Sabtu, 03 Desember 2022

How Democracies Die.




Saya membaca buku How Democracies Die. Itu saya baca tahun lalu. Buku itu biasa saja. Mengapa? Karena ditulis sebagai tesis atas fenomenan kepemimpinan Trumps. Namun karena penulisnya adalah Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, keduanya adalah profesor Harvard, terkesan sangat kaya wawasan. Mereka melengkapi tesisnya atas dasar studi terhadap kerusakan demokrasi di seluruh abad 20 da 21. Seperti pemerintahan Jenderal Augusto Pinochet di Chili , Presiden Recip Erdogan, di Turki, di Brasil, Filipina, hingga Venezuela. Buku itu memberikan arahan bagaimana menyelamatkan demokrasi dari ancaman akibat kepemimpinan yang otoriter dan sekaligus memperbaiki proses demokrasi.


Namun buku itu tidak membahas tentang demokrasi di Indonesia. Yang dijadikan contoh adalah Fenomena pemimpin 'diktator' yang menang lewat pemilu, seperti terjadi di Peru, Polandia, Turki, Rusia, Sri Lanka, dan Ukraina sebagai dasar studi. Lantas, bagaimana kematian demokrasi itu bisa terjadi? Dalam buku ini dijelaskan bahwa kematian demokrasi bisa terjadi justru ketika kaum demagog ('provokator') ekstremis dibawa masuk ke dalam arus utama perpolitikan. Mengapa ? karena mereka anti norma demokrasi.


Konteks di negara mayoritas islam, terjadi pelemahan demokrasi oleh kekuatan primordial, yang memanfaatkan politik identitas untuk memprovokasi masyarakat melawan pemerintah yang terpilih secara demokratis. Itulah yang terjadi di Indonesia. Lihatlah pidato MRS dan HTI, bagaimana mereka mentertawakan proses politik yang harus tunduk dengan UU dan hukum. Yang dikawatirkan, kalau Pemilu dimenangkan lewat politik identitas, maka yang muncul adalah pemimpin yang otoritarian theokrasi anti demokrasi.


Nah kalau terjadi pembiaran terhadap kekuatan primordial yang demagog hanya masalah waktu Indonesia akan amburadul. Itu bisa dilihat bagaimana keadaan DKI. Anies menang Pilgub lewat politik identitas. Dia hanya focus kepada golonganya dan membayar politisi agar memuluskan agendanya menyuburkan keberadaan kaum demagog.  Yang terkesan dalam konteks demokrasi adalah pembangkangan sipil.


Saya tidak menyalahkan agama sebagai penyebab melemahnya demokrasi. Agama itu suci. Yang jadi masalah ketika agama dipolitisir maka ia sangat mudah melahirkan kaum demagog. Saya lebih suka kalau ingin agama sebagai jalan perjuangan, maka tirulah jalan sufi. Yaitu jalan cinta. Berpolitik karena cinta. Hargai perbedaan. Hormati konsesus ( Hukum dan UU ) yang dibuat bersama sebagai ujud nilai akhlak. Utamakan keadilan. Tetapi keadilan yang proporsional.

Banyak orang berkata, "Dia jahat, tetapi engkau dapat menghindarinya.” Tuhan berkata kepadamu, "Dia jahat, tetapi engkau dapat mengubahnya." Caranya? Jangan berjarak tapi bersedekatlah, maafkan dan lupakan, perbaruilah. “


Jumat, 02 Desember 2022

Tiga lembaga mengatur dunia.

 


Di blog about business saya sudah menulis tentang “  indonesia kalah di WTO. “ Saran saya walau kita kalah di panel WTO, Dispute Settlement Body. Ya biarin aja. Engga usah panik. Presiden kan hanya melaksanakan amanah UU Minerba. Walau kita kalah ditingkat banding, ya biarin aja. Toh pemerintah tidak bisa mengubah UU minerba tanpa persetujuan DPR. Tolong juga, kalau Presidennya jagoan, jangan sampai DPR nya ayam sayur. UU Minerba diubah sesuai maunya WTO.

***

Buku Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO , ditulis oleh Richard Peet dan timnya : Beate Born, Mia Davis, Kendra Fehrer, Matthew Feinstein, “Steve Feldman,” Sahar Rahman Khan, Mazen Labban, Kristin McArdle, Ciro Marcano, Lisa Meierotto, Daniel Niles, Thomas Ponniah, Marion C. Schmidt, Guido Schwarz , Josephine Shagwert, Michael P. Staton, dan Samuel Stratton. Sebagai referensi tentang IMF, WB, WTO,  buku ini lumayan memadai. Karena diulas dari faktor sejarah berdirinya, idealisme nya dan sampai eksistensi dalam mempengaruhi terbentuknya tetanan dunia baru setelah perang dunia kedua.  Anda akan diajak berwisata ke masa lalu untuk memahami latar belakang lahirnya idea dan paradox dari adanya Globalisme dan neoliberalisme. 


Dari liberalisme ke Keynesianisme - neoliberalisme, hegemoni dan wacana kebijakan, kontra-hegemoni. Juga sejarah Bretton Woods - munculnya rezim ekonomi global - konteks politik-ekonomi, wacana ekonomi, AS - dari isolasi ke hegemoni global, konferensi, ratifikasi, formalisasi dominasi. Faktanya  bahwa ketiga lembaga tersebut memainkan peran yang sangat berbeda dari idealisme awal berdirinya.


