Selasa, 27 Februari 2024

Harga beras negara lain ?

 



“ Bro, Pak Jokowi bilang harga beras semua negara juga naik..” kata Albert. Saat itu saya sedang bersama Lina di cafe. Saya perhatikan Lina bereaksi dengan pertanyaan itu. Saya biarkan dia meresponse. Menurut Lina, kalau ingi bandingkan harga beras, ya jangan bandingkan dengan negara maju yang makan nasi sedikit atau bukan makanan utama. Tetapi bandingkan dengan negara Asia yang makanan pokoknya beras.


Berdasarkan data dari Numbeo 14 februari 2024, LIna membuka hapenya masuk ke situs Numbeo. Harga eceran beras di pasar lokal pada kota besar di Vietnam USD 0,92/Kg atau Rp. 14.350. Srilanka USD 0,72/Kg atau Rp 11.250. India USD 0,71/kg atau Rp. 11.000. Bangladesh USD 0,63/kg atau Rp. 9800. Filipina USD 0,92 atau Rp. 14.350. China USD 0,97/Kg atau Rp. 15.000. Nah kalau harga beras premium di Indonesia diangka Rp. 16-17000/Kg. Silahkan nilai sendiri.  Kamu bisa paham, kalau Jokowi, he know nothing.


“ Tetapi katanya kenaikan harga itu karena adanya El Nino” kata ALbert.  Lina tersenyum. Kalau anda percaya Jokowi anda sama lugunya dengan dia. Jokowi itu orang awam soal International trading. Apalagi menterinya culas. Kenaikan harga bukan karena El Nino tetapi dipicu oleh India yang menerapkan bea masuk sebesar 20 persen terhadap ekspor beras pratanak dan menerapkan tarif dasar ekspor pada basmati sebesar $950/metrik ton (mt). 


Larangan ekspor India menyebabkan harga pasar internasional melonjak ke level tertinggi dalam 15 tahun. Sejak bulan Agustus 2023 naik 15 persen dari bulan sebelumnya. Maklum India mewakili lebih dari 40 persen perdagangan global dan menduduki peringkat teratas negara-negara pengekspor beras, Kebijakan india melarang ekspor lewat penetapan tarif tinggi, itu karena manuver politik pemerintahan Narendra Modi. April nanti kan india Pemilu. Hambatan tarif ekspor itu bisa menurunkan harga beras dalam negeri. Modi perlu itu untuk merebut hati rakyat sebagai pemilih. Sama saja seperti Jokowi impor beras 2 juta ton pada tahun ini, untuk dijadikan bansos. Sehingga kenaikan harga karena stok dalam negeri berkurang akibat ElNino bisa diredam. Terutama bagi rakyat kecil bisa tertolong untuk sementara. Setelah pemilu, ya tidak bisa lagi menahan harga. Barulah  harga naik. Rakyat protes udah engga penting. Pemilu usai. 


“ Mengapa ?


Karena Produksi beras memang turun sekitar 6% akibat adanya El Nino tetapi tidak significant mengurangi surplus beras India. Maklum India itu belum sepenuhnya mampu mengalihkan pekerja pertanian ke sektor Industri. Intensifikasi tanaman padi telah mengaibatkan surplus beras. Kalau tidak diekspor maka imbal hasil petani akan turun. Sementara harga dalam negeri yang rendah tidak membuat petani makmur. Dilema memang. Hanya bedanya dilema India karena over supply yang kalau tidak diekspor butuh ongkos besar untuk penyimpanan. Sementara Indonesia dilema karena rendahnya produktifitas beras dan tentu rendahnya imbal hasil petani akibat kebijkaan mengamankan stok lewat impor.


“ Dan kan kita impor dari vietnam” kata Albet. Nah, kata Lina, itu bukti bahwa surplus beras bagi India, Thailand, juga Vietnam masalah serius. Makanya ketika India menaikan tarif ekspor beras, ya Vietnam manfaatkan pasar ekspor India. Beras yang kita impor dari Vietnam itu jenis beras patah A super, Harga sampai di gudang pembeli Rp. 8000/kg.  Di China beras jenis itu untuk makanan babi dan di Vietnam juga. Bagi kita beras itu untuk rakyat miskin yang dapat manfaat dari adanya Bansos. Dan kini dijual Bulog dengan harga sekitar Rp. 10.800 untuk rakyat miskin.


