Kamis, 18 April 2024

Yield dan trust ?

 



Dalam dunia investasi pada surat utang dikenal dengan istilah Kupon  dan Yield atau imbal hasil.  Kupon itu bunga tetap. Biasanya dibayar per 6 bulan. Pada pasar perdana SBN dijual bisa saja par ( seharga nominl ) kalau permintaan normal. Tapi kalau permintaan rendah ya bisa dibawah Par ( dibawah harga nominal ) atau kalau pemerintaan tinggi, harga bisa saja diatas par ( diatas harga nominal ). Jadi tergantung market.  


Dan Yield terjadi ketika masuk ke pasar sekunder lewat mekanisme trading. Kan tidak semua investor yang pegang SBN mau tunggu sampai jatuh tempo. Bisa saja mereka jual untuk dapatkan uang tunai. Nah dari mekanisme trading ini terbentuklah harga obligasi. Semakin tinggi yield semakin banyak yang mau jual. Kawatir akan default. Semakin rendah yield semain banyak permintaan. Karena motive profit taking. Sederhananya rumus yield itu adalah  nilai kupon dibagi dengan harga obligasinya.


Apa yang mempengaruhi harga SBN ? ada banyak faktor yang memengaruhi harga, mulai dari suku bunga acuan. Nilai tukar rupiah yang melemah, dan imbal hasil ( Yield) acuan (benchmark) obligasi pemerintah bertenor 10 tahun.


Apa yang terjadi sekarang terhadap pasar SBN ? Imbal hasil ( Yield)  SBN tenor 10 tahun terpantau melonjak hampir ke level 6,88% pada Selasa (16/4/2024). Imbal hasil ini merupakan yang tertinggi sejak 14 November 2023 atau dalam sekitar 5 bulan terakhir. Kenaikan yield SBN, yang mengindikasikan harga turun, akibat aksi jual investor. Kawatir default.  Kurs semakin melemah sudah out of control, karena band jual dan beli lebar sekali. Mengindikasikan tingkat TRUST  terhadap IDR rendah.


Secara teori, bila suku bunga acuan BI turun, harga SBN di pasar sekunder bisa naik. Mengapa? SBN  memiliki kupon yang bersifat tetap -- tidak turun bahkan saat acuan turun -- dan ini bisa menguntungkan bagi investor. Yang jadi masalah, BI tidak mungkin menurunkan suku bunga selagi the fed tidak turunkan suku bunga. Ya motif menjaga Differential ratio antara Rupiah dan USD. Artinya kalau suku bunga Indonesia lebih rendah dari the FED ya orang geser uangnya ke USD. Dampaknya rupiah bisa terjun bebas. Memang dilematis. Karena kelola keuangan dan moneter selama ini onani sabun.

Kamis, 11 April 2024

Di balik tataniaga Timah.

 



Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Ahmad Dani Virsal mengatakan bahwa Indonesia kini merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia. Dia mengakui, bila tata kelola timah nasional diperbaiki, baik di hulu hingga pemasaran, maka posisi Indonesia di pasar timah dunia juga akan disegani. 


***

Tersebutlah ada pengusaha bernama Udin. Dia punya proposal bisnis yang kreatif dan solutif. Proposalnya punya nilai sosial yang memberikan peluang rakyat yang tidak punya IUP namun punya lahan untuk menggali tambang Timah. Dalam hal ini rakyat kerjasama dengan pemodal tentunya. Produksi biji ore timah itu disuplai ke PT. Timah dengan harga per kg 50% dari harga LME.  PT. Timah juga tidak perlu bangun smelter. Cukup outsourcing kepada swasta. Pembayaran diatur cash flow setelah Timah terima pembayar dari ekspor. Pihak swasta sebagai mitra oursourcing bersedia keluar CAPEX dan OPEX lebih dulu.


Dengan demikian, PT. Timah bisa meningkatkan produksi tanpa dibebani biaya tetap untuk peralatan tambang, smelting dan upah buruh. Timah yang diterima menjadi biaya variable. Kalau harga timah di LME jatuh, ya mereka beli dengan harga jatuh. Resiko volatile market bisa dihindari. Sementara rakyat tanpa IUP mendapatkan peluang income dari produksi tambang Timah dari lahan yang mereka miliki. Ini bisa meningkatkan secara langsung kesejahteraan rakyat di lokasi penambangan. 


Udin tahu bahwa proposal ini melanggar hukum. Karena yang berhak memberikan hak konsesi  pada lahan IUP itu hanyalah negara, bukan BUMN. Udin tidak kehilangan akal. Dia yakikan pemerintah. Bagi meneg BUMN, proposal Udin itu smart. Karena bisa meningkatkan produksi PT Timah tanpa keluar Capex dan Opex didepan. Trade off nya berupa jual beli sesuai dengan harga LME.


Menteri ESDM juga happy dengan proposal Udin. Karena lifting Timah meningkat. Sehingga pemanfaatan SDA Timah bisa optimal bagi negara. Menteri keuangan juga happy, karena meningkatkan pajak.  Pemda juga happy karena rakyat sejahtera dan menjadi sumber PAD. Nah karena semua happy, Udin tawarkan solusi dengan skema penambangan kuridor atas dasar kerjasama dengan pemilik IUP, yaitu PT. Timah. Klop.


Tapi dibalik proposal kreatif Udin yang dilengkapi dengan solusi smart itu, tersembunyi agenda yang dipahami oleh pihak pejabat pemerintah. Apa itu ? ongkos outsourcing di mark up dari actual cost USD 0,7 jadi USD 4 per kg. Dari uang mark up, disalurkan sebagai dana CSR. Udin tunjuk orangnya mengkoordinir pendapatan CSR itu. Uang ini mengalir kepada para pihak yang melancarkan agenda Udin.  Jadi engga pakai uang sendiri. Kalau ada lebih yang dia kantongi.


Nah darimana Udin dapat cuan? Ya dari 100% Timah yang masuk ke smelter, hanya 30% yang disetor ke PT. Timah dengan harga 60% dari LME. Sisanya dia ekspor sendiri ke China, Jepang dan lain lain. Duitnya parkir di luar negeri.  Kalau rata rata setahun total ekspor timah katakanlah 50.000 ton. Maka kalau harga per ton USD 25,000. Maka 70% dari 50.000 ton, Udin dapat cuan USD 750 juta atau kalau dikurs kan rupiah jadi Rp. 11 triliun. Net proceed adalah 50% dari Rp. 11 triliun.