Idealisme nya bahwa Bank Dunia beroperasi seperti bank yang menawarkan pinjaman dan hibah kepada negara-negara berkembang. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dunia. Tujuan IMF adalah stabilitas sistem moneter dan keuangan dunia. Berbeda dengan bank dunia yang juga banyak bekerja sama dengan negara maju, ia adalah bagian dari sistem PBB. Kedua organisasi ini berkaitan dengan kepentingan AS. Kantor pusatnya aja berdekatan di Washington DC.  


WTO  memang berbeda dengan badan PBB lainnya. WTO secara teknis bukan bagian dari PBB, dan merupakan salah satu dari banyak organisasi multilateral yang berbasis di Jenewa, seperti WHO, Kongres Meteorologi Dunia, dll. WTO awalnya adalah GATT ( General agreement on tarrifs and trade).   Sebagai organisasi perdagangan dunia, fokusnya pada perdagangan, walau belakangan berkembang ke sektor pariwisata dan investment. Di bawah naungannya, negara-negara anggota menegosiasikan kesepakatan dalam rangka  mendukung program globalisasi .


Satu kesamaan antara Bank Dunia, IMF, dan WTO adalah bahwa mereka memiliki negara anggota yang kira-kira sama. Mereka juga mengumpulkan data dan statistik serta menerbitkan laporan ekonomi yang harus dipercaya dan valid sebagai dasar membuat kebijakan negara.  Ketiga lembaga itu di isi oleh para ahli berbagai disiplin ilmu, terutama ekonomi. Mereka dibayar mahal dengan anggaran melimpah. Tujuanya adalah melahirkan pemikiran dan ide-ide yang berwawasan, menggunakan jenis representasi simbolik tertentu- yang bahkan istilah Gramscian 'akal sehat' tidak cukup-.


Sehingga setiap wacana, gagasan dari ketiga lembaga itu memaksa negara anggota bersikap NATO ( No Alternatif To Objection),  engga ada pilihan untuk menolak. Memang  penjajahah lewat pemikiran yang sistematis dan kelembagaan. Kenapa kita takut dan harus patuh? Kita negara berdaulat kok.  Lawan! 

Kamis, 01 Desember 2022

Politik identitas ?

 




Bapak pendiri bangsa kita sebagian besar adalah tokoh agama dan agamais. Baik dari golongan islam maupun non islam. Namun mayoritas dari tokoh islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo , Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakir  KH. Masjkur, KH. Abdul Wahid Hasyim, Agus Salim, Muhammad Hatta, dan lain lain. Mereka bukan kaleng kaleng atau hanya sekedar ulama pada satu mahzhab saja. Mereka intelektual yang memahami semua hal idiologi kontemporer. Mereka sangat menguasai semua referensi hubungan antara agama dan negara. 


Kalau sampai akhirnya mereka berlabuh kepada Pancasila, itulah buah karya jenial yang menembus ruang dan waktu. Bahwa negara Indonesia tidak didirikan berdasarkan idiologi sekular seperti Komunisme, sosialisme, kapitalisme, fasisme dan lain sebagainya. Tetapi berdiri diatas teologi islam. Relasi antara agama dan Negara  dalam konteks ketuhanan, keadilan, persatuan, musawarah, kemanusiaan, dilihat dari perspetif Islam. Nah dengan Pancasila, sebenarnya para pendiri negara kita bukan hanya mempersatukan yang berbeda agama tapi juga mempersatukan umat islam yang berbeda aliran.


Nazih Ayubi dalam bukunya Political Islam,Religion and Politics in the Arab World, berusaha merekam Politik islam dalam konteks Dunia Arab. Kita bisa menemukan ruh dari Pancasila.  Lahirnya  golongan dalam islam, Partisipatif, Kondisionalis, dan Penolak ( islam fundamentalisme, radikalisme)’ dalam sistem demokrasi, seperti yang digambarkan oleh Kamran Bokhari & Farid Senzai dalam buku Political Islam in the Age of Democratization, tidak lain  disebabkan oleh kegagalan memahami islam dan Politik. 


Sejalan dengan itu , Jocelyne Cesari, dalam bukunya What is Political Islam? juga mengindikasikan adanya kegagalan memahami politik dan islam. Rekamanya atas ketidakpuasan yang ditimbulkan oleh partai-partai Islam di berbagai negara pasca revolusi Iran pada tahun 1979 dan kegagalan revolusi Arab Spring yang di Mesir pada tahun 2013,  telah menyebabkan politik Islam meredup. “ Dunia sedang menyaksikan kegagalan Islam politik. Bahwa kita hidup di era pasca-Islamis, dengan relevansi Islam politik yang menurun. “ Kata Olivier Roy pengamat Harvard.


Cesari, memaparkan analisis struktural dan historis Islam politik sejalan dengan argumen Ayubi tentang hubungan historis antara Islam dan politik sebagai upaya konsesus bersama lahirnya konstitusi. Sama seperti pemikiran NU, bahwa politik itu adalah kebudayaan. Politik itu masalah muamalah. Kata Nabi, “ Antum a'lamu bi umuri dunyakum, Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian.” Antara agama dan budaya saling melengkapi, bukan saling menghabisi. Ya sama dengan Pancasila.


Nah akhirnya sampailah kita pada kesimpulan ala pedagang sempak. Bahwa berdasarkan prinsip teologi islam, tidak ada alasan untuk kesalahpahaman terhadap sistem negara apapun. Politik hanya metodelogi mencapai tujuan kesempurnaan iman di hadapan Tuhan, bukan tujuan. Sama halnya dengan Pancasila. Jadi politik identitas itu memang pemikiran gagal dan terbelakang.

