Mahfud MD.

Tahun 2000 saat Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI, saya sempat terkejut saat Mahfud diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Yang saya tahu Mahfud adalah dosen dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Apa iya cocok jadi menteri pertahanan. Apalagi Misi Gus Dur kan mereformasi TNI. Ini tidak mudah. Tahun 2000 itulah keluar TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri. Sehingga ini menjadi amanah konstitusi bagi Presiden dan DPR untuk melaksanakannya. 

Tugasnya sebagai Menterri Pertahanan tidak lama. Karena tahun 2001 dia dijadikan Gus Dur sebagai Menteri Kehakiman dan Ham. Gus Dur jatuh, diapun ikut keluar setelah Megawati jadi Presiden. Dia masuk ke dunia politik tahun 2002 dengan posisi sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Itu berlansung sampai tahun 2005. Anggota DPR-RI, Komisi III (2004-2006), Anggota DPR-RI, Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI, di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008). Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia.

Setelah tidak jadi anggota DPR dia diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013). Pada Pilpres tahun 2014 dia jadi tim Sukses Prabowo. Prabowo kalah. Dia kembali ke kampus. Dosen di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan desertasi..

Tahun 2018, Jokowi angkat dia sebagai Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018). Usia Pilpres tahun 2019, atas usul dari Megawati, Jokowi pilih dia sebagai Menko Polhukam.  Apa yang saya ketahui dari mencermati sosok Mahfud adalah dia seorang intelektual Islam moderat. Sikapnya dalam politik, Mahfud follow NU dan Muhammadiah. Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa NKRI adalah darul mitsaq atau negara hasil kesepakatan. Sedangkan Muhammadiyah mengatakan NKRI adalah darul ahdi wa al syahadah, negara hasil perjanjian dan tempat mengisi dengan pembangunan berdasarkan perbedaan-perbedaan. 

Makanya saya tidak kaget bila melihat dan membaca sikap politiknya sebagai menteri Pertahanan, Kehakiman, MK dan Menko Polhukam. Begitulah. NKRI itu didirikan ulama, bukan tempat orang berbuat jahat, korupsi sendiri sendiri  maupun berkelompok lewat oligarki. Tetapi NKRI didirikan untuk melaksanakan misi Al Quran dan hadith, agar NKRI itu menjadi rahmat bagi semua. Makanya walau dia Islam, ketika ditanya, dia dengan tegas, tidak memilih Anies. Padahal  secara personal dia dekat dengan kedua orang tua Anies.

Populisme dan Media Sosial.

 

Dalam sistem kapitalisme, pertumbuhan ekonomi selalu menghasilkan kesenjangan. Itu terjadi dimana saja. Karena faktor free will dan spirit berkompetisi. Yang kalah bersaing jatuh miksin, bisa karena berbagai faktor, seperti faktor subjetif. Karena merasa penghasilannya tidak cukup memuaskannya. Ada juga kemiskinan relatif. Karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Padahal dia sarjana atau tamatan SMU. Sementara mau wiraswasta tidak punya sumber daya. Mau dagang kaki lima diusir satpol PP. Mau kredit bank tidak ada collateral. Adanya tataniaga impor kedele, jagung, bawang putih, gula, garam, membuat petani semakin lama semakin terpuruk. 

Ada juga kemiskinan struktural. Sumber daya tersedia, tetapi negara merampasnya dari masarakat. Contoh, tadinya orang bisa hidup dari hasil hutan. Lah hutan dibakar dan ditebang untuk buat kebun sawit dan tambang. Tadinya ada tanah pertanian, tetapi digusur untuk bangun kawasan industri dan perumahan mewah. Ada juga kemiskinan karena faktor budaya. Dianggap mencari harta dunia itu tidak penting. Diantara lautan kemiskinan itu terdapat segeliintir orang yang kaya raya. Lewat sosial media mereka ini menampilkan gaya hidup hedonisme. Sangat vulgar diperlihatkan lewat unggahan foto ataupun video tanpa batasan. Sikap hedonisme ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi mereka yang kalah bersaing menikmati kue pertumbuhan ekonomi. Kecumburuan sosial inilah yang menjadi bahan bakar bagi pengusung politik populisme.

Moffitt dalam bukunya the global rise of populism: Performance, political style, and representation, mengatakan begitu besarnya pengaruh sosial media. Lanskap politik telah diubah oleh hadirnya media sosial. Transformasi ini telah menghasilkan meningkatnya populisme di seluruh dunia. Selanjutnya, peran aktif khalayak lewat  media sosial menjadi peluang besar bagi aktor populis untuk menyebarkan pesan atau agenda politiknya

Proliferasi populisme melalui media bukanlah hal baru. Mudde menguraikan lewat “ Populist radical right parties in Europe”, secara historis di Eropa, partai-partai radikal-kanan populis dan para aktor politik telah menggunakan media, misalnya, TV, radio, media cetak sebagai platform untuk menyampaikan pesan mereka sejak Perang Dunia II. Namun, media sosial menjangkau audiens yang lebih besar dengan konten politik melalui Facebook, Twitter, YouTube, atau Weibo. DeLuca A, Lawson S, Sun Y, dalam The many framing of the birth of a protest movement. Communication, Culture & Critique,  audien sekarang dapat dijangkau dengan kecepatan yang lebih tinggi dan dalam rentang waktu yang singkat.

Mudde dan Moffitt senada menyimpulkan bahwa peran media sosial sangat penting bagi gerakan populisme karena mewakili strategi politik dalam bentuk baru dan menarik. Dalam hal ini, jejaring sosial lebih cocok sebagai metode untuk menciptakan jejaring sosial yang dirancang untuk memfasilitasi difusi perilaku yang diinginkan di antara kelompok orang. Namun, sifat media sosial dalam wacana politik harus dikonseptualisasikan dalam konteks teori demokrasi. 

Moote, McClaran, & Chickering dalam jurnalnya tentang Applying participatory democracy theory to public land planning. Environmental Management, mengatakan bahwa sebagian besar,  teori demokrasi menganut gagasan keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan non-aktivis, atau disebut sebagai demokrasi partisipatif.  Inti dari teori demokrasi partisipatif adalah peran publik atau warga negara dalam evaluasi rasional atas pro dan kontra suatu isu. Ini terutama terjadi ketika individu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau menawarkan hadiah.

Namun, Wirth, W., Esser, F., Wettstein, M., Engesser, S., Wirz, D., Schul dalam jurnalnya, A theoretical model and research design for analyzing populist political communication, dengan diperkenalkannya media sosial, masyarakat yang terkena dampak didorong untuk menyuarakan pendapatnya meskipun mereka tidak harus terlibat dalam proses demokrasi. Lebih khusus lagi, diskusi ide yang koheren telah digantikan dengan penyebaran ide-ide yang terfragmentasi, yang mengakibatkan penyebaran populisme.  

Untuk tujuan ini, menurut Betz, dalam Radical right-wing populism in Western Europe,  media sosial dalam wacana politik sarat dengan abentuk patologis demokrasi. Demikian pula, meskipun penyebaran populisme melampaui masyarakat Eropa, Mudde, sependapat bahwa populisme telah menjadi arus utama dalam politik demokrasi Barat.

***

Yang namanya media sosial tetaplah product tekhnologi dengan aplikasi yang bisa didesign sesuai tujuan. Misal Bot media sosial yaitu, botnet, bot. Bot sering digunakan untuk menyebarkan keyakinan populisme dan propaganda secara komputasi. Aplikasi ini memang ideal untuk menyebar luaskan pesan kepada kelompok homogen. Ia memang dirancang untuk memanipulasi berita lewat narasi dan video. Distribusi pesan melalui botnet populer karena fanatisme pengguna terpilih yang menunjukkan keinginan tak terpuaskan untuk mengkonsumsi dan sharing tanpa peduli informasi itu valid atau tidak.

Yang membuat kawatir adalah banyak dari pesan-pesan ini membawa narasi yang memecah belah yang cenderung mengubah keterlibatan sipil menjadi dikotomi, mengadu domba satu kelompok orang dengan kelompok lain tanpa memberikan ruang konsensus atau kompromi. Selain itu, situs web dan bot berita palsu menarik traffic dan mendorong keterlibatan secara kolektif dan meluas atau viral.

Di tengah hidup yang berkompetisi, ketidak adilan yang divulgarkan oleh kehidupan hedonism para ASN lewat sosial media, lemahnya law enforcement, korupsi yang gagal diberantas, rasio GINI yang masih lebar, menjadi amunisi aktor politik menawarkan populisme. Dan publik mudah sekali diajak untuk berpartisipasi melawan pembangunan ekonomi yang tidak ramah kepada mereka. Apalagi aktor populisme punya banyak bukti memperkuat argumennya sebagai antitesis dari rezim yang berkuasa, katanya gagal meningkatkan PDB yang berkualitas. Gagal memerangi korupsi dan gagal memerangi kemiskinan. Anies punya itu semua, karena partai pengusungnya bukan bagian dari partai yang mendukung penguasa.

Solusi mengatasi populisme?

Tahun lalu hampir semua seleb di China kehilangan “like dan subscriber atas setiap tampilannya di media sosial. Mengapa? pemerintah buat aturan melarang berita tetang artis menyediakan pilihan “ like or subscribe.” Otomatis rating seleb tidak bisa diadakan lagi. Ini sebagai bagian dari kampanye menghapus budaya Fandom.

“ Kalau mereka kerja sebagai artis atau penyanyi itu wajar saja mereka dapat uang, dan kaya. Tetapi kalau cuman nama dijual lewat sosial media, acara sampah, mereka kaya karena like or subscribe, itu sudah jadi racun kebudayaan. Bisa merusak mental anak muda” kata teman saya di China waktu kami chat. 

Memang sejak adanya dunia internet. Banyak sekali kegiatan yang kena ban pemerintah China. Kegiatan cari dana amal lewat sosial media. Mau ormas agama atau sosial. Engga ada urusan.  Dilarang keras. Apa pasal? karena pemerintah China anggap penggalangan dana sosial lewat sosial media itu lebih banyak buruk dampaknya bagi kesehatan mental rakyat. Makanya disana tidak ada seleb sosmed yang dapat duit dari like atau iklan. Termasuk dilarang buat konten hedonisme.

Bahkan pemerintah buat aturan agar provider ecommerce Ojol harus menjamin pendapatan driver diatas UMR. Termasuk harus tanggung biaya asuransi bagi driver. Karena pemerintah engga mau provider ecommerce kaya hanya modal tekhnologi, yang pada waktu bersamaan mengorbankan driver. Pemerintah juga menghapus rating terhadap para provider ecommerce. Karena itu bisa menipu bursa.

“ Jadi apa yang diinginkan sebenarnya dengan adanya internet dan ecommerce? tanya saya.

“ Untuk memudahkan berkomunikasi dan bertransaksi saja. Soal bisnis dibalik itu tetap harus mengikuti standar modal. Kerja  real ya pantas kaya. Engga bisa ongkang kaki modal cuap dan gaya, dapat uang. Itu aja. Makanya pemerintah  buat aturan keras soal kerahasiaan data pelanggan. Kalau terbukti, tidak ada ampun, provider itu ditutup. Tetapi bukan hanya lewat aturan, pemerintah siapkan tekhnologi yang menjamin kerahasiaan pengguna internet.” Kata teman.

Di balik penundaan Pemilu?

 

Negeri ini geger dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berkaitan dengan ( Perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.) gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) kepada KPU. Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban membacakan amar putusan pada tanggal 2/3, 2023. Bahwa menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan diucapkan. Dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari.

Sulit untuk membantah bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak ada muatan politiknya. Walau Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan tidak akan ada penundaan Pemilu. Proses yang dilakukan KPU harus jalan terus. Tapi mengapa keputusan PN Jakarta Pusat  tu ada ? Di sinilah tanda tanya besar dan jawabannya menjadi bias. Apa itu? Artinya, walau pakar hukum dan Menko Polhukam, serta elite politik mengatakan   bahwa keputusan PN itu tidak sesuai dengan PerMA 2/2019, ya tetap saja  dengan pengajuan banding oleh KPU, itu secara hukum KPU mengakui keputusan PN. Engga bisa diabaikan begitu saja.

Pada awalnya mereka yang mewacanakan penundaan Pemilu datang dari orang terdekat Jokowi sendiri. Mereka adalah LBP , Airlangga Hartarto,  Bahlil Lahadalia, Zulkifly Hasan, Muhaimin Iskandar. Semua tahu mereka adalah the Presidenman. Belum lagi pengerahan kedatangan Kepala Desa ke Jakarta. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang menjadi 3 periode. Walau akhirnya Presiden dalam rapat Kabinet memerintahkan menterinya agar hentikan wacana penundaan pemilu. Tapi faktanya, terakhir yang muncul bukan lagi wacana, tetapi keputusan Pengadilan. Ini udah ranah hukum. Apa jadinya kalau kasus ini terus berlanjut ke MA dan keluar keputusan yang punya dasar hukum untuk amandemen UUD 45. 

Semua tahu kalau penundaan pemilu itu terjadi bisa berdampak kepada krisis politik, berujung chaos sosial. " Indonesia itu apasih yang tidak bisa diatur. " Kata teman menjawab kekawatiran saya atas adanya penundaan pemilu. Jadi benarkah ada pihak yang terus bermain dibalik penundaan Pemilu ini? Tanpa ada niat menuduh tetapi berdasarkan analisa sederhana soal kepentingan politik partai, rasanya boleh lah bila saya awali dengan pertanyaan mendasar. Siapa yang kawatir dengan adanya Pemilu ?

Pertama, ada Partai yang tidak percaya diri akan menang dalam Pileg. Suara mereka dari sejak pemilu 2004 terus turun, namun mereka sudah terlanjur masuk dalam lingkaran kekuasaan dan mereka menikmati itu sebagai koalisi pemerintah. Siapa itu? Partai Golkar, PKB, PAN,  NASDEM. Keinginan itu dipicu oleh sikap PDIP yang udah bosen berkoalisi dengan mereka. Maklum PDIP sesuai UU,  kursinya diatas ambang batas Presidential Threshold. Artinya tidak perlu koalisi mengusung Capres. Kalau ada Parpol yang mau dukung silahkan saja. Tapi koalisi NO way. Sementara mana ada partai mau dukung tanpa kontrak koalitik. Ini berkaitan dengan sumber daya kekuasaan yang harus dibagi.

Semua partai selain PKS, PD bermain di hadapan PDIP. Tujuannya agar menarik PDIP berkoalisi mengusung Capres.  Ya mudah ditebak. mereka ingin pesta tanpa jeda seperti era Jokowi. PDIP hanya dijadikan pelengkap, sementara king maker tetaplah mereka. Tentu mereka juga menyediakan dana untuk itu. Cara mereka smart. MIsal, Golkar, PKB, PAN punya calon sendiri sendiri. Tapi di belakang layar, mereka ada dibalik dukungan meningkatnya elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai Capres. Semakin tinggi elektabilitas Ganjar semakin besar bargain mereka dihadapan PDIP. Tapi PDIP tetap dengan sikap diamnya. " Kalian bermain saya juga bermain" kata Megawati. Andaikan Ganjar dicalonkan PDIP, belum  tentu PDIP mau kontrak Politik dengan mereka. Jadi penundaan Pemilu itu penting.

Kedua. Nasdem pada awalnya tidak disangka akan melakukan manuver diluar agenda Koalisi pemerintah. Padahal sudah ada kontrak politik dalam koalisi pemerintah. Satu suara, satu tekad dan satu agenda. Ternyata Surya Paloh sebagai politisi dan wartawan berpengalaman, membaca sikap Megawati (PDIP) tidak bisa diubah. Tidak perlu lagi bermain menghindari PDIP, tetapi lebih baik menghadapi PDIP langsung di Pemilu, dengan mengusung Anies Baswedan. Situasi ini membuat hubungan Nasdem dengan PDIP semakin buruk. Walau berulang kali SP mau bertemu dengan Megawati, tetap ditolak Megawati. Hubungan dengan koalisi pemerintah lainnya sudah tidak senyaman seperti sebelumnya. Tapi Jokowi smart. Da tidak mau terlalu jauh menyikapinya. Wait and see aja.

Nasdem tidak cukup suara untuk mengusung Anies sebagai Capres. Walau PD mau berkoalisi, itu tetap tidak cukup suara mencapai presidential threshold. Partai koalisi pemerintah tidak kuatir Nasdem berkoalisi dengan partai manapun, asalkan jangan dengan PKS. Mengapa ? karena Anies lebih familiar dengan akar rumput PKS. Atau istilah vulgarnya, Anies ya PKS. Tanpa PKS ya Anies nothing. Mereka mungkin berusaha dengan segala macam cara menghalangi PKS agar tidak ikut dalam koalisi. Entah apa sebabnya -jelas ada kekuatan besar- yang membuat PKS berbulat hati mengusung Anies dan tentu berkoalisi dengan Nasdem. Soal PD, tidak dalam posisi menentukan. Karena bagaimanapun PD engga banyak pilihan. Dia harus koalisi dan pintu koalisi hanya terbuka dari Nasdem.  Pintu koalisi pemerintah tertutup sudah.

Keadaan ini membuat mereka dari Parpol presidentman, para oportunis, pengusaha yang dekat dengan presiden, yang selama ini menikmati kue kekuasaan, berusaha menunda pemilu atau memungkinkan Jokowi maju tiga periode. Ya kalau Anies menang, PDIP tidak mungkin koalisi. Yang pastinya PDIP akan jadi oposisi lagi. Itu engga masalah. Para president man akan jadi follower doang untuk aman. Kehilangan posisi strategis di ring kekuasaan. Para oportunis akan kembali jadi pengangguran intelek.

Ketiga. Politik itu dinamis. Melihat perkembangan politik dari ke hari, akhirnya Jokowi mau bertemu dengan Surya Paloh. Keadaan mencair. Jokowi bagaimanapun berusaha dapatkan soft landing dari kekuatan manapun, termasuk dari koalisi Nasdem. “ Selanjutnya Jokowi dalam posisi seperti raja tempo dulu. Kalau ada konflik antar pangeran, raja bersikap tidak memihak. Anak permaisuri maupun anak selir sama saja. Raja akan mendukung pangeran yang memenangkan konflik. ” Kata teman.  Artinya Jokowi pasti tahu gerakan senyap yang menginginkan pemilu ditunda atau inginkan Jokowi boleh tiga periode. Jokowi juga tahu sikap PDIP engga mau pemilu ditunda. Jokowi tetap berpatokan kepada konstitusi. Siapa yang menang ya dialah yang benar. Yang penting dia aman.

Korupsi

Pertama perjalanan diusia dewasa saya dalah ke Jakarta. Saat pertama kali injakan kaki saya di terminal Grogol tahun 1982. Saya melihat Jakarta tidak seperti impian saya. Tidak seperti poster KoesPloes bersaudara dilatar gedung megah jalan Thamrim. Jakarta yang saya saksikan adalah Jakarta yang kumuh dan sampah dimana mana. Saat mengurus KTP DKI, saya harus dapatkan surat keterangan RT dan RW. Saya datang malam hari. Lebih 2 jam RT nya hanya diam saja. Sampai akhirnya teman saya bisikan agar saya beri dia uang. Setelah saya selipkan uang Rp. 200 di map. Dalam hitungan detik. Surat pengantar keluar dan dicap. 

Indonesia di era Soeharto selalu memiliki hubungan yang sopan dengan korupsi, termasuk hadiah khusus kepada pejabat sudah jadi kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa saja. Di kaki lima kawasan Tanah Abang, tempat saya tinggal, dianggap normal bagi pedagang untuk menyerahkan uang kepada preman yang datang. Saya liat sendiri, sore hari di tangga pasar Tanah Abang, preman itu setor uang kepada pejabat Pemda. Di era reformasi, pejabat dan elite partai tidak mau lagi terima hadiah. Menerima hadiah itu kelas eselon 4. Bukan kelas mereka. Mereka sudah seperti pedagang. Minta fee yang ditentukan didepan atas setiap konsesi business. Minta fee atas RUU yang akan di create untuk kepentingan pengusaha. Tanpa fee, engga usah bicara, engga usah ketemu. Keputusan MA ada tarif nya. Keadilan engga gratis dan engga bisa diintervensi oleh presiden sekalipun.

Korupsi sudah menggurita dari level kaki lima sampai berdasi. Dari negara miskin sampai negara maju. Korupsi tidak ubahnya dengan pelacuran. Mudah menemukan buktinya tetapi butuh keberanian menunjuk diri sendiri sebelum menunjuk orang lain. Buku Kleptopia : How Dirty Money Is Conquering the World, oleh reporter investigasi Tom Burgis menceritakan soal laku korup dengan vulgar. Ia  merangkai empat cerita yang mengungkap jaringan korupsi global yang mengerikan: pembuat onar dari Basingstoke yang tersandung pada rahasia bank Swiss, mantan Miliarder Soviet membangun kerajaan pribadi, pengacara Kanada yang saleh dengan klien misterius, dan bajingan Brooklyn yang dilindungi oleh CIA. 

Di Kleptopia, Burgis menghubungkan titik-titik itu. Dia mengikuti uang kotor yang membanjiri ekonomi globa, dari Kremlin ke Beijing, Harare ke Riyadh, Paris ke Gedung Putih, jejaknya menunjukkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Mereka telah mengumpulkan lebih banyak uang daripada negara. Merusak nilai nilai demokrasi. Melahirkan diktator yang tanpa kontrol apapun. Tapi yang sebenarnya mereka curi adalah kekuatan publik. Ia menyimpulkan bahwa korupsi adalah produk globalisasi. Tidak ada satupun negara yang tidak terikat dengan kehidupan yang korup. Bahkan semua lembaga multilateral seperti World Bank, IMF, WHO, ADB dan lain lainnya adalah creator korup terbaik lewat aturan dan pemaksaan kebijakan kepada negara anggota yang membela kepentingan pemodal. 

***

Buku, Corruption: A Short History oleh Carlo Alberto Brioschi memberi  catatan singkat tentang korupsi sejak zaman peradaban besar kuno hingga krisis keuangan tahun 2008.Salah satu studi tertua tentang korupsi ditulis pada abad keempat oleh guru India, filsuf dan penasihat kerajaan Kautilya yang merupakan menteri Chandragupta Maurya, pendiri Kerajaan Maurya di India kuno. Dia menulis sebuah buku menawan tentang seni pemerintahan berjudul “Arthashastra.” 

Salah satu ucapan Kautilya yang paling terkenal menyoroti kesulitan untuk membuktikan bahwa seorang pegawai negeri tidak jujur: “Sama seperti ikan yang bergerak di bawah air tidak mungkin ditemukan baik sebagai air minum atau bukan air minum, demikian pula pegawai pemerintah yang dipekerjakan dalam pekerjaan pemerintah tidak dapat ditemukan. sambil mengambil uang (untuk diri mereka sendiri).” Dia juga menulis: "Sama seperti tidak mungkin untuk tidak mencicipi madu atau racun yang berada di ujung lidah, demikian juga tidak mungkin bagi seorang pegawai pemerintah untuk tidak menghabiskan setidaknya sedikit dari pendapatan raja.”

Pada zaman kuno, meminyaki roda sistem politik adalah hal yang biasa seperti saat ini, tetapi tidak selalu dikutuk. Meskipun Plato menulis dalam "Republik" bahwa penjaga negara tidak boleh memegang atau memakai emas atau perak atau minum dari cangkir emas atau perak, dia menyadari betapa sulitnya memerintah tanpa merugikan dan memicu ketidakpuasan. Dia sendiri mengakui bahwa jika dia terjun ke dunia politik, dia akan binasa. Plato mengakui "naluri lalim" manusia akan kekuasaan. Dengan kata lain, dia mengenali kecenderungan alami manusia yang nyata untuk menggunakan semua kekuatannya untuk melayani kepentingan pribadinya sendiri.

Pada zaman kuno inilah hubungan antara kemewahan dan dekadensi terbentuk, dengan unsur korupsi dan kepentingan pribadi yang kuat. “Orang yang terlalu kaya adalah orang yang lemah, tidak mampu melakukan hal-hal hebat. Dan… seringkali salah satu karakteristik yang paling diakui dari banyak orang hebat yang diakui adalah berhemat yang mendekati asketisme,” tulis Brioschi. Di Roma kuno, Julius Caesar sangat aktif korupsi. Dia memiliki 15.000 batangan emas dan 30.000 batangan perak untuk membiayai kampanyenya sendiri dan mengamankan pemilihannya. Orang-orang yang menyediakan dana diberi hadiah, seperti halnya dengan Crassus, seorang kontraktor bangunan kaya yang kemudian dibayar kembali dengan kontrak pekerjaan umum.

“The Prince” oleh Niccolò Machiavelli, seorang diplomat dan penulis selama periode Renaisans di Italia, adalah salah satu teks terpenting tentang korupsi. Machiavelli percaya bahwa kejahatan melekat dalam semua tindakan politik yang ditujukan untuk kebaikan bersama. Machiavelli menulis bahwa sang pangeran “tidak boleh keberatan menimbulkan aib dari sifat buruk yang tanpanya akan sulit untuk menyelamatkan negara, karena jika seseorang mempertimbangkan dengan baik, akan ditemukan bahwa beberapa hal yang tampaknya kebajikan akan, jika diikuti, mengarah pada kebaikan seseorang. kehancuran, dan beberapa lainnya yang tampak buruk, jika diikuti, menghasilkan keamanan dan kesejahteraan yang lebih besar.”

Brioschi melanjutkan untuk mempelajari korupsi yang berlangsung di balik kedok politik. “Mengesampingkan masalah kriminalitas langsung (yang setidaknya sering memiliki keberanian untuk secara terbuka mengakui kriminalitas mereka sendiri), masalah sebenarnya adalah perlindungan dan perlindungan yang ditawarkan kepada kriminalitas yang mengintai di celah dan celah politik dan hukum. administrasi,” tulis Brioschi.

Brioschi merujuk pada lobi di AS, di mana kelompok dan industri tertentu menyewa advokat profesional untuk mendorong perubahan legislatif di Kongres. Memang, lobi mulai mengakar di Brussel dan mereka dapat memberikan pengaruh yang menentukan. Di Washington, lobi merupakan kekuatan otentik, dengan pengacara, karyawan, dan perwakilan untuk masing-masing kategori. Selain itu, ada juga organisasi nirlaba, kelompok warga dan kelompok kepentingan publik yang melobi isu-isu yang tidak selalu bersifat ekonomi. Lobi yang berhasil sering membawa imbalan uang yang besar bagi perusahaan yang melobi.

Para Pilgrim Fathers yang berangkat ke Amerika untuk melarikan diri dari korupsi Inggris akan kecewa mengetahui bahwa pada tahun 2012, sebuah laporan oleh Komisi Pemilihan Federal menghitung bahwa para senator AS harus mengumpulkan hampir $10,5 juta untuk memenangkan atau mempertahankan kursi mereka. Kasus menarik lainnya yang disebutkan dalam buku ini adalah situasi di beberapa negara berkembang Afrika, di mana korupsi begitu mengakar sehingga mantan Presiden AS Jimmy Carter mengatakan bahwa bantuan untuk negara berkembang terdiri dari pajak orang miskin di negara kaya untuk membantu orang kaya di negara miskin.

Mobutu Sese Seko, mantan presiden Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo), telah mengumpulkan begitu banyak kekayaan sehingga dia menyewa pesawat pribadi untuk membawa keluarganya berbelanja di Eropa. Menurut buku itu, dia bisa saja menulis cek untuk menutupi seluruh hutang luar negeri negaranya. 

Samahalnya ungkapan Jokowi dalam kampanye ada Rp. 11.000 triliun uang korup dari sekian dekade dilarikan keluar negeri. Uang itu bisa bayar utang luar negeri. Dua tahun lagi kekuasaannya berakhir uang Rp. 11.000 triliun belum kembali, justru surplus neraca dagang DHE dilarikan keluar negeri. Jokowi hanya buat aturan yang menguras kas BI. Membujuk DHE agar ditempatkan dalam negeri berbunga tinggi. Dan kemarin PPTAK membongkar data pejabat DJP dan memblokir rekening Rp. 500 miliar,  bahkan dilingkungan kemenkeu mencapai Rp 300T. 

Brioschi menyimpulkan bahwa korupsi politik dapat diperangi dan dikurangi secara efektif dengan tiga senjata: “Sistem peradilan yang efisien dan efektif, proses pengumpulan berita dan pelaporan yang bebas, serta kriteria akuntabilitas untuk setiap tindakan pemerintahan.

Neraca pembayaran (BoP)

 

Untuk dalam negeri kita belanja menggunakan mata uang rupiah. Itu bagus. Berapapun barang yang diproduksi, negara akan selalu siap menyediakan rupiah sebagai alat tukar untuk berkonsumsi barang dan jasa. Dari produksi barang itu, kita juga bisa ekspor ke luar negeri. Dari sana kita dapat valas. Tapi masalahnya produksi itu membutuhkan barang dan jasa juga dari luar negeri, yang harus dibeli dengan valas. Misal pengadaan mesin dan jasa tekhnologi  untuk rekayasa produksi, pembelian bahan setengah jadi ( supply chain industry) untuk proses produksi. 

Kadang dari proses produksi kita pengusaha berhutang ke luar negeri. Yang tentu harus bayar bunga dan cicilan. Apabila apresiasi kurs rupiah yang tinggi dengan kurs valas dan perbedaan suku bunga yang lebar atau lebih rendah dari  luar negeri, pengusaha terpaksa tempatkan dana hasil ekspor itu di luar negeri. Alasannya sebagai cadangan untuk bayar utang valas agar terhindar dari kerugian akibat perbedaan kurs dan bunga. Karena SBN rupiah itu dijual secara global,  investor asing yang beli SBN terpaksa menjualnya dan menukarnya dengan valas. Begitu juga saham di bursa efek. Orang asing menjual saham itu dan memindahkannya ke valas.

Nah semua proses tersebut diatas tercatat dalan akun pembayaran atau Balance of payment atau disingkat BoP. Perpindahan rupiah ke Valas dan sebaliknya akibat adanya perdagangan dan jasa, investasi dari dalam dan luar negeri. Kalau debit kredit itu berlebih maka disebut surplus.Tapi kalau kurang ya disebut dengan defisit. Siapa yang tanggung jawab menutupi defisit itu? ya negara. Mengapa ? kan negara yang cetak uang rupiah, tentu negara juga yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan BoP atau debit kredit rupiah/valas. Kalau defisit, ya negara gunakan cadangan devisa untuk nutupinya. Kalau cadev tidak cukup ya negara terpaksa utang valas. Semakin lebar defisit semakin cepat menggerus cadangan devisa dan semakin melemah kurs rupiah terhadap valas.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan defisit investasi lainnya menembus US$ 15,06 miliar atau Rp 229,14 triliun. Jumlah tersebut adalah yang tertinggi setidaknya sejak 2004 atau 19 tahun terakhir. (Defisit investasi lainnya) terutama disumbang oleh sektor swasta, sejalan dengan lebih besarnya net penempatan investasi di sisi aset. 

Data BI mencatat jumlah net aset milik warga dan perusahaan Indonesia di luar negeri mencapai US$ 13,78 miliar atau sekitar Rp 209, 71 triliun. Aset terbesar di antaranya uang dan simpanan di mana net defisitnya mencapai US$ 1,95 miliar atau Rp 29,7 triliun. Net aset pinjaman mencapai US$ 4,16 miliar, net piutang dagang dan uang muka sebesar US$ 4,1 miliar dan aset lainnya yang tercatat US$ 3,6 miliar. Defisit transaksi lainnya menunjukkan penurunan cukup signifikan pada kuartal IV-2022 menjadi US$ 777 juta pada kuartal IV-2022 dari US$ 5,17 miliar pada kuartal sebelumnya.

***

Apa penyebab terjadinya ketidak seimbangan neraca pembayaran?

1. Faktor Ekonomi.

(i) Inflasi: Umumnya, harga dan struktur biaya mempengaruhi volume ekspor dan posisi BoP. Inflasi berarti kenaikan harga barang dan jasa yang terus-menerus selama periode waktu tertentu. Ini meningkatkan biaya hidup. Misalnya, di tahun 90-an, harga tiket bus sekitar Rp 100, tetapi sekarang harga rata-ratanya adalah Rp 5000. Sehingga menunjukkan kenaikan harga yang berkelanjutan. Dalam konteks BoP, kenaikan harga itu karena gaji /upah yang lebih tinggi, dan harga bahan baku produksi yang lebih tinggi, yang membuat ekspor mahal dan impor lebih murah; akhirnya mengakibatkan defisit BoP .

(ii) Siklus Dagang: Ada empat fase dalam siklus bisnis/perdagangan, yaitu Boom, Resesi, Depresi, dan Pemulihan. Boom and Recovery membawa perubahan positif dalam perekonomian; dalam hal peningkatan tingkat investasi, pendapatan, dan produksi. Namun, resesi dan depresi membawa perubahan negatif bagi organisasi dalam hal penurunan tingkat investasi, pendapatan, dan produksi. Dalam konteks BoP; dalam kasus resesi atau depresi, produksi dalam batas mungkin tidak dapat memenuhi permintaan di pasar domestik, yang pada akhirnya menyebabkan Defisit BoP , karena impor yang lebih tinggi. Di sisi lain, jika terjadi booming atau pemulihan, ada permintaan barang di pasar luar negeri, yang meningkatkan ekspor dan pada akhirnya menyebabkan BoP Surplus.

(iii) Kegiatan Pembangunan: Biasanya, negara berkembang, seperti Indonesia bergantung pada negara maju, seperti AS dan Eropa, China untuk impor barang dan jasa tertentu. Hal ini menyebabkan peningkatan tingkat impor, yang mengakibatkan defisit neraca BoP negara-negara berkembang. Jika impor turun maka defisit dapat berkurang.

(iv) Perubahan Struktur Biaya Mitra Usaha: Biaya produksi memainkan peran penting dalam memutuskan apakah suatu negara akan mengekspor barang dan jasanya atau tidak. Perusahaan dapat mengurangi biayanya dengan bantuan teknologi terbaru yang tersedia di pasar. Karena teknologi terkini, biaya produksi turun, dan kemudian harga barang dan jasa turun, yang menyebabkan kenaikan ekspor, yang menghasilkan Surplus BoP . Di sisi lain, biaya produksi dalam negeri naik, dan harga barang dan jasa naik, yang menyebabkan kenaikan impor yang mengakibatkan Defisit BoP.

(v) Ketersediaan Barang Substitusi Impor. Substitusi impor adalah pemblokiran barang impor di dalam negeri sehingga terjadi peningkatan barang produksi dalam negeri dalam perekonomian. Jika negara dapat mengembangkan substitusi, maka akan terjadi Surplus BoP akibat impor lessor. Namun jika negara tersebut dapat mensubstitusi impornya maka akan terjadi Defisit BoP.

2. Faktor Politik 

(i) Kebijakan Pemerintah: Kebijakan adalah rencana tindakan yang dipilih oleh pemerintah. Tujuan utama pembuatan kebijakan adalah memberikan arahan tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan dan alasan mengapa hal itu dilakukan. Jika pemerintah membuat kebijakan yang mendukung impor, maka ada Defisit BoP. Tetapi jika pemerintah membuat kebijakan yang mendukung ekspor berbasis industri maka akan terjadi Surplus BoP.

(ii) Ketidakstabilan Politik: Ini adalah situasi di mana ada ketidakseimbangan dalam struktur pemerintahan. Ada kemungkinan runtuhnya pemerintahan dalam waktu singkat. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan peningkatan pembayaran, dan ini akan mengurangi penerimaan modal, sehingga akan memicu Defisit BoP . Namun, jika ekonomi stabil, maka penerimaan lebih dari pembayaran menyebabkan BoP Surplus.

3. Faktor Sosial

(i) Efek Demonstrasi: Sudah menjadi sifat manusia, bahwa seseorang tertarik pada hal-hal yang tidak dimilikinya. Umumnya, manusia mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan berusaha menirunya. Dalam ilmu ekonomi, efek demonstrasi berarti kebiasaan individu untuk mengkonsumsi barang-barang yang dikonsumsi orang lain. Jika orang India ingin meniru budaya barat, maka akan terjadi peningkatan impor, yang akan mengakibatkan tingkat BoP yang merugikan bagi negara tersebut. Tetapi jika orang India lebih menyukai barang yang diproduksi di dalam negeri daripada barang asing maka akan ada Surplus BoP.  

(ii) Cross-border Bias: Jika terjadi bias, ekspor yang lebih murah dan impor yang mahal, yang akan menyebabkan Defisit BoP. Ini juga berlaku atas investasi aset. Kalau investasi aset di luar negeri lebih tinggi yield nya akan mendorong orang menempatkan aset nya di luar negeri, tentu menukar rupiah mereka ke valas

(iii) Perubahan Selera dan Preferensi, Fashion: Ini berarti kesukaan khusus terhadap satu hal di atas yang lain. Misalnya, beberapa orang mungkin lebih menyukai pakaian branded, sementara yang lain lebih menyukai pakaian tradisional non branded. Jadi, selera dan preferensi tergantung pada individu ke individu. Jika impor minded lebih besar, bisa berdampak kepada defisit BoP. Tapi kalau cinta produk dalam negeri lebih besar, dan eksor berkembang, itu akan berdampak surplus BoP. Kadang pemerintah mempengaruhi lewat kebijakan agar kurs melemah sehingga impor mahal. Ini akan memaksa orang menoleh ke produksi dalam negeri.

Ada beberapa dampak dari defisit BoP terhadap negara: Ketergantungan asing dari tahun ke tahun terus meningkat. Pembangunan sektor industri  terus melambat sementara pembangunan pembiayaan non valas meningkat. Dengan demikian, memaksa pemerintah harus terus berhutang valas untuk menjaga keseimbangan BoP. Walau cadangan devisa besar namun volume belanja devisa juga meningkat. Sehingga tetap saja Cadev rentan terhadap BoP. Defisit BoP dapat dikoreksi melalui promosi ekspor, penurunan inflasi, devaluasi mata uang, dan promosi substitusi impor. Dan bagi negara pemilik SDA besar, ya kebijakan downstream SDA itu menjadi keharusan dilaksanakan secara luas.

Kunci menjadi pribadi yang berkembang

 

“ Kamu bisa menjadi apa saja. Berkerja keraslah secara cerdas. Hormati orang kaya yang berilmu, cintai orang miskin. Kalau gagal, bersabar. Kalau sukses,  bersukur dan berbagilah” ***

Dulu waktu saya pertama kali jadi salesman. Mendapat training. Apa yang tidak pernah lupa dan abadi dalam diary saya?  inilah…

Ketika anda mejual produk, itu artinya anda mewakili mereka yang bekerja keras di pabrik menghasilkan produk yang berkuatitas dengan kapasitas optimal. Mewakili mereka yang menyiapkan bahan baku dan mengendalikan stok agar selalu tersedia untuk proses produksi. Mewakili mereka yang berpikir untuk merencanakan semua itu, sehingga proses pengadaan bahan baku, tenaga kerja, upah, keuangan,  bisa tersedia on time.  Mewakili mereka yang bertugas memastikan perencanaan itu berjalan dan menciptakan laba. Sehingga bisnis proses bisa terus berlangsung dan memberikan kita semua bisa makan.

Keliatan kata kata yang sederhana. Tapi bagi saya yang hanya tamatan SMA, itu seperti menjebol tembok besar dan memberikan pandangan terhampar luas. Ternyata ada dunia lain yang selama ini jadi misteri bagi saya. Saya baru sadar betapa tidak sederhana nya barang tercipta. Namun saya mengerti itu terjadi karena sebuah proses yang teratur terdiri tigal yaitu uang, mesin dan orang. Tiga hal itu saling melengkapi.

Makanya saya sangat antusias mengikuti setiap materi training terutama tetang product knowledge. Dari itu pandangan saya semakin luas. Oh ternyata ada tekhnologi melekat pada proses terciptanya produk. Oh ternyata ada perhitungan cost dan revenue, yang dikaitkan dengan mutu dan daya saing serta peluang. Aha…ini dia inti dari kekuatan menjual dan berbisnis. Sejak saat itu saya rajin membaca buku management, marketing, produksi dan ikut seminar , kursus singkat. 

***

Setahun berkarir sebagai salesman. Saya berpikir untuk berhenti kerja. Padahal pendapatan saya sebulan termasuk komisi bisa mencapai Rp. 1 juta. Saat itu tahun 1984 gaji PNS sarjana Rp. 85.000/ Bulan. Ah saya sudah jutawan. Saya tinggalkan pekerjaan itu. Terjun ke dunia usaha yang income belum pasti. Saya sadar kalau saya tidak ada keberanian ambil resiko, saya  tidak akan pernah berubah. Modal awal dari tabungan. Apa produk saya? amplas. Bahan lem saya beli dari tempat saya kerja sebelumnya. Kertas saya impor dari Taiwan. Mesin potong saya impor dari China. Modal tabungan ludes. Saya masih harus berhutang dengan teman. 

Cost produksi 80% adalah lem dan sisanya kertas, upah kerja, penyusutan mesin. Lem setelah dibuat amplas harganya jualnya ke pabrik furniture dan pengrajin rotan jadi 5 kali lipat. Harga itu lebih rendah 50% dibandingkan amplas Impor. Itu artinya untung saya 400% dari harga lem. Pendapatan saya sebulan diatas  Rp. 10 juta.  Setelah berkembang saya mulai belajar mengakses bank. Kredit bank pertama saya dapat tahun 1987 sebesar Rp. 400 juta dan terus meningkat sampai Rp. 1,5 M untuk bangun pabrik. Saya sudah bukan lagi jutawan tapi miliarder. Tapi saya berusaha hemat. Laba tidak digunakan menumpuk harta pribadi tapi menambah modal perusahaan. Sehingga utang bisa dibayar, dan kemampuan berutang semakin besar. Tentu peluang semakin besar untuk mandiri. Saya terus focus dengan gaya hidup survival. Saya termotivasi untuk terus belajar.

Saya empat kali mengalami kebangkrutan. Praktis selama 15 tahun berbisnis, saya tidak barhasil dalam arti sesungguhnya. Saya hanya dapat proses belajar. Apakah saya mulai lagi dari nol atas bisnis yang bangkrut itu? tidak. Saya tidak mau gagal kedua kali di bidang yang sama. Saya hijrah ke bidang lain, dan belajar dari nol lagi. Jatuh lagi, pindah bidang lain, mulai dari nol lagi. Begitulah. Ternyata kebangkrutan saya berkali kali tidak membuat saya mundur bahkan saya terus naik kelas dan visi semakin luas.  Ketika krisis moneter ya saya hijrah ke China. Saya engga mungkin bertahan di tempat yang sama. Di china saya  mulai dari nol lagi, termasuk network. Tentu saya sudah punya visi luas berkat pengalaman beragam bisnis yang pernah saya lakukan, dan tentu didukung kemampuan sebagai pedagang. 

Apa yang dapat saya simpulkan? sederhana saja. Jangan jatuh di lobang yang sama. Kalau gagal, pindah ke bidang lain. Jangan takut mulai dari nol. Jangan cepat euforia dengan laba. Focus tingkatkan modal dari laba itu. Sehingga utang itu hanya alat leverage saja. Jangan lelah menambah pengetahuan dari membaca, seminar , kursus. Kalau ingin berinvestasi jangka panjang, bukan pada tanah atau bangunan, tetapi network friendship. Kuncinya adalah berpikir terbuka dan rendah hati. Dan jangan lupa untuk terus mengupdate pengetahuan.

Literasi rendah.

 

Kita baca berita “ Kuartal III, Garuda (GIAA) Kembali Untung Rp 58 Triliun “ Salah satu nitizen dengan bangga posting “ di era Jokowi, Garuda bisa untung. Hebat Eric”. Ini contoh berita yang dibaca tanpa pemahaman materi berita. Padahal itu bukan untung operasi.  Tetapi  karena akuntasi akibat restruktur utang. Itu memperbaiki neraca perusahaan. Baca  berita dari media massa dan sosial media yang dipahami secara partial. Dampaknya terjadi kekacauan informasi. Bukan informasi yang salah tetapi kerangka literasi yang sempit.

Kita kawatir dengan politik identitas. Begitu banyak berita soal kekawatiran tentang politik identitas. Tetapi tidak banyak orang paham eksistensi dari Partai berindentitas islam seperti PAN, PKB, PKS dan PPP yang diakui secara UU. Lucunya lagi pada waktu bersamaan kita mengagungkan Pluralisme. Padahal esensi dari pluralisme adalah memahami perbedaan. Nah perbedaan itu karena adanya beragam identitas.  Lebih lucunya lagi berita media massa tentang diskriminasi agama, krimininalisasi, langsung digeneralisir. Seakan indonesia anti kebinekaan. Padahal itu sifatnya kasustik dan ranah hukum. Tidak bisa jadi kesimpulan.

Ada berita bahwa Pemerintah tidak bisa intervensi hukum. Lantas kita beranggapan kalau terjadi masalah mafia hukum, itu bukan tanggung jawab presiden. “ Kita kan menganut trias politika. Mana boleh ekskutif campuri urusan yudikatif “. Dalam benak kita negara ini ada tiga kamar kekuasaan. Padahal Trias politika itu bukan separation of power tetapi Distinction of Power. Bukan pemisahan kekuasaan tapi pembedaan kekuasaan. Karenanya perlu ada yang lead. Kan engga mungkin leader lebih dari 1. Makanya dalam sistem presidentil, penguasa satu satunya adalah Presiden ( UUD 45 pasal 4 ayat 1).

Kita beranggapan utang pemerintah itu sama seperti kita berhutang. Yang kalau engga bisa bayar,  aset bisa disita. Lucunya narasi ini masuk ke ranah politik dan dipercaya oleh banyak orang. Padahal pemerintah itu bukan pengguna uang tapi pencipta uang. Mereka tidak berpikir soal uang. Tetapi berpikir tentang pertumbuhan lewat produksi dan konsumsi. Darisanalah uang terus tercipta lewat skema berutang, untuk bergeraknya roda ekonomi. Jadi bukan utang persoalannya, tetapi economy growth. 

Sistem pendidikan kita tidak mendidik orang berpikir holistik. Apalagi berpikir analitik. Makin jauh aja.  Pendidikan kita berdasarkan standar yang kaku, dengan ukuran yang juga standar. Yang tidak patuh kepada standar akan jatuh IP nya atau nilainya. Bisa engga lulus. Engga bisa naik kelas atau engga qualified masuk perguruan tinggi. Makanya jangan kaget lulusan sekolah tidak mendorong orang gemar membaca. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Kebayang engga, gimana masa depan bangsa ini? Lembaga pendidikan hanya melahirkan kumpulan bigot.