Nah untuk melancarkan agendanya itu, Udin dapat dukungan dari Aparat Polisi dan Pemda untuk mengawai kesepakatan dia dengan PT. Timah. Kalau ada yang ngeyel atau tidak loyal kepada skema Udin, pasti produksi timahnya disita. Nah gitu aja. Tanpa kerja keras, Udin duduk santai di Jakarta. Setiap bulan dapat setoran dari anggota konsorsium yang menjalankan agendanya. Dia lead semua dan dia santai sendiri..


Dampak dari proposal Udin itu menimbulkan moral hazard, sehingga tata niaga yang diatur Udin ideal menjadi kacau, memaksa kontraktor meningkatkan produksi tanpa peduli dengan linkungan. Andaikan PT. Timah tolak proposal Udin , tentu PT. Timah sudah kaya raya, Mungkin akan jadi BUMN terkaya di Indonesia. Tapi kini malah merugi..dengan mengakibatkan kerugian financial dan lingkungan mencapai Rp. 271 triliun.


***

Kalau belajar dari kebangkrutan negara seperti Myanmar, Venezuela, columbia, Kongo, argentina, Brazil, dan lain lain. Negara itu tadinya pertumbuhan ekonomi tinggi. Tetapi itu hanya statistik yang membagi total pendapatan segelintir orang dengan seluruh rakyat. Makanya fundamental nya rapuh. Dipoles dengan subsidi dan bansos. Sekali kenan ayun, ya tumbang. Para koruptor dan korporat udah amankan hartanya di luar negeri. 


Senin, 25 Maret 2024

Mengapa negara gagal ?

 




Dalam buku  Why Nations Fail , Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dan kemakmuran atau kemiskinan suatu negara dapat ditelusuri kembali hanya pada “institusi, institusi, institusi”. Jadi kelembagaan yang ada pada Executive, Legislatf, dan Yudikatif, itu yang menentukan. Bukan geografi, budaya, atau SDA melimnpah yang  menentukan. Artinya Negara akan sukses dalam arti mampu mendelivery kemakmuran kepada rakyatnya apabila lembaganya  kredibel ditandai dengan tegaknya law enforcement. Sebaliknya negara akan gagal kalau kelembagaannya lemah dan tidak kredibel.


Kalau bicara tentang lembaga maka kita tidak bisa terjebak dengan separangkat aturan dan hukum yang ideal melingkari lembaga trias politik itu. Aturan tinggal aturan, kalau pemimpin lembaga itu tidak kredibel tetap saja law enforcement tidak jalan, dan lembaga tidak efektif malaksanakan misi UU dan konsitusi. Pimpinan lembaga tidak sepenuhnya salah. Karena di Indonesia yang menganut sistem presidentil, penanggung jawab tunggal terhadap semua lembaga itu ada pada presiden sebagai kepala negara. Salah presiden, maka salah semua lembaga. Dan  dalam sistem demokrasi, presiden yang buruk karena lahir dari mayoritas rakyat yang juga buruk.


Kita bisa melihat data index Korupsi setiap negara untuk mengukur sejauh mana pemerintah itu punya kredibilitas untuk men-drive istitusi-institusi ekonomi dan politik yang inklusif—yaitu lembaga-lembaga yang pluralistik, akuntabel, dan berbagi kekuasaan serta peluang ekonomi dan politik secara luas di masyarakat—mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penciptaan insentif untuk investasi, pengambilan risiko, dan inovasi.  Skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia ada di angka 34 pada tahun 2014 dan 2023. Peringkat RI diurutan  115 dari total 180 negara.


Apa artinya ? dari 180 negara di dunia, Indonesia berada urutan ke 115 yang sangat jauh sekali dengan negara di top 10 ICP seperti Denmark, Finlandia, New Zealand, Norwegia, Singapore, yang  mampu memperkenalkan dan mempertahankan lembaga-lembaga ekonomi dan politik yang inklusif, sementara negara-negara lain   yang ICP buruk seperti Indonesia, Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki masih beroperasi di bawah sistem ekstraktif yang hanya memberikan keuntungan bagi kelompok elit yang sempit.


Buruknya Index korupsi karena lembaga yang tidak kredibel. Dan itu juga karena rendahnya integritas Presiden sebagai Top Executive. indeks integritas nasional yang dilaporkan KPK sebesar 70,97 poin pada 2023. Sejak Jokowi berkuasa, Fakta bahwa Indeks Integritas Nasional secara umum mengalami kecenderungan penurunan, mengindikasikan bahwa semakin rendahnya komitment, semakin brengsek tata kelola negara dan semakin mudahnya korupsi. 


Rabu, 13 Maret 2024

China dibangun dengan mindset modern



 




Kalau kita melihat situasi China sekarang dan negara maju lainnya. Kita harus memberikan hormat kepada sains. Mengapa ? China adalah laboratorium Sains raksasa. Apapun kebijakan China dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, didasarkan kepada kajian sains yang lahir dari pusat riset.  China berhasil memberi makan hampir 20 persen populasi dunia dengan hanya 9 persen lahan subur di planet ini. 


PDB China melonjak dari RMB67,9 miliar pada tahun 1952 menjadi RMB101,6 triliun pada tahun 2020. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, PDB Chuna menyumbang lebih dari 17 persen dari total PDB global. Dari tahun 1979 hingga 2020, pertumbuhan PDB tahunan gabungan Tiongkok adalah sebesar 9,2 persen. Memimpin dunia dalam skala dan luasnya, Tiongkok telah menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dunia sejak tahun 2006, dengan kontribusi tahunan rata-rata lebih dari 30 persen.


Perubahan iklim merupakan tantangan bagi umat manusia. Seperempat dari kawasan vegetasi baru di dunia selama dua dekade terakhir telah ditambahkan oleh Tiongkok, yang sejauh ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan negara mana pun. Ini adalah negara dengan sumber daya hutan baru yang paling luas. Tiongkok menduduki peringkat teratas di dunia dalam hal penggunaan energi baru dan kemajuan dalam konservasi energi.  


Antara tahun 2015 dan 2020, konsumsi energi per unit PDB turun sebesar 13,2 persen dan emisi karbon turun sebesar 18,8 persen. Pada tanggal 1 November, Presiden Xi Jinping mengajukan tiga proposal untuk mengatasi perubahan iklim termasuk menjunjung tinggi konsensus multilateral, fokus pada tindakan nyata dan mempercepat transisi hijau pada KTT Pemimpin Dunia pada Sesi ke-26 Konferensi Para Pihak (COP26) ke Amerika. Konvensi Kerangka Kerja Negara tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).


China  menempati peringkat pertama dalam hal perdagangan barang dan cadangan devisa, dan peringkat kedua dalam hal perdagangan jasa dan pasar konsumen. Pada tahun 2020, negara ini merupakan penerima investasi asing langsung terbesar. China adalah mitra dagang terbesar bagi lebih dari 50 negara dan wilayah termasuk Malaysia, dan salah satu dari tiga mitra teratas bagi lebih dari 120 negara dan wilayah secara keseluruhan. 


***


Dari awal sejak reformasi China masuk kepada ekonomi pasar, kapitalisme. China tidak begitu saja mengadopsi Kapitalisme seperti literatur Barat, yang cenderung liberal. Mereka terapkan kapitalisme berbasis market regulated. Berbeda dengan Indonesia yang kebanyakan UU bidang investasi dan keuangan mengadobsi barat, bahkan copy paste barat. Regulasi China berbasis sains. Dengan secara terpelajar aturan itu memastikan kapitalisme tidak mengubah  budaya China sendiri. Mengapa ? Pada abad ke-14 dan ke-15, China merupakan masyarakat teknis paling maju di dunia. Namun, 'masyarakat teknologi' lebih dari sekedar akumulasi teknik; sebaliknya, hal ini menempatkan teknologi pada posisi yang menentukan secara eksistensial.


Sejak Revolusi Pembebasan (1949) dan khususnya tahun 1978, Tiongkok telah berkembang pesat sebagai masyarakat teknologi maju. Perkembangan ini bukan hanya penting bagi kemandirian dan keamanan, namun juga merupakan sumber utama budaya teknologi global. Transformasi ini tidak hanya didukung oleh kemajuan teknologi China, misalnya komputasi kuantum, kecerdasan buatan, energi ramah lingkungan dan eksplorasi ruang angkasa, atau media sosial, tetapi berkat majunya institusi sosial ekonomi dan politik China. Kita dapat melihat kehadiran kesadaran cogito modern yang tersebar luas , yang semuanya mencerminkan rasiosinasi industri, produksi industri, pendidikan industri dan sebagainya, dan semuanya konsisten dengan masyarakat teknologi. 


Para ahli teori Barat telah lama memperdebatkan aspek utopis dan distopia yang terkait dengan masyarakat teknologi. Di Timur seperti China, Jepang, Korea, dalam banyak kasus, modernitas muncul secepat mungkin untuk melawan imperialisme yang didukung teknologi Barat. Namun di Barat, perkembangan tekhnologi tidak bersifat egaliter. Hanya ada pada masyarakat kelas Menengah Atas.  Bagi kelas Bawah, mereka dipengaruhi oleh filsafat Barat modern, Mazhab Frankfurt, namun juga dalam karya-karya Michel Foucault menganggap kemajuan teknologi sebagian besar bersifat negatif. 


Singkatnya, para ahli teori ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat Barat kelas bawah dan karenanya metode pendidikan diterapkan kepada mereka dengan standarisasi yang ketat dengan tujuan mereka menjadi pekerja atau mesin kapitalis. Sama dengan metode pendidikan di Indonesia. Trade off nya pemerintah Barat menerapkan sistem negara kesejahteraan. Membagikan pajak dari kelas menengah dan Atas untuk intervensi sosial negara. Namun pada akhirnya membebani negara dan mengurangi intervensi negara terhadap kemajuan IPTEK. Samahal nya di Indonesia, begitu besar intervensi sosial APBN, sehingga tidak cukup tersedia untuk anggaran IPTEK.


Namun di China memandang pentingnya kesadaran akan teknologi untuk kemajuan. Hal ini tidak terlalu bertentangan dengan tradisi China, khususnya tradisi Konfusianisme, dimana sains berupa ritual ( li ) yang harus disempurnakan oleh individu, siapapun itu. Oleh karena itu, tradisi China menolak pembangunan untuk segelintir orang dan dalam angka kemakmuran semata. Tetapi adalah proses memperbaiki diri bagi siapa saja dengan perspektif filosofis tradisional dan modern untuk kemajuan. Sistem pendidikan menerapkan metodelogi kritis. Yang memungkinkan daya kreatifitas berkembang. Tidak bersifat standarisasi. “ Kalau kita ingin selamat dari penjajahan dan menjadi bangsa merdeka dalam arti sesungguhnya, maka ya kita harus kuasai IPTEK. Tanpa kebebasan dialektika tidak ada sains dan tidak akan ada solusi. ”.


Makanya engga aneh kalau kita melihat dukungan rakyat yang luas terhadap pembangunan. Juga dukungan masyarakat terhadap solusi ilmiah terhadap berbagai permasalahan, dan keterlibatan positif massa dalam kebijakan publik. Inilah yang membuat China bisa mencapai kemajuan sosial yang konsisten dengan transformasi individu dan nasional yang berjangkauan ke depan, berbasis sains, dan berorientasi pada teknologi.


Atas dasar tersebut diatas, ada dua hal yang patut dicermati. Pertama. China tidak mengembangkan ekonominya lewat gelembung moneter atau fake growth. Tetapi lewat produksi berbasis IPTEK. Produksi pun tidak atas dasar demand market. Tetapi product engineering yang mengubah tata niaga bisnis dari penumpukan modal kepada kaum kapital tetapi distribusi modal lewat industri hulu yang efisien dan disubsidi negara. Dari kebijakan ini, industri hilir domestik berkembang. Pengembangan-pun by design. Dilengkapi dengan ekosistem financial berproduksi dan logistik, termasuk marketing. Sehingga supply chain barang dan jasa berkembang luas, Peluang terbuka bagi siapa saja. Sekarang ditengah melambatnya ekonomi negara maju, China membuktikan unggul dalam  menjaga pertumbuhan dan inflasi rendah.


Kedua. China tidak bergantung tekhnologi lewat investasi PMA. Tetapi lewat Riset dan pengembangan. Anggaran R&D China dari tahun ketahun terus meningkat. Total pengeluaran R&D melonjak 11 kali lipat dibandingkan tahun 2000, hingga mencapai $464 milia tahun 2018, atau 2,14% dari PDB. Jumlah tersebut melampaui pengeluaran Uni Eropa dan Jepang. Dan mendekati pengeluaran AS sebesar $586 miliar, atau 3,01% PDB.   Walau ekonomi melambat dan terjadi pengetatan anggaran, namun anggaran R&D tidak dikurangi, bahkan diperbesar. Maklum China sangat sadar bahwa mereka tidak bisa berkembang tanpa sains.



Kamis, 07 Maret 2024

Perlindungan sosial ?

 


Kenapa harga harga naik sekarang?. Sebenarnya sudah naik sejak tiga tahun lalu. Namun tidak menjadi berita politik seperti sekarang. Justru karena tahun politik, itu jadi berita. Apalagi cara cara klasik pemerintah menahan kenaikan harga yaitu selalu lewat subsidi dan bansos. Namun Intervensi APBN terhadap pasar itu hanya temporari saja. Sifat nya politik pencitraan, bukan ekonomi pasar. Dari tahun ketahun terus membesar, kini udah hampir Rp 3664 T. Misal, kondisi anggaran subsidi dan kompensasi energi diterapkan sejak 2 tahun lalu berpotensi jebol, harga terkerek juga. Subsidi pupuk juga jebol yang berujung harga beras naik .


Jadi apa masalah sebenarnya ? Dalam teori ekonomi itu yang disebut dengan imbalance of economy. Antara fiskal dan moneter tidak seimbang.  Contoh pertumbuhan ekonomi katakanlah 5%. Nah ukuran BI yang kelola moneter kan liatnya ouput fiskal itu dari demand and supply market. Karena ini hukum besi pasar. Tidak ada urusan dengan politik. Atas dasar pasar itulah kurs dikelola, sehingga ketahuan kalau pertumbuhan 5% itu tidak real. Nilai rupiah jatuh lebih besar dibandingkan dari rata rata pertumbuhan ekonomi. Ditahan gimanapun rupiah akan terus melemah. Sejak dua tahun lalu Rupiah sudah tembus Rp. 15.000.


Mari kita perhatikan secara sederhana point dibawah ini. Tanpa ada maksud provokasi, kecuali data yang bicara. 


Pertama. Utang era Jokowi meningkat berlipat tetapi PDB juga tumbuh berlipat. Demikian pembelaan sebagian orang. Agar kita tidak terlibat ghibah omong kosong. Mari kita lihat data aja. Tahun 2014, PDB kita Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta. Tahun 2023. PDB kita Rp20.100 triliun. PDB per kapita Indonesia pada tahun 2023 adalah Rp75 juta, Artinya naik hampir dua kali. Sementara utang pemerintah Indonesia tahun 2014 tercatat sebesar Rp2.600 triliun. Utang tahun 2023 Rp8.100 triliun. Naik lebih 3 kali. Artinya peningkatan PDB itu tidak ada korelasinya secara significant dengan utang bertambah. Penyebabnya adalah ICOR yang tinggi. Korupsi. APBN dibancakin secara sistemtis.


Kedua. Tetapi itu kan karena resiko APBN  ekspansif. Benarkah? Mari kita lihat data. Kurs rupiah rata-rata tahun 2014 mencapai Rp12.000 per dolar AS. Tahun ini kurs 2024 kurs Rp. 15.700. Kalau dihitung depresiasi kurs rupiah terhadap USD tahun 2014 sebesar 30%. Kalau PDB perkapita kita tahun 2023 Rp.75 juta. Maka sebenarnya nilai realnya Rp. 53 juta.  Jadi APBN ekspansif dari utang itu tidak meningkatkan pendapatan perkapita secara significant. Apa sebab? Karena ekpansif lewat belanja APBN itu bersifat infantoir, bukan produksi. 


Jadi selama 10 tahun Jokowi berkuasa dia hanya jago belanja doang. Dan itu memang harus diakui, sama seperti emak emak di rumah, konsumerisme. Artinya kita mundur bahkan lebih terpuruk dibandingkan tahun 2014.


***

Kita hidup di era takhayul makroekonomi. Pemerintah kadang bicara ngawur. Contoh sederhana adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sehingga pertumbuhan harus di rem lewat kenaikan suku bunga dan berharap karena itu inflasi bisa ditekan. Hello…, pertumbuhan yang lebih kuat tidak menyebabkan inflasi. Sebaliknya, ekonomi growth memperlambat depresiasi mata uang. Pertukaran antara perekonomian yang kuat dan kurs yang kuat hanyalah sebuah ilusi. 


Pertumbuhan inflasi hanyalah manifestasi terbaru dari fundamentalisme sisi permintaan yang vulgar. Yes, bahwa pertumbuhan belanja APBN yang lebih kuat terkadang dapat menghasilkan pertumbuhan output yang lebih kuat. Tetapi itu hanya sementara waktu. Tidak sustain. Jangan melihat seakan jika total pengeluaran di seluruh perekonomian meningkat, baik harga maupun output akan meningkat—oleh karena itu diasumsikan ada hubungan antara inflasi dan pertumbuhan.  Itu fake growth. 




Misal, pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh APBN tidak akan bertahan lama. Perhatikan chart di atas ini.  Harga beras international tertinggi tahun 2008. Saat itu harga beras dalam negeri hanya  Rp 6000/kg. Apa artinya?. Harga beras biasa saja. Yang masalah adalah  nilai rupiah udah lebih 50% hilang. Makanya harga pupuk dan pestisida jadi mahal. Sulit petani untung dengan HPP. Harga impor jauh lebih murah daripada  beli dari petani. Kalau ini terus ditahan. Engga adalagi orang mau bertani. Habis produktifitas pangan kita.


Mengapa ? Kemampuan kita untuk berproduksi dibatasi oleh ketersediaan tenaga kerja, modal, sumber daya, teknologi, hukum dan institusi bisnis. Mengoper rupiah bolak-balik tidak mengubah semua ini. Pada akhirnya, dampak belanja yang lebih cepat terhadap pertumbuhan akan hilang. Yang kita dapatkan hanyalah harga yang lebih tinggi secara permanen. 


Pemerintah berpendapat : Meningkatkan pertumbuhan dengan melakukan deregulasi dan mendorong investasi akan mengurangi inflasi. Itu halu, menurut saya. Cara berpikir seperti itu  tidak berarti bahwa ekonomi Indonesia lebih baik dari negara lain dan agak laen karena masih bisa tumbuh sekitar 5 %, dapat menyembuhkan segalanya.  Hal ini tidak akan banyak membantu jika inflasi real diatas pertumbuhan. Bahkan tumbuh 0,5 persen saja udah luar biasa. Kalau pertumbuhan itu dirasakan oleh rakyat dan dibuktikan berapapun harga mereka bisa bayar. Karena peningkatan pendapatan mereka diatas harga kebutuhan umum


Solusinya adalah berpikir rasional. Bahwa kemajuan ekonomi yang berkelanjutan berasal dari perbaikan sisi penawaran. Penguasaan Teknologi lewat R&D dan undang-undang yang lebih baik sangatlah penting, karena hal ini secara efektif meningkatkan sumber daya yang kita miliki. 


Contoh, Antara tahun 1980 dan 2017 , jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi satu ton baja turun dari 10,1 menjadi 1,5. Metode produksi much product menimbulkan efisiensi ekonomi. Hal ini setara dengan peningkatan pasokan tenaga kerja. Pertumbuhan produktivitas adalah satu-satunya cara untuk sustain, dan karena itu meningkatkan standar hidup. Apa artinya pangan tersedia di pasar tapi konsumen menjerit dan konsumen bokek?. Tanpa peningkatan produksi, pertumbuhan hanya omong kosong. Mari lanjut..


Namun apa yang terjadi pada harga ketika output meningkat? Pertumbuhan ekonomi berarti lebih banyak output. Relatif lebih sedikit uang yang mengejar lebih banyak barang. Jika semua kondisi tetap sama, harga-harga di seluruh perekonomian akan turun. Pertumbuhan ekonomi bersifat deflasi – atau, paling tidak, disinflasi. Itu yang terjadi pada Jepang dan kini kena resesi.  Tapi rakyat tidak bokek. 


Kita dapat melihatnya dengan memeriksa persamaan pertukaran dinamis: gM + gV = gP + gY, di mana gM adalah pertumbuhan jumlah uang beredar, gV adalah pertumbuhan kecepatan, gP adalah inflasi, dan gY adalah pertumbuhan output riil. Persamaan pertukaran dinamis mengingatkan kita bahwa tingkat pertumbuhan pengeluaran uang efektif (gM + gV) sama dengan tingkat pertumbuhan output bernilai mata uang (gP + gY).


Misalkan kemajuan teknologi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan secara permanen meningkatkan gY. Persamaan pertukaran harus tetap seimbang. Karena tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar dan perputarannya tidak berubah, satu-satunya kemungkinan adalah penurunan inflasi. Untuk setiap poin persentase pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, inflasi turun sebesar satu poin persentase. 


Pertumbuhan inflasi termasuk dalam keranjang sampah sejarah intelektual, tepat di sebelah kurva Phillips. Jika pemerintah bahkan tidak bisa memahami dasar-dasarnya dengan benar dan tidak bisa melihat realita,  mengapa kita harus memercayai mereka? Jadi, pastikan aja rakyat tidak bokek. Apapun yang dikatakan pasti benar dan dipercaya.


Selasa, 27 Februari 2024

Harga beras negara lain ?

 



“ Bro, Pak Jokowi bilang harga beras semua negara juga naik..” kata Albert. Saat itu saya sedang bersama Lina di cafe. Saya perhatikan Lina bereaksi dengan pertanyaan itu. Saya biarkan dia meresponse. Menurut Lina, kalau ingi bandingkan harga beras, ya jangan bandingkan dengan negara maju yang makan nasi sedikit atau bukan makanan utama. Tetapi bandingkan dengan negara Asia yang makanan pokoknya beras.


Berdasarkan data dari Numbeo 14 februari 2024, LIna membuka hapenya masuk ke situs Numbeo. Harga eceran beras di pasar lokal pada kota besar di Vietnam USD 0,92/Kg atau Rp. 14.350. Srilanka USD 0,72/Kg atau Rp 11.250. India USD 0,71/kg atau Rp. 11.000. Bangladesh USD 0,63/kg atau Rp. 9800. Filipina USD 0,92 atau Rp. 14.350. China USD 0,97/Kg atau Rp. 15.000. Nah kalau harga beras premium di Indonesia diangka Rp. 16-17000/Kg. Silahkan nilai sendiri.  Kamu bisa paham, kalau Jokowi, he know nothing.


“ Tetapi katanya kenaikan harga itu karena adanya El Nino” kata ALbert.  Lina tersenyum. Kalau anda percaya Jokowi anda sama lugunya dengan dia. Jokowi itu orang awam soal International trading. Apalagi menterinya culas. Kenaikan harga bukan karena El Nino tetapi dipicu oleh India yang menerapkan bea masuk sebesar 20 persen terhadap ekspor beras pratanak dan menerapkan tarif dasar ekspor pada basmati sebesar $950/metrik ton (mt). 


Larangan ekspor India menyebabkan harga pasar internasional melonjak ke level tertinggi dalam 15 tahun. Sejak bulan Agustus 2023 naik 15 persen dari bulan sebelumnya. Maklum India mewakili lebih dari 40 persen perdagangan global dan menduduki peringkat teratas negara-negara pengekspor beras, Kebijakan india melarang ekspor lewat penetapan tarif tinggi, itu karena manuver politik pemerintahan Narendra Modi. April nanti kan india Pemilu. Hambatan tarif ekspor itu bisa menurunkan harga beras dalam negeri. Modi perlu itu untuk merebut hati rakyat sebagai pemilih. Sama saja seperti Jokowi impor beras 2 juta ton pada tahun ini, untuk dijadikan bansos. Sehingga kenaikan harga karena stok dalam negeri berkurang akibat ElNino bisa diredam. Terutama bagi rakyat kecil bisa tertolong untuk sementara. Setelah pemilu, ya tidak bisa lagi menahan harga. Barulah  harga naik. Rakyat protes udah engga penting. Pemilu usai. 


“ Mengapa ?


Karena Produksi beras memang turun sekitar 6% akibat adanya El Nino tetapi tidak significant mengurangi surplus beras India. Maklum India itu belum sepenuhnya mampu mengalihkan pekerja pertanian ke sektor Industri. Intensifikasi tanaman padi telah mengaibatkan surplus beras. Kalau tidak diekspor maka imbal hasil petani akan turun. Sementara harga dalam negeri yang rendah tidak membuat petani makmur. Dilema memang. Hanya bedanya dilema India karena over supply yang kalau tidak diekspor butuh ongkos besar untuk penyimpanan. Sementara Indonesia dilema karena rendahnya produktifitas beras dan tentu rendahnya imbal hasil petani akibat kebijkaan mengamankan stok lewat impor.


“ Dan kan kita impor dari vietnam” kata Albet. Nah, kata Lina, itu bukti bahwa surplus beras bagi India, Thailand, juga Vietnam masalah serius. Makanya ketika India menaikan tarif ekspor beras, ya Vietnam manfaatkan pasar ekspor India. Beras yang kita impor dari Vietnam itu jenis beras patah A super, Harga sampai di gudang pembeli Rp. 8000/kg.  Di China beras jenis itu untuk makanan babi dan di Vietnam juga. Bagi kita beras itu untuk rakyat miskin yang dapat manfaat dari adanya Bansos. Dan kini dijual Bulog dengan harga sekitar Rp. 10.800 untuk rakyat miskin.


“ Mengapa india, Vietnam, Thailand bisa surplus beras dan bisa ekspor? kenapa kita malah impor beras ? Tanya ALbert. Lina kembali tersenyum. Persoalannya, kata Lina, ada pada tata niaga beras. Tata niaga beras kita bersifat rente. Orang yang tidak beresiko dan berlelah bisa kaya raya dari impor beras dan distributor. Sementara petani yang kerja keras dan beresiko gagal panen, dapat untung yang tidak membuat mereka bisa kaya. Apalagi luas lahan mereka tidak luas untuk komersial. Jadi walau harga beras tinggi di pasar retail tetap saja tidak berdampak kepada petani. Itu hanya nguntungi pedagang. Makanya orang males bertani dan tentu dampaknya turun  produksi. Tidak mungkin harga beras akan turun seperti 20 tahun lalu.

Dari tadi saya hanya dengar dan senyum aja. Ketika pemimpin bodoh dan culas maka penting sekali rakyat harus pastikan lebih cerdas dari pemimpin agar tidak jadi korban kebodohan dia.

Senin, 26 Februari 2024

Uang Rp Undervalue

 




Big Mac Index pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 oleh majalah ekonomi The Economist sebagai alat ukur daya beli masyarakat di berbagai dunia. Index Big Mac memang beda dengan hitungan statistik pada umumnya. Karena McD menetapkan harga lokal berdasarkan daya beli  masyarakat. Kan McD tidak mungkin menetapkan harga USD. Mereka menetapkan harga jual sesuai dengan kemampun orang lokal membayar. Makanya harga Big Mac setiap negara berbeda beda. Nah perbedaan ini diukur terhadap dollar. Maka jadilah Big Mac Index.


Indeks Big Mac banyak digunakan oleh para ekonom dan investor sebagai alat untuk mengukur nilai mata uang. Terkadang, hasilnya memang cukup akurat. Menurut Index Big Mac, Rupiah memiliki nilai mata uang di bawah batas wajar atau undervalued, yaitu sebesar (-)59,3% dibandingkan dolar Amerika Serikat. Artinya kalau anda pegang uang Rp. 50.000. Maka nilai real uang ditangan anda terhadap USD adalah Rp 20.500. Dalam teori ekonomi, kalau uang undervalue, itu bagus untuk meningkatkan ekspor. Barang yang kita jual jadi murah. Tentu punya daya saing. Sementara barang impor jadi mahal. Ini akan memicu bangkitnya industri dalam negeri. 


Memang dalam situasi Rupiah undervalued sangat sulit menjaga kredibilitas di market. Sedikit aja mismatch hitungannya bisa memicu kepanikan dan hilangnya kepercayaan (lost of confidence) para investor, sehingga terjadi aliran modal ke luar (capital outflows). Hal ini akan membahayakan neraca pembayaran (balance of payments) dan posisi cadangan devisa (foreign reserves). Untuk itu BI harus hati hati menjaga rupiah di pasar. Berapa kurs yang sebenarnya layak, tidak tahu pasti. Ikut goyang arah gendang aja. Makanya Ongkos operasi pasar itu mahal sekali.


Akibat lain dari kurs undervalue itu, jarak antara suku bunga dan inflasi tidak bisa terlalu dekat. Masalahnya, jika terlalu dekat, para pemilik dana akan sensitif untuk memindahkan portofolionya menjadi berdenominasi valas, terutama dollar AS. Makanya BI naikan suku bunga acuan agar diatas inflasi  sehingga pasar valas terjaga dan rupiah stabil. Inilah yang kita saksikan sejak dua tahun lalu. Sampai rabu minggu lalu BI belum berani turunkan suku bunga acuan karena inflasi belum sepenuhnya terkendali. Selagi suku bunga tidak turun,pasar modal tetap bergairah.


Sementara posisi pemerintah dalam kondisi  rupiah undervalue bisa mengurangi defisit anggaran. Mengurangi beban bayar utang luar negeri. Misal bayar bunga dan cicilan Utang LN USD 1 juta. Dengan index McD 56,3% terhadap dollar, itu artinya kita bayar bunga dan cicilan hanya USD 563.000. Tetapi pada waktu bersamaan upah buruh atau pekerja menjadi sangat murah. Misal UMR sebesar Rp 4,5 juta. Itu nilainya dihadapan USD hanya Rp. 1.845.000. Atau sama dengan per hari sebesar USD 4. Kenaikan harga harga dan tarif jasa sangat mudah terjadi gejolak sosiopolitik. Sementara intervensi fiskal lewat subsidi berdampak inflasi dan semakin membuat rupiah undervalue. 


Yang jadi masalah adalah sejak era reformasi kurs kita undervalue, namun tetap saja daya saing ekspor kita lemah dibandingkan negara lain. Bahkan produksi dalam negeri keok terhadap barang impor. Industri downstream SDA tidak berkembang luas di Indonesia. Kebijakan kurs undervalue itu tidak mengubah paradigma ekonomi dari SDA ke industri. Artinya peluang daya tarik ekspor dan daya saing dengan barang impor tidak berdampak terhadap kurs undervalue itu.  Kalau masih dengan cara seperti itu mengelola fiskal dan moneter, berharap banyak dengan bonus demographi itu omong kosong.  Apalagi berharap tahun 2045 kita jadi negara hebat. Ketinggian ngayalnya.


Vietnam studi kasus. 

Menurut versi terbaru dari Indeks Big Mac The Economist , Mata Uang Vietnam - Dong - dinilai terlalu rendah sebesar 47% terhadap Dolar AS. Dengan menyesuaikan perbedaan PDB/penduduk, Dong diperkirakan masih undervalued sebesar 10%. Itu memang by design. Karena tujuan vietnam adalah transformasi ekonomi dari Pertanian ke Industri yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, ketika Vietnam memantapkan dirinya sebagai eksportir besar dan basis manufaktur global, mata uangnya telah terdepresiasi terhadap USD rata-rata sekitar 2% per tahun.


Dampak undervalue nya mata uang, menarik investasi asing langsung (FDI) dalam jumlah besar sejak negara tersebut membuka perekonomiannya pada tahun 1990an di bawah kebijakan Doi Moi. Berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Transformasi ekoomi terjadi. Pergeseran alokasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa. Karena pesatnya ekspansi industri, seperti produksi tekstil, elektronik, dan makanan laut, mendorong angka ekspor ke tingkat yang lebih tinggi. Vietnam menempati peringkat ke-21 secara global dalam hal total ekspor, dengan telepon dan aksesoris, komputer dan produk elektronik, mesin dan peralatan, tekstil dan garmen, serta alas kaki sebagai produk ekspor utamanya. 


Setelah Vietnam mampu menjaga pertumbuhan realnya, maka mereka mulai kendalikan mata uangnya agar lebih menguat. Terutama sejak AS tuduh Vietnam melakukan manifulasi mata uang. Deberapa tahun terakhir, Dong Vietnam stabil, dan pada tahun 2021 mata uang tersebut terapresiasi terhadap USD. Ilustrasi The Economist tentang paritas daya beli (PPP) yang menggunakan harga relatif Big Mac di berbagai negara (69.000 Vietnam Dong pada Juli 2021 di Vietnam, dibandingkan USD 5,81 di AS) menunjukkan bahwa mata uang tersebut memiliki ruang untuk menguat lebih lanjut.


Dalam dua tahun meskipun ada COVID, FDI tetap mengalir sebesar $20 miliar per tahun. Pada bulan pertama tahun 2022, tingkat investasi bulanan meningkat sebesar 4% YoY. FDI, ditambah dengan surplus perdagangan sebesar $4 miliar pada tahun 2021 dan pengiriman uang masuk dari  warga Vietnam di luar negeri, telah meningkatkan cadangan devisa negara tersebut hingga lebih dari USD 100 miliar. Padahal PDB mereka hanya USD 366 Miliar dan penduduk 100 juta. Bandingkan dengan Indonesia yang cadev USD 146 miliar dengan PDB USD 1,4 trilion dan penduduk 270 juta. Dengan perbandingan itu keliatan Indonesia bego amat kelola ekonominya. Apalagi Fitch Ratings telah menaikkan Peringkat Issuer Default Rating (IDR) Mata Uang Asing Jangka Panjang Vietnam menjadi 'BB+' dari 'BB'.


Pada awal tahun 2000-an Anda bisa membeli T-Shirt di pasar Kota Ho Chi Minh yang bertuliskan, 'Saya berada di Vietnam sebelum McDonald's'. Hal ini tidak lagi terjadi, karena merek global seperti 'Golden Arches', Burger King, dan Starbucks telah menemukan tempat di samping makanan pokok lokal yang lebih lezat seperti Pho, Banh Mi, dan es kopi Robusta lokal yang menggugah selera. Fakta sederhana bahwa Vietnam termasuk dalam studi The Economist, padahal mata uangnya masih dapat ditukar secara bebas di luar negeri juga merupakan bukti betapa pentingnya mengelola ekonomi dengan smart. Engga bisa polos polos amat. 


Penutup.

Solusinya? menurut saya biarkan kurs rupiah melemah sesuai kehendak pasar. Engga usah Bi intervensi. Jangan ada distorsi pasar lewat subsidi dan oligopoli. Nah perhatikan, karena dampak krisis global seperti Jepang yang resesi, China slow down, itu akan mendorong mereka memindahkan industrinya ke Indonesia. Pengusaha nya tentu berharap kepada upah murah, pasar domestik dan daya saing yang tinggi akibat kurs undervalue. Ya tirulah Vietnam. Sejak awal membangun Vietnam sengaja melemahkan mata uangnya. Kini mereka jadi raja  Ekonomi di ASEAN. Yang penting segera kurangi Utang luar negeri. Pindahkan semua ke SBN rupiah. Kalau engga, rupiah akan jadi junk money.. kuncinya presiden terpilih harus clean and clear legitimate. Agar keputusan politik yang tidak populer mendapat dukungan rakyat luas.

Rabu, 07 Februari 2024

Civil society

 




Kalau ada yang mengatakan kita semakin jauh dari kedilan sosial. Itu bukan hoax. Bukan provokasi. Digelontorkannya dana Bansos besar besar sampai mengambil anggaran Kementrian sebesar Rp. 50 triliun, itu adalah bukti betapa timpangnya ketidak adilan. Walau terkesan kebijakan itu pro rakyat miskin, namun tidak menyelesaikan masalah ketidak adilan sosial. Pengeluaran bansos itu sama saja dengan menyediakan seteguk air  di tengan gurun  yang panas terik. Hanya sebentar akan haus kembali. Dan tidak mungkin negara terus menyediakan bansos karena daya dukung sosial APBN semakin berkurang akibat beban utang yang setiap tahun terus bertambah.


Situasi Indonesia sekarang memang memprihatinkan. Lembaga demokrasi melemah akibat oligarchi. Misal, berkaitan pencalonan Gibran sebagai Cawapres, sudah jelas DKPP menyatakan ketua KPU melanggar etika dan MKMK juga memutuskan Ketua MK melanggar etika. Namun kekuasaan mengabaikan itu. Sementara kekuatan Civil Society dari kalangan kampus menyuarakan keprihatinan terhadap rusak nya etika dalam demokrasi, namun oleh ring-1 presiden malah disikapi sinis dengan stigma partisan. Bahkan merekayasa gerakan tandingan untuk mengkerdikan gerakan moral itu. Sehingga kebebasan berbicara dan berpendapati sebagai ujud partisipasi civil society melemah. Padahal cara cara kekuasaan seperti ini berpotensi menimbulkan   konflik. 


Laporan CIVICUS tahun 2016, menggarisbawahi bahwa “dua permasalahan yang mendesak dan saling terkait selanjutnya mempengaruhi kualitas civil society: korupsi dan pengaruh kepentingan bisnis yang bersifat predator, khususnya yang berkaitan dengan industri ekstraktif, agribisnis dan proyek konstruksi skala besar. Kita bisa dengar sendiri seorang konglomerat Boy Thahir mengatakan dia mewakili mereka yang menguasai 1/3 ekonomi Indonesia, memilih paslon 2. Di tengah meluasnya korupsi, meningkatnya pengeluaran militer, pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia, dan semakin besarnya kepentingan bisnis yang bersifat predator. Upaya menegakan keadilan sosial semakin jauh dan jauh.


Padahal menegakkan kekuasaan dengan mengabaikan etika pada situasi APBN defisit dan debt trap, itu sama saja menegakan benang basah. Kalau sedikit cerdas bisa tahu, gaya politik tanpa etika itu kontra produktif terhadap kredibilitas APBN yang bergantung kepada luar negeri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Kemudian Deklarasi dan Program Aksi Budaya Damai, diadopsi pada tahun 1999. Piagam Bumi yang .memasukkan ketentuan-ketentuan yang menekankan integritas ekologi dan penghormatan terhadap alam dan Ibu Pertiwi. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. 


Masih belum jelas?. Baik, saya katakan. Di era sekarang, apalagi seperti Indonesia yang 40% PDB bersumber dari utang lewat instrument M2, tidak bisa bebas sepenuhnya dari standar kepatuhan HAM dalam mengelola negara. Walau SDA besar tetapi itu hanya potensi kekayaan yang tidak bisa menjadi potensi ekonomi tanpa sumber daya keuangan. Kita engga punya tabungan kecuali berharap dari utang. Kalau pemilu terindikasi tidak jurdil maka itu akan memancing lahirnya civil society and social movement. Dunia international terutama pasar akan bersikap dengan hukum besi.  Itu cepat sekali membalik situasi. Ingat istilah shock banking pada tahun 1998 dan tahun 2008. Premium CDS atas SBN akan melambung dan kurs rupiah pasti terjun bebas. Maka yang terjadi, terjadilah.

Setiap ketidak adilan sosial berpotensi akan melahirkan chaos sosial. Observatorium Konflik Regional, yang merupakan inisiatif bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan FundaciĆ³n UNIR, menyimpulkan bahwa chaos politik terkait dengan lemahnya lembaga-lembaga negara, meluasnya kemiskinan dan kesenjangan ekstrem, dan dibungkamnya gerakan civil society atau peran civl society sangat kurang. Saran saya kepada Jokowi. Belum terlambat. Masih ada waktu seminggu lagi. Segera rem mesin birokrat dari tingkat menteri sampai kepala desa dan pastikan mereka menjamin pemilu Jurdil dan netral. Hanya itu untuk mengamankan NKRI tetap utuh dan APBN punya sumber daya keuangan serta moneter stabll. Maka siapapun presiden terpilih, kita akan baik baik saja .

Selasa, 06 Februari 2024

Politik injek kaki

 




Suatu waktu di tahun 1999, Presiden Ukraina Leonid Kuchma diam-diam terekam dalam percakapan dengan kepala Badan Keamanan Negara, Leonid Derkach, dan menteri dalam negeri, Yuriy Kravchenko. Topik pembicaraannya adalah pemilu mendatang, dan perlunya memaksa para direktur pertanian kolektif ( semacam kepala Desa) Ukraina untuk mendukung pemerintah. Kuchma memberikan perintah berikut kepada Derkach “Bro, Anda memahami dengan jelas berapa banyak barbuk kasus anda yang kami miliki sehingga Anda dapat dipenjara besok…. Dan itu pasti lebih dari dua alat bukti.” 


Kemudian, Kuchma memberikan perintah serupa kepada Kravchenko “Ini adalah mekanisme yang bekerja di sini. Hampir semua kepala desa punya kasus hukum. Nah katakan kepada mereka, jika kalian gagal mendatangkan elektoral bagi paslon kita, katakanlah seperti itu, yang diperlukan, maka besok kalian semua masuk penjara.” Kutipan-kutipan bebas ini menggambarkan peran kriminalitas dan korupsi yang meluas ditambah dengan penggunaan pemerasan secara sistematis – dalam bahasa Rusia, kompromat.


Sebenarnya metode mempertahankan kekuasan dengan cara kompromat itu bukan hanya terjadi di Ukraina, tetapi hampir semua negara demokrasi menerapkan itu. Hanya saja kadarnya berbeda beda. Ada yang hardcore dan ada yang soft. Bahkan Arab Saudi yang menganut kerajaan juga melakukan. Misal, putra mahkota Mohammed bin Salman, tahun 2017 menggunakan badan inteligent negara untuk dapatkan barbuk korupsi elite Saudi dan kemudian mereka diperas hingga 106 miliar dolar dan memaksa mereka  loyal kepada agenda Mohammed bin Salman sebagai pewaris raja.


Gimana caranya penguasa melakukan pemerasan? Sebenarnya cara  kerjanya sama seperti gangster ala mafioso. Badan anti korupsi, jaksa intel, badan intel negara, tugasnya menerima laporan, melakukan investigasi, mendokumentasikan barbuk. Kalau pejabat level biasa kelas kroco, ya ditangkap untuk pencitraan penegakan hukum. Tetapi kepada pejabat atau elite, tokoh ormas, tokoh partai, rektor, boss korporat, Barbuk itu disimpan dengan rapi dan dibiarkan, bahkan dilonggarkan oleh presiden, sehingga terkesan permisif terhadap korupsi atau tepatnya  state capture.


Nah, Presiden mendapatkan dua hal. Pertama dia mendapatkan loyalitas dari para elite. Sehingga agenda nya berkuasa untuk diri dan keluarganya serta golongannya tetap langgeng. Kedua, dia mendapatkan dana politik dari loyalitas itu. Mengambil sumber daya dari siapa pun yang dia inginkan, terlepas itu birokrat, politisi atau korporat. Jadi benarlah, sudah seperti mafia. Di era Soeharto, korupsi masih bersifat tradisional, dimana birokrat yang mementingkan diri sendiri. Walu korupsi birokrasi mengganggu tujuan negara, namun mungkin Soeharto lebih memilih membiarkan demi loyalitas. Toh birokrat yang korup menguntungkan Soeharto secara politik. Buktinya dia bisa berkuasa 32 tahun.  Di era reformasi terutama sejak era SBY, dimana terjadi peningkatan perputaran uang M2, korupsi bukan hanya dilakukan secara tradisional tetapi juga bersifat state capture.


Apa dampaknya terhadap penegakan hukum? Tingkat korupsi semakin tinggi dan biasanya anggaran pengeluaran negara untuk kepolisian, Jaksa, Badan Anti korupi juga meningkat pesat. Maklum rezim seperti ini sangat paranoid dengan siapapun termasuk kepada rakyat sendiri.  Yang protes distigma radikalis atau teroris. Perlu anggaran besar memata matai rakyat. Disamping itu pengawasan anggaran dan proses justia juga sengaja dilonggarkan presiden. Artinya proses penegakan hukum semakin kacau dan tidak jelas lagi arah negara hukum. Hukum tajam ke bawah, tumpul keatas. Membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat miskin akan mengancam stabiitas keamaan dan tentu tidak elok untuk iklim investasi bagi orang kaya.


Lantas mengapa itu terjadi? menurut Besley dan Persson biasanya terjadi karena ruang fiskal yang kecil akibat desifit anggaran dibiayai oleh utang dan akhirnya terjebak dengan beban bayar bunga yang terus membesar dari tahun ketahun. Indonesia sekarang ruang fiskal hanya 2-3% saja dari PDB. Ruang fiskal yang sempit itu berpeluang besar untuk terjadinya state capture, korupsi di luar APBN. Biasa nya dari proyek negara lewat KPBU, konsesi Minerba, Migas, Kebun besar. Tercipta kreatifitas melibatkan APBN secara tidak langsung, yang menghasilkan pendapatan haram berupa mark up tanah, mark up velue project, skema kredit bank berpotensi NPL, dan pasti semua rente.


Kalau tidak ada keberanian mengubah atau memperbaiki dengan berani dan resiko politik berhadapan dengan group kompromat. Maka hanya masalah waktu revolusi akan meletus karena situasi dan kondisi terjadi begitu saja akibat proses alamiah. Kalau itu terjadi, ongkosnya sangat mahal. NKRI akan pecah. Semoga paham.

Yield dan trust ?

  Dalam dunia investasi pada surat utang dikenal dengan istilah Kupon   dan Yield atau imbal hasil.   Kupon itu bunga tetap. Biasanya dibaya...