkan izin mendirikan pabrik yang dikeluarkan negara atas nama UU dan Hukum dapat berhenti produksi karena dicap tidak halal. UU Pemilu tidak berdaya ketika MUI ikut dalam politik Pilgub DKI. Apalagi kebiasaan pejabat TNI dan Polri yang sowan ke tokoh agama


Karena law enforcement tidak efektif, jangan kaget bila ketidak pastian hukum terjadi. Yang lebih buruk, terjadi polarisasi politik ditengah masyarakat. Yang patuh kepada sistem negara dicap SIPILIS (  sekularismepluralismeliberalisme) atau secara vulgar dianggap Cebong. Yang anti sistem, disebut dengan kadrun atau kampret.  Maka pesatuan dan kesatuan jadi berderak. Padahal sarat kuatnya negara adalah kokohnya persatuan. Dan itu bukan karena jargon atau retorika tetapi karena tegaknya hukum dan UU. 


“ Ketidak pastian hukum itu memang keliatannya by design. Agar rakyat lemah dan tidak bisa bersatu menghadapi ketikda adilan ekonomi.  Sementara elite partai dan tokoh agama serta pengusaha bergandengan tangan menjaga polarisasi itu agar rakyat habis energi berseteru diantara mereka. Sehingga mereka Lupa tentang uang APBN dibancaki lewat skema rente. Lantas siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang bego ya rakyat. Kenapa mau  aja diadudomba? Padahal sama sama jadi korban dari oligarki politik dan bisnis.” Kata teman.

Wirausaha VS Salesman.

 





Saya pernah tahun 2009, berusaha dapatkan akses ke salah satu kementerian. Segala cara saya usahakan agar dapat akses tetapi selalu gagal. Saya tahu, networking politik saya lemah. Tetapi otak reptil saya kuat sekali. Saya tahu semua orang punya sisi kelemahannnya. Salah satunya bahwa menteri itu doyan cewek. Saya minta agent untuk atur saya bertemu dengan wanita yang jadi primadona menteri itu. Hanya beberapa jam, saya sudah ketemu dengan wanita itu. Saya katakan kedia. “ Saya bayar kamu 4 kali dari tarif kencan kamu. Tugas kamu hanya mesra kepada saya di depan dia. Cukup 2 menit saja “.Dia sanggupi. Kemudian Skenario saya susun.


Saya datang ke restoran tempat dia kencan dengan menteri itu, yang kebetulan di Singapore. Dia melihat saya. Dia rangkul saya dengan gaya akrab. Menteri itu tersenyum kearah saya. Seminggu kemudian , saya datangi kamar kerja menteri itu. Saya langsung todong minta dia setujui proposal saya. Seminggu kemudian, saya dapat surat bahwa prosal saya disetujuinya. Namun setelah dapat konsesi. Benar benar konsesi itu saya kerjakan sampai selesai dan dapat laba. Engga seperti orang lain yang gunakan konsesi itu dapatkan fee. Sementara yang kerja orang lain. Ini rente. Merugikan negara.


Banyak orang yang jago sekali cari peluang bisnis dan kreatif. Sebenarnya tipe orang seperti itu belum tentu dia wirausaha, bisa saja dia hanya jago komunikator bisnis atau salesman. Networking luas.  Maklum orang gaul. Kalaupun karena itu dia dapat uang, hidup hedonis, itu bukan berasal dari laba. Tetapi dari ngakalin investor, bank dan rekanan saja. Semakin lama, semakin dalam sumur dia gali. Sampai akhirnya dia tidak bisa lagi keluar dari sumur itu. Ya tak ubahnya dengan bisnis ponzy atau Jual narkoba tetapi makai juga. Kan bego.