Kamis, 10 November 2022

Gemar Membaca

 



Sejak remaja saya sudah gemar membaca. Mentor saya membaca adalah ibu saya sendiri. Saya termasuk anak yang lemah otak. Berkat kesabaran ibu saya, saya bisa mengerti pentingnya membaca dan yang lebih penting lagi, ibu saya bisa memotifasi saya untuk gemar membaca. Caranya gimana ?


Pertama, waktu anak anak saya diberi ibu saya buku komik dari kumpulan cerita andersen. Awalnya suka lihat gambarnya dan akhirnya suka membaca. Dari hobi baca komik ini, masuk ABG saya mulai tertarik baca novel remaja. Saya mulai  suka baca cerita bersambung di koran. Itu setiap hari saya tunggu. Dengan itu saya jadi biasa dan gemar membaca.


Kedua, nah ketika SMA saya sudah mulai gemar membaca novel fiksi. Tetapi saya sulit memahami. Usai baca novel saya tidak punya kesan apapun. Ibu saya nasehati saya “ novel fiksi sains  itu diambil dari ilmu pengetahuan. Kamu harus pahami prinsip dasar pengetahuan itu. Misal soal kehidupan ruang angkasa. Kamu harus pahami apa itu luar angkasa, apa itu energi,  apa itu ruang dan apa itu waktu. Itu aja.  Caranya? Baca buku fisika dasar. Disitu kamu paham prinsip ilmu itu untuk menghidupkan suasana emosi kamu saat membaca novel fiksi sains. Cobalah. Pasti asik. Benar. Ternyata dengan saya tahu prinsip sains nya, membaca novel fiksi jadi lebih bergairah. Nah prinsip ini membuat saya sadar bahwa sesuatu itu menarik minat karena kita punya dasar pengetahuan. Kalau engga, buku tebal jadi membosankan. Samahalnya, walau semua orang suka uang tapi kan tidak semua orang punya dasar pengetahuan tentang uang. Makanya wajar kalau tulisan tentang ekonomi dan bisnis saya kurang diminati nitizen.


Ketiga, saat SMA saya suka baca buku agama koleksi punya ibu saya. Tetapi saya bingung memahaminya. Disamping sebagian besar tulisan Arab gundul, dan penyampaiannya sangat rumit. Ibu saya mencerahkan saya. Kalau kamu ingin tahu sumber ilmu, kamu harus kuasai bahasa asal sumber ilmu itu. Bahasa adalah obor kamu berjalan ditempat gelap. Nah kalau kamu paham bahasa maka prinsip membaca harus dipahami. Kamu harus tahu kerangka berpikir. Semua penulis mengikuti prinsip itu. Apa itu ? Ya kamu harus bisa bedakan apa itu ajaran tauhid dan apa itu dalil atau teologi. Agama apapun punya prinsip seperti itu. Kalau kamu tidak bisa bedakan apa itu tauhid dan teologi. Kamu akan terjebak dalam kebingungan. Tauhid itu berdasarkan wahyu. Itu tidak bisa didebat. Di debat ya iman rusak. Tapi dalil? Itu adalah teori atau tafsir. Itu belum tentu benar. Karena bagaimanapun, dalil tetaplah opini manusia yang bisa saja salah. Dan opini berkembang karena waktu dan zaman. Jadi engga perlu diimani tapi cukup dipahami saja untuk memperkuat iman.


Nah atas dasar tiga hal tersebut  membaca menjadi hal yang mengasikan.  Saya tercerahkan. Dari pemahaman sederhana tentang definisi uang, saya bisa kuasi ilmu financial engineering. Dari definisi hukum permintaan penawaran, membuat saya mudah memahami makro ekonomi. Dari pengetahuan dasar sosiologi, saya bisa memahami ilmu politik dan rekayasa sosial. Dari pemahaman dasar agama, saya bisa cerdas belajar ilmu beragama.  Dari pemahaman ilmu filsafat, semua ilmu mudah saya cerna. Sedikitnya setiap minggu saya tamat membaca satu buku


Rabu, 09 November 2022

Ilusi uang




Everything you know about the Great Recession is wrong. It wasn’t caused by greedy bankers or by deregulation, not by a housing bubble, and not even by the Federal Reserve’s easy money policy, which wasn’t easy.  Itu yang tersirat pada buku Scott Sumner yang berjudul The Money Illusion: Market Monetarism, the Great Recession, and the Future of Monetary Policy.


Dia mengklaim bahwa sistem pasar aset ( saham dan obligasi ) yang ada sekarang sudah established dan efisien. So, crash pasar saham tidak menyebabkan resesi; gelembung perumahan di tahun 2000-an bukanlah gelembung perumahan. Wajar saja kalau Summer tidak punya teman banyak. Umumnya ekonom juga berpikir politis, dan selalu ada excuse terhadap setiap krisis. Dari tulisannya saya perhatikan bahwa dia penganut mahzab hukum demand and supply.


Tapi yang jelas dia bukan Keynesian yang berhaluan kiri secara eksklusif dengan fokus pada gov spending, atau seorang penganut supply uang yang condong ke kanan yang berfokus pada crowding out atau disinsentif pemerintah untuk bekerja. Tepatnya dia penganut Keynesian Baru dan hipotesis pasar yang efisien (Chicago School) dan secara pragmatis membangun teorinya dengan kedua komponen tersebut.


Skandal Lehman berdampak luas terjadinya krisis financial. Perbankan terseret gagal bayar utang. Negara juga terancam gagal bayar utang. Solusinya ? negara memompa uang berbungan murah ke pasar lewat kebjakan QE. Apa yang terjadi? pasar modal yang bubble. Uang mengalir ke sektor moneter lewat pasar uang dan modal. Justru paradox terhadap pertumbuhan itu sendiri. Mengapa ? pelonggaran moneter bukan solusi. Akar masalahnya ada pada imbalance economy, ketimpangan antar sektor real dan moneter. Jadi solusinya ? reformasi lembaga non bank dan perbankan.


