Jumat, 26 November 2021

Keputusan MK, UU CIPTA KERJA


 

“ Babo silahka baca link diatas “ Kata Nitizen via WA. Saya baca. Itu berkaitan dengan keputusan MK soal UU Cipta Kerja. 


“ Ya sudah baca.” kata saya. Tak berlama dia PM. “ Alhamdulilah dapat chat dengan babo. “


“ Ya ada apa ?


“ Menurut babo apa subtansi dari kepeutusan MK itu.?


“ Secara materi UU itu tidak bertentangan dengan UUD 45. Jadi gugatan publik terhadap pasal dalam UU itu tidak diterima. Yang dilanggar itu adalah proses pembuatan UU. Itu tidak sesuai dengan prinsip UUD 45. 


“ Dalam hal apa prinsip yang dilanggar itu ?


“ UU itu kan produk legislasi yang proses pembuatannya diatur dengan ketat oleh konstitusi. Walau semua anggota DPR setuju, tetap saja harus mengikuti standar kapatuhan prosedur pembuantan UU. Enggga bisa seenaknya. “


“ Prosedure seperti apa ?


“ Contoh ya. Setiap RUU itu harus ada kajian akademis. Artinya ada kajian keilmuan dan riset yang melatar belakangin RUU itu. Engga bisa cuman ide warung kopi doang. Atau sekedar melaksanakan agenda presiden atau partai saja.  Nah ini yang buat biasanya kampus. “


“ Kan UU CIpta kerja ada kajian akademisnya.”


“ Benar. Tetapi tidak bisa diakses oleh pubik. Jadi publik engga tahu untuk apa dan mengapa ada UU CIpta kerja itu. Lihat aja buktinya banyak demo dari mahasiswa. Banyak salah pengertian dari berbagai ormas.”


“ Terus apa lagi ?


“ Ya karena tidak ada ada keterbukaan atas kajian akademis itu, dengar pendapat antara DPR dengan stakeholder dan publik tidak efektif. Walau sudah ada pertemuan digelar namun tidak sampai kepada tahap substansi UU.”


“ Ya kenapa begitu ?


“ Wajar aja. Kan RUU itu dibuat terburu buru dalam waktu sesingkat singkatnya. Padahal secara keseluruhan, ada 1.203 pasal dari 73 undang-undang terkait dan terbagi atas 7,197 DIM yang terdampak RUU tersebut. Sementara pembahasanya karena suasana COVID lebih banyak secara daring. Jadi engga efektif memang. 


“ Padahal untuk merubah satu UU saja, butuh waktu lebih dari 1 tahun. Lah ini 73 UU setahun selesai. Memang engga masuk akal. Jadi wajar kalau MK nilai UU Cipta kerja ini tidak dikenal oleh UUD 45. Apa motif Pak Jokowi ajukan RUU Cipta kerja ini? 


“ Kalau kita mengikuti asas formil berdirinya negara Indonesia, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merdeka. Makanya kamu baca Text Proklamasi. Ada kalimat, Hal2 yang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. Dalam konteks UU Cipta kerja,  itu sama dengan proklamasi kemerdekaan rakyat dari pengusaha rente dan oligarki bisnis. Dan memastikan kemerdekaan itu menjadi milik semua orang. Paham”


“ Paham babo. Jadi kalau direvisi maka pemerintah dan DPR harus mengikuti standar kapatuhan pembuatan UU.  Rasanya dua tahun yang ditentukan MK engga akan tercapai.  Berapa banyak stakeholder harus diundang dalam dengar pendapat. Dan belum tentu mereka setuju. Engga didengar, mereka ancam demo. Repot babo”


“ Ya memang mission impossible. Perjuangan kerdekaan itu tidak mudah. Butuh kesabaran dan perjuangan tiada henti. Sama seperti perang melawan korupsi. Walau akhirnya UU Cipta kerja dibatalkan,  saya tetap bangga dengan Jokowi yang saya pilih. Karena dia berani berbuat. Dari 7 presiden, hanya dia yang berani. Biarlah sejarah nanti yang akan menilai. “ Kata saya menyudahi chat.


" Jadi soiusinya apa Babo ?


" Pemerintah harus ajukan perubahan UU No. 15/2019 tentang pembentukan perundang undanngan. Sehingga masalah kesalahan UU Cipta kerja dapat diperbaiki.  Hanya masalahnya sengat demokratisasi dari pembuatan UU jadi berkurang. Itu aja."

Senin, 08 November 2021

Pemangsa


 

Xijinping waktu jadi Sekretaris Partai wilayah Sanghai, dia perintahkan agar digelar World Expo di Shanghai. Walikota dan Gubernur bingung mencari tempat untuk expo yang sesuai dengan standar dunia. Maklum cari tanah di shanghai tidak mudah. Kalaupun  ada sudah sangat mahal. Kalaupun ada lahan itu adalah kawasan kumuh  di pinggir sungai. Disitu ada 18.000 keluarga tingga. Berbulan bulan sosialisasi dilakukan, tetap saja rakyat tidak mau pindah dari lokasi itu. Akhirnya Gubernur Shanghai perintahkan agar kawasan itu digusur paksa.


”Slogan expo adalah Kota yang Lebih Baik, Kehidupan yang Lebih Baik, tetapi mana kehidupan yang lebih baik bagi saya?” gugat Zhou Chunron, seorang pekerja pabrik baja yang terusir dari apartemennya seluas 16 meter persegi. Bagi Zhou dan 18.000 keluarga lainnya yang dipaksa pindah, expo ini tidak memberikan kesempatan untuk memprotes. ”Kalau mau protes, silakan di tempat lain,” ujar Huang Jianzhi, Deputi Direktur Jenderal Expo. The show must go on. 


Tetapi apa yang terjadi setelah expo selesai digelar ? Kawasan kumuh menjadi kawasan pameran ( expo),  telah beralih wajah menjadi tempat parkir, gedung pencakar langit, atau pusat perbelanjaan megah. Gedung apartement mewah dan RUSUN untuk rakyat yang bersanding saling bersinergi. Akibatnya, rakyat yang terusir itu kembali ke kawasan Expo. Mereka terkejut. Di kawasan itu lapangan pekerjaan tersedia mudah. Mereka menempati RUSUN itu dengan dukungan subsidi sewa dan kepemilikan.


Kawasan baru itu bukan saja berubah wajah tetapi juga mengubah standar hidup dan fasilitas yang bisa mereka terima dengan mudah dari sebelumnya. “ China melakukan segala hal dengan lebih baik lagi, seolah tiada lagi batas kemampuan orang China. Ini adalah kekuatan persuasi, bukan kekuatan senjata api,” ujar Shen Dingli, Direktur dari Pusat Studi AS di Universitas Fudan, Shanghai. 


“ Apa yang mereka pahami tentang hak bersama, kalau mereka sendiri tidak tahu hak mereka ada dimana?  Rakyat yang masih terbelakang pengetahuannya , mudah sekali diteror informasi. Mereka bingung. Berada diantara percaya dan tidak. Orang yang bingung itu jelas lebih buruk. Di Sabana, gerombolan domba yang kebingungan ditengah kumpulan hewan, akan jadi target predator. Karena dia lambat bersikap dan tidak menyadari dia sudah jadi target untuk dihabisi. Manusia dan domba sama saja kalau dia lemah literasi” Kata teman saya di China.


Demokrasi itu jelas bukan diktator. Tetapi di tengah komunitas yang rendah literasi politik dan pengetahuannya, demokrasi itu lebih buruk daripada diktator. Mengapa? komunitas yang rendah literasinya itu sama dengan domba. Tidak ada anjing yang lead gembala itu menghadapi sang predator. Yang ada adalah gerombolan Srigala yang bersepakat menjadikan domba itu korban atas nama UU dan aturan. Rakyat tidak menyadari itu. Karena Srigalanya berbulu domba.


***


Rizal, namanya. Dia driver Ojol “ Waktu Pilgub DKI, saya berharap sangat Anies bisa menang dan hidup saya sebagai pedagang kecil bisa sukses di Jakarta. Tetapi setelah dia jadi Gubernur, kios di Tanah Abang jadi sepi karena jalanan diserobot kaki lima. Konsumen malas belanja di kios. Lambat laun, dagangan sepi dan akhirnya saya sulit bayar sewa yang selangit. Terpaksa tutup.  Saya coba turun ke kaki lima. Ternyata lebih brutal. Jalanan dikuasai oleh preman. Uang tip preman lebih mencekik dan kompetisi lebih gila. Akhirnya saya benar benar bangkrut. “ Katanya.


Aldi lain lagi ceritanya. Sejak ANies jadi Gubernur, hidupnya semakin makmur. “ Harga barang lumayan bagus untuk rekanan pemprof dapat untung gede. Belum lagi proses tender yang longgar. Anggaran selalu ada dan mudah mengalir. Beda sekali era Ahok. Anies tahu bagaimana membina pengusaha agar bisa berkembang baik. Para karyawan Pemrof juga happy. Kerja engga lagi dibawah tekanan seperti era Ahok. Target adalah realisasi anggaran bukan kinerja lagi.


