Senin, 11 Oktober 2021

Financial Solusi Proyek kereta cepat.

 





Pada hari minggu saya diskusi dengan Yuni, Florence dan Awi di kantor berkaitan dengan perubahan susunan komisaris. Florence gantikan Awi sebagai Preskom perusahaan Yuni. Setelah itu bicara santai di ruang meeting “ Kenapa jadi rame soal kereta cepat? Bukankah wajar kalau APBN terlibat dalam pembiayaan infrastruktur , apalagi kereta cepat. Di negara lain juga biasa kok. “Kata Florence.


“ Memang biasa. Tetapi ini soal keadilan distribusi modal. Indonesia bukan hanya jawa, tetapi ada sumatera, kalimantan, dll. APBN kita itu 95% habis untuk belanja rutin dan bayar bungan serta cicilan hutang. Hanya 5% untuk pembangunan.  Nah 5% inilah yang dibagikan kepada seluruh provinsi di Indonesia. Jadi wajarlah harus adil. Kalau sedikit, tidak adil pembagiannya, itu akan menimbulkan masalah sosial. NKRI bisa berderak. Ujungnya bisa bubar negeri ini.” 


“ OK. Kalau negara tidak terlibat. Apa iya swasta bisa masuk? Inikan proyek Jumbo.” Kata Awi tersenyum. Seakan mentertawakan sikap saya. “ Dalam bisnis itu besarnya investasi bukan ukuran menentukan uang ada atau tidak.  Yang menentukan adalah kelayakan.  Kecil pun investasi kalau tidak layak tetap aja engga ada duit masuk. “ Kata saya. Dia mulai masuk dalam logika berpikir bisnis saya.  “ OK, lah. Gimana mungkin secara bisnis bisa layak kereta cepat itu? Apalagi katakanlah tidak ada APBN dan tidak ada jaminan resiko dari negara? Tanya Florence.


Memang bagaimanapun sarana tranfortasi publik itu kalau tarifnya  mahal akan kehilangan nilai komersialnya. Business model di era modern sekarang ini, business tidak lagi berfocus kepada harga jasa atau barang. Tetapi nilai komunitas yang bisa dijangkau. Dari komunitas itu ekosistem bisnis bisa tercipta dengan nilai jauh lebih besar daripada sekedar jualan ticket.  Business model KC ( kereta Cepat ) itu ada  pada TOD yang ada di setiap stasiun di Walini, Halim, Gedebage bandung.


Dan kamu tahu, jumlah penduduk terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat. Totalnya sebanyak 45,5 juta atau 20 persen penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Jumlahnya bahkan mencapai sepuluh kali dari penduduk di Kalimantan Barat. Uang beredar di Indonesia lebih separuh ada di jakarta dan Jawa Barat. Jadi peluang masa depan bisnis kawasan ini sangat besar sekali. 


Sebagai pembanding, jarak tempuh Lippo Karawaci jakarta, itu 1 jam. Pada jam sibuk bahkan lebih. Harga tanah sudah Rp 20 juta per M2 di sana.  Berapa harga tanah di Walini yang waktu tempu kereta cepat dari Halim hanya 15 menit? Tentu akan lebih mahal. Nah Value business itu mencakup lahan  TOD dengan luas mencapai lebih 3000 hektar. Hitung aja. Fantastik sekali.


“ Wah jadi ini sebenarnya bisnis property, membangun kota dengan akses kereta cepat. Hebat. Gimana skema pembiayaannya ?tanya Awi.


“ Sederhana saja. Kan secara ekonomi sudah ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan China, berkaitan dengan proyek OBOR tahun 2015. China tidak menentukan siapa Kontraktornya. China hanya menentukan jenis proyek. Skema pembiayaan juga secure, yaitu Non Recourse loan. Artinya collateral pinjaman adalah proyek itu sendiri. Artinya lagi sebelum proyek jadi, pinjaman itu tidak akan cair kecuali ada conter jaminan. Jadi tugas proyek sponsor ya menyediakan conter jaminan itu saja.”


Terus..


“ Ada dua skema struktur pendanaan bisa diterapkan. Pertama, skema Turnkey Proyek kepada EPC ( kontraktor ). Bayar setelah proyek  selesai dibangun. Kontrak EPC ini bisa dijadikan oleh konsorsium kontraktor ( EPC) menarik pinjaman dari bank dengan skema EPC loan. Tentu bank akan berikan pinjaman sepanjang Kontraktor itu punya reputasi engga pernah gagal bangun proyek. Toh sumber peluasan dari kredit non recourse loan. Aman.


Kedua, membentuk SPC untuk mengeluarkan unit obligasi semacam real estate securitization structure yang terhubung dengan proyek TOD. Hasil penjualan obligasi itu digunakan untuk membiayai kereta cepat dengan term payment kepada EPC secara progress dan back to back jaminan. Artinya setiap EPC ambil uang harus ada BG. Jadi aman. Setelah proyek kereta cepat selesai dibangun, direfinancing oleh bank lewat skema non recourse loan tadi.  “ Kata saya.


“ Jadi sederhana skema pembiayaannya. “ Kata Awi. “ Engga perlu ada APBN. Dan itu dipelajari di semua kampus yang belajar business. Kenapa jadi repot harus minta APBN segala ? lanjutnya.


“ Masalahnya yang sederhana itu menjadi rumit karena ada kepentingan pribadi dari proyek sponsor. Financial engineering itu terkait dengan moral, profesional. Moral itu diukur bukan dari retorika tetapi skema yang mengutamakan kepentingan stakeholder, ya kepentingan pemerintah, investor, publik, dan kontraktor. Kalau itu dijaga, uang akan datang sendiri. Rp. 100 triliun untuk proyek kereta cepat dengan TOD berskala Block City itu kecil. “


“ Yuni ingat, uda dulu bangun kawasan industri di Ginzho dengan biaya USD 10 miliar. Padahal modal uda hanya 0,8% bayar peremi non recourse loan dari bank di Eropa dan akhirnya engga kepakai juga tuh uang bank. Semua uang berasal dari publik lewat Unit Obligasi berbasis Revenue. Penawaran obligasi di China dan Dubai oversubscribed” Kata Yuni.