“ Mengapa india, Vietnam, Thailand bisa surplus beras dan bisa ekspor? kenapa kita malah impor beras ? Tanya ALbert. Lina kembali tersenyum. Persoalannya, kata Lina, ada pada tata niaga beras. Tata niaga beras kita bersifat rente. Orang yang tidak beresiko dan berlelah bisa kaya raya dari impor beras dan distributor. Sementara petani yang kerja keras dan beresiko gagal panen, dapat untung yang tidak membuat mereka bisa kaya. Apalagi luas lahan mereka tidak luas untuk komersial. Jadi walau harga beras tinggi di pasar retail tetap saja tidak berdampak kepada petani. Itu hanya nguntungi pedagang. Makanya orang males bertani dan tentu dampaknya turun  produksi. Tidak mungkin harga beras akan turun seperti 20 tahun lalu.

Dari tadi saya hanya dengar dan senyum aja. Ketika pemimpin bodoh dan culas maka penting sekali rakyat harus pastikan lebih cerdas dari pemimpin agar tidak jadi korban kebodohan dia.

Senin, 26 Februari 2024

Uang Rp Undervalue

 




Big Mac Index pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 oleh majalah ekonomi The Economist sebagai alat ukur daya beli masyarakat di berbagai dunia. Index Big Mac memang beda dengan hitungan statistik pada umumnya. Karena McD menetapkan harga lokal berdasarkan daya beli  masyarakat. Kan McD tidak mungkin menetapkan harga USD. Mereka menetapkan harga jual sesuai dengan kemampun orang lokal membayar. Makanya harga Big Mac setiap negara berbeda beda. Nah perbedaan ini diukur terhadap dollar. Maka jadilah Big Mac Index.


Indeks Big Mac banyak digunakan oleh para ekonom dan investor sebagai alat untuk mengukur nilai mata uang. Terkadang, hasilnya memang cukup akurat. Menurut Index Big Mac, Rupiah memiliki nilai mata uang di bawah batas wajar atau undervalued, yaitu sebesar (-)59,3% dibandingkan dolar Amerika Serikat. Artinya kalau anda pegang uang Rp. 50.000. Maka nilai real uang ditangan anda terhadap USD adalah Rp 20.500. Dalam teori ekonomi, kalau uang undervalue, itu bagus untuk meningkatkan ekspor. Barang yang kita jual jadi murah. Tentu punya daya saing. Sementara barang impor jadi mahal. Ini akan memicu bangkitnya industri dalam negeri. 


Memang dalam situasi Rupiah undervalued sangat sulit menjaga kredibilitas di market. Sedikit aja mismatch hitungannya bisa memicu kepanikan dan hilangnya kepercayaan (lost of confidence) para investor, sehingga terjadi aliran modal ke luar (capital outflows). Hal ini akan membahayakan neraca pembayaran (balance of payments) dan posisi cadangan devisa (foreign reserves). Untuk itu BI harus hati hati menjaga rupiah di pasar. Berapa kurs yang sebenarnya layak, tidak tahu pasti. Ikut goyang arah gendang aja. Makanya Ongkos operasi pasar itu mahal sekali.


Akibat lain dari kurs undervalue itu, jarak antara suku bunga dan inflasi tidak bisa terlalu dekat. Masalahnya, jika terlalu dekat, para pemilik dana akan sensitif untuk memindahkan portofolionya menjadi berdenominasi valas, terutama dollar AS. Makanya BI naikan suku bunga acuan agar diatas inflasi  sehingga pasar valas terjaga dan rupiah stabil. Inilah yang kita saksikan sejak dua tahun lalu. Sampai rabu minggu lalu BI belum berani turunkan suku bunga acuan karena inflasi belum sepenuhnya terkendali. Selagi suku bunga tidak turun,pasar modal tetap bergairah.