Dia tidak paham bagaimana barang itu dibuat. Tidak mengerti business process dari sejak deal terjadi sampai print out invoice dan uang masuk ke rekening perusahaan, menghasilkan laba.  Memang keliatan remeh dibandingkan teken hutang dapat cash  atau teken broker fee kepada investor. Tetapi justru dari yang keliatan remeh itulah  point dari bisnis sebenarnya. Focus kepada business process. Process dari mendapaktan peluang, melaksanakan, mengorganisir sumber daya, dan pengawasinya sampai jadi duit. Eric jago soal komunikasi bisnis. Orang gaul, tetapi dia tidak focus ke business process


Senin, 29 November 2021

Jokowi dan kebijkan pembantunya.


 


Pembantu Jokowi.

Jokowi itu orang sederhana. Bukan hanya dari segi penampilan. Cara berpikir juga sederhana. Jadi sebenarnya kalau jadi pembantu Jokowi itu enak. Mengapa ? Dia nothing to lose dan tidak ada kepentingan personal. Benar benar untuk rakyat. Tinggal pembantunya kerja menterjemahkan secara detail perintah Jokowi itu. Asalkan dilakukan dengan niat baik, pasti sukses. 


Yang jadi masalah adalah, para pembantu itu punya agenda sendiri. Entah itu karena faktor bisnis atau karena karena faktor politik. Nah disaat mereka menjabarkan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka mulai berpikir bagaimana ngakali Jokowi. Setidaknya, kerjaan keliatan lancar namun dibalik itu deal dengan teman teman tercapai. Ya dualisme. Apa yang terjadi dari sikap pembantu yang dualisme itu. Banyak agenda Jokowi yang sukses tetapi dalam jangka panjang bisa menimbulkan masalah. 


Misal, pembangunan jalan tol di sumatera sukses,. Namun menimbulkan hutang gigantik bagi BUMN. Belum lagi proyek Bandara, Pelabuhan, KEK. Karena proyeknya B2B. Sulit mengawasi seperti halnya proyek APBN. Apakah terjadi mark up atau tidak, sulit ditangkap KPK, Karena itu bisnis. Lihat aja contoh terdekat. Kasus Formula E yang dilakukan secara B2B oleh Jakpro. Yang jelas kalau gagal bayar, pasti negara bailout lewat APBN. Mengapa itu terjadi ?


Saya ambil pendapat ahok saja, Karena saya percaya ahok. Menurut Ahok kebiasaan direksi BUMN “main mata” dengan meneg BUMN. Komisari engga bekutik. Karena yang milih komisaris adalah Meneg BUMN. Jadi wajar saja, Kalau direksi BUMN mementingkan lobi kepada Meneg BUMN daripada bicara dengan komisaris. Hebatnya, resiko ada pada komisaris yang teken persetujuan atas nama pemerintah. 


Nanti kalau ada masalah. Menteri buang badan. Salahkan direksi. Dengan bangga pecat direksi dan ganti komisaris. Sama seperti Anies, buang badan dan salahkan Jakpro, soal formula E. Salahkan Sarana Jaya soal rumah DP 0. Padahal keputusan apapun  BUMD tergantung kepada Anies.


Kalau andan nonton youtube pidato pengarahan Jokowi kepada dirut BUMN dan kemudian bicara khusus kepada dua BUMN besar yaitu PLN dan Pertamina. Sebenarnya sudah jelas. Kalau punya malu. Mundur aja. Karena itu kali pertama Jokowi marah dan dpublikasi. Ingat 1/3 PDB kita berasal dari BUMN dan semua proyek strategis dikerjakan BUMN. Kalau  BUMN bermasalah, negara ini demam.


***

Rasionalisasi BUMN.

