Selasa, 20 September 2022

Capres dari Jokowi?

 



Suka tidak suka, Jokowi berusaha lead dalam proses suksesi presiden mendatang. Tentu bermaksud agar presiden berikutnya punya visi sama dengan dia. Sehingga program yang belum tuntas dia kerjakan, bisa dilanjutkan sebagai skala prioritas oleh presiden penggantinya. Namun yang jadi masalah, Jokowi bukan ketua partai. Dia tak punya hak memutuskan siapa yang pantas capres.  Yang berhak adalah ketua umum Partai. Bukan rahasia umum, kalau secara silent terjadi gerakan politik antara PDIP dengan Jokowi. Kita tidak melihat secara vulgar riak itu. Tapi lewat peristiwa politik, kita jadi tahu.


Ada 4 Jokowi man, Eric Tohir, Sandiaga Uno, Ganjar, Muhaimin . Jokowi berharap agar salah satu dari orangnya sebagai Capres. Bisa dari partai PPP, PKB, atau PDIP.  Apa yang terjadi? Sandi dicalonkan sebagai Capres oleh PPP. Baru wacana sudah makan korban, ketua umum PPP dijatuhkan oleh Dewan pembina. Semua tahu, kalau kepemimpinan PPP itu dibawah kendali BG, yang juga orang dekat Megawati. Muhaimin mencalonkan diri berpasangan dengan PS. itu sudah keluar dari Jokowiman. Engga mungkin Jokowi kendalikan PS. Ibarat catur, itu sudah terkunci. Duduk manis tampa bisa digerakan lagi oleh Jokowi.


Ganjar yang terlanjur terperangkap dalam lingkaran relawan, terpaksa kehilangan lobi menarik hati Megawati untuk dicalonkan.  Maklum PDIP tidak suka kadernya dikendalikan oleh relawan Jokowi. Mengapa? Bagi PDIP, pilpres 2024 itu sangat menentukan suksesi di internal PDIP. Megawati sudah masuk usia uzur. Tentu dia tidak mau suksesi itu keluar dari trah Soekarno. Siapapun Presiden dari PDIP, dia akan menentukan proses suksesi di PDIP. Jadi walau Ganjar orang Jokowi, peluangnya sangat kecil akan dicalonkan PDIP.


Eric jelas kehilangan peluang untuk capres. Karena bebarapa cukong tambang yang terhubung dengan MIND ID milih tiarap akibat sikap PDIP terhadap direksi MIND ID ( Holding Tambang).  Engga ada cukong, ya sulit maju. Nah kalau Sandi, Eric, Ganjar tidak didukung partai, maka tidak mungkin jadi capres. Kecuali mereka bisa buktikan punya uang kontan diatas Rp. 10 triliun. Kalau ada uang, banyak partai seperti PKB, PPP, PAN, Golkar dan PSI mau bergabung dalam koalisi. Kalau engga ada uang, ya sorry aja. Partai tersebut lebh baik cari aman dengan focus meningkatkan perolehan suara pada Pileg.


Sementara sumber daya keuangan konglomerat kini lebih banyak tiarap. Mereka sedang bersiap siap sekoci menghadapi resesi global tahun depan. Dan lagi mereka termasuk yang tidak bersemangat dengan UU Cipta Kerja. Cukong yang masih punya uang, ada di kubu Golkar. Masalahnya Golkar tidak pernah anggap PDIP itu teman sejati. Yang teman itu ya SBY dan JK. Ini masalah serius bagi PDIP apabila Capres berasal dari PD. Karena Nasdem dan PKS akan bergabung mengusung Anies. Kalau ini terjadi, kemungkinan besar Golkar juga akan ikut bergabung. 


Saran saya kepada PDIP, sebaiknya lakukan konsolidasi dengan Jokowi. Gimanapun dia presiden. Punya cara kekuasaan untuk mempengaruhi jalannya Pipres. Jokowi engga minta banyak. Dia hanya ingin didengar aja sarannya. Calonkan Ganjar, itu aja


Rabu, 14 September 2022

Mengapa ada hacker ?

 




Hacker itu akan selalu ada dan dimana saja.Umunya motif mereka macam macam. Ada yang motifnya hanya iseng saja. Ya kalau berhasil hack, mereka puas. Ada motif nya  untuk cari uang dengan cara salah. Hacker mencuri data dan dijual kepada orang lain. Ada motif nya untuk tujuan politik dan kadang dipakai untuk balas dendam kepada lawan politik. Bisa saja menjadi alat revolusi melawan rezim atau memenangkan seseorang yang tidak qualified sebagai pemimpin, seperti yang terjadi di AS saat pilpres terpilihnya Donald Trumps.


Operasi penangkapan pelaku hacker jelas tidak mudah. Tidak semudah menangkap pelaku hoax. Karena mereka punya banyak cara untuk mengaburkan posisi mereka. Mereka bisa saja ada di negara A, sementara terlacak berada di negara B. Atau sebaliknya. Di negara manapun, operasi penangkapan pelaku hakcer membutuhkan ongkos yang tidak mudah. Sangat sophisticated. 


Makanya setiap orang atau pemerintah atau lembaga atau perusahaan, kalau kena hack, sebaiknya focus dengan memperkuat sistem perlindungan diri. Agar terhindari dari hack. Kecuali  anda atau pemerintah atau perusahan mengelola akses IT dengan cara bego, tentu lebih focus cari siapa pelaku hack..


Indonesia dan juga di belahan negara lain, umumnya aplikasi yang menarik dan gratis, itu sangat digemari. Contoh ebook, games dan design , email, belanja, sosial media dan lain lain. Sekali anda download maka suka tidak suka, anda sudah membuka diri anda untuk di hack. Kerugian yang bisa pasti anda hadapi adalah pertama, kemungkinan data pribadi anda di hack. Jadi berhati hatilah dengan PIN atau password. Gunakan proteksi dengan SMS atau wajah sebagai alat kontrol terhadap kemungkinan di hack. 


Kedua, kemungkinan akun sosial media anda digunakan hacker secara tidak langsung sebagai alamat melakukan operasi. Setelah dia ketahui PIN dan password anda, maka tanpa anda sadari, dia gunakan itu untuk meng hack orang lain. Jadi tanpa anda sadari akun anda di pakai untuk mencuri data atau kegiatan kriminal. Kalau kena patroli siber, maka yang terlacak adalah akun anda. Hacker sendiri aman saja. Entah dimana dia berada, nobody know. Jadi sebisa mungin sign up aplikasi sosial media via komputer dengan kontrol password yang kuat.


Mengapa aplikasi gratis mudah dimanfaatkan oleh hacker ? karena umumnya aplikasi gratis atau open source itu mudah kena virus. Ini istilahnya  masuk lewat pintu belakang. Hacker masuk dengan memancing anda dengan malware seperti download suatu situs atau mengirim spam agar anda buka email tersebut. Sekali anda terpancing, maka anda sudah kena trap di hack.  Jadi saran saya. Jangan mudah terpancing terhadap tawaran download gratis atau klik email yang tidak jelas.


***


Kita selalu membanggakan diri bahwa kita siap masuk 4 G dan 5 G. Era IT dibahas begitu canggih seakan yang lain jadul. Semua pejabat jadi lebai bicara tentang fenomena IT. Unicorn didukung tumbuh. Bank digital dibanggakan. Sebantar lagi digital currency akan diluncurkan. Tapi ternyata semua itu hanya omong kosong. Mengapa ? pemerintah tidak siap melindungi hal yang sangat esensi akan hak privasi data warganya. Begitu mudah di hack orang dan hebatnya yang hack bisa dengan leluasa mentertawakan kebodohan pemerintah.


Mengapa pemerintah tidak siapkan infrastruktur IT sendiri yang tangguh seperti China. Mengapa tidak luncurkan  satelit dan Network access Point sendiri khusus mendukung Data Center untuk clearing data pribadi. Mengapa tidak sediakan data Center untuk big data agar semua aplikasi hanya bisa di akses apabila server nya di dalam negeri. Mengapa ? Mengapa ? Bego !  Apapun kita kerjakan dengan semangat  retorika. Kerja banyak tapi engga jelas. Tapi uang keluar terus. Rapat terus. Peduli terus. Kalau salah, yang salah rakyat. Kalau ada yang kritik, itu radikalis.  Dan dengan Bjorka, mati kutu. Entah apa sebutan untuk Bjorka. Mungkin cocoknya kecoak..karena kecoak memang betah ditempat yang jorok.


Minggu, 11 September 2022

Pemilu 2024

 




Saya pernah menulis  bahwa menjelang Pemilu ini terjadi perang yang sangat brutal antar elite politik. Disinyalir beberapa kasus seperti kasus Sambo ini meledak tidak dengan sendirinya. Ditangkapnya Surya Dhamadi, bukan sekedar kasus alih fungsi lahan dengan gugatan negara sebesar Rp. 70 triliun lebih. Bocor nya data intelijen dan infomrasi kelas A di puncak kekuasaan oleh hacker juga bukan sekedar hecker.   Pergantian  Ketua Umum PPP,  Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono, yang juga wantimpres.


“ Kisruh Politk itu terjadi karena PPP mencalonkan Sandi sebagai Capres. Ada kekuatan yang tidak inginkan itu.”  Kata teman. “ Elite tidak mau kasus Sambo melebar ke Satgasus yang dipimpin Sambo. Karena bisa jadi masalah politik terhadap kekuasaan. Focus aja ke pembunuhan. Kasus Surya itu dipaksakan soal kerugian negara. Karena kalau itu jadi bahan pertimbangan hakim memvonis maka itu akan jadi yurisprudensi. Akan banyak pengusaha yang kena pidana atas dasar kerugian negara. Akan banyak elite partai kena masalah. Kehilangan sumber income.” Lanju teman berprasangka


Dibalik kasus akan mengubah posisi dimana berdiri dan bagaimana menyerang.  Ada tiga kemungkinan


Pertama. Kasus Sambo dan Surya terkait dengan putaran uang besar dan sudah berlangsung lama dilakukan pembiaran. Dibalik kasus itu ada Partai yang secara tidak langsung ikut bermain. Dengan adanya kasus ini terjadi sumbatan pemasukan dan tentu akan juga mengurangi kekuatan capital untuk menghidupkan mesin partai. Ini berdampak juga terhadap strategi koalisi dan capres.


Kedua, kasus bocornya informasi BIN dan Presiden oleh hacker walau sudah dibantah oleh pihak terkait, namun ini sudah mengancam jantung kekuasaan. Maklum informasi ini akan jadi santapan media massa sebagai kekuatan keempat dalam sistem demokrasi. Kalau tidak ada kata kompromi diantara elite, pastilah akan bertambah ribut dengan informasi yang bisa memancing chaos politik. Tentu tidak ada satupun pihak inginkan ini.


Ketiga, ada pihak yang ingin menggucang negeri ini dengan memperbesar masalah BBM dan lainnya, sebenarnya pihak ini hanya show of force extra parlementer. Ya minta diajak bicara “ Ajak ajak kamilah membicarakan masalah bangsa ini. Dengar juga permintaan kami. Dengar juga aspirasi kami. Kalau engga ya rusuh dah.” Kira kira begitu.


Era SBY, setelah periode pertama, politik gaduh karena kasus Century gate, Hambalang, EKTP. Terus digoreng dan digiring ke ranah politik. Satu demi satu kader dan elitenya masuk bui. Tapi SBY melihat persoalan itu dengan jernih. Dia sadar tidak ada gunanya terus ribut. Dia sudah gagal. Ini sudah saatnya oposisi bangkit,. Ya dia melebarkan jalan bagi oposisi untuk memenangkan pertarungan politik. “ Silahkan berkuasa. Uruslah negeri ini. Saya mundur aja.” Ya sama seperti kejatuhan Pak Harto dan Gus Dur. Bisakah proses politik memungkinkan Jokowi soft landing…

Selasa, 06 September 2022

Mungkinkah?

 





Putin waktu jadi Walikota Moskow, kata teman saya, adalah walikota yang tidak banyak bicara kepada rakyat. Tetapi kepada konglomerat dia berkata “ Beri saya uang untuk merevitalisasi rumah penduduk Moskow. Dan saya akan revitalisasi peluang bisnis kota. Agar rakyat mampu membayar biaya hidup sebagai orang kota. Selanjutnya, tidak perlu ongkos mahal menjadikan saya sebagai presiden. Saya akan menang dengan mudah.” 


Sebenarnya, revitalisasi juga adalah bisnis sosial. Pengusaha create skema agar sumber daya keuangan mengalir ke proyek Putin. Dengan tidak ada lagi kawasan kumuh, harga jual dan sewa property kota Moskow jadi mahal. Sebuah trade off yang cerdas dan sederhana. Setelah itu benarlah.  Putin terpilh sebagai presiden. Konglomerat terus mendulang laba lewat skema trade off itu. Putin jadi presiden sampai kini tak tergantikan. 


Xi Jinping juga sama. Program revitalisasi desa memang sukses mengangkat 800 juta rakyat dari kubangan kemiskinan. Walau dengan anggaran jumbo sebesar lebih USD 600 miliar, namun trade off nya kapasitas ekonomi China jadi meningkat. Pasar domestik meningkat. China tidak lagi sepenuhnya tergantung kepada pasar luar negeri. Sustainable growth tercapai. Tida perlu kawatir dengan faktor eksternal. Xijinping pun menjadi presiden tak tergantikan.


Apa yang dapat disimpulkan?“ Tidak perlu malu mengakui keberadaan state of capitalism. Negara berpikir dan bekerja secara kapitalis. Artinya tidak ada yang free. Apapun kebijakan harus ada trade off nya. itulah yang bisa memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Dan karenanya rakyatpun sadar akan pentingnya kompetisi dan kerja keras. Semua orang by sistem dipaksa untuk terus meningkatkan kompetensinya. Saling membutuhkan antar sektor, antar level sosial terjadi dengan sendirinya sebagai sebuah konsekwensi bisnis.


Masalahnya di negeri kita, para elite kebanyakan hipokrit. Waktu pemilu membawa jargon populis atas nama Pancasila, dan atas nama agama. Subsidi sebagai senjata dengan janji semua murah. BLT sebagai solusi. Padahal faktanya UU dan Peraturan sudah kapitalis semua. Ya wajarlah kalau rakyat terus mengeluh dan protes. Karena kata dan perbuatan tidak sama. 


Nah adakah capres yang berani jujur pada Pamilu nanti. “ Mari kita gunakan negara sebagai media bisnis. Kalian minta apa, negara harus dapat apa. ? Bukan sekedar pajak tetapi trade off yang win win. Mungkinkah.

Minggu, 04 September 2022

HAM Perempuan.?

 





Kejadian di luar negeri. Sonya wanita lajang. Tinggal sendirian di Apartemen. Dia tidak menyangka. Malam itu saat bukan pintu apartemennya, di kamarnya sudah ada pria dengan mencibir merengkuhnya. Dia berusaha teriak suaranya tak terdengar. Rasa takut membuat dia tak berdaya bahkan berteriakpun tak bisa. Pria itu dengan leluasa menggagahinya. Setelah puas, pria itu pergi keluar kamar. Tidak ada saksi.


Dengan sisa tenaga dia telp temannya. “ Kamu harus lapor ke polisi soal perkosaan ini.” Kata temannya. Dia terdiam. Setiap rangkaian ingatannya membuat dia larut dalam trauma. Dia tak sanggup cerita apapun. Tetapi temanya berinisiatif lapor ke Polisi. Polisi datang ke apartement Sonya. Sonya membisu. Dia berusaha menyembunyikan wajahnya dihadapan polisi dengan memeluk kedua lututnya.


Sarah detektif wanita yang datang memeriksa TKP berusaha menenangkan Sonya. Sarah, tak ingin bertanya apapun. Dia hanya mendekap Sonya. “ Kamu aman. Kami akan pastikan pelakunya ditangkap. “ Kata Sarah. Dia bersama teamnya melakukan pemeriksaan TKP menggunakan standar science crime investigations (SCI). Tak lebih 1 bulan, Sarah berhasil menangkap pelaku. Itulah kehebatan SCI. Namun pelaku dibebaskan oleh hakim. Apa pasal? Sonya tidak mau bersaksi di pengadilan. Bahkan bertemu dengan siapapun dia tak sanggup. Dia menyendiri.


Sarah meradang marah. Sebagai kaum perempuan dia protes. UU anti gender tidak bisa diterapkan pada kasus perkosaan atau kekerasan seksual atau pelecehan seksual perempuan. Tetapi kepada siapa harus protes? Sistem peradilan memang harus ada delik aduan dan kesaksian korban. Tanpa itu walau ada bukti dari SCI tetap tidak bisa menvonis hukuman kepada pelaku. Sarah akhirnya berhenti dari kepolisian. Dia terjun sebagai aktifis perempuan. 


Akhirnya perjuangan para aktifis perempuan berhasil mendesak PBB mengeluarkan resolusi HAM Perempuan. Yang diantaranya hak perempuan tidak perlu hadir di persidangan kasus perkosaaan terhadap dirinya. Tidak diperlukan saksi. Tidak perlu bukti phisik. Jadi apa pembuktiannya ? Cukup dengan standar Science crime investigations (SCI) yang salah satunya yaitu forensik psikologis. Korban harus dirahasiakan namanya.


Apa itu? ada trauma mental terhadap wanita. Yang ditandai dengan mengisolasi diri dari lingkungannya, tidak mau bicara dengan siapapun, , setiap ingatan kejadian menimbulkan trauma , ritme jantung berubah cepat. Apabila bukti forensik psikologis tidak ada maka wanita itu dianggap tidak mengalami trauma akibat pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Itu dianggap dia menikmati sek itu. Jadi engga bisa dianggap kasus kekerasan HAM terhadap wanita. .Apalagi wanitanya berani  tampl di TV


How Democracies Die.

Saya membaca buku How Democracies Die. Itu saya baca tahun lalu. Buku itu biasa saja. Mengapa? Karena ditulis sebagai tesis atas fenomenan k...