Para ekonom sepakat bahwa untuk memerangi inflasi adalah dengan kenaikan suku bunga. Itu cara efektik menarik uang beredar agar tercapai keseimbangan baru. Faktanya apa yang terjadi dengan kebijakan itu ? Orang males investasi dan konsumsi karena suku bunga tinggi. Yang punya uang mending deposito aja. Yang mau utang bank, nanti saja. Paradox terhada pertumbuhan !Mengapa ? Penyebabnya adalah kegagalan mendistribusikan uang untuk terjadinya proses produksi dan jasa secara adil. Jadi solusinya adalah reformasi sektor produksi dan jasa agar lebih adil dan massive. 


Sebenarnya semua teori ekonomi baik yang klasik maupun modern, tidak ada yang salah. Sama halnya tidak ada agama yang salah. Lantas apanya yang salah? Ya salah adalah pelaksana teori itu. Dari perspektif saya pedagang sempak, Summer sebenarnya ingin mengatakan secara vulgar “ Uang itu ilusi. Yang fakta adalah produksi dan setelah itu berbagilah lewat sistem ekonomi dengan . semangat sinergi dan kolaborasi. Persepsi semacam itulah yang ingin disampaikan summer dalam bukunya.


Entah butuh beberapa dekade bagi ekonomi untuk belajar dari masa lalu, dari kehancuran pasar saham dan kegagalan bank,  merosotnya PDB akibat resesi. Bahwa akar malasah dari semua hal tentang ekonomi, rakus ! Solusinya berhentilah rakus.


Jumat, 04 November 2022

Demokrasi : Hanya sekedar Komoditas.

 




Democracy for Sale: Dark Money and Dirty Politics, by Peter Geoghegan, published by Head of Zeus. Menurut buku ini. Selalu alasan pembenaran pentingnya demokrasi adalah agar tidak terulang lagi kekuasaan seperti Hitler, Mussolini, Stalin. Mereka adalah Icon kegagalan kekuasaan anti demokrasi. Kebetulan AS sebagai pemenang perang dunia kedua. Memaksakan agar demokrasi sebagai jalan menuju era baru dunia yang damai dan menghormati kebebasan. Namun yang jadi masalah setelah sekian dekade. Terbukti Demokrasi memang tidak pernah mundur namun gagal maju. 


Mengapa ?


Jawabannya, ada tiga. 


Pertama. Peran korporat dalam sistem politik sangat dominan menentukan arah bandul. Maklum korporat  lewat pajak menanggung  anggaran nasional lebih dari 80%. Walau korporat  hanya segelintir namun ia menanggung beban sosial dan ekonomi negara. Itu  sudah berlangsung sejak tahun 1970.  Sulit membantah bahwa oligarki bisnis itu kukunya mencengkeram batang leher elite. 


Kedua. Peran uang haram atau uang gelap atau uang rente yang masuk kedalam sistem politik. Panetrasi uang rente ini luar biasa sehingga membuat demokrasi hanya sebatas prosedur formal saja. Kenyataannya pemerintah bekerja untuk kepentingan rente saja. Yang  miris, uang rente itu sulit dilacak pajaknya. Mereka dilindungi oleh elite politik.


Ketiga. Transformasi media massa ke  ekosistem informasi yang terstruktur sehingga informasi bisa di-create sesuai kehendak modal dan pasar.  Akibatnya kebenaran yang menjadi nilai nilai demokrasi tidak menjadi bagian dari proses pendidikan politik. Makanya jangan kaget bila orang yang tak jelas reputasinya bisa jadi anggota DPR dan kepala daerah. Bahkan jenderal gagal engga malu untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan selalu ada yang pilih.


Tiga hal tesebut diatas, juga ditulis oleh Lawrence Lessig dalam bukunya, Republic, Lost, dan Dark Money. Lessig menjelaskan bagaimana sekelompok miliarder telah membentuk dan memutarbalikkan politik Amerika. Dan di Inggris, studi penting Martin Moore, Democracy Hacked , menunjukkan bagaimana, hanya dalam satu siklus pemilu, pemerintah otoriter, elit kaya, dan peretas pinggiran menemukan cara untuk mempermainkan pemilu, melewati proses demokrasi, dan mengubah jejaring sosial menjadi medan perang.


Buku ini tidak berbasis teori kuat. Landasan berpikirnya lebih kepada telaah fakta. Jadi lebih tepatnya laporan kompulsif bagaimana praktek demokrasi yang ganas dan culas. Sehingga banyak UU tidak lagi dibuat sesuai dengan nilai nilai demokrasi tentang keadilan. Rakyat kehilangan kecerdasan politik akibat informasi yang bias. 


Media massa  menjadi virus yang ganas menyesatkan orang berpikir. Sosial media membuat orang lonely ditengah keramaian dan jadi budak influencer yang mengemas konten ambigu. Selalu membesar besarkan hal omong kosong seperti idiologi dan agama. Sangat sedikit membahas silent skandal dari kalangan korporat dan elite poltiik. Ogah membahas mind corruption.  Padahal silent skandal dan mind corruption ini lebih jahat dari teroris. Karena ia semakin memperlemah pemerintah dalam melaksanakan fungsi  sosial dan keadilan. Dampak buruknya sangat sistematis. Jadi, demokrasi itu paradox . Anti persatuan dan mudah terpolarisasi namun rakyat yang kritis tak berdaya berhadapan dengan tuduh anti demokrasi


Misteri modal

 




Adalah buku karya dari Hernando de Soto. Ia Ekonom Peru. Tulisannya dipengaruhi oleh  kapitalisme dan neoliberal dari Milton Friedman, Friedrich Haye, Bruno Leoni. Dia sebenarnya mencoba membela kapitalisme secara sosialisme. Tak hendak mencela kapitalisme tapi mengajak orang memahami kapitalisme sebagai sebuah value demokrasi terhadap keadilan bagi semua. Itu sebabnya dia mendirikan the Institute for Liberty and Democracy.