Sejak tahun 2008 sudah ada 70 anak perusahaan BUMN ditutup. Catat. Bukan BUMN tetapi anak perusahaan BUMN. Status hukumnya beda dengan BUMN. Sebenarnya ,motif berdirinya anak perusahaan BUMN itu ada tiga. Pertama. Memudahkan leverage sumber daya BUMN tanpa menggangu neraca BUMN sebagai induk. Contoh Waskita bangun jalan tol. Kalau waskita pinjam uang ke bank untuk kontruksi akan mengganggu posisi neraca. Nah dibuatkan anak perusahaan yang sebenarnya bertindak sebagai SPC untuk pinjam ke bank dengan skema non recourse  loan. Yang teken hutang anak perusahaan tetapi uangnya untuk Waskita membangun jalan toll.


Kedua, Penugasan negara. Contoh Garuda Bangun hotel di Papua. Ini sebenarnya penugas negara dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah potensi yang kurang sarana akomodasi. Kan engga mungkin swasta berani invest di hotel bintang V di Papua. Dengan adanya hotel itu,  route terbang ke Papua menjadi bernilai. Ada value business tourism pada maskapai penerbangan.


Ketiga, efisiensi sumber daya. KS  butuh bahan baku berupa biji besi. Karena diperlukan stok besar untuk menjaga stabilitas produksi baja. Tanpa stok, pabrik dengan investasi besar itu beresiko collaps. Kalau KS yang langsung stok, dikawatirkan akan menggangu neracanya. Nah untuk itu, diperlukan anak perusahaan. Mengapa ? stok itu perlu investasi besar dan jelas beresiko. Karena harga biji besi volatile di market. Jadi anak perusahaan disamping sebagai stokis bahan baku juga jadi trader di pasar. Sementara KS hanya focus pada core value nya saja.


Memang banyak anak perusahaan yang merugi dan tidak produktif. Tapi tidak bisa solusinya tebas semua. Kalau hanya tebas semua dan berbangga dengan core value BUMN untuk mencapai laba, jangan jangan sudah sudah ada swasta yang akan menggantikan anak perusahaan yang ditutup itu. Pasti lebih sadis kalau swasta yang menggantikan. Mengapa?. Pasti rente.  Contoh, berapa banyak aset tanah PT Sarinah yang dikelola anak perusahaan pindah ke konglomerat. Ya, aset  BUMN  dipreteli lewat anak perusahaan dan kemudian pada waktu bersamaan jadi sapi perah lewat skema kemitraan bisnis. Kan kalau BUMN rugi, ada APBN yang bailout. 


Saran saya. Yang harus dilakukan adalah  audit menyeluruh management BUMN tersebut. Kemudian, focus kepada tiga hal itu untuk melakukan langkah rasionalisasi.  Dengan langkah rasionalisasi itu kan bisa tahu. Mana yang masih relevan dengan tiga hal itu dan mana yang tidak. Yang tidak relevan, ya tutup saja. Tetapi kalau masih bisa dimanaatfkan, ya terus aja.Bila perlu anak perusahaan itu dijadikan mitra UMKM untuk mendapatkan akses kepada sumber daya BUMN. Kalau tekhnologi kurang atau skill kurang atau modal kurang. Udang investor strategis untuk jadi mitra. Sehingga tetap menjadi banper BUMN mengelola sumber dayanya.


***

Pembangunan LRT jabotabek.

Proyek LRT ( Light rail Transit ) Jabotabek awalnya digagas tahun 2015. Namun akhirnya tahun 2017, proyek ini oleh pemerintah pusat diserahkan kepada PT. Adhi Karya dalam bentuk proyek penugasan. Dengan pendanaan dari Tiga BUMN, yaitu Adhi Karya, PT. kAI dan Multi Sarana Infrastruktur. Maka dibentuklah konsorsium untuk mengelola Proyek LRT yang menelan biaya Rp. 31 triliun.  Darimana sumber dana ? berasal dari equity sebesar 30% dan sisanya hutang bank dalam skema non recourse loan.

