Senin, 06 Desember 2021

Hukum dan negara.

 





Sebelum COVID tahun 2018, di China pernah heboh. Apa pasal? Walikota Shenzhen mengingatkan wanita agar tidak pakai rok mini dan kalau pergi keluar malam hari jangan sendirian. Tujuannya agar wanita tidak jadi korban pelecehan seksual. Peringatan itu normatif. Memang begitulah seharusnya pemimpin. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Peringatan ini viral di media sosial. Rakyat protes. Yang protes bukan hanya wanita, tetapi juga pria. Ada komen warganet yang langsung menghantam jantung penguasa di Beijing. “ Kalian dibayar bukan untuk bicara tetapi bekerja. Kalau tidak bisa menerapkan hukum dan UU, tidak perlu ada pemerintah. Kembali ke hukum rimba saja.” Kata mereka.


Setelah beberapa hari viral, akhirnya Kepala Polisi Shenzhen mengeluarkan pernyataan “ Para wanita silahkan menggunakan baju yang indah sesuka mereka. Soal pelecehan seksual dari tukang mesum, itu urusan kami. Kami pastikan anda aman setiap waktu.” Keadaan seketika reda. Mengapa pemerinah China langsung merespon cepat? Karena memang reformasi Deng yang paling fenomenal adalah anti diskriminasi, terutama kepada kaum wanita. UUD China menjamin kebebasan kaum wanita. 


Dalam hal politik secara keseluruhan tidak ada lagi stigma anti Komunis. Semua dasarnya adalah Hukum dan UU. Mau pro Mao atau pro Kapitalis, kelau melanggar hukum ya dilibas. Lambat laun setelah Deng wafat, rakyat China juga focus kepada penegakan hukum. Mereka berani bersuara soal keadilan atas nama hukum. Sekeras apapun protes rakyat berkaitan dengan law enforcement, tidak akan berhadapan dengan bedil penguasa. Itu akan didengan dan ditindak lanjuti cepat oleh partai Komunis. Tetapi kalau protes karena alasan politik, ya mati.


Di Indonesia, problum utamanya adalah kurangnya law enforcement. Banyak masalah sosial dan ekonomi tidak beres karena rendahnya law enforcement. MUI hanya LSM namun punya kekuatan hukum menentukan apa dan bagaimana rakyat bersikap. Bahkan izin mendirikan pabrik yang dikeluarkan negara atas nama UU dan Hukum dapat berhenti produksi karena dicap tidak halal. UU Pemilu tidak berdaya ketika MUI ikut dalam politik Pilgub DKI. Apalagi kebiasaan pejabat TNI dan Polri yang sowan ke tokoh agama


Karena law enforcement tidak efektif, jangan kaget bila ketidak pastian hukum terjadi. Yang lebih buruk, terjadi polarisasi politik ditengah masyarakat. Yang patuh kepada sistem negara dicap SIPILIS (  sekularismepluralismeliberalisme) atau secara vulgar dianggap Cebong. Yang anti sistem, disebut dengan kadrun atau kampret.  Maka pesatuan dan kesatuan jadi berderak. Padahal sarat kuatnya negara adalah kokohnya persatuan. Dan itu bukan karena jargon atau retorika tetapi karena tegaknya hukum dan UU. 


“ Ketidak pastian hukum itu memang keliatannya by design. Agar rakyat lemah dan tidak bisa bersatu menghadapi ketikda adilan ekonomi.  Sementara elite partai dan tokoh agama serta pengusaha bergandengan tangan menjaga polarisasi itu agar rakyat habis energi berseteru diantara mereka. Sehingga mereka Lupa tentang uang APBN dibancaki lewat skema rente. Lantas siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang bego ya rakyat. Kenapa mau  aja diadudomba? Padahal sama sama jadi korban dari oligarki politik dan bisnis.” Kata teman.

Wirausaha VS Salesman.

 





Saya pernah tahun 2009, berusaha dapatkan akses ke salah satu kementerian. Segala cara saya usahakan agar dapat akses tetapi selalu gagal. Saya tahu, networking politik saya lemah. Tetapi otak reptil saya kuat sekali. Saya tahu semua orang punya sisi kelemahannnya. Salah satunya bahwa menteri itu doyan cewek. Saya minta agent untuk atur saya bertemu dengan wanita yang jadi primadona menteri itu. Hanya beberapa jam, saya sudah ketemu dengan wanita itu. Saya katakan kedia. “ Saya bayar kamu 4 kali dari tarif kencan kamu. Tugas kamu hanya mesra kepada saya di depan dia. Cukup 2 menit saja “.Dia sanggupi. Kemudian Skenario saya susun.


Saya datang ke restoran tempat dia kencan dengan menteri itu, yang kebetulan di Singapore. Dia melihat saya. Dia rangkul saya dengan gaya akrab. Menteri itu tersenyum kearah saya. Seminggu kemudian , saya datangi kamar kerja menteri itu. Saya langsung todong minta dia setujui proposal saya. Seminggu kemudian, saya dapat surat bahwa prosal saya disetujuinya. Namun setelah dapat konsesi. Benar benar konsesi itu saya kerjakan sampai selesai dan dapat laba. Engga seperti orang lain yang gunakan konsesi itu dapatkan fee. Sementara yang kerja orang lain. Ini rente. Merugikan negara.


Banyak orang yang jago sekali cari peluang bisnis dan kreatif. Sebenarnya tipe orang seperti itu belum tentu dia wirausaha, bisa saja dia hanya jago komunikator bisnis atau salesman. Networking luas.  Maklum orang gaul. Kalaupun karena itu dia dapat uang, hidup hedonis, itu bukan berasal dari laba. Tetapi dari ngakalin investor, bank dan rekanan saja. Semakin lama, semakin dalam sumur dia gali. Sampai akhirnya dia tidak bisa lagi keluar dari sumur itu. Ya tak ubahnya dengan bisnis ponzy atau Jual narkoba tetapi makai juga. Kan bego.


Dia tidak paham bagaimana barang itu dibuat. Tidak mengerti business process dari sejak deal terjadi sampai print out invoice dan uang masuk ke rekening perusahaan, menghasilkan laba.  Memang keliatan remeh dibandingkan teken hutang dapat cash  atau teken broker fee kepada investor. Tetapi justru dari yang keliatan remeh itulah  point dari bisnis sebenarnya. Focus kepada business process. Process dari mendapaktan peluang, melaksanakan, mengorganisir sumber daya, dan pengawasinya sampai jadi duit. Eric jago soal komunikasi bisnis. Orang gaul, tetapi dia tidak focus ke business process


Senin, 29 November 2021

Jokowi dan kebijkan pembantunya.