“ Apa itu obligasi berbasis revenue? tanya florence.


“ Sukuk, atau obligasi syariah” Kata Yuni.


“ Kok bisa di China? Padahal negara kafir ? Kata Florence. Saya senyum aja.


“ Ya, Itulah enaknya B2B untuk proyek infrastruktur publik. Sosial tercapai, tapi bisnisnya komersial. Pasti sustainable “


“ Dan kamu Ale tetap santai dan tidur enak. Engga pusing mikirin  proyek dan bayar bunga. Tiap tahun dapat deviden. Kemana mana naik gojek. “ Kata Florence.


“ Udahan ya. Saya harus pulang. Yang akur kalian. Sukses selalu.” kata saya tersenyum menutup diskusi.


***

Mafia lahan dibalik kereta cepat.


Tahun 2015 Darmin Nasution menko perekonomian menyampaikan sikap Jokowi “ "Apapun juga pembangunan kereta api ini tidak boleh membebani APBN, langsung atau tidak langsung. Artinya langsung atau tidak langsung itu, baik (ada) anggaran di APBN maupun penyertaan modal untuk itu (kereta cepat), itu yang tidak langsungnya. Tentu juga penjaminan (itu tidak bisa). Itu prinsip utamanya," Atas dasar itulah Perpres 2015 dikeuarkan berkaitan dengan Proyek kereta cepat.


Atas dasar itulah TOR ( term of reference ) tender kereta cepat dibuat dengan prinsip non budgeter. Skema pembiayaan adalah B2B berdasarkan aturan PPP ( Publik private partnership). Artinya negara memberikan hak konsesi mengelola proyek tersebut sampai kurun waktu tertentu. Dalam hal ini adalah 50 tahun. Setelah habis masa konsesi, proyek harus diserahkan kepada negara dalam keadaan clean. Negara yang mengajukan tender adalah Jepang, China, Perancis, Jerman, dan Korea. 


Namun yang mengajukan proposal adalah Jepang, dan China.  Jepang menawarkan pinjaman dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5% per tahun. Sementara itu, proposal China menawarkan pinjaman dengan bunga lebih tinggi namun jangka waktu lebih panjang. China menawarkan proposal terbaiknya dan menawarkan pinjaman sebesar US$ 5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun. 


Dari kronologi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa proyek Kereta cepat itu, secara bisnis kalau mengandalkan tarif ticket dan jumlah penumpang, jelas tidak layak. Baik China maupun jepang minta jaminan dari negara. Makanya tender itu tidak ada yang menang. Tetapi kemudian, China mengajukan konsep B2B kepada pemerintah. Tentu langsung disetujui oleh pemerintah. China sebagai pemenang tender. Karena sesuai dengan amanah Perpers 2015. 


Mengapa China berani mengajukan skema B2B? padahal secara bisnis proyek itu tidak menguntungkan?  Karena CHina tidak melihat bisnis kereta cepat sebagai sumber pengembalian investasi, tetapi menerapkan bisnis model dengan menjadikan Kereta cepat sebagai value membangun TOD ( transit oriented development).  Artinya value proyek itu dari peningkatan harga tanah dan property yang ada di TOD seperti Halim, Krawang, Walini, Gedebage. 


Itu sebabnya, keberadaan konsorsium BUMN seperti PTPN dilibatkan untuk setor modal dalam bentuk tanah di Walini. Pemerintah juga memberikan fasilitas tanah di Halim sebagai TOD. Melibatkan Jasa marga untuk setor tanah di jalur kereta cepat. Menunjuk Wika agar tenaga kerja lokal dilibatkan dalam kontruksi proyek, termasuk melibatkan PT. KAI sebagai mitra operator Kereta cepat. 


Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah Pemprov Jabar melakukan upaya percepatan proses penerbitan penatapan lokasi (penlok), ternyata muncul masalah yaitu persoalan terkait tata ruang khususnya TOD Walini. PT KCIC ingin kawasan tersebut berubah zona menjadi B2, sementara saat ini kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya pertanian atau pembangunan yang tidak massif atau B4.  Karena situasi tidak jelas dan berlarut larut, muncul lagi wacana untuk geser TOD dari Walini ke Padalarang. Padahal jalur kereta sudah dibangun. TOD gedebage jgua digeser ke Tegal luar. 


Ini bikin stress konsorsium China. Karena bisnis model bertumpu kepada TOD terancam gagal karena masalah perizinan tanah dan status tanah. Sementara proyek kereta cepat terus dikerjakan dengan dana dari hutang  bank ( CDB) dan setoran modal konsorsium ( yang juga tidak settle. Karena ada anggota konsorisum  BUMN gagal setor modal). Ya kalau bisnis model TOD tidak diterapkan, mau engga mau, negara ( APBN) harus bailout proyek kereta cepat ini. Sudah pasti merugi. 


Lantas bagaimana dengan lahan TOD tersebut ? Tetap akan dibangun secara terpisah oleh investor lain. Mereka adalah developer yang mengharapkan rente dari kawasan yang dilewati kereta cepat. Kapan mereka bangun? Ya setelah proyek kereta cepat selesai. Saat itu harga tanah udah naik 10 kali lipat. Mereka bisa jualan gambar daptkan DP 30% untuk bangun perumahan dan lain lain. Dari DP saja mereka udah untung ditanah. 


Artinya, proyek rugi ( Kereta cepat ) ditanggung APBN dan TOD yang menguntungkan dinikmati oleh swasta pemain bisnis rente. Itulah hebatnya mafia tanah. Mereka bisa kendalikan Pemda,  DPRD, Pemrof,  BPN, Menteri Lingkungan hidup,  agar TOD itu gagal menjadi bisnis model kereta cepat. Siapa mereka ? cari tahu sendiri di goolge. Search aja partai yang menang Pilkada Jawa Barat, siapa ketua  BPN. Siapa menteri lingkungan Hidup. Siapa developer besar yang kuasai lahan di Jawa Barat. 