 

Agar proyek ini layak, proyek ini bukan merupakan bagian dari public service tetapi komersial. Jadi semacam B2B. Namun ketika kredit diajukan. Ketiga BUMN itu tidak layak dapat kredit. Apa pasal?  DER ( debt to equity ratio)  mereka sudah jeblok. Bingung kan. Udah tahu engga qualified tetapi maksa jadi investor.  Gimana solusinya ? Mereka datang ke Pemerintah pusat. Diusulkan agar Proyek LRT dapat jaminan dari pemerintah. Kalau gagal maka APBN yang tanggung. Untuk itu perlu Perpres. Masalah selesai. Proyek start dibangun.


Pinjaman dari bank atas proyek LRT belum juga cair. Terpaksa Adhi Karya mencari dana lewat skema EPC Loan atau kredit kontruksi. Dengan jaminan pembayaran dari pinjaman proyek LRT yang akan didapat dari bank. Dampaknya cash flow Adhi Karya kejepit. Sempat minus Rp. 2 triliun lebih. Akhirnya setelah pemerintah turun tangan, pinjaman bank bisa cair. Sehingga pembayaran kepada Adhi Karya dapat dilaksanakan sampai 8 kali termin. Eh muncul lagi masalah. Anggaran proyek membengkak 2,6 triliun, boss. Equity harus ditambah agar kredit bank tidak tersendat. Akhirnya negara gelontorkan dana APBN lewat PMN sebesar Rp. 6,9 triliun.


Kemudian, kalkulasi punya kalkulasi, Konsorsium datang kepada pemerintah. Bahwa proyek LRT engga bisa pure komersial. Harus ada subsidi. Kalau engga, proyek ini akan terus merugi. Bank engga mau lanjutkan kredit. Jaminan pemerintah terpaksa dicairkan. Akhirnya mau tidak mau, Menteri Keuangan setuju memberikan dana PSO. ( public Service Obligation). Artinya pendapatan proyek ini dijamin untung oleh negara. Konsorsium tersenyum lega. Dapat cuan dari kontraktor, dan bisnis dijamin engga rugi.


Hebatnya, dari awal mereka begitu meyakinkan bahwa LRT ini proyek B2B. Setelah proyek berjalan, mulai create story. Minta jaminan pemerintah. Setelah diberi jaminan, minta lagi PMN untuk mencukupi keperluan modal agar skema Non Recourse Loan dari Bank dapat terpenuhi. Setelah diberi PMN, minta lagi subsidi dalam bentuk PSO, agar proyek engga rugi. Udah begitu, sampai saat ini proyek tersebut tak kunjung selesai. Bahkan proyek molor hampir 2 tahun dan ditargetkan rampung pada 2022 itu juga mengalami kecelakaan saat proses uji coba rangkaian kereta beberapa waktu lalu. Apes banget.


Apa yang dapat kita simpukan dari cerita diatas? Dari awal memang targetnya bukan bisnis. Tetapi ciptakan proyek ongkos, yang akhirnya negara yang tanggung semua. Mereka jenius ngakalin negara. Dan kejeniusan itu dibayar oleh pemerintah dengan gaji besar dan fasilitas wah. Makanya perencanaan bisnis engga ada. Hanya sebatas itu kemampuan BUMN kita.  Sama seperti emak emak di rumah. Belanja doang pintarnya.


Jumat, 26 November 2021

Keputusan MK, UU CIPTA KERJA


 

“ Babo silahka baca link diatas “ Kata Nitizen via WA. Saya baca. Itu berkaitan dengan keputusan MK soal UU Cipta Kerja. 


“ Ya sudah baca.” kata saya. Tak berlama dia PM. “ Alhamdulilah dapat chat dengan babo. “


“ Ya ada apa ?


“ Menurut babo apa subtansi dari kepeutusan MK itu.?


“ Secara materi UU itu tidak bertentangan dengan UUD 45. Jadi gugatan publik terhadap pasal dalam UU itu tidak diterima. Yang dilanggar itu adalah proses pembuatan UU. Itu tidak sesuai dengan prinsip UUD 45. 