Saya tidak terpelajar namun De Soto bisa memberikan cahaya kepada saya yang hanya tamatan SMA tentang misteri “ kok ada perbedaan kaya dan miskin” Dia membantu saya menyibak rahasia tentang modal. Dan dia menjadikan saya bisa memahami bagaimana harus survival dan berhenti mengeluh atas keadaan saya yang miskin dan orang lain yang kaya. Buku Mystery of capital ini seakan menjadi cahaya terang melewati lorong sunyi. 


Oh ternyata, modal dalam dimensi kapitalisme, bukan sekedar kepemilikan atau property tetapi value. Value itu di create oleh Negara lewat legitimasi. Dari legitimasi inilah harta akan beranak pinak berkembang tanpa batas. Sehingga siapa yang bisa menguasai legitimasi negara atas modal maka dia semakin cepat berkembang. Siapa yang tidak memahami peran legitimasi negara, maka dia akan tersingkir dan terlupapakan oleh modal.


Dahulu kala harta adalah sebidang tanah dan kumpulan ternak. Dari harta itu orang hidup menghidupi dirinya. Namun belakangan karena manusia semakin bertambah dan kebutuhan semakin meningkat maka kompetisi terbentuk. Harta tidak lagi diartikan ujud phisiknya. Tapi harta telah berubah menjadi selembar document yang dilegitimasi oleh negara. Selembar dokumen itu berkembang menjadi derivative asset bila dilampirkan dengan seperangkat izin ini dan itu.


Kemudian bila dokumen itu dilampirkan dalam project feasibility study maka jadilah ia akses meraih modal. Bukan dijual tapi digadaikan. Uang itu berputar untuk kegiatan ekonomi dan menghasilkan laba untuk kemudian digunakan membeli harta lagi. Ini disebut dengan nilai reproduksi capital atau project derivative value. Harta tidak lagi berdasarkan harga perolehan tapi nilainya menjadi imajiner tergantung future dari financial analysis.


Maka jadilah Harta dalam lembaran dokumen bernama Saham ( stock). Negara semakin memberikan akses kepada harta itu untuk berkembang tak ternilai melalui pasar modal. Bukan hanya di lantai bursa, tapi juga dipasar uang. Dokument Saham dijual sebagian dan sebagian lagi digadaikan dalam bentuk REPO maupun penerbitan obligasi. Disamping itu akses permodalan conventional lewat bank terus digali agar harta terus berlipat lewat penguasaan kegiatan ekonomi dari hulu sampai ke hilir.


Kapital dapat mereproduksi dirinya sendiri. Bahwa harta bukanlah ujudnya tapi apa yang tertulis. Dan lebih dalam lagi adalah harta adalah value. Itu hanya mungkin dapat dicapai apabila dalam bentuk dokumen perizinan ini dan itu. Inilah akar masalah kenapa terjadi perbedaan antara negara modern dan negara terbelakang. Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Adalah perbedaan mendapatkan akses perizinan. Mind corruption, menjadikan perizinan untuk memperkaya diri. Akses hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu menyuap? Itulah sumber dari ketidak adilan terhadap sumber daya.


Politik dan pluralis

 


Setelah baca buku Pluralism in Political Analysis. Penulisnya William E Connolly. Saya tergelitik menganalisa dalam konteks politik di  Indonesia. Sebelumnya saya ringkaskan dulu profile buku. Buku Ini mengkaji pemikiran para pluralis seperti Robert Dahl, David Truman, Adolf Berle, Arthur Bentley, Joseph Schumpeter, dan Walter Lippmann, serta kritikus teori pluralis seperti C. Wright Mills, Herbert Marcuse, Henry Kariel, dan  Hibah McConnell.


Dimana menariknya?


Yang menarik adalah sudut pandang pluralis tentang sains, ekonomi, filsafat, dan psikologi. Buku ini menyimpulkan bahwa interpretasi konvensional dan pluralis tentang politik kontemporer memerlukan revisi yang signifikan. Pandangan para kritikus yang beragam ini menyatu menjadi garis besar dari apa yang mereka lihat sebagai cita-cita politik yang lebih tercerahkan dan teori deskriptif yang lebih relevan.  Potret kolektif ini menawarkan kerangka interpretatif baru yang provokatif untuk memahami politik masyarakat kontemporer.


Jadi pluralis itu dipengaruhi oleh banyak faktor dan proses politik tidak berada di ruang hampa. Dalam sistem demokrasi liberal menganut multipartai , idiologi identitas atau fasisme memang tidak mungkin menang. Apalagi dalam dunia yang berubah. 


Nah gimana dalam konteks Indonesia.? 