 


Pembantu Jokowi.

Jokowi itu orang sederhana. Bukan hanya dari segi penampilan. Cara berpikir juga sederhana. Jadi sebenarnya kalau jadi pembantu Jokowi itu enak. Mengapa ? Dia nothing to lose dan tidak ada kepentingan personal. Benar benar untuk rakyat. Tinggal pembantunya kerja menterjemahkan secara detail perintah Jokowi itu. Asalkan dilakukan dengan niat baik, pasti sukses. 


Yang jadi masalah adalah, para pembantu itu punya agenda sendiri. Entah itu karena faktor bisnis atau karena karena faktor politik. Nah disaat mereka menjabarkan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka mulai berpikir bagaimana ngakali Jokowi. Setidaknya, kerjaan keliatan lancar namun dibalik itu deal dengan teman teman tercapai. Ya dualisme. Apa yang terjadi dari sikap pembantu yang dualisme itu. Banyak agenda Jokowi yang sukses tetapi dalam jangka panjang bisa menimbulkan masalah. 


Misal, pembangunan jalan tol di sumatera sukses,. Namun menimbulkan hutang gigantik bagi BUMN. Belum lagi proyek Bandara, Pelabuhan, KEK. Karena proyeknya B2B. Sulit mengawasi seperti halnya proyek APBN. Apakah terjadi mark up atau tidak, sulit ditangkap KPK, Karena itu bisnis. Lihat aja contoh terdekat. Kasus Formula E yang dilakukan secara B2B oleh Jakpro. Yang jelas kalau gagal bayar, pasti negara bailout lewat APBN. Mengapa itu terjadi ?


Saya ambil pendapat ahok saja, Karena saya percaya ahok. Menurut Ahok kebiasaan direksi BUMN “main mata” dengan meneg BUMN. Komisari engga bekutik. Karena yang milih komisaris adalah Meneg BUMN. Jadi wajar saja, Kalau direksi BUMN mementingkan lobi kepada Meneg BUMN daripada bicara dengan komisaris. Hebatnya, resiko ada pada komisaris yang teken persetujuan atas nama pemerintah. 


Nanti kalau ada masalah. Menteri buang badan. Salahkan direksi. Dengan bangga pecat direksi dan ganti komisaris. Sama seperti Anies, buang badan dan salahkan Jakpro, soal formula E. Salahkan Sarana Jaya soal rumah DP 0. Padahal keputusan apapun  BUMD tergantung kepada Anies.


Kalau andan nonton youtube pidato pengarahan Jokowi kepada dirut BUMN dan kemudian bicara khusus kepada dua BUMN besar yaitu PLN dan Pertamina. Sebenarnya sudah jelas. Kalau punya malu. Mundur aja. Karena itu kali pertama Jokowi marah dan dpublikasi. Ingat 1/3 PDB kita berasal dari BUMN dan semua proyek strategis dikerjakan BUMN. Kalau  BUMN bermasalah, negara ini demam.


***

Rasionalisasi BUMN.

Sejak tahun 2008 sudah ada 70 anak perusahaan BUMN ditutup. Catat. Bukan BUMN tetapi anak perusahaan BUMN. Status hukumnya beda dengan BUMN. Sebenarnya ,motif berdirinya anak perusahaan BUMN itu ada tiga. Pertama. Memudahkan leverage sumber daya BUMN tanpa menggangu neraca BUMN sebagai induk. Contoh Waskita bangun jalan tol. Kalau waskita pinjam uang ke bank untuk kontruksi akan mengganggu posisi neraca. Nah dibuatkan anak perusahaan yang sebenarnya bertindak sebagai SPC untuk pinjam ke bank dengan skema non recourse  loan. Yang teken hutang anak perusahaan tetapi uangnya untuk Waskita membangun jalan toll.


Kedua, Penugasan negara. Contoh Garuda Bangun hotel di Papua. Ini sebenarnya penugas negara dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah potensi yang kurang sarana akomodasi. Kan engga mungkin swasta berani invest di hotel bintang V di Papua. Dengan adanya hotel itu,  route terbang ke Papua menjadi bernilai. Ada value business tourism pada maskapai penerbangan.


Ketiga, efisiensi sumber daya. KS  butuh bahan baku berupa biji besi. Karena diperlukan stok besar untuk menjaga stabilitas produksi baja. Tanpa stok, pabrik dengan investasi besar itu beresiko collaps. Kalau KS yang langsung stok, dikawatirkan akan menggangu neracanya. Nah untuk itu, diperlukan anak perusahaan. Mengapa ? stok itu perlu investasi besar dan jelas beresiko. Karena harga biji besi volatile di market. Jadi anak perusahaan disamping sebagai stokis bahan baku juga jadi trader di pasar. Sementara KS hanya focus pada core value nya saja.


Memang banyak anak perusahaan yang merugi dan tidak produktif. Tapi tidak bisa solusinya tebas semua. Kalau hanya tebas semua dan berbangga dengan core value BUMN untuk mencapai laba, jangan jangan sudah sudah ada swasta yang akan menggantikan anak perusahaan yang ditutup itu. Pasti lebih sadis kalau swasta yang menggantikan. Mengapa?. Pasti rente.  Contoh, berapa banyak aset tanah PT Sarinah yang dikelola anak perusahaan pindah ke konglomerat. Ya, aset  BUMN  dipreteli lewat anak perusahaan dan kemudian pada waktu bersamaan jadi sapi perah lewat skema kemitraan bisnis. Kan kalau BUMN rugi, ada APBN yang bailout. 


Saran saya. Yang harus dilakukan adalah  audit menyeluruh management BUMN tersebut. Kemudian, focus kepada tiga hal itu untuk melakukan langkah rasionalisasi.  Dengan langkah rasionalisasi itu kan bisa tahu. Mana yang masih relevan dengan tiga hal itu dan mana yang tidak. Yang tidak relevan, ya tutup saja. Tetapi kalau masih bisa dimanaatfkan, ya terus aja.Bila perlu anak perusahaan itu dijadikan mitra UMKM untuk mendapatkan akses kepada sumber daya BUMN. Kalau tekhnologi kurang atau skill kurang atau modal kurang. Udang investor strategis untuk jadi mitra. Sehingga tetap menjadi banper BUMN mengelola sumber dayanya.


***

Pembangunan LRT jabotabek.

Proyek LRT ( Light rail Transit ) Jabotabek awalnya digagas tahun 2015. Namun akhirnya tahun 2017, proyek ini oleh pemerintah pusat diserahkan kepada PT. Adhi Karya dalam bentuk proyek penugasan. Dengan pendanaan dari Tiga BUMN, yaitu Adhi Karya, PT. kAI dan Multi Sarana Infrastruktur. Maka dibentuklah konsorsium untuk mengelola Proyek LRT yang menelan biaya Rp. 31 triliun.  Darimana sumber dana ? berasal dari equity sebesar 30% dan sisanya hutang bank dalam skema non recourse loan.

 

Agar proyek ini layak, proyek ini bukan merupakan bagian dari public service tetapi komersial. Jadi semacam B2B. Namun ketika kredit diajukan. Ketiga BUMN itu tidak layak dapat kredit. Apa pasal?  DER ( debt to equity ratio)  mereka sudah jeblok. Bingung kan. Udah tahu engga qualified tetapi maksa jadi investor.  Gimana solusinya ? Mereka datang ke Pemerintah pusat. Diusulkan agar Proyek LRT dapat jaminan dari pemerintah. Kalau gagal maka APBN yang tanggung. Untuk itu perlu Perpres. Masalah selesai. Proyek start dibangun.


Pinjaman dari bank atas proyek LRT belum juga cair. Terpaksa Adhi Karya mencari dana lewat skema EPC Loan atau kredit kontruksi. Dengan jaminan pembayaran dari pinjaman proyek LRT yang akan didapat dari bank. Dampaknya cash flow Adhi Karya kejepit. Sempat minus Rp. 2 triliun lebih. Akhirnya setelah pemerintah turun tangan, pinjaman bank bisa cair. Sehingga pembayaran kepada Adhi Karya dapat dilaksanakan sampai 8 kali termin. Eh muncul lagi masalah. Anggaran proyek membengkak 2,6 triliun, boss. Equity harus ditambah agar kredit bank tidak tersendat. Akhirnya negara gelontorkan dana APBN lewat PMN sebesar Rp. 6,9 triliun.


Kemudian, kalkulasi punya kalkulasi, Konsorsium datang kepada pemerintah. Bahwa proyek LRT engga bisa pure komersial. Harus ada subsidi. Kalau engga, proyek ini akan terus merugi. Bank engga mau lanjutkan kredit. Jaminan pemerintah terpaksa dicairkan. Akhirnya mau tidak mau, Menteri Keuangan setuju memberikan dana PSO. ( public Service Obligation). Artinya pendapatan proyek ini dijamin untung oleh negara. Konsorsium tersenyum lega. Dapat cuan dari kontraktor, dan bisnis dijamin engga rugi.


Hebatnya, dari awal mereka begitu meyakinkan bahwa LRT ini proyek B2B. Setelah proyek berjalan, mulai create story. Minta jaminan pemerintah. Setelah diberi jaminan, minta lagi PMN untuk mencukupi keperluan modal agar skema Non Recourse Loan dari Bank dapat terpenuhi. Setelah diberi PMN, minta lagi subsidi dalam bentuk PSO, agar proyek engga rugi. Udah begitu, sampai saat ini proyek tersebut tak kunjung selesai. Bahkan proyek molor hampir 2 tahun dan ditargetkan rampung pada 2022 itu juga mengalami kecelakaan saat proses uji coba rangkaian kereta beberapa waktu lalu. Apes banget.


Apa yang dapat kita simpukan dari cerita diatas? Dari awal memang targetnya bukan bisnis. Tetapi ciptakan proyek ongkos, yang akhirnya negara yang tanggung semua. Mereka jenius ngakalin negara. Dan kejeniusan itu dibayar oleh pemerintah dengan gaji besar dan fasilitas wah. Makanya perencanaan bisnis engga ada. Hanya sebatas itu kemampuan BUMN kita.  Sama seperti emak emak di rumah. Belanja doang pintarnya.


Jumat, 26 November 2021

Keputusan MK, UU CIPTA KERJA


 

“ Babo silahka baca link diatas “ Kata Nitizen via WA. Saya baca. Itu berkaitan dengan keputusan MK soal UU Cipta Kerja. 


“ Ya sudah baca.” kata saya. Tak berlama dia PM. “ Alhamdulilah dapat chat dengan babo. “


“ Ya ada apa ?


“ Menurut babo apa subtansi dari kepeutusan MK itu.?


“ Secara materi UU itu tidak bertentangan dengan UUD 45. Jadi gugatan publik terhadap pasal dalam UU itu tidak diterima. Yang dilanggar itu adalah proses pembuatan UU. Itu tidak sesuai dengan prinsip UUD 45. 


“ Dalam hal apa prinsip yang dilanggar itu ?


“ UU itu kan produk legislasi yang proses pembuatannya diatur dengan ketat oleh konstitusi. Walau semua anggota DPR setuju, tetap saja harus mengikuti standar kapatuhan prosedur pembuantan UU. Enggga bisa seenaknya. “


“ Prosedure seperti apa ?


“ Contoh ya. Setiap RUU itu harus ada kajian akademis. Artinya ada kajian keilmuan dan riset yang melatar belakangin RUU itu. Engga bisa cuman ide warung kopi doang. Atau sekedar melaksanakan agenda presiden atau partai saja.  Nah ini yang buat biasanya kampus. “


“ Kan UU CIpta kerja ada kajian akademisnya.”


“ Benar. Tetapi tidak bisa diakses oleh pubik. Jadi publik engga tahu untuk apa dan mengapa ada UU CIpta kerja itu. Lihat aja buktinya banyak demo dari mahasiswa. Banyak salah pengertian dari berbagai ormas.”


“ Terus apa lagi ?


“ Ya karena tidak ada ada keterbukaan atas kajian akademis itu, dengar pendapat antara DPR dengan stakeholder dan publik tidak efektif. Walau sudah ada pertemuan digelar namun tidak sampai kepada tahap substansi UU.”


“ Ya kenapa begitu ?


“ Wajar aja. Kan RUU itu dibuat terburu buru dalam waktu sesingkat singkatnya. Padahal secara keseluruhan, ada 1.203 pasal dari 73 undang-undang terkait dan terbagi atas 7,197 DIM yang terdampak RUU tersebut. Sementara pembahasanya karena suasana COVID lebih banyak secara daring. Jadi engga efektif memang. 


“ Padahal untuk merubah satu UU saja, butuh waktu lebih dari 1 tahun. Lah ini 73 UU setahun selesai. Memang engga masuk akal. Jadi wajar kalau MK nilai UU Cipta kerja ini tidak dikenal oleh UUD 45. Apa motif Pak Jokowi ajukan RUU Cipta kerja ini? 


“ Kalau kita mengikuti asas formil berdirinya negara Indonesia, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merdeka. Makanya kamu baca Text Proklamasi. Ada kalimat, Hal2 yang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. Dalam konteks UU Cipta kerja,  itu sama dengan proklamasi kemerdekaan rakyat dari pengusaha rente dan oligarki bisnis. Dan memastikan kemerdekaan itu menjadi milik semua orang. Paham”


“ Paham babo. Jadi kalau direvisi maka pemerintah dan DPR harus mengikuti standar kapatuhan pembuatan UU.  Rasanya dua tahun yang ditentukan MK engga akan tercapai.  Berapa banyak stakeholder harus diundang dalam dengar pendapat. Dan belum tentu mereka setuju. Engga didengar, mereka ancam demo. Repot babo”


“ Ya memang mission impossible. Perjuangan kerdekaan itu tidak mudah. Butuh kesabaran dan perjuangan tiada henti. Sama seperti perang melawan korupsi. Walau akhirnya UU Cipta kerja dibatalkan,  saya tetap bangga dengan Jokowi yang saya pilih. Karena dia berani berbuat. Dari 7 presiden, hanya dia yang berani. Biarlah sejarah nanti yang akan menilai. “ Kata saya menyudahi chat.


" Jadi soiusinya apa Babo ?


" Pemerintah harus ajukan perubahan UU No. 15/2019 tentang pembentukan perundang undanngan. Sehingga masalah kesalahan UU Cipta kerja dapat diperbaiki.  Hanya masalahnya sengat demokratisasi dari pembuatan UU jadi berkurang. Itu aja."

Senin, 08 November 2021

Pemangsa


 

Xijinping waktu jadi Sekretaris Partai wilayah Sanghai, dia perintahkan agar digelar World Expo di Shanghai. Walikota dan Gubernur bingung mencari tempat untuk expo yang sesuai dengan standar dunia. Maklum cari tanah di shanghai tidak mudah. Kalaupun  ada sudah sangat mahal. Kalaupun ada lahan itu adalah kawasan kumuh  di pinggir sungai. Disitu ada 18.000 keluarga tingga. Berbulan bulan sosialisasi dilakukan, tetap saja rakyat tidak mau pindah dari lokasi itu. Akhirnya Gubernur Shanghai perintahkan agar kawasan itu digusur paksa.


”Slogan expo adalah Kota yang Lebih Baik, Kehidupan yang Lebih Baik, tetapi mana kehidupan yang lebih baik bagi saya?” gugat Zhou Chunron, seorang pekerja pabrik baja yang terusir dari apartemennya seluas 16 meter persegi. Bagi Zhou dan 18.000 keluarga lainnya yang dipaksa pindah, expo ini tidak memberikan kesempatan untuk memprotes. ”Kalau mau protes, silakan di tempat lain,” ujar Huang Jianzhi, Deputi Direktur Jenderal Expo. The show must go on. 


Tetapi apa yang terjadi setelah expo selesai digelar ? Kawasan kumuh menjadi kawasan pameran ( expo),  telah beralih wajah menjadi tempat parkir, gedung pencakar langit, atau pusat perbelanjaan megah. Gedung apartement mewah dan RUSUN untuk rakyat yang bersanding saling bersinergi. Akibatnya, rakyat yang terusir itu kembali ke kawasan Expo. Mereka terkejut. Di kawasan itu lapangan pekerjaan tersedia mudah. Mereka menempati RUSUN itu dengan dukungan subsidi sewa dan kepemilikan.


Kawasan baru itu bukan saja berubah wajah tetapi juga mengubah standar hidup dan fasilitas yang bisa mereka terima dengan mudah dari sebelumnya. “ China melakukan segala hal dengan lebih baik lagi, seolah tiada lagi batas kemampuan orang China. Ini adalah kekuatan persuasi, bukan kekuatan senjata api,” ujar Shen Dingli, Direktur dari Pusat Studi AS di Universitas Fudan, Shanghai. 


“ Apa yang mereka pahami tentang hak bersama, kalau mereka sendiri tidak tahu hak mereka ada dimana?  Rakyat yang masih terbelakang pengetahuannya , mudah sekali diteror informasi. Mereka bingung. Berada diantara percaya dan tidak. Orang yang bingung itu jelas lebih buruk. Di Sabana, gerombolan domba yang kebingungan ditengah kumpulan hewan, akan jadi target predator. Karena dia lambat bersikap dan tidak menyadari dia sudah jadi target untuk dihabisi. Manusia dan domba sama saja kalau dia lemah literasi” Kata teman saya di China.


Demokrasi itu jelas bukan diktator. Tetapi di tengah komunitas yang rendah literasi politik dan pengetahuannya, demokrasi itu lebih buruk daripada diktator. Mengapa? komunitas yang rendah literasinya itu sama dengan domba. Tidak ada anjing yang lead gembala itu menghadapi sang predator. Yang ada adalah gerombolan Srigala yang bersepakat menjadikan domba itu korban atas nama UU dan aturan. Rakyat tidak menyadari itu. Karena Srigalanya berbulu domba.


***


Rizal, namanya. Dia driver Ojol “ Waktu Pilgub DKI, saya berharap sangat Anies bisa menang dan hidup saya sebagai pedagang kecil bisa sukses di Jakarta. Tetapi setelah dia jadi Gubernur, kios di Tanah Abang jadi sepi karena jalanan diserobot kaki lima. Konsumen malas belanja di kios. Lambat laun, dagangan sepi dan akhirnya saya sulit bayar sewa yang selangit. Terpaksa tutup.  Saya coba turun ke kaki lima. Ternyata lebih brutal. Jalanan dikuasai oleh preman. Uang tip preman lebih mencekik dan kompetisi lebih gila. Akhirnya saya benar benar bangkrut. “ Katanya.


Aldi lain lagi ceritanya. Sejak ANies jadi Gubernur, hidupnya semakin makmur. “ Harga barang lumayan bagus untuk rekanan pemprof dapat untung gede. Belum lagi proses tender yang longgar. Anggaran selalu ada dan mudah mengalir. Beda sekali era Ahok. Anies tahu bagaimana membina pengusaha agar bisa berkembang baik. Para karyawan Pemrof juga happy. Kerja engga lagi dibawah tekanan seperti era Ahok. Target adalah realisasi anggaran bukan kinerja lagi.


Sama juga dengan Asu, yang semakin mudah berbisnis property. Karena tidak lagi dipaksa bayar fasum terutang ke Pemrof. Izin tidak dikaitkan dengan utang Fasum yang belum dibayar. Dia bisa leluasa mengembangkan bisnis property nya. Semua jadi lancar dan mudah cari uang di jakarta.  Temannya Asu dapat limpahan konsesi iklan luar ruang di beberapa titik  lokasi strategis karena bossnya bantu Anies jadi Gubernur. 


Rizal, Aldi, Asu dan lainnya adalah representasi dari masyarakat yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan karena perubahan kepemipinan. Pengusaha kelas gurem, kelas property, rekanan pemda dll punya hak suara sama. Satu orang satu suara. Kalau akhirnya ada yang kecewa, bukan berarti tidak ada yang happy. Kebijakan selalu seperti pisau bermata dua. Baik buruk selalu bersanding. Kita hidup diatas ketidak sempurnaan dan paradox. 


Setiap orang jadi penguasa ia cenderung jadi srigala. Kalau engga, mana mungkin dia bisa survival sebagai pemimpin. Mengapa ? Srigala itu tidak jahat kalau dia memangsa domba, dan tidak baik kalau dia mengembala domba. Dia baru hebat, kalau dia bisa memangsa predator dan mengusirnya agar domba aman. Tetapi apakah ada srigala seperti itu ? Yang ada mereka malah saling berbagi mangsa. Pahami itu.


Kalau anda melihat pemimpin itu orang baik, anda pasti akan kecewa. Karena ia tidak 100% baik. Kalau anda melihat pemimpin itu tidak baik,  anda akan mengutuknya. Padahal dia tidak seratus 100% jahat. Pemimpin itu berada di zona abu abu. Bahwa keberadaan mereka, bukan untuk anda, tetapi untuk agenda mereka. Makanya pelajarilah agenda mereka, dan cerdaslah memanfaatkan peluang atas kehadiran mereka. Focuslah kesana. Jangan terlalu euforia dengan pilihan anda. Kalau engga, anda akan jadi kambing yang siap dikorbankan.




Sabtu, 06 November 2021

DPR, fungsi pengawasan.

 



Sistem negara kita adalah presidentil, yang tidak mengenal oposisi. Fungsi DPR adalah mitra pemerintah dengan tugas mengawasi kebijakan politik pemerintah, melaksanakan hak budgeter dan hak mengesahkan UU. Untuk melaksanakan itu DPR dilengkapi dengan instrument pengawasan yaitu BPK. Tugas BPK bukan hanya mengaudit keuangan negara tetapi juga mengaudit tata kelola pemerintah dalam menerapkan UU dan aturan yang ada. BPK bukan organ di bawah PResiden tetapi di bawah DPR, dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada DPR.


Bayangin aja. Begitu luasnya audit BPK itu, dan tidak ada satupun lembaga negara yang bisa menolak bila BPK datang mengaudit. Dengan hasil audit BPK itu, DPR punya bahan yang efektif untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang sehingga APBN dikorbankan dan kepentingan nasional diabaikan. DPR berhak memanggil siapapun untuk datang dan ditanyain. Termasuk Menteri dan Ketua lembaga negara lainnya. Jadi sulit sekali bagi pemerintah untuk berkelit kalau ditanya DPR. Karena data mereka ada pada DPR yang didapat dari BPK.


Kalau clarifikasi tidak memuaskan, dan DPR melihat ada indikasi pelanggaran Hukum, DPR bisa panggil KPK yang merupakan lembaga Independent yang tidak sepenuhnya dibawah kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh UU.  KPK harus melaksanakan perintah DPR untuk menindak lanjuti laporan BPK. Jadi secara sistem, tugas pengawasan DPR itu engga sulit  banget. Semua sudah disiapkan agar mereka kerja sesuai amanah rakyat.


Kalau tugas pengawasan itu dilaksanakan dengan baik, tugas presiden juga jadi mudah. Presiden tidak perlu ragu mengambil resiko dalam membuat kenbijakan. Presiden yakin, kalau bawahannya salah melaksanakan kebijakannya, akan ada DPR yang  mengawasi. Kalau ada penyimpangan, ada KPK yang akan menindak. 


Nah apa jadinya kalau DPR tidak melaksanakan fungsi pengawasannya? Ada dua kemungkinan. Pertama, DPR memang sedang menanti timing yang tepat untuk menghabisi presiden. Mengapa ? DPR tahu bahwa presiden tidak punya tangan terlalu panjang untuk mengawasi kerja menteri, terutama soal kebijakan tekhnis. Sehingga Menteri mudah menjebak Presiden mebuat kebijakan yang melanggar konstitusi. Saat itu terbukti, DPR akan gunakan untuk tujuan agendanya menyerang presiden. Dan sekaligus menjatuhkan reputasi Partai yang mengusungnya.


Kedua, DPR dan menteri serta lembaga lain sudah jadi gerombolan bancakin anggaran dan sumber daya lewat aturan rente. Itu terjadi seperti era Soeharto.  DPR diam, bukan berarti diam takut, tetapi diam saling melindungi untuk memuluskan konglomerat menikmati rente dan APBN. Ketika semua sudah terlmbat,. yang dikorbankan adalah presiden.


Jadi, kalau tidak ada lagi yang kencang kritik Jokowi, itu artinya DPR tidak ada ubahnya dengan DPRD DKI yang membiarkan Anies melakukan apa saja. Atau hanya saling bersaut pantun. Walau BPK sudah membocorkan lewat media massa kejanggaan penggunaan APBD DKI, KPK tetap hanya omong doang. Sama halnya dengan kasus Kereta cepat, sudah jelas ada pembengkakan biaya, tapi menteri bilang seenaknya tidak ada korupsi. Sudah jelas salah kebijakan, enak aja ganti Pepres agar membenarkan yang salah. 


Kita berharap DPR melaksanakan fungsinya dengan benar. Udahan main intrik politik segala. Kita berharap para meteri untuk jaga dengan baik amanah dari Jokowi. Engga usah onani terus mau jadi Capres segala. Kerja aja yang benar. Mari kawal Jokowi selamat sampai 2024. Paham ya sayang.


Jumat, 05 November 2021

Kebenaran.

 





Membunuh itu melanggar hukum dan moral. Tetapi bagi tentara ketika perang, membunuh itu adalah hero. Menipu itu jelas melanggar moral. Tetapi seni drama dan cinema mendapatkan uang dari menipu orang. Semakin  canggih cara menipunya semakin laku film itu dan semakin tenar artisnya. Itu persepsi tentang kebenaran.  Perampok terhomat adalah pejabat ketika dia berkuasa. Kebijakannya tidak bisa dianggap kesalahan, walau banyak orang tidak setuju. Tapi kalau pejabat itu tidak lagi berkuasa, dan dia menantang aturan yang dia buat ketika berkuasa, itu dianggap kriminal. Apa artinya? kebenaran itu tengantung situasi dan kondisi. 


Saya tidak merasa pecundang memberi orang yang tak terkait dengan kepentingan saya secara personal. Saya juga tidak merasa pecundang di-bully orang yang tidak saya kenal secara personal. Kalau saya memberi hanya given aja. Kalau saya memaafkan, itu nature saja.  Tetapi kalau orang ambil uang saya dalam konteks bisnis, itu sudah bisa dianggap saya sebagai pecundang. Artinya dalam konteks bisnis apapun berhitung. Ukurannya untung rugi. Tetapi dalam konteks personal, ukurannya adalah human being. Harus bisa dibedakan itu dengan jelas. Persepsi kebenaran juga berbeda. Jangan disamakan.


Bank itu modalnya manimum 8%. Tetapi karena legitimasi negara, dia bisa menarik dana 100%. Kalau anda setor uang ke bank, anda hanya dapat secarik kertas atau tulisan digital sebagai bukti setoran. Tetapi kalau anda pinjam uang ke bank, harus ada collateral. Engga bayar collateral disita bank.  Tetapi kalau bank gagal bayar tabungan atau deposito anda, yang bailout adalah LPS atau asuransi. Siapa yang bayar premi asuransi? ya anda sendiri. Adilkah ini. ? Tetapi karena ia lahir dari sistem kekuasaan, maka itu keadilan namanya. Keadilan itu subjektif. Jangan baper soal keadilan seperti yang anda mau.  Pahami batas diri anda dan posisi anda. Kalau engga, bisa stress nanti.


Di luar rumah saya petarung. Tidak ada ombak besar yang membuat saya takut. Tidak ada gunung tinggi yang membuat saya gamang. Tidak ada hutan lebat yang membuat lemah melangkah. Lintas pulau dan benua saya jabanain. Apapun saya hadapi dengan kekuatan phisik dan mental. Tetapi di rumah kekuatan saya ada kepada kesabaran saya menghadapi istri, termasuk harus berkata, ya mah..Tahu diri dimana seharusnya menempatkan diri. Itu aja..jadi kita engga stress dan happy terus..


Selasa, 26 Oktober 2021

Pinjol dan dampak sosial.

 



Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan total omzet atau perputaran dana dalam bisnis tekfin (financial technology/fintech) atawa pinjaman online (pinjol) tercatat lebih dari Rp260 triliun. Ia mengatakan ada lebih dari 68 juta akun dalam bisnis pinjol saat ini. Namun, Johnny tidak menyebut secara pasti apakah ini termasuk pinjol ilegal atau tidak. 


Informasi itu dari sisi distribusi modal menurut saya bagus. Tapi kecepatan pertumbuhan yang begitu besar, tanpa pengawasan yang ketat, bisa bedampak negatif. Karena bisa mengundang predator menawarkan pinjaman diluar aturan yang ada. Hebatnya setelah terjadi massive pinjol ilegal dan setelah Jokowii teriak, barulah aparat bergarak. Kantor pinjol ilegal digrebek. Debt collector ditangkap. Bahkan Mahfud MD, Menko Polkam, ikut bicara dengan nada keras. “ Engga usah bayar pinjol ilegal”


Di Indonesia ini, masyarakatnya memang creatif dan mudah sekali masuk perangkap.  Tetapi sebenarnya bukan hanya di Indonesia, di China juga. Jadi sudah sifat dasar manusia, kalau terjepit akal sehatnya tidak berfungsi. Di benaknya kalau ada solusi too good to be true, langsung ditabrak.  Apapun dia teken dan setujui asalkan dapat uang sebagai solusi. Namun umumnya mereka yang suka too good to be true itu pride nya tinggi. Nah pride inilah yang dijadikan collateral. Engga bayar, disebarkan lewat sosmed. Makanya ada peminjam Pinjol yang memilih bunuh diri karena tak sanggup menanggung malu.


Karena korban pinjol ini massive sekali. Negara harus hadir menyelamatkan masyarakat. Engga bisa diserahkan kepada hukum perdata dan privat. Kalau dibiarkan maka 60 juta akun sosmed yang terlibat pinjol itu bisa jadi masalah politik.  Itu sebabnya pemerintah bersikap. Di China juga sama. Bukan hanya penyelenggaran Pinjol yang kena tangkap. 11 perusahaan ecommerce yang memfasilitasi Pinjol itu diwajibkan membayar denda. Totalnya puluhan triliun.


Memang fintech itu bagus sekali. Tapi juga sangat berbahaya. Karena dia bisa meruntuhkan sistem keuangan domestik. Merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Itu sama dengan menuang racun sosial ke tengah masyarakat. Kalau pemerintah tidak mampu menjadi pengawas yang efektif, mending tunda saja Fintec dan bank digital. Karena ini bisa jadi biang kekacauan ekonomi di lapisan bawah.  Semua tahu, kalau sudah terlalu besar tekanan kepada rakyat kecil, akan dimanfaatkan oleh kaum oportunis. Apapun bisa terjadi. Kalau terjadi ya terjadilah.

Jumat, 15 Oktober 2021

Bisnis model dan ekosistem.

 




Anda tahu semua minuman mineral kemasan plastik. Kalau harga minyak jatuh, pabrik air mineral untung besar dari kemasan. Karena harga nafta sabagai bahan baku biji plastik PP juga turun. Artinya produksinya air mineral tapi untung di kemasan. Lain halnya air mineral kemasan botol kaca, memang dapat untung dari airnya. Tentu itu kelas premium yang minum untuk sehat. Begitu juga pabrik rokok. Mereka dapat untung bukan dari rokok tetapi untung dari kemasan. Karena kemasan tidak masuk komponen kena cukai / pajak negara.


Bekakangan bisnis model terus berkembang pesat. Bukan hanya pada produksi barang tetapi juga jasa. Angkutan publik seperti kereta dan buss suttle di china dan Hongkong, bukanlah untung jualan ticket tetapi jualan jasa uang digital dan kawasan TOD. American Airline setelah restruktur bisnis, justru untung bukan dari jual ticket penumpang tetapi untung dari angkutan logistik dan ekosistem financial.


Itulah contoh penerapan bisnis model. Era modern sekarang bisnis engga lagi jualan seperti dagang sapi. Ukurannya berat. Tetapi menjual dengan dukungan value.  Angkutan massal kalau mahal tidak akan efektif dan layak. Kalau murah, engga untung. Tetapi dengan ticket murah, komunitas massal itu mendatangkan bisnis putaran uang digital. Itu mendatangkan fee tidak kecil.Jalur yang dilewati  angkutan massal itu melahirkan  bisnis TOD yang menghasilkan laba dan sustain.


Di negara maju, penerapan bisnis model dalam pembiayaan proyek dianggap sebagai sumber daya keuangan negara yang berkelanjutan. Karena ia menciptakan ekosistem bisnis dan iklusif. Tapi di Indonesia, bisnis model sulit diterapkan secara utuh karena adanya bisnis rente.   Contoh aja. MRT dan LRT , Pengelola hanya dapat untung secuil dari tiket, sementara putaran uang digital akibat MRT dan LRT dinikmati bank. Kereta cepat jakarta bandung, yang menikmati bisnis TOD adalah developer Mafia tanah. Akibatnya, bisnis model sebagai sumber daya keuangan negara engga bisa diterapkan. Semua akhirnya tergantung APBN lewat hutang dan penjaminan. Dan akhirnya publik dikorbankan


Senin, 11 Oktober 2021

Financial Solusi Proyek kereta cepat.

 






Pada hari minggu saya diskusi dengan Yuni, Florence dan Awi di kantor berkaitan dengan perubahan susunan komisaris. Florence gantikan Awi sebagai Preskom perusahaan Yuni. Setelah itu bicara santai di ruang meeting “ Kenapa jadi rame soal kereta cepat? Bukankah wajar kalau APBN terlibat dalam pembiayaan infrastruktur , apalagi kereta cepat. Di negara lain juga biasa kok. “Kata Florence.


“ Memang biasa. Tetapi ini soal keadilan distribusi modal. Indonesia bukan hanya jawa, tetapi ada sumatera, kalimantan, dll. APBN kita itu 95% habis untuk belanja rutin dan bayar bungan serta cicilan hutang. Hanya 5% untuk pembangunan.  Nah 5% inilah yang dibagikan kepada seluruh provinsi di Indonesia. Jadi wajarlah harus adil. Kalau sedikit, tidak adil pembagiannya, itu akan menimbulkan masalah sosial. NKRI bisa berderak. Ujungnya bisa bubar negeri ini.” 


“ OK. Kalau negara tidak terlibat. Apa iya swasta bisa masuk? Inikan proyek Jumbo.” Kata Awi tersenyum. Seakan mentertawakan sikap saya. “ Dalam bisnis itu besarnya investasi bukan ukuran menentukan uang ada atau tidak.  Yang menentukan adalah kelayakan.  Kecil pun investasi kalau tidak layak tetap aja engga ada duit masuk. “ Kata saya. Dia mulai masuk dalam logika berpikir bisnis saya.  “ OK, lah. Gimana mungkin secara bisnis bisa layak kereta cepat itu? Apalagi katakanlah tidak ada APBN dan tidak ada jaminan resiko dari negara? Tanya Florence.


Memang bagaimanapun sarana tranfortasi publik itu kalau tarifnya  mahal akan kehilangan nilai komersialnya. Business model di era modern sekarang ini, business tidak lagi berfocus kepada harga jasa atau barang. Tetapi nilai komunitas yang bisa dijangkau. Dari komunitas itu ekosistem bisnis bisa tercipta dengan nilai jauh lebih besar daripada sekedar jualan ticket.  Business model KC ( kereta Cepat ) itu ada  pada TOD yang ada di setiap stasiun di Walini, Halim, Gedebage bandung.


Dan kamu tahu, jumlah penduduk terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat. Totalnya sebanyak 45,5 juta atau 20 persen penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Jumlahnya bahkan mencapai sepuluh kali dari penduduk di Kalimantan Barat. Uang beredar di Indonesia lebih separuh ada di jakarta dan Jawa Barat. Jadi peluang masa depan bisnis kawasan ini sangat besar sekali. 


Sebagai pembanding, jarak tempuh Lippo Karawaci jakarta, itu 1 jam. Pada jam sibuk bahkan lebih. Harga tanah sudah Rp 20 juta per M2 di sana.  Berapa harga tanah di Walini yang waktu tempu kereta cepat dari Halim hanya 15 menit? Tentu akan lebih mahal. Nah Value business itu mencakup lahan  TOD dengan luas mencapai lebih 3000 hektar. Hitung aja. Fantastik sekali.


“ Wah jadi ini sebenarnya bisnis property, membangun kota dengan akses kereta cepat. Hebat. Gimana skema pembiayaannya ?tanya Awi.


“ Sederhana saja. Kan secara ekonomi sudah ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan China, berkaitan dengan proyek OBOR tahun 2015. China tidak menentukan siapa Kontraktornya. China hanya menentukan jenis proyek. Skema pembiayaan juga secure, yaitu Non Recourse loan. Artinya collateral pinjaman adalah proyek itu sendiri. Artinya lagi sebelum proyek jadi, pinjaman itu tidak akan cair kecuali ada conter jaminan. Jadi tugas proyek sponsor ya menyediakan conter jaminan itu saja.”


Terus..


“ Ada dua skema struktur pendanaan bisa diterapkan. Pertama, skema Turnkey Proyek kepada EPC ( kontraktor ). Bayar setelah proyek  selesai dibangun. Kontrak EPC ini bisa dijadikan oleh konsorsium kontraktor ( EPC) menarik pinjaman dari bank dengan skema EPC loan. Tentu bank akan berikan pinjaman sepanjang Kontraktor itu punya reputasi engga pernah gagal bangun proyek. Toh sumber peluasan dari kredit non recourse loan. Aman.


Kedua, membentuk SPC untuk mengeluarkan unit obligasi semacam real estate securitization structure yang terhubung dengan proyek TOD. Hasil penjualan obligasi itu digunakan untuk membiayai kereta cepat dengan term payment kepada EPC secara progress dan back to back jaminan. Artinya setiap EPC ambil uang harus ada BG. Jadi aman. Setelah proyek kereta cepat selesai dibangun, direfinancing oleh bank lewat skema non recourse loan tadi.  “ Kata saya.


“ Jadi sederhana skema pembiayaannya. “ Kata Awi. “ Engga perlu ada APBN. Dan itu dipelajari di semua kampus yang belajar business. Kenapa jadi repot harus minta APBN segala ? lanjutnya.


“ Masalahnya yang sederhana itu menjadi rumit karena ada kepentingan pribadi dari proyek sponsor. Financial engineering itu terkait dengan moral, profesional. Moral itu diukur bukan dari retorika tetapi skema yang mengutamakan kepentingan stakeholder, ya kepentingan pemerintah, investor, publik, dan kontraktor. Kalau itu dijaga, uang akan datang sendiri. Rp. 100 triliun untuk proyek kereta cepat dengan TOD berskala Block City itu kecil. “


“ Yuni ingat, uda dulu bangun kawasan industri di Ginzho dengan biaya USD 10 miliar. Padahal modal uda hanya 0,8% bayar peremi non recourse loan dari bank di Eropa dan akhirnya engga kepakai juga tuh uang bank. Semua uang berasal dari publik lewat Unit Obligasi berbasis Revenue. Penawaran obligasi di China dan Dubai oversubscribed” Kata Yuni.


“ Apa itu obligasi berbasis revenue? tanya florence.


“ Sukuk, atau obligasi syariah” Kata Yuni.


“ Kok bisa di China? Padahal negara kafir ? Kata Florence. Saya senyum aja.


“ Ya, Itulah enaknya B2B untuk proyek infrastruktur publik. Sosial tercapai, tapi bisnisnya komersial. Pasti sustainable “


“ Dan kamu Ale tetap santai dan tidur enak. Engga pusing mikirin  proyek dan bayar bunga. Tiap tahun dapat deviden. Kemana mana naik gojek. “ Kata Florence.


“ Udahan ya. Saya harus pulang. Yang akur kalian. Sukses selalu.” kata saya tersenyum menutup diskusi.


***

Mafia lahan dibalik kereta cepat.


Tahun 2015 Darmin Nasution menko perekonomian menyampaikan sikap Jokowi “ "Apapun juga pembangunan kereta api ini tidak boleh membebani APBN, langsung atau tidak langsung. Artinya langsung atau tidak langsung itu, baik (ada) anggaran di APBN maupun penyertaan modal untuk itu (kereta cepat), itu yang tidak langsungnya. Tentu juga penjaminan (itu tidak bisa). Itu prinsip utamanya," Atas dasar itulah Perpres 2015 dikeuarkan berkaitan dengan Proyek kereta cepat.


Atas dasar itulah TOR ( term of reference ) tender kereta cepat dibuat dengan prinsip non budgeter. Skema pembiayaan adalah B2B berdasarkan aturan PPP ( Publik private partnership). Artinya negara memberikan hak konsesi mengelola proyek tersebut sampai kurun waktu tertentu. Dalam hal ini adalah 50 tahun. Setelah habis masa konsesi, proyek harus diserahkan kepada negara dalam keadaan clean. Negara yang mengajukan tender adalah Jepang, China, Perancis, Jerman, dan Korea. 


Namun yang mengajukan proposal adalah Jepang, dan China.  Jepang menawarkan pinjaman dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5% per tahun. Sementara itu, proposal China menawarkan pinjaman dengan bunga lebih tinggi namun jangka waktu lebih panjang. China menawarkan proposal terbaiknya dan menawarkan pinjaman sebesar US$ 5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun. 


Dari kronologi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa proyek Kereta cepat itu, secara bisnis kalau mengandalkan tarif ticket dan jumlah penumpang, jelas tidak layak. Baik China maupun jepang minta jaminan dari negara. Makanya tender itu tidak ada yang menang. Tetapi kemudian, China mengajukan konsep B2B kepada pemerintah. Tentu langsung disetujui oleh pemerintah. China sebagai pemenang tender. Karena sesuai dengan amanah Perpers 2015. 


Mengapa China berani mengajukan skema B2B? padahal secara bisnis proyek itu tidak menguntungkan?  Karena CHina tidak melihat bisnis kereta cepat sebagai sumber pengembalian investasi, tetapi menerapkan bisnis model dengan menjadikan Kereta cepat sebagai value membangun TOD ( transit oriented development).  Artinya value proyek itu dari peningkatan harga tanah dan property yang ada di TOD seperti Halim, Krawang, Walini, Gedebage. 


Itu sebabnya, keberadaan konsorsium BUMN seperti PTPN dilibatkan untuk setor modal dalam bentuk tanah di Walini. Pemerintah juga memberikan fasilitas tanah di Halim sebagai TOD. Melibatkan Jasa marga untuk setor tanah di jalur kereta cepat. Menunjuk Wika agar tenaga kerja lokal dilibatkan dalam kontruksi proyek, termasuk melibatkan PT. KAI sebagai mitra operator Kereta cepat. 


Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah Pemprov Jabar melakukan upaya percepatan proses penerbitan penatapan lokasi (penlok), ternyata muncul masalah yaitu persoalan terkait tata ruang khususnya TOD Walini. PT KCIC ingin kawasan tersebut berubah zona menjadi B2, sementara saat ini kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya pertanian atau pembangunan yang tidak massif atau B4.  Karena situasi tidak jelas dan berlarut larut, muncul lagi wacana untuk geser TOD dari Walini ke Padalarang. Padahal jalur kereta sudah dibangun. TOD gedebage jgua digeser ke Tegal luar. 


Ini bikin stress konsorsium China. Karena bisnis model bertumpu kepada TOD terancam gagal karena masalah perizinan tanah dan status tanah. Sementara proyek kereta cepat terus dikerjakan dengan dana dari hutang  bank ( CDB) dan setoran modal konsorsium ( yang juga tidak settle. Karena ada anggota konsorisum  BUMN gagal setor modal). Ya kalau bisnis model TOD tidak diterapkan, mau engga mau, negara ( APBN) harus bailout proyek kereta cepat ini. Sudah pasti merugi. 


Lantas bagaimana dengan lahan TOD tersebut ? Tetap akan dibangun secara terpisah oleh investor lain. Mereka adalah developer yang mengharapkan rente dari kawasan yang dilewati kereta cepat. Kapan mereka bangun? Ya setelah proyek kereta cepat selesai. Saat itu harga tanah udah naik 10 kali lipat. Mereka bisa jualan gambar daptkan DP 30% untuk bangun perumahan dan lain lain. Dari DP saja mereka udah untung ditanah. 


Artinya, proyek rugi ( Kereta cepat ) ditanggung APBN dan TOD yang menguntungkan dinikmati oleh swasta pemain bisnis rente. Itulah hebatnya mafia tanah. Mereka bisa kendalikan Pemda,  DPRD, Pemrof,  BPN, Menteri Lingkungan hidup,  agar TOD itu gagal menjadi bisnis model kereta cepat. Siapa mereka ? cari tahu sendiri di goolge. Search aja partai yang menang Pilkada Jawa Barat, siapa ketua  BPN. Siapa menteri lingkungan Hidup. Siapa developer besar yang kuasai lahan di Jawa Barat. 


Keadilan Sosial ala China.

  Tahun 2008 saya dengar recana sistem jaminan sosial di China akan diterapkan. Saya rajin membaca perkembangannya lewat media massa. Dan ul...