Sementara posisi pemerintah dalam kondisi  rupiah undervalue bisa mengurangi defisit anggaran. Mengurangi beban bayar utang luar negeri. Misal bayar bunga dan cicilan Utang LN USD 1 juta. Dengan index McD 56,3% terhadap dollar, itu artinya kita bayar bunga dan cicilan hanya USD 563.000. Tetapi pada waktu bersamaan upah buruh atau pekerja menjadi sangat murah. Misal UMR sebesar Rp 4,5 juta. Itu nilainya dihadapan USD hanya Rp. 1.845.000. Atau sama dengan per hari sebesar USD 4. Kenaikan harga harga dan tarif jasa sangat mudah terjadi gejolak sosiopolitik. Sementara intervensi fiskal lewat subsidi berdampak inflasi dan semakin membuat rupiah undervalue. 


Yang jadi masalah adalah sejak era reformasi kurs kita undervalue, namun tetap saja daya saing ekspor kita lemah dibandingkan negara lain. Bahkan produksi dalam negeri keok terhadap barang impor. Industri downstream SDA tidak berkembang luas di Indonesia. Kebijakan kurs undervalue itu tidak mengubah paradigma ekonomi dari SDA ke industri. Artinya peluang daya tarik ekspor dan daya saing dengan barang impor tidak berdampak terhadap kurs undervalue itu.  Kalau masih dengan cara seperti itu mengelola fiskal dan moneter, berharap banyak dengan bonus demographi itu omong kosong.  Apalagi berharap tahun 2045 kita jadi negara hebat. Ketinggian ngayalnya.


Vietnam studi kasus. 

Menurut versi terbaru dari Indeks Big Mac The Economist , Mata Uang Vietnam - Dong - dinilai terlalu rendah sebesar 47% terhadap Dolar AS. Dengan menyesuaikan perbedaan PDB/penduduk, Dong diperkirakan masih undervalued sebesar 10%. Itu memang by design. Karena tujuan vietnam adalah transformasi ekonomi dari Pertanian ke Industri yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, ketika Vietnam memantapkan dirinya sebagai eksportir besar dan basis manufaktur global, mata uangnya telah terdepresiasi terhadap USD rata-rata sekitar 2% per tahun.


Dampak undervalue nya mata uang, menarik investasi asing langsung (FDI) dalam jumlah besar sejak negara tersebut membuka perekonomiannya pada tahun 1990an di bawah kebijakan Doi Moi. Berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Transformasi ekoomi terjadi. Pergeseran alokasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa. Karena pesatnya ekspansi industri, seperti produksi tekstil, elektronik, dan makanan laut, mendorong angka ekspor ke tingkat yang lebih tinggi. Vietnam menempati peringkat ke-21 secara global dalam hal total ekspor, dengan telepon dan aksesoris, komputer dan produk elektronik, mesin dan peralatan, tekstil dan garmen, serta alas kaki sebagai produk ekspor utamanya. 


Setelah Vietnam mampu menjaga pertumbuhan realnya, maka mereka mulai kendalikan mata uangnya agar lebih menguat. Terutama sejak AS tuduh Vietnam melakukan manifulasi mata uang. Deberapa tahun terakhir, Dong Vietnam stabil, dan pada tahun 2021 mata uang tersebut terapresiasi terhadap USD. Ilustrasi The Economist tentang paritas daya beli (PPP) yang menggunakan harga relatif Big Mac di berbagai negara (69.000 Vietnam Dong pada Juli 2021 di Vietnam, dibandingkan USD 5,81 di AS) menunjukkan bahwa mata uang tersebut memiliki ruang untuk menguat lebih lanjut.


Dalam dua tahun meskipun ada COVID, FDI tetap mengalir sebesar $20 miliar per tahun. Pada bulan pertama tahun 2022, tingkat investasi bulanan meningkat sebesar 4% YoY. FDI, ditambah dengan surplus perdagangan sebesar $4 miliar pada tahun 2021 dan pengiriman uang masuk dari  warga Vietnam di luar negeri, telah meningkatkan cadangan devisa negara tersebut hingga lebih dari USD 100 miliar. Padahal PDB mereka hanya USD 366 Miliar dan penduduk 100 juta. Bandingkan dengan Indonesia yang cadev USD 146 miliar dengan PDB USD 1,4 trilion dan penduduk 270 juta. Dengan perbandingan itu keliatan Indonesia bego amat kelola ekonominya. Apalagi Fitch Ratings telah menaikkan Peringkat Issuer Default Rating (IDR) Mata Uang Asing Jangka Panjang Vietnam menjadi 'BB+' dari 'BB'.


Pada awal tahun 2000-an Anda bisa membeli T-Shirt di pasar Kota Ho Chi Minh yang bertuliskan, 'Saya berada di Vietnam sebelum McDonald's'. Hal ini tidak lagi terjadi, karena merek global seperti 'Golden Arches', Burger King, dan Starbucks telah menemukan tempat di samping makanan pokok lokal yang lebih lezat seperti Pho, Banh Mi, dan es kopi Robusta lokal yang menggugah selera. Fakta sederhana bahwa Vietnam termasuk dalam studi The Economist, padahal mata uangnya masih dapat ditukar secara bebas di luar negeri juga merupakan bukti betapa pentingnya mengelola ekonomi dengan smart. Engga bisa polos polos amat. 


Penutup.

Solusinya? menurut saya biarkan kurs rupiah melemah sesuai kehendak pasar. Engga usah Bi intervensi. Jangan ada distorsi pasar lewat subsidi dan oligopoli. Nah perhatikan, karena dampak krisis global seperti Jepang yang resesi, China slow down, itu akan mendorong mereka memindahkan industrinya ke Indonesia. Pengusaha nya tentu berharap kepada upah murah, pasar domestik dan daya saing yang tinggi akibat kurs undervalue. Ya tirulah Vietnam. Sejak awal membangun Vietnam sengaja melemahkan mata uangnya. Kini mereka jadi raja  Ekonomi di ASEAN. Yang penting segera kurangi Utang luar negeri. Pindahkan semua ke SBN rupiah. Kalau engga, rupiah akan jadi junk money.. kuncinya presiden terpilih harus clean and clear legitimate. Agar keputusan politik yang tidak populer mendapat dukungan rakyat luas.

Rabu, 07 Februari 2024

Civil society

 




Kalau ada yang mengatakan kita semakin jauh dari kedilan sosial. Itu bukan hoax. Bukan provokasi. Digelontorkannya dana Bansos besar besar sampai mengambil anggaran Kementrian sebesar Rp. 50 triliun, itu adalah bukti betapa timpangnya ketidak adilan. Walau terkesan kebijakan itu pro rakyat miskin, namun tidak menyelesaikan masalah ketidak adilan sosial. Pengeluaran bansos itu sama saja dengan menyediakan seteguk air  di tengan gurun  yang panas terik. Hanya sebentar akan haus kembali. Dan tidak mungkin negara terus menyediakan bansos karena daya dukung sosial APBN semakin berkurang akibat beban utang yang setiap tahun terus bertambah.


Situasi Indonesia sekarang memang memprihatinkan. Lembaga demokrasi melemah akibat oligarchi. Misal, berkaitan pencalonan Gibran sebagai Cawapres, sudah jelas DKPP menyatakan ketua KPU melanggar etika dan MKMK juga memutuskan Ketua MK melanggar etika. Namun kekuasaan mengabaikan itu. Sementara kekuatan Civil Society dari kalangan kampus menyuarakan keprihatinan terhadap rusak nya etika dalam demokrasi, namun oleh ring-1 presiden malah disikapi sinis dengan stigma partisan. Bahkan merekayasa gerakan tandingan untuk mengkerdikan gerakan moral itu. Sehingga kebebasan berbicara dan berpendapati sebagai ujud partisipasi civil society melemah. Padahal cara cara kekuasaan seperti ini berpotensi menimbulkan   konflik. 


Laporan CIVICUS tahun 2016, menggarisbawahi bahwa “dua permasalahan yang mendesak dan saling terkait selanjutnya mempengaruhi kualitas civil society: korupsi dan pengaruh kepentingan bisnis yang bersifat predator, khususnya yang berkaitan dengan industri ekstraktif, agribisnis dan proyek konstruksi skala besar. Kita bisa dengar sendiri seorang konglomerat Boy Thahir mengatakan dia mewakili mereka yang menguasai 1/3 ekonomi Indonesia, memilih paslon 2. Di tengah meluasnya korupsi, meningkatnya pengeluaran militer, pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia, dan semakin besarnya kepentingan bisnis yang bersifat predator. Upaya menegakan keadilan sosial semakin jauh dan jauh.


Padahal menegakkan kekuasaan dengan mengabaikan etika pada situasi APBN defisit dan debt trap, itu sama saja menegakan benang basah. Kalau sedikit cerdas bisa tahu, gaya politik tanpa etika itu kontra produktif terhadap kredibilitas APBN yang bergantung kepada luar negeri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Kemudian Deklarasi dan Program Aksi Budaya Damai, diadopsi pada tahun 1999. Piagam Bumi yang .memasukkan ketentuan-ketentuan yang menekankan integritas ekologi dan penghormatan terhadap alam dan Ibu Pertiwi. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. 


Masih belum jelas?. Baik, saya katakan. Di era sekarang, apalagi seperti Indonesia yang 40% PDB bersumber dari utang lewat instrument M2, tidak bisa bebas sepenuhnya dari standar kepatuhan HAM dalam mengelola negara. Walau SDA besar tetapi itu hanya potensi kekayaan yang tidak bisa menjadi potensi ekonomi tanpa sumber daya keuangan. Kita engga punya tabungan kecuali berharap dari utang. Kalau pemilu terindikasi tidak jurdil maka itu akan memancing lahirnya civil society and social movement. Dunia international terutama pasar akan bersikap dengan hukum besi.  Itu cepat sekali membalik situasi. Ingat istilah shock banking pada tahun 1998 dan tahun 2008. Premium CDS atas SBN akan melambung dan kurs rupiah pasti terjun bebas. Maka yang terjadi, terjadilah.

Setiap ketidak adilan sosial berpotensi akan melahirkan chaos sosial. Observatorium Konflik Regional, yang merupakan inisiatif bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan FundaciĆ³n UNIR, menyimpulkan bahwa chaos politik terkait dengan lemahnya lembaga-lembaga negara, meluasnya kemiskinan dan kesenjangan ekstrem, dan dibungkamnya gerakan civil society atau peran civl society sangat kurang. Saran saya kepada Jokowi. Belum terlambat. Masih ada waktu seminggu lagi. Segera rem mesin birokrat dari tingkat menteri sampai kepala desa dan pastikan mereka menjamin pemilu Jurdil dan netral. Hanya itu untuk mengamankan NKRI tetap utuh dan APBN punya sumber daya keuangan serta moneter stabll. Maka siapapun presiden terpilih, kita akan baik baik saja .

Selasa, 06 Februari 2024

Politik injek kaki

 




Suatu waktu di tahun 1999, Presiden Ukraina Leonid Kuchma diam-diam terekam dalam percakapan dengan kepala Badan Keamanan Negara, Leonid Derkach, dan menteri dalam negeri, Yuriy Kravchenko. Topik pembicaraannya adalah pemilu mendatang, dan perlunya memaksa para direktur pertanian kolektif ( semacam kepala Desa) Ukraina untuk mendukung pemerintah. Kuchma memberikan perintah berikut kepada Derkach “Bro, Anda memahami dengan jelas berapa banyak barbuk kasus anda yang kami miliki sehingga Anda dapat dipenjara besok…. Dan itu pasti lebih dari dua alat bukti.” 


Kemudian, Kuchma memberikan perintah serupa kepada Kravchenko “Ini adalah mekanisme yang bekerja di sini. Hampir semua kepala desa punya kasus hukum. Nah katakan kepada mereka, jika kalian gagal mendatangkan elektoral bagi paslon kita, katakanlah seperti itu, yang diperlukan, maka besok kalian semua masuk penjara.” Kutipan-kutipan bebas ini menggambarkan peran kriminalitas dan korupsi yang meluas ditambah dengan penggunaan pemerasan secara sistematis – dalam bahasa Rusia, kompromat.