Kalau kita ingin mengetahui peta politik ke depan. Kita harus pahami proses politik dari waktu ke waktu. Karena orangnya itu itu aja. Politik kita adalah politik transaksional antar kekuatan kolompok. Zaman Soekarno pernah ada koalisi tiga idiologi, yaitu Nasionalis, Komunis dan Agama. Disingkat, NASAKOM. Barisan nasional ini dibentuk Soekarno berdasarkan hasil Pemilu 1955. Fakta politik di Indonesia hanya tiga idiologi itu yang diterima oleh rakyat.  Soekarno sadar bahwa dia penyambung lidah rakyat. Dia tidak bisa mengingkari eksitensi ketiga idiologi itu. 


Namun Soekarno juga sadar bahwa tiga kekuatan itu tidak bisa di tempatkan dalam sistem demokrasi liberal. Tetapi harus demokrasi terpimpin. Itulah sebabnya, berkat dukungan tiga kekuatan itu, Soekarno bubarkan legislatif hasil pemilu dan kembali kepada UUD 45 yang dianggap lebih cocok dengan Pancasila.


Di Era Soeharto, kita tidak punya basis idiologi yang jelas. Maklum kekuatan Orde baru dipegang oleh Golkar yang merupakan antitesis dari ketiga idiologi yang ada di Indonesia itu. Mengapa ?  Golkar itu awalnya didirikan oleh TNI-ABRI, yang menentang adanya paham idiologi yang ada ( Soekarnois, komunis dan agama). Pada era Soekarno, TNI-ABRI berpolitik lewat Sekber Golkar. Dan di era Soeharto, TNI-ABRI menjadikan Golkar sebagai kendaraan untuk berkuasa. Payungnya adalah Pancasila. Pancasila sesuai dengan persepsi Soeharto. Gerakan nasionalisme dan agama di bonsai sesuai dengan prinsip Pancasilanya Soeharto.  Komunis di bubarkan.


Di Era reformasi, Golkar mendirikan Partai Golkar. Namun sejak TNI-ABRI keluar dari Golkar dengan tersingkirkan Edi Sudrajat dalam Munas Golkar tahun 1999, Golkar tidak berubah. Masih dengan platform kekuasaan orde baru. Kemudian TNI melalui operasi intelijen mendukung berdirinya PKB, PAN, dan PKS. Tujuannya membuat keseimbangan terhadap Golkar. Namun era SBY, koalisi partai islam ( PPP, PKB, PKS, PAN ) dan partai  pragmatis  ( Golkar, PD dll ) berkuasa. Prinsip nasionalism diabaikan. Saat itulah TNI mendukung bangkitnya PDIP sebagai penyeimbang. Mengakiri kekuasaan SBY, PDIP jadi pemenang pemilu. Jokowi berkuasa.


Era Pertama Jokowi berkuasa, ada upaya membenturkan Nasionalis dan Islam. Siapa yang punya ulah? Siapa lagi kalau bukan elite Ex order baru. Maklum kita engga punya manifesto idiologi Pancasila. Jadi setiap orang bebas mendefinisikan Pancasila sesuai golongannya. Sampai dengan sekarang, provokasi konflik antara nasionalis dan islam sengaja didengungkan terus. Kalau ini tidak ada upaya rekonsiliasi secara struktural maka negara ini akan menjadi negara gagal politik. PDIP berusaha mengurangi polarisasi politik agar semua orientasinya kepada Pancasila dan NKRI. Tentu tidak lepas dari upaya intelijen negara. 


Tetapi, sekarang pluralisme sudah mulai tumbuh dewasa dalam masyarkat Indonesia. Walau idiologi Soekarnoisme dan agama masih besar pengaruhnya namun peran partai sangat  dominan menciptakan poltik pluralisme itu. Maklum dengan banyaknya partai, tidak ada satupun partai yang dapat suara 1/3 dari jumlah anggota DPR di Senayan. Mau engga mau, entah partai berhaluan Soekarnoisme  atau agama atau pragramatisme, tetap saja memerlukan koalisi kalau ingin menang dalam Pilpres. Dan kalau koalisi pastilah  pelangi ya. Engga mungkin PDIP atau Golkar koalisi dengan Gerindra atau Nasdem atau partai pragmatis. lainnya. Pastilah ikut juga PKB, atau PPP, atau PKS atau PAN. Itulah yang dimaksud oleh Herbert Marcuse.


Makanya sangat dilema, bagi partai mencalonkan seseorang jadi capres kalau elektabilitasnya ter-cluster karena idologi tertentu. Katakanlah, Ganjar ( Soekarnois) , yang juga musuh bagi akar rumput PKS ( Agama). Sementara Anies sudah terlanjur tekooptasi dengan PKS. Suara Anies ya suara PKS, yang di akar rumput musuh bagi pemilih PDIP. Kedua calon ini tidak elok di hadapkan head to head dalam konteks mengelola pluralisme.  Karena pemilu itu kan brutal sekali dan cakupannya luas sekali, hubungan koalisi sangat dinamis. Engga sesederhana hasil survey. 


Singkatnya tanpa koalisi pluralis, engga mungkin bisa menang. Dan walau para Partai itu mengejar kemenangan, tetapi keutuhan NKRI tetaplah prioritas. Jadi peluang bermusawarah antar mereka selalu terbuka. Belum lagi pluralisme dikaitkan dengan geostrategis dan geopolitik regional dan international, politik kepentingan pemodal. Ini tidak bisa dianggap remeh. Sangat significant menentukan peluang unggul dalam kompitisi Pilpres di era yang sedang berubah cepat. Mau engga mau, idiologi harus berdamai dengan itu semua. Kalau engga ya kalah. Emangnya engga perlu ongkos.