Sama juga dengan Asu, yang semakin mudah berbisnis property. Karena tidak lagi dipaksa bayar fasum terutang ke Pemrof. Izin tidak dikaitkan dengan utang Fasum yang belum dibayar. Dia bisa leluasa mengembangkan bisnis property nya. Semua jadi lancar dan mudah cari uang di jakarta.  Temannya Asu dapat limpahan konsesi iklan luar ruang di beberapa titik  lokasi strategis karena bossnya bantu Anies jadi Gubernur. 


Rizal, Aldi, Asu dan lainnya adalah representasi dari masyarakat yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan karena perubahan kepemipinan. Pengusaha kelas gurem, kelas property, rekanan pemda dll punya hak suara sama. Satu orang satu suara. Kalau akhirnya ada yang kecewa, bukan berarti tidak ada yang happy. Kebijakan selalu seperti pisau bermata dua. Baik buruk selalu bersanding. Kita hidup diatas ketidak sempurnaan dan paradox. 


Setiap orang jadi penguasa ia cenderung jadi srigala. Kalau engga, mana mungkin dia bisa survival sebagai pemimpin. Mengapa ? Srigala itu tidak jahat kalau dia memangsa domba, dan tidak baik kalau dia mengembala domba. Dia baru hebat, kalau dia bisa memangsa predator dan mengusirnya agar domba aman. Tetapi apakah ada srigala seperti itu ? Yang ada mereka malah saling berbagi mangsa. Pahami itu.


Kalau anda melihat pemimpin itu orang baik, anda pasti akan kecewa. Karena ia tidak 100% baik. Kalau anda melihat pemimpin itu tidak baik,  anda akan mengutuknya. Padahal dia tidak seratus 100% jahat. Pemimpin itu berada di zona abu abu. Bahwa keberadaan mereka, bukan untuk anda, tetapi untuk agenda mereka. Makanya pelajarilah agenda mereka, dan cerdaslah memanfaatkan peluang atas kehadiran mereka. Focuslah kesana. Jangan terlalu euforia dengan pilihan anda. Kalau engga, anda akan jadi kambing yang siap dikorbankan.




Sabtu, 06 November 2021

DPR, fungsi pengawasan.

 



Sistem negara kita adalah presidentil, yang tidak mengenal oposisi. Fungsi DPR adalah mitra pemerintah dengan tugas mengawasi kebijakan politik pemerintah, melaksanakan hak budgeter dan hak mengesahkan UU. Untuk melaksanakan itu DPR dilengkapi dengan instrument pengawasan yaitu BPK. Tugas BPK bukan hanya mengaudit keuangan negara tetapi juga mengaudit tata kelola pemerintah dalam menerapkan UU dan aturan yang ada. BPK bukan organ di bawah PResiden tetapi di bawah DPR, dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada DPR.


Bayangin aja. Begitu luasnya audit BPK itu, dan tidak ada satupun lembaga negara yang bisa menolak bila BPK datang mengaudit. Dengan hasil audit BPK itu, DPR punya bahan yang efektif untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang sehingga APBN dikorbankan dan kepentingan nasional diabaikan. DPR berhak memanggil siapapun untuk datang dan ditanyain. Termasuk Menteri dan Ketua lembaga negara lainnya. Jadi sulit sekali bagi pemerintah untuk berkelit kalau ditanya DPR. Karena data mereka ada pada DPR yang didapat dari BPK.


Kalau clarifikasi tidak memuaskan, dan DPR melihat ada indikasi pelanggaran Hukum, DPR bisa panggil KPK yang merupakan lembaga Independent yang tidak sepenuhnya dibawah kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh UU.  KPK harus melaksanakan perintah DPR untuk menindak lanjuti laporan BPK. Jadi secara sistem, tugas pengawasan DPR itu engga sulit  banget. Semua sudah disiapkan agar mereka kerja sesuai amanah rakyat.


Kalau tugas pengawasan itu dilaksanakan dengan baik, tugas presiden juga jadi mudah. Presiden tidak perlu ragu mengambil resiko dalam membuat kenbijakan. Presiden yakin, kalau bawahannya salah melaksanakan kebijakannya, akan ada DPR yang  mengawasi. Kalau ada penyimpangan, ada KPK yang akan menindak. 


Nah apa jadinya kalau DPR tidak melaksanakan fungsi pengawasannya? Ada dua kemungkinan. Pertama, DPR memang sedang menanti timing yang tepat untuk menghabisi presiden. Mengapa ? DPR tahu bahwa presiden tidak punya tangan terlalu panjang untuk mengawasi kerja menteri, terutama soal kebijakan tekhnis. Sehingga Menteri mudah menjebak Presiden mebuat kebijakan yang melanggar konstitusi. Saat itu terbukti, DPR akan gunakan untuk tujuan agendanya menyerang presiden. Dan sekaligus menjatuhkan reputasi Partai yang mengusungnya.


Kedua, DPR dan menteri serta lembaga lain sudah jadi gerombolan bancakin anggaran dan sumber daya lewat aturan rente. Itu terjadi seperti era Soeharto.  DPR diam, bukan berarti diam takut, tetapi diam saling melindungi untuk memuluskan konglomerat menikmati rente dan APBN. Ketika semua sudah terlmbat,. yang dikorbankan adalah presiden.


Jadi, kalau tidak ada lagi yang kencang kritik Jokowi, itu artinya DPR tidak ada ubahnya dengan DPRD DKI yang membiarkan Anies melakukan apa saja. Atau hanya saling bersaut pantun. Walau BPK sudah membocorkan lewat media massa kejanggaan penggunaan APBD DKI, KPK tetap hanya omong doang. Sama halnya dengan kasus Kereta cepat, sudah jelas ada pembengkakan biaya, tapi menteri bilang seenaknya tidak ada korupsi. Sudah jelas salah kebijakan, enak aja ganti Pepres agar membenarkan yang salah. 


Kita berharap DPR melaksanakan fungsinya dengan benar. Udahan main intrik politik segala. Kita berharap para meteri untuk jaga dengan baik amanah dari Jokowi. Engga usah onani terus mau jadi Capres segala. Kerja aja yang benar. Mari kawal Jokowi selamat sampai 2024. Paham ya sayang.


Jumat, 05 November 2021

Kebenaran.

 





Membunuh itu melanggar hukum dan moral. Tetapi bagi tentara ketika perang, membunuh itu adalah hero. Menipu itu jelas melanggar moral. Tetapi seni drama dan cinema mendapatkan uang dari menipu orang. Semakin  canggih cara menipunya semakin laku film itu dan semakin tenar artisnya. Itu persepsi tentang kebenaran.  Perampok terhomat adalah pejabat ketika dia berkuasa. Kebijakannya tidak bisa dianggap kesalahan, walau banyak orang tidak setuju. Tapi kalau pejabat itu tidak lagi berkuasa, dan dia menantang aturan yang dia buat ketika berkuasa, itu dianggap kriminal. Apa artinya? kebenaran itu tengantung situasi dan kondisi. 


Saya tidak merasa pecundang memberi orang yang tak terkait dengan kepentingan saya secara personal. Saya juga tidak merasa pecundang di-bully orang yang tidak saya kenal secara personal. Kalau saya memberi hanya given aja. Kalau saya memaafkan, itu nature saja.  Tetapi kalau orang ambil uang saya dalam konteks bisnis, itu sudah bisa dianggap saya sebagai pecundang. Artinya dalam konteks bisnis apapun berhitung. Ukurannya untung rugi. Tetapi dalam konteks personal, ukurannya adalah human being. Harus bisa dibedakan itu dengan jelas. Persepsi kebenaran juga berbeda. Jangan disamakan.


Bank itu modalnya manimum 8%. Tetapi karena legitimasi negara, dia bisa menarik dana 100%. Kalau anda setor uang ke bank, anda hanya dapat secarik kertas atau tulisan digital sebagai bukti setoran. Tetapi kalau anda pinjam uang ke bank, harus ada collateral. Engga bayar collateral disita bank.  Tetapi kalau bank gagal bayar tabungan atau deposito anda, yang bailout adalah LPS atau asuransi. Siapa yang bayar premi asuransi? ya anda sendiri. Adilkah ini. ? Tetapi karena ia lahir dari sistem kekuasaan, maka itu keadilan namanya. Keadilan itu subjektif. Jangan baper soal keadilan seperti yang anda mau.  Pahami batas diri anda dan posisi anda. Kalau engga, bisa stress nanti.


Di luar rumah saya petarung. Tidak ada ombak besar yang membuat saya takut. Tidak ada gunung tinggi yang membuat saya gamang. Tidak ada hutan lebat yang membuat lemah melangkah. Lintas pulau dan benua saya jabanain. Apapun saya hadapi dengan kekuatan phisik dan mental. Tetapi di rumah kekuatan saya ada kepada kesabaran saya menghadapi istri, termasuk harus berkata, ya mah..Tahu diri dimana seharusnya menempatkan diri. Itu aja..jadi kita engga stress dan happy terus..


Keputusan MK, UU CIPTA KERJA

  “ Babo silahka baca link diatas “ Kata Nitizen via WA. Saya baca. Itu berkaitan dengan keputusan MK soal UU Cipta Kerja.  “ Ya sudah baca....