“ Dalam hal apa prinsip yang dilanggar itu ?


“ UU itu kan produk legislasi yang proses pembuatannya diatur dengan ketat oleh konstitusi. Walau semua anggota DPR setuju, tetap saja harus mengikuti standar kapatuhan prosedur pembuantan UU. Enggga bisa seenaknya. “


“ Prosedure seperti apa ?


“ Contoh ya. Setiap RUU itu harus ada kajian akademis. Artinya ada kajian keilmuan dan riset yang melatar belakangin RUU itu. Engga bisa cuman ide warung kopi doang. Atau sekedar melaksanakan agenda presiden atau partai saja.  Nah ini yang buat biasanya kampus. “


“ Kan UU CIpta kerja ada kajian akademisnya.”


“ Benar. Tetapi tidak bisa diakses oleh pubik. Jadi publik engga tahu untuk apa dan mengapa ada UU CIpta kerja itu. Lihat aja buktinya banyak demo dari mahasiswa. Banyak salah pengertian dari berbagai ormas.”


“ Terus apa lagi ?


“ Ya karena tidak ada ada keterbukaan atas kajian akademis itu, dengar pendapat antara DPR dengan stakeholder dan publik tidak efektif. Walau sudah ada pertemuan digelar namun tidak sampai kepada tahap substansi UU.”


“ Ya kenapa begitu ?


“ Wajar aja. Kan RUU itu dibuat terburu buru dalam waktu sesingkat singkatnya. Padahal secara keseluruhan, ada 1.203 pasal dari 73 undang-undang terkait dan terbagi atas 7,197 DIM yang terdampak RUU tersebut. Sementara pembahasanya karena suasana COVID lebih banyak secara daring. Jadi engga efektif memang. 


“ Padahal untuk merubah satu UU saja, butuh waktu lebih dari 1 tahun. Lah ini 73 UU setahun selesai. Memang engga masuk akal. Jadi wajar kalau MK nilai UU Cipta kerja ini tidak dikenal oleh UUD 45. Apa motif Pak Jokowi ajukan RUU Cipta kerja ini? 


“ Kalau kita mengikuti asas formil berdirinya negara Indonesia, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merdeka. Makanya kamu baca Text Proklamasi. Ada kalimat, Hal2 yang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. Dalam konteks UU Cipta kerja,  itu sama dengan proklamasi kemerdekaan rakyat dari pengusaha rente dan oligarki bisnis. Dan memastikan kemerdekaan itu menjadi milik semua orang. Paham”


“ Paham babo. Jadi kalau direvisi maka pemerintah dan DPR harus mengikuti standar kapatuhan pembuatan UU.  Rasanya dua tahun yang ditentukan MK engga akan tercapai.  Berapa banyak stakeholder harus diundang dalam dengar pendapat. Dan belum tentu mereka setuju. Engga didengar, mereka ancam demo. Repot babo”


“ Ya memang mission impossible. Perjuangan kerdekaan itu tidak mudah. Butuh kesabaran dan perjuangan tiada henti. Sama seperti perang melawan korupsi. Walau akhirnya UU Cipta kerja dibatalkan,  saya tetap bangga dengan Jokowi yang saya pilih. Karena dia berani berbuat. Dari 7 presiden, hanya dia yang berani. Biarlah sejarah nanti yang akan menilai. “ Kata saya menyudahi chat.


" Jadi soiusinya apa Babo ?


" Pemerintah harus ajukan perubahan UU No. 15/2019 tentang pembentukan perundang undanngan. Sehingga masalah kesalahan UU Cipta kerja dapat diperbaiki.  Hanya masalahnya sengat demokratisasi dari pembuatan UU jadi berkurang. Itu aja."

Keadilan Sosial ala China.

  Tahun 2008 saya dengar recana sistem jaminan sosial di China akan diterapkan. Saya rajin membaca perkembangannya lewat media massa. Dan ul...