Jadi kesimpulannya? tetap saja partai yang menjadi King maker. Survey Elektabilitas bukan penentu kalau itu hanya karena faktor idiologi dan popularitas. Yang utama adalah siapa yang bisa mengelola dan memanfaatkan pluralisme semua aspek,  ya dialah yang tampil sebagai pemenang.  Dunia berubah. Pelajaran kemenangan Jokowi di tahun 2014 dan 2019 membenarkan teori itu. Menang tapi tidak telak, membuat presiden harus terus berdamai dengan pluralisme. Memang keliatan lemah tapi itulah realitas politik kita.


Kejahatan politik.

 



Ada buku yang menarik, judulnya AN INTRODUCTION TO POLITICAL CRIME. Penulisnya adalah Jeffrey Ian Ross. Ia adalah Profesor di Sekolah Peradilan Pidana dan Peneliti pada Pusat Hukum Internasional dan Perbandingan di Universitas Baltimore. Buku ini tepatnya dibaca oleh para akademisi peneliti. Bukan oleh anak tamatan SMA seperti saya. Ditulis berdasarkan riset di AS dan Kanada. Lumayan bagus dedikasinya menulis buku ini. Setidaknya saya rakyat jelatah punya referensi memahami fenomena politik yang ada sekarang.


Kejahatan Politik sebenarnya mudah dipahami. Kejahatan anti-sistemik atau kejahatan terhadap sistem negara. Mereka adalah gerombolan kriminal yang ada dalam lingkaran kekuasaan, termasuk partai oposisi. Dalam Bab Tiga buku ini jenis kejahatan itu mencakup pengkhianatan, misprision of treason, pemberontakan, spionase, hasutan, sumpah palsu, penyuapan, penghinaan, obstruction of justice, menolak penangkapan, melarikan diri, dan penyimpangan birokrasi.


Mengapa dikatakan gerombolan? (istilah kerennya oligarki). Karena yang menjalankan UU, mengawasi dan pembuat UU, dalam satu gerombolan. Diantara mereka berlaku saling sandera. Siapa yang kuat, akan jadi pecundang. Mereka gunakan senjata hukum atas dasar konstitusi kepada lawannya. Dan mereka juga gunakan senjata hukum dan konstitusi untuk berlindung dari kejahatannya. Dan semua itu tarjadi diatas teater yang tanpa kekerasan. Bahkan dengan tawa dan senyum saja.


Buku ini cukup apik menguraikan secara umum soal kejahatan tanpa kekerasan itu. Itu bisa dibaca pada Bab Enam yang didedikasikan untuk tinjauan umum kejahatan politik “negara”, atau kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan dengan Bab Tujuh berfokus pada korupsi politik. Bab Delapan membahas pengawasan domestik ilegal. Bab Sembilan membahas pelanggaran hak asasi manusia. Bab Sepuluh membahas “kekerasan negara” (yang dilakukan oleh polisi, keamanan nasional, dan militer), dan Bab Sebelas membahas berbagai kejahatan keuangan di bawah rubrik “kejahatan korporasi negara”.


Tenyata kejahatan politik ini sebenarnya adalah mereka yang oposisi kepada cita cita rakyat dan lebih jahat dari kejahatan terorisme yang dengan kekerasan. Mengapa ? mereka mengendalikan hukum dan kekuasaan. Marah ? protes ? anda dianggap radikalisme dan anti pemerintah. Penjara.! 


Kamis, 20 Oktober 2022

Memahami Negara China.

 




Kalau ingin tahu secara vulgar negara yang menerapkan oligarki selain monarki absolut adalah China. Elite China tidak lebih 5000. Namun yang menentukan Bandul politik ada 9+ 16 atau 25 orang saja. Bayangkan, 25 orang berkuasa atas 1,8 miliar orang. Banyak orang mencoba menganalisa China dari sudut pengetahuan barat. Pasti salah. Apalagi menilai China dari sudut intelijent. Udah pasti ngawur. Lantas bagaimana sebenarnya negara itu dikelola.Pertanyaan ini terus menggayut pikiran saya sekian tahun. Tapi diatas 5 tahun di China, saya baru tercerahkan.  Apa itu?


Pertama. Benar yang berkuasa itu adalah elite super elite. Tetapi para elite itu tidak terlibat dalam business secara tidak langsung. Mereka menjauh kedekatan personal dengan pengusaha.  Namun mereka menciptakan banyak BUMN masuk 500 Top Fortune. Mereka  mengendalikan konglomerat dan miliarder di China. Karena sumber daya negara mereka kuasai, maka mereka bisa atur buka tutup kanal distribusi kekayaan. Sehingga kalau ada penumpukan kekayaan, bisa arahkan kembali sesuai dengan design pembangunan ala sosialisme.


Kedua, China benar beridiogi komunisme. Tapi tidak menerapkan mindset komunisme. Komunisme hanya dipakai sebagai metodelogi politik persatuan dan kesatuan berdasarkan gotong royong, lingkaran persahabatan dan persaudaraan dengan semua etnis China, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Mereka paham bentul mengelola SDM yang besar untuk menghela visi besar lompatan jauh ke depan.


Ketiga. Benar bahwa China menerapkan ekonomi pasar dan kapitalisme. Tapi itu hanya metodelogi mencapai tujuan sosialisme. Bukan menerapkan cara berpikir kapitalisme. Makanya mereka enak saja kalau sekelas Jack Ma harus dibonsai.  Banyak orang kaya karena selebritis dibonsai. Itu karena tidak sesuai dengan tujuan sosialisme, yang bertumpu kepada ekonomi tradable. Itu sebab mata uang dikendalikan negara, bukan oleh pasar. Demokrasi bukan sekedar kebebasan berbicara tetapi substansinya adalah kebebasan mendapatkan hak ekonomi dan sosial lewat produksi. Jangan kaget bila Korupsi, narkoba, human trafficking, terorisme, dianggap kejahatan terhadap idiologi dan harus dihukum mati.