Sebenarnya metode mempertahankan kekuasan dengan cara kompromat itu bukan hanya terjadi di Ukraina, tetapi hampir semua negara demokrasi menerapkan itu. Hanya saja kadarnya berbeda beda. Ada yang hardcore dan ada yang soft. Bahkan Arab Saudi yang menganut kerajaan juga melakukan. Misal, putra mahkota Mohammed bin Salman, tahun 2017 menggunakan badan inteligent negara untuk dapatkan barbuk korupsi elite Saudi dan kemudian mereka diperas hingga 106 miliar dolar dan memaksa mereka  loyal kepada agenda Mohammed bin Salman sebagai pewaris raja.


Gimana caranya penguasa melakukan pemerasan? Sebenarnya cara  kerjanya sama seperti gangster ala mafioso. Badan anti korupsi, jaksa intel, badan intel negara, tugasnya menerima laporan, melakukan investigasi, mendokumentasikan barbuk. Kalau pejabat level biasa kelas kroco, ya ditangkap untuk pencitraan penegakan hukum. Tetapi kepada pejabat atau elite, tokoh ormas, tokoh partai, rektor, boss korporat, Barbuk itu disimpan dengan rapi dan dibiarkan, bahkan dilonggarkan oleh presiden, sehingga terkesan permisif terhadap korupsi atau tepatnya  state capture.


Nah, Presiden mendapatkan dua hal. Pertama dia mendapatkan loyalitas dari para elite. Sehingga agenda nya berkuasa untuk diri dan keluarganya serta golongannya tetap langgeng. Kedua, dia mendapatkan dana politik dari loyalitas itu. Mengambil sumber daya dari siapa pun yang dia inginkan, terlepas itu birokrat, politisi atau korporat. Jadi benarlah, sudah seperti mafia. Di era Soeharto, korupsi masih bersifat tradisional, dimana birokrat yang mementingkan diri sendiri. Walu korupsi birokrasi mengganggu tujuan negara, namun mungkin Soeharto lebih memilih membiarkan demi loyalitas. Toh birokrat yang korup menguntungkan Soeharto secara politik. Buktinya dia bisa berkuasa 32 tahun.  Di era reformasi terutama sejak era SBY, dimana terjadi peningkatan perputaran uang M2, korupsi bukan hanya dilakukan secara tradisional tetapi juga bersifat state capture.


Apa dampaknya terhadap penegakan hukum? Tingkat korupsi semakin tinggi dan biasanya anggaran pengeluaran negara untuk kepolisian, Jaksa, Badan Anti korupi juga meningkat pesat. Maklum rezim seperti ini sangat paranoid dengan siapapun termasuk kepada rakyat sendiri.  Yang protes distigma radikalis atau teroris. Perlu anggaran besar memata matai rakyat. Disamping itu pengawasan anggaran dan proses justia juga sengaja dilonggarkan presiden. Artinya proses penegakan hukum semakin kacau dan tidak jelas lagi arah negara hukum. Hukum tajam ke bawah, tumpul keatas. Membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat miskin akan mengancam stabiitas keamaan dan tentu tidak elok untuk iklim investasi bagi orang kaya.


Lantas mengapa itu terjadi? menurut Besley dan Persson biasanya terjadi karena ruang fiskal yang kecil akibat desifit anggaran dibiayai oleh utang dan akhirnya terjebak dengan beban bayar bunga yang terus membesar dari tahun ketahun. Indonesia sekarang ruang fiskal hanya 2-3% saja dari PDB. Ruang fiskal yang sempit itu berpeluang besar untuk terjadinya state capture, korupsi di luar APBN. Biasa nya dari proyek negara lewat KPBU, konsesi Minerba, Migas, Kebun besar. Tercipta kreatifitas melibatkan APBN secara tidak langsung, yang menghasilkan pendapatan haram berupa mark up tanah, mark up velue project, skema kredit bank berpotensi NPL, dan pasti semua rente.


Kalau tidak ada keberanian mengubah atau memperbaiki dengan berani dan resiko politik berhadapan dengan group kompromat. Maka hanya masalah waktu revolusi akan meletus karena situasi dan kondisi terjadi begitu saja akibat proses alamiah. Kalau itu terjadi, ongkosnya sangat mahal. NKRI akan pecah. Semoga paham.

Yield dan trust ?

  Dalam dunia investasi pada surat utang dikenal dengan istilah Kupon   dan Yield atau imbal hasil.   Kupon itu bunga tetap. Biasanya dibaya...