Minggu, 03 Oktober 2021

Memahami moneter secara idiot.

 




Bagi orang awam, uang itu adalah uang tunai ,yang ada di dompet. Tapi dalam perekonomian modern,  uang itu ada macam macam. Misal, uang kertas atau koin, atau uang tunai, itu disebut M0 dan M1. Simpanan dalam bentuk deposito di Bank, Reksadana, Obligasi, itu disebut M2. Ketika OJK memberi ruang kepada perbankan untuk menghimpun DPK ( dana pihak ketiga), itu artinya negara mencetak uang melalui perbankan. Negara menerbitkan SBN, itu juga cetak uang. OJK memberi izin korporat menerbitkan obligasi, IPO, bahkan reksadana, itu sudah cetak uang.


Printing money atau cetak uang adalah memasok uang ke pasar melalui sistem. Apa collateral dari uang tersebut ? yang underlying. Apa itu underlying? motive atau alasan diciptakannya uang itu. Misal, Deposito, alasannya adalah redistribusi uang melalui perbankan, dari pihak yang berlebih uang kepada mereka yang butuh uang untuk usaha dan konsumsi. Negara memberi izin korporat dan Menteri keuangan, menerbitkan surat utang ( obligasi atau SBN), dengan underlying ekspansi ekonomi untuk memacu pertumbuhan usaha, agar mendatangkan pajak dan menampung angkatan kerja di masa depan.


Semua underlying itu ada syarat dan ketentuan berlaku yang sangat ketat, dan transparan. Siapa yang membuat aturan tersebut? ya Rakyat lewat DPR. Tapi, ya namanya uang, kan kadang bandel. Di suruh ke kiri, dia  ke kanan. Di suruh buat pabrik dia malah ngasah biji. Misal,  deposito yang diterima bank, disalurkan ke proyek yang merugi. SBN disalurkan ke APBN tapi di korupsi. Obligasi atau reksadana, tidak mendatangkan imbal hasil, karena bisnis lesu. Saham yang dibursa jatuh karena ekonomi lesu. Gimana kalau underlying itu tidak terjadi seperti yang diharapkan?.


Engga usah repot. Negara punya lampu aladin. Apa itu? Quantitative easing atau QE. Apa itu QE ? disebut juga pelonggaran kuantitatif. Kasarnya, nambah uang beredar secara gampang. Kok dibilang gampang? ya memang gampang. Gini caranya. Pemerintah terbitkan SBN atau surat utang negara, kemudian, SBN itu dibeli oleh bank central. Uangnya engga diberikan ke pemerintah, tetapi  oleh bank central dipakai untuk membeli Surat utang negara, obligasi swasta yang jatuh tempo, menambah likuiditas  bank. Dengan demikian, SBN, obligasi , deposito tidak terancam gagal bayar. Kepercayaan publik terjaga. Proses bisnis terus berjalan. Nah saat itu  Bank Central mengurangi pembeli SBN dan Obligasi di pasar. Itu disebut dalam bahasa keren, tapering.


Lantas gimana dengan SBN yang diterbitkan untuk program QE? Gimanapun itukan utang. Kan harus dibayar oleh negara. Gampang aja. Dengan adanya QE ekonomi selamat. Kalau ekonomi tumbuh, itu akan mendatangkan pajak, angkatan kerja. Perusahaan laba, masyarakat punya uang berlebih. Maka saatnya Bank central jual SBN  dan obligasi yang sebelummya dia beli pakai QE  itu ke pasar. Hutang lunas dan Bank central akan dapatkan imbal hasil.  Apa artinya? yang bayar SBN QE itu ya masyarakat sendiri. 


Jadi kerja negara itu hanya otak atik neraca, debit credit doang. Gampang kan..NAh kalau karena itu pagu utang negara bertambah? ya tinggal pemerintah minta DPR naikan pagu utang. Selesai. Gampang kan?. Dengan memahami ini, kita jadi mengerti, bahwa negara cetak uang setiap saat. Jadi berhentilah berpikir idiot bahwa cetak uang itu seperti anda melihat mesin cetak buku di percetakan. Jadi yang sulit itu apa ? Create proyek dan business. Itu harus kerja cerdas, dan kerja keras. Sangking sulitnya, hanya 3% populasi negeri ini yang mampu, Selebihnya ngayal dan nyinyir, ngeluh.

Jumat, 01 Oktober 2021

Pemilu 1955, awal krisis politik.



Pendahuluan.

Waktu pemilu 1955, belum ada sosmed. Belum ada televisi. Yang ada hanya koran. Keberhasilan partai sangat ditentukan oleh militansi kadernya sendiri. Ada 172 partai, yang lolos dapat kursi hanya 28 partai. Tapi empat besar dikuasai oleh PNI, Masyumi, NU dan PKI. Kalau gigabung suara NU dan Masyumi ada 39,% suara. Sementara PKI 15,3% dan PNI berjumlah 22,3%. Praktis pemenang sebenarnya adalah golongan islam. Momentum golongan islam sangat besar menentukan idiologi negara. Apalagi pemilu 1955 itu bertugas membentuk UUD. Karena UUD 45 dan Pancasila sudah dibatalkan oleh hasil Konferensi Meja Bundar 1949 sebagai bentuk pengakuan kedaulantan Indonesia oleh PBB.


Nah dalam lembaga Konstituante yang bertugas menyusun UUD itu, apa yang sekarang sering kita dengar retorika politik identitas Islam, sebenarnya adalah copy paste dari retorika politik Masyumi. Seperti retorika Isa Anshary yang dicatat dalam salah satu dari 17 jilid Risalah Perundingan Tahun 1957, yang diterbitkan Sekretariat Konstituante—dan dikutip dalam buku Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, isinya; 


”Kalau saudara-saudara mengaku Islam, sembahyang secara Islam, puasa secara Islam, kawin secara Islam, mau mati secara Islam, saudara-saudara terimalah Islam sebagai Dasar Negara.  [Tapi] kalau saudara-saudara menganggap bahwa Pancasila itu lebih baik dari Islam, lebih sempurna dari Islam, lebih universal dari Islam, kalau saudara-saudara berpendapat ajaran dan hukum Islam itu tidak dan tidak patut untuk dijadikan Dasar Negara… orang demikian itu murtadlah dia dari Agama, kembalilah menjadi kafir, haram je-nazahnya dikuburkan secara Islam, tidak halal baginya istri yang sudah dikawininya secara Islam….


Perhatikan, ia menyatakan, ”Hanya orang yang sudah bejat moral, iman dan Islamnya, yang tidak menyetujui berdirinya Negara Islam Indonesia. Masyumi menganggap ”haram” pandangan Bung Karno yang melihat gotong-royong sebagai hakikat Pancasila. Sebab ”Tuhan yang Maha Esa” dilebur dalam kata ”gotong-royong”. Artinya, Tuhan yang Maha Sempurna tak sepatutnya dipertautkan dengan ikhtiar bersama manusia yang masing-masing terbatas dan daif dan cacat. Tapi sikap politik Masyumi itu, oleh PNI dan PKI didebat, “ Kalau Tuhan dipisahkan dari ikhtiar manusia, lantas dimana Tuhan? Emangnya Tuhan juga berpolitik? Tuhan itu bersama manusia menciptakan peradaban.


Empat tahun bersidang Lembaga Konstituante itu, selalu gagal mencapai kata sepakat untuk lahirnya UUD. Akhirnya Soekarno terpaksa melobi  NU agar keluar dari koalisi Masyumi dan mengusulkan kembali ke UUD 45. Tetapi dalam tiga kali voting, selalu gagal. Karena walau NU setuju namun ketika  voting sebagian besar mereka tidak hadir dalam sidang. Akibatnya tidak tercapai kuorum. Terpaksa Soekarno menggunakan dukungan ABRI untuk mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 45 dan Pancasila, dan  Indonesia masuk ke era demokrasi terpimpin. 


Tidak ada lagi Pemilu setelah itu. Soekarno jadi presiden seumur hidup. Hanya dengan cara  itu kekuatan islam tidak tampil. Karena kalau ada pemilu lagi, kemungkinan besar golongan islam akan menang telak, dan kemungkinan juga akan pecah NKRI. Karena disebelah golongan Islam ada PKI yang juga pengaruhnya semakin luas di Indonesia, dengan jargon, “ Jangan pilh partai yang tokohnya tukang kawin.” Padahal saat itu,  baik PNI maupun NU  dan Masyumi, memang banyak tokohnya poligami, sementara PKI melarang Poligami. Itu cara smart PKI menarik dukungan dari kaum perempuan yang mayoritas pemilih.


***


Pemilu 1955, paling demokratis.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953, ( UUDSementara) mengamanahkan diadakannya pemilu. Tujuan pemilu adalah memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante. Konstituante sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Jadi pemilu itu sangat penting agar kita punya UUD yang legitimasi international dan punya dasar hukum untuk membatalkan RIS ( Republik Indonesia Serikat ) hasil kesepakatan dengan PBB berkaitan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia.


Pemilu pertama kali dilakukan Indonesia adalah tahun 1955. Itu pemilu yang paling demokratis. Karena tanpa money politik. Benar benar kekuatan akar rumput dan dukungan kader partai yang menentukan. Antusias rakyat ikut pemilu sangat tinggi.   Pemilu 1955 sendiri dibagi menjadi dua tahap! Pembagian ini dilakukan berdasarkan tujuannya, yaitu: Tahap pertama merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua merupakan pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.


Partai yang ikut pemilu ada 172 kontestanm namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. Empat partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia sebesar 22,3 persen, Masyumi 20,9 persen, Nahdlatul Ulama 18,4 persen, dan Partai Komunis Indonesia 15,4 persen. Sementara ABRI dan Polri bebas memilin sesuai pilihannya. Jadi waktu itu ABRI dan Polri ada disemua partai, termasuk di partai komunis. Usai pemilu itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.13 tahun 1956. Indonesia secara sepihak membatalkan seluruh perjanjian KMB , dan sejak itu Indonesia tidak terikat lagi dengan seluruh perjanjian KMB, termasuk soal yang berkenaan dengan status wilayah Irian Barat.


Gagal membentuk UUD baru dan kembali ke UUD 45

Namun timbul masalah setelah pemilu. Apa itu ? Rapat konstituante selama empat tahun tidak pernah bisa menghasilkan kesepakatan untuk lahirnya UUD. Partai nasionalis, PKI dan Masyumi engga pernah bisa sepakat. Maklum, PKI dan Islam engga bisa sepakat soal prinsip. Nasionalis juga tidak bisa sepakat dengan PKI dan Islam. Jadi mbulet begitu aja. Akhirnya jalan buntu. Nah saat itu Soekarno sebagai presiden harus mencari solusi atas kebuntuan politik agar roda pemerintahan bisa jalan. Caranya adalah dengan meminta diadakan voting untuk kembali ke UUD 45. Namun tiga kali voting gagal. Karena tidak mencapai kuorum.   Stuck.


Akhirnya Soekarno melobi PNI, NU dan PKI agar bersama sama dia dalam front nasional mengembalikan UUD 45 dan Pancasila. Ketiga partai itu mewakili suara 56,1%. PNI, NU dan PKI setuju. Kecuali Masyumi menolak. Namun dukungan politik saja tidak cukup. Soekarno butuh dukungan Militer. Jenderal A Nasution sebagai wakil dari mliter setuju. Atas dasar dukungan politik dari 3 partai dan militer itulah, Soekarno pada tahun 5 juli 1959 membubarkan Lembaga hasil pemilu ( Konstituante)  dan kembali kepada UUD 45. Masyumi meradang. Ketika meletus PRRI, banyak tokoh Masyumi bergabung dengan PRRI- Permesta. Karenan itu Soekarno membubarkan Masyumi dan menangkapi tokoh Masyumi.


Lahirnya Golkar dan Soeharto tampil

Selanjutnya kita menganut demokrasi terpimpin dengan UUD 45  yang tidak disusun oleh mereka yang terpilih lewat pemilu. Namun Soekarno sudah terlanjur tidak nyaman dengan banyak partai. Mengapa? karena trauma dari keberadaan Lembaga konstituante yang hampir membubarkan NKRI. Sikap Masyumi yang konsisten mendirikan negara Islam, akan menjadi ancaman kalau ada lagi pemilu.  Makanya Soekarno punya ide membentuk barisan nasional dari para pekerja, bukan partai.  ide Sukarno tersebut diilhami dari negara China dan Yugoslavia yang menerapkan negara satu partai. Di dalam parlemen, kedua negara itu memiliki semacam golongan fungsional atau wadah yang mewakili golongan-golongan yang memiliki fungsi dalam masyarakat.  


Pada akhir 1959, ketika Demokrasi Terpimpin akhirnya dimulai secara resmi, Angkatan Darat lebih dulu membangun jaringan dengan organisasi berbagai golongan seperti kelompok organisasi-organisasi pemuda, petani, jurnalis, dan sebagainya.  Itu terus berproses lewat operasi intelijen sampai tahun 1964. Soekarno selaku presiden pada saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 193/1964 tentang penginstruksian organisasi-organisasi yang berada dalam Front Nasional segera berafiliasi dengan partai-partai politik yang ada atau bergabung menjadi satu organisasi. Berdasarkan keputusan ini, pada tahun 1964 juga militer dengan konsep Dwifungsi ABRI membentuk Sekber Golkar runtuk menampung organisasi-oranisasi yang tidak memiliki afiliasi politik pada golongan golongan tertentu.  Langkah ini juga sebagai cara Angkatan Darat  menandingi kekuatan pengaruh PKI yang semakin meluas.  


Soekarno saat itu tentu saja terkejut. Karena begitu cepatnya Angkatan Darat membentuk kekuatan politik non partai. Artinya Soekarno didului oleh Angkatan Darat.  Padahal Golkar itu ide dan konsep Soekarno. Tetapi tidak semua perwira tinggi Angkatan Darat setuju dengan Sekber Golkar.  Sebagian besar masih sangat loyal dengan Soekarno. Namun dengan tegas mereka menyatakan tidak setuju dengan PKI. Berbeda dengan Soeharto yang tidak begitu phobia dengan PKI. Namun dianggap oleh Soekarno tidak seloyal jenderal lain. Itu sebabnya Soeharto ditempatkan sebagai pangkostrad. Dulu Kostrad itu benar benar pasukan cadangan. Engga efektif sebagai garis komando kecuali Pangad berhalangan tetap dan atau untuk tugas khusus saja.


G30 S PKI meletus dengan terbunuhnya jenderal Loyalis Soekarno.  seperti Ahmad Yani. Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Mayjen R. Soeprapto, Jenderal Nasution, Mayjen R. Soeprapto. Mengapa Soeharto tidak termasuk yang jadi korban ? spekulasi sejarah mengatakan G 30 S PKI itu istilah yang berasal dari Soeharto, yang katanya dia tahu percis dibalik kedeta itu adalah PKI. Karena dia bergaul dengan banyak perwira pendukung PKI.  Apakah benar PKI melakukan kedeta?  Kita tidak tahu pasti. Yang pasti, dengan terbunuhnya jenderal jenderal tersebut, terbuka peluang Soeharto menguasai Angkatan Darat, sehingga berkat dukungan sekber Golkar, memuluskan upayanya menjadi RI-1

Kesimpulan.

Pertama. Pemilu 1955 sukses melegitimasi keberadaan NKRi secara international dan membubarkan RIS ( Republik Indonesia Serikat ) hasil KMB ( pengakuan kedaulatan Indonesia di forum PBB). Namun gagal membentuk UUD karena perbedaan yang lebar antara partai PKI, Masyumi, NU dan PNI. Akhirnya kita kembali kepada UUD 45 yang tidak dirancang oleh mereka yang dipilih lewat Pemilu.

Kedua, terjadi intrik Politik antara ABRI dan Soekarno berkaitan dengan pengaruh PKI yang semakin besar dalam perpolitikan di Indonesia. Walau Soekarno berusaha merangkul Nasionalis, agama dan PKI  ( NASAKOM) dalam barisan nasional namun tidak sepenuhnya diterima oleh golongan islam ( NU) dan ABRI. 


Ketiga, Soeharto tampil dengan memanfaatkan intrik politik antara ABRI dengan Soekarno tanpa terkesan dia membenci PKI. Sehingga dia sangat mudah memainkan kartunya untuk menjadi pemenang tanpa dia harus berhadapan dengan Soekarno secara langsung dan menggunakan kekuatan ABRI dan golongan islam untuk menghabisi PKI. Dan akhirnya dia bisa memanfaatkan Golkar  untuk berkuasa selama 32 tahun. Selama ia  berkuasa, Golongan kanan ( Islam)  maupun kiri ( komunis ) berani melawan, dia gebuk. 


Senin, 27 September 2021

Cebong dan Kampret

 




Dulu di  Yunani orang yang dikenai hukuman, budak, pengkhianat, di cap dengan tato pada dada dan punggungnya. Cap itu akan melekat selamanya sebagai stigma. Jadi kalau sudah ada stigma di tubuhnya maka orang itu tidak lagi  diperhitungkan dalam politik dan wajib disingkirkan.  Dalam sejarah politik di Indonesia, stigma itu selalu hadir.  Belanda menyebut orang pribumi dengan stigma :  Inlander dan ekstrimis, yang harus dicurigai dan dibenci. Di era Orde lama, era demokrasi terpimpin, orang yang berbeda pendapat dengan Soekarno disebut kontra-revolusioner. Misal, Partai Sosialis dan Masyumi ( Islam) punya stigma kontra-revolusioner, pengkhiatan revolusi. Sementara PKI dan ABRI disebut kaum revolusioner. Atas dasar itu para pemimpin PSI dan Masyumi ditangkapi dan partainya dibubarkan.


Era Soeharto, stigma beralih ke PKI. Stigma PKI sebagai pengkhianat melekat pada setiap orang yang berani bersebarangan dengan Soeharto. Atas dasar itu Soeharto dengan leluasa menangkapi pro demokrasi dan gerakan Islam. Sempat kita menikmati era tanpa stigma. Yaitu era Habibie, Gus Dur,  Megawati dan SBY. Seakan semua dalam satu barisan tanpa tato (stigma).


Era Jokowi sekarang, di era Sosmed, polarisasi politik melahirkan kreatifitas soal stigma. Cebong dan Kampret. Kampret memberikan stigma PKI , kaum SIPILIS (sekularisme, pluralisme, liberalisme) kepada Cebong, yang harus dibenci. Sementara Cebong memberikan stigma kepada Kampret, Islam radikal, Taliban, Wahabi, dan lain sebagainya. Mereka dianggap pengkhianat bangsa dan anti Pancasila yang harus ditangkap dan dipenjarakan sebagai teroris.


Lantas siapa yang menciptkan stigma itu ? ya para pemain Politik lewat influencer. Pada Pemilu mereka sengaja menciptakan polarisasi di tengah masyarakat dan sehingga masing masing golongan menciptakan stigma, sebagai bentuk kebencian yang tidak sudah. Sementara mereka, para elite politik dari kubu Cebong dan Kampret menikmati kemelimpahan fasilitas negara sebagai anggota DPR, Menteri, Gubernur., Bupati, wako, elite partai,  Preskom  BUMN, yang juga mendapatkan kemanjaan dari para pengusaha rente. 


Apa artinya? , para elite politik di negeri ini mendidik orang awam dalam stigma saling menyerang, sehingga mereka ada excuse atas kegagalan mereka memimpin dan mensejahterakan rakyat. Ditengah atmosfir saling stigma itu, selalu ada alasan dan retorika untuk kembali membujuk rakyat agar memilih mereka lagi…


Masalah kita sebagai rakyat bukan diantara kita tetapi mereka yang kita pilih. Itulah sumber masalah. Kritik mereka secara terpelajar agar janji mereka tunai. Kalau diantara kita saling serang, kita jadi pecundang dihadapan mereka para elite. Sementara para elite politik dari kedua kubu duduk bareng minum kopi sambil hisab cigar dan tertawa lepas tanpa tersirat mereka saling membenci seperti para followernya.

Minggu, 12 September 2021

Angka NOL.

 



Angka nol (0) kali pertama diperkenalkan pada abad 130 Mesehati oleh ahli algoritma, Ptolomeus. Namun belum  bermakna apapun. Kemudian pada abad ke 7 seorang matematikawan India, Brahmagupta memperkenalkan sifat bilangan nol. Namun masih bingung menetapkan sifat bilangan nol dalam pembagian. Kemudian abad ke 9 dikembangkan oleh Ilmuwan Persia, Muhammad bin Musa Al Khawarizmi. Ia yang pertama memperkenalkan penggunaan bilangan nol sebagai nilai tempat dalam basis sepuluh yang melibatkan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem itu disebut sebagai sistem bilangan desimal.


Berkat bilangan desimal itu konsesus ilmuwan  terhadap berbagai fenomena alam dan kehidupan ekonomi bisa dirumuskan dan dihitung berdasarkan matematika.  Ilmuwah Italia Leonardo Pisano memperdalam ilmu ajbr dari Idia, dan  Persia itu. Dari dialah dikenal istilah zero, yang kemudian dijadikan bahasa inggris. Sejak abad ke 17 ditemukan bilangan biner oleh Gottfried Wilhelm Leibniz. Kita semua tahu bahwa bilangan biner ( 1 dan 0)  merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Sejak itu peradaban modern digelar menuju masyarakat sain, sampai kini. 


Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang perkembangan ilmu matematika. Apa yang unik dari angka nol ini? Coba perhatikan. Apabila bilangan itu ditempatkan disebelah kiri, maka berapapun bilangan didepannya jadi tidak ada arti. Kalau awalnya nol atau niatnya engga ada maka apapun retorika dan kerjaan didepan tidak ada nilai apapun. Hampa. Artinya, apapun perbuatan harus diawali dari niat. Baik buruk itu diukur dari niat. Tetapi apapun itu bila didepannya nol, itu akan bernilai tambah,  misal 1110. Artinya kalau akhir dari perjalanan itu kita tidak lagi berharap apapun, nilai kita akan tinggi sebagai manusia yang hanya tahu Tuhanlah maha segalanya.


Selanjutnya apabila bilangan dibagi nol hasilnya tak terhingga atau tak terdefinisikan. Kalau niat anda berbagi tanpa syarat atau nol hasrat, itu nilainya tak terhingga. Itulah yang disebut dengan tulus atau ikhlas.  Hebatnya, apapun bilangan kalau ditambah atau dikurangi dengan nol tidak akan berubah. Artinya siapapun anda kalau tidak ada kapasitas dan kualitas diri maka miskin atau kaya, sama saja. Engga ngaruh apapun. Engga penting amat dalam tatanan sosial. Tidak akan menjadi bagian perubahan yang lebih baik bagi peradaban.


NIlai spiritual bilangan nol itu lahir dari ilmuwan India dan Islam, yang merupakan ilmuwan berbasis agama. Jadi wajar saja kalau maknanya sangat berarti dan karena itu ilmu matematika tercipta. Sehingga kita bisa masuk peradaban modern berbasih sains


Sabtu, 11 September 2021

Korupsi dari masa ke masa

 




Zaman Soeharto korupsi APBN itu dianggap bagian dari politik kekuasaan. Itu cara Soeharto menguasai birokrat dan ABRI. Memang tidak besar nilai korupsi. Karena APBN belum sebesar sekarang. Hampir semua kepalada Daerah dan Gubernur adalah TNI. Bahkan Direktur BUMN dan Komisaris pasti ada TNI. Kelebihan TNI adalah Mereka sangat disiplin melaksanakan program yang diperintahkan Soeharto. Bangun listrik masuk desa, membangun 60.000 Puskesmas, SD inpres, revitalisasi desa, Irigasi dan Bendungan. Jalan trans sumatera, sulawesi, kalimantan. Itu semua dikerjakan sesuai dengan target dan tepat waktu. Tidak ada istilah mangkrak.


Hampir semua komoditas pertanian dimonopoli. Dan itu benar benar tujuannya tercapai. Apa itu? stabilitas harga. Ruang BUMN, Swasta besar dan UMKM dijaga dengan disiplin. Bahkan diproteksi agar tidak saling bunuh dan mengahabisi. Setiap pekerjaan besar berspektrum jangka panjang dan strategis, diserahkan kepada BUMN, seperti Petrokimia, Baja, Semen, Dirgantara dijadikan cost center agar terbangunnya industri hilir yang luas. Korupsi jelas ada. Terbukti tidak ada satupun BUMN itu yang untung. Negara ambil resiko didepan. Jadi seakan BUMN strategis itu dijadikan cost center. Kalau dipertanyakan, jawaban pak Harto “ Itu untuk kepentingan nasional” ( National interest ).


Periode pertama dan Kedua, semua berjalan sangat ideal. Pak Harto selalu blusukan ke desa desa bertemu dengan petani, perternak dan pedagang kecil. Penguasaan tekhnisnya tentang pertanian dan ternak sangat detail. Dia menjamin 9 bahan pokok selalu tersedia dan murah. Setiap tahun Pak Harto keliling Indonesia meresmikan proyek demi proyek. Selalu retorika yang tidak pernah lupa disampaikannya adalah “ Tidak mungkin pemerintah menyengsarakan rakyatnya. “. Tapi masuk periode ke tiga dan seterusnya, keadaan berangsur ansur berubah. Apalagi putra putrinya sudah tahu enaknya bisnis.


Para pengusaha mendekati putra putrinya dan juga keluarganya.  Keluarga jauh dan dekat mulai jadi magnit terbentuknya rente. Saat itu, pak Harto sudah tidak mau dikritik. Tidak lagi mendengar para senior dan tokoh masyarakat. Bahkan mereka dibungkam dan dihilang hak politiknya atau istilah kerennya “ Dicekal”. Setiap gerakan islam radikal dibonsai dan dihabisi. Puncaknya di periode ke lima, Pak Harto mulai menyadari bahwa musuh terbesar dia bukan oposisi tetapi partai pendukungnya dan mereka yang ada di ring satu kekuasaannya.


Saat itulah Pak Harto mulai beralih kepada kekuatan islam Modern untuk merevitalisasi Golkar yang didominasi oleh TNI-ABRI. Puncaknya pada peride ke enam, Habibie jadi Wapres. Semua tahu bahwa Habibir adalah ketua ICMI. Kabiner didominasi oleh ICMI. Tapi semua sudah terlambat. Saat itu, Golkar dan ABRI merasa akan ditinggakan. Ketika terjadi badai krismon, dimanfaatkan oleh TNI dan Golkar untuk menjatuhkan Soeharto. Caranya? menggunakan kekuatan arus reformasi dan pro demokrasi berserta Mahasiswa. ABRI mengizinkan gerbang Gedung MPR di buka dan Golkar merekomendasikan Soeharto diberhentikan. Namun pak Harto sudah lebih dulu mengundurkan diri.


Belajar dari kasus kekuasaan Soeharto kita dapat hikmah. Bahwa korupsi yang paling berbahaya itu adalah mind corruption, yang memberikan ruang kepada pengusaha untuk menguasai sumber daya negara. Karena yang pertama kali pengusaha jarah adalah sitem perbankan untuk membiaya bisnis rente. Dan akhirnya memaksa negara bailout. Sementara pemupukan modal hanya kepada segelintir orang saja. Era reformasi,  sistem demokrasi diharapkan dapat menjaga keseimbangan agar tidak lagi terjadi ketidak adilan distribusi sumber daya negara. 


Tetapi nyatanya dengan sistem demokrasi tercipta kartel politik untuk kepentingan pengusaha dan pemodal. Tidak ada perubahan, yang ada justru reformasi melahirkan rasio GINI semakin melebar dan ketergantungan kepada korporat semakin besar. Jokowi yang tidak ada kaitannya dengan rezim masa lalu: bukan TNI, bukan Tokoh agama, bukan birokrat, bukan akademisi, hanya rakyat jelata namun dipilih rakyat jadi presiden. Itu adalah sikap muak rakyat kepada rezim reformasi yang lebih buruk dari rezim Soeharto. Sikap egaliter Jokowi adalah cara smart mengubah mental korup itu. Tetapi ternyata tidak mudah…


Plural.

 




Di kawasan perumahan saya 80% orang non islam. Ada lahan fasum yang sudah diserahkan developer kepada pemerintah. Oleh pemerintah tanah diizinkan tempat ibadah. Voting 350 Rumah, semua ingin bangun gereja. Kami yang minoritas ya menerima saja. Tetapi nyatanya warga non islam justru menyerahkan opsi bangun tempat ibadah itu kepada warga muslimn yang 20%. Ketika izin masjid diajukan. Semua warga dikomplek kami termasuk umat kristiani, mendukung. Keluarlah izin. 


Saya tanya “ mengapa kalian serahkan kepada kami tanah itu? 


“ Kalian minoritas. Kalau sokongan beli tanah tentu besar sekali. Sementara kami mayoritas, kalaupun beli tanah sendiri, gampang sokongannya. Engga terasa beratlah.”


" Tapi apa engga ganggu kalian kalau ada suara azan?


" Enggalah. Lama lama juga terbiasa. " 


Sikap warga komplek kami itu , tidak melihat keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Salah satu isi peraturan bersama ini mengenai pendirian rumah ibadah. Dalam PBM, persyaratan khusus pendirian rumah ibadat yang juga harus dapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Nah kalaulah mayoritas warga itu adalah orang kristen  dan mereka keberatan,  tentu izin masjid tidak keluar. itu juga tidak bisa disalahkan. Itu hak mereka. UU memberikan ruang kepada mereka bersikap. Tetapi orang kristen, justru melepaskan hak itu demi alasan kemanusiaan dan kerukunan. Tidak kawatir akan murtad.


Dalam hidup ini kita harus bisa memisahkan mana sikap karena UU dan mana sikap secara personal. Sehingga kita tidak terjebak dengan narasi subjectif. Kalau ada orang islam yang menolak berdirinya gereja, itu memang hak mereka yang disediakan secara politik lewat UU. Engga bisa dianggap mereka anti perbedaan atau anti keberagaman. Itu harus disikapi sebagai sebuah konsesus yang harus kita hormati dalam negara yang berdasarkan konstitusi. Artinya kalau akhirnya mereka setuju padahal mereka mayoritas di lokasi itu, itu juga dihormati sebagai sikap personal yang memang diatur dalam UU.


Memang ada wacana untuk mengubah PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Namun sampai kini pemerindah dan DPR tidak siap dampak politiknya. Mengapa? Pemerintah dan Partai, tidak punya kapasitas membina rakyat untuk cerdas menggunakan hak politiknya.  Mereka cari jalan pintas saja. Yaitu lewat UU dan aturan. Walau secara nyata, UU itu anti kebersamaan dan anti pluralis. Itulah yang terjadi pada negeri rakyat jelantah

.


Rabu, 08 September 2021

Takdir kita…?

 





Sampai saat ini belum ada kecanggihan industri dan sistem produksi yang bisa mengalahkan sistem sel dalam tubuh kita. Bayangin aja. Kalau anda terluka. Sel darah membentuk zat pembeku dengan cepat. Dan tidak mungkin salah tempat. Pasti ketempat yang luka. Bayangin aja canggihnya.  Genom manusia mengandung 23 molekul DNA, atau yang disebut juga kromosom. Ukuran molekul DNA ini adalah sepanjang 1.7 sampai 8.5 cm, atau rata-rata sekitar 5cm jika dibentangkan. 


Seluruh mekanisme kehidupan sel-sel itu benar-benar mengagumkan, sangat canggih dan kompleks, begitu ter-organisir. Bekerja secara otomatis dengan presisi tinggi, zero salah. Padahal ada sebanyak 37 triliun sel pada tubuh manusia; maka, bila seluruh DNA dalam tubuh manusia dibentangkan dan diuntaikan, maka total panjang molekul tersebut dapat mencapai 2 * 10^14 meter, sementara jarak bolak-balik dari matahari ke pluto adalah sejauh 1.2 * 10^13 meter. Dengan demikian, jarak untaian tersebut setara dengan perjalanan bolak-balik dari matahari ke pluto, sebanyak 17 kali. Benar canggih ya.


DNA itu tidak hanya sekedar kumpulan basa-basa purin yang membawa kode genetika makhluk hidup, tetapi juga merupakan "struktur dasar" untuk pembentukan manusia. Artinya itulah inti kehidupan kita yang mengatur nasip, ritme, dan kesehatan kita. Hebatnya, masing-masing DNA mengandung 500.000 sampai 2.5 juta pasangan nukleotida. Namun tidak semua dalam kondisi menyala atau aktif dalam tubuh kita. Ada System Mekanisme Nyala-Padam Gen. Kalau yang nyala lebih banyak yang negatif, nasip kita jelek dan penyakitan. Tapi kalau yang nyala  lebih banyak positif, nasip kita bagus dan sehat.


Bagaimana menghidupkan Gen Positif ? Ya berfikir positif, dengan mengambil sisi-sisi kebaikan dari setiap kejadian. Selalu merasa tergerak dan terinspirasi secara mendalam terhadap kebaikan. Menjauh dari lingkungan pergaulan yang selalu  menggiring anda ngelonjor ( ngelamun jorok) dan berghibah terhadap orang lain.  Melatih memberi. Melatih diri terdesak dan tersudut tanpa berkeluhkesah. 


Artinya  manusia itu makhluk sosial yang dipengaruhi oleh faktor keturunan  ( Gen) dan lingkungan. Misal, Walau keturunan kere tapi lingkungan pergaulan kaya dan pekerja keras ya sukses. Walau keturunan kaya, sarjana, tapi lingkungan pergaulan males kebanyakan  ngaji ( ngasah biji/ tinggi angan angan) dan berpikir negatif terus ya kere juga jadinya. Lingkungan sangat dominan menentukan hidup anda. Jadi  sistem GEN alam mikro adalah hukum ketetapan Tuhan. Itu takdir kita. Nah mau seperti apa jadinya, kitalah yang menentukan. Tergantung  pilihan kita sendiri. Makanya jangan salah gaul. Jangan berteman sama orang yang doyan ghibah dan berpikir negatif. Itu mental kere dan pecundang. Mau?

Financial Solusi Proyek kereta cepat.

  Pada hari minggu saya diskusi dengan Yuni, Florence dan Awi di kantor berkaitan dengan perubahan susunan komisaris. Florence gantikan Awi ...