Keempat. Benar bahwa China anti agama. Tapi itu dalam konteks bernegara. Dalam konteks private, bagi China, Agama itu dianggap sama dengan kebudayaan. Justru harus dijaga dan dilestarikan dalam bentuk perbuatan. Mengapa ? karena politik China menerapkan falsafah Confucius. Yang bertumpu kepada hukum alam. Utamakan hubungan yang ideal antar sesama manusia. Sederhananya, setiap manusia harus punya budi pekerti, rasa kemanusiaan, dan kebaikan di dalam diri; berkaitan dengan kepatuhan dan semua perbuatan yang benar, keserasian antara ibadah, tingkah laku, adat istiadat, sopan santun, dan tata krama.


Kelima, China bukan negara terdepan dalam hal inovasi. Tetapi negara terhebat dalam hal meniru dan memodifikasinya jadi lebih baik, memproduksinya jauh lebih banyak dari negara manapun. China adalah kekuatan ekonomi dunia. 10 orang terkaya di dunia, tidak ada yang berasal dari China. Namun China memiliki penduduk kelas menengah yang jumlahnya lebih besar dari seluruh penduduk Amerika dan Eropa. China adalah satu satunya negara yang sukses mengangkat 800 juta rakyat dari kubangan kemiskinan.


Nah dengan lima hal itu, saya rasa cukup untuk memahami China. Bahwa negara yang dibangun atas dasar kebudayaan, tidak akan terkalahkan. Ukuran agama dan budaya bagi negara, kemiskinan rakyat adalah aib, sesuatu yang memalukan. Sementara bagi rakyat, kepatuhan  dan kesetiaan kepada negara adalah kehormatan. Karena itu baik pemerintah maupun  rakyat saling tahu diri atas dasar rasa hormat dan malu. Makanya antar mereka ogah bertengkar, lebih utamakan kebersamaan. Dan karenanya mereka  ogah membahas yang tidak substansial. Itu omong kosong. Focus kerja daripada beropini dan beretorika.

Minggu, 16 Oktober 2022

Budaya...

 



Di musin panas di China. Saya melihat wanita yang menggedong balitanya, dia menarik kereta dorongnya. Saya sedih. Tapi saya terkejut ketika berpapasan dengannya. Dia tersenyum. Tidak ada kesan dia harus dikasihani. “ Itulah semangat sosialis komunis. Di punggungnya Balita, sang sosialis yang bertumbuh. Gerobak barang itu kapitalis. Dia melangkah kedepan. Itu masa depan yang tidak harap BLT, tetapi peluang memakmurkan diri sendiri sedang ditapaki.” kata Wenny Poh.


Saya datang ke restoran. Kami makan bersama orang miskin, yang dengan malu malu menikmati kemewahan. Ada juga orang kaya yang datang membayar menue dan memasukan tip dalam kotak tertutup. Dia tersenyum dan malu ketika mendapat bingkisan bunga dari pelayan restoran. Walau di depan ada tertulis “ orang miskin free” tapi tak banyak orang miskin yang antri makan gratis. Walau restoran itu kapitalis, dibangun dengan semangat sosialis komunis namun budaya mengalahkan idiologi.


“ Gunung tetap ditempatnya walau cuaca datang dan pergi seiring berubahnya musim. Idiologi bisa apa saja, tetapi budaya tidak akan tergantikan oleh apapun. Kami tidak hidup dan berharap akan sebuah idiologi. Tidak bersemangat karena narasi. Kami hidup dengan budaya. Dari itu kami tahu arti berterima kasih, kerja keras dan malu meminta dan berbuat salah.” Kata Wenny Poh.


Malam hari kami pulang ke apartement di cuaca winter yang menggigit. Di pojok jalan ada Polisi rakyat yang sedang berdiri dengan posisi sempurna. Dia tetap dengan pandangan kedepan saat kami tersenyum kepadanya. “ Polisi itu hanya sekedar mengingatkan kami akan hukum dan aturan yang harus ditegakan. Rasa hormat kami bukan karena polisi yang bengis, tapi karena hukum tegak kepada siapapun. Dan kehidupan para aparat yang bersehaja. “ kata Wenny Poh.


Banyak hal yang tak sudah kita bahas. Banyak hal kita pertengkarkan soal salah dan benar. Banyak hal kita nyinyirkan soal kebijakan negara. Banyak hal membuat kita tidak nyaman. Sementara Pejabat merasa bangga dengan kekayaan diatas gajinya. Orang kaya tanpa pabrik dan bisnis tradable, bangga dengan kekayaannya. Itu dipertontonkan secara vulgar. Tangan dibawah menjadi profesi atas nama agama dan politik. Nafsu kebencian, kerakusan sosial dan psikis menjadi wabah yang merusak rasa malu. Tanpa rasa malu, apalagi yang kita perjuangkan. Rasa hormat itu tidak ada la


Kamis, 13 Oktober 2022

Hubungan antar elite.

 




Seperti apa sih sebenarnya hubungan SP dengan Jokowi. AB dengan Jokowi. PD dengan PDIP terutama dengan putra putri SBY. Hubungan Megawati dengan PS. Singkatnya, antar mereka itu bukan hanya masalah politik. Tetapi juga terikat hubungan personal yang rumit. Tidak mudah mereka saling makan atau saling menghabisi. Kalau mereka berbeda pendapat atau terkesan musuhan, sejatinya mereka satu, Itu terikat dengan emosi utang budi yang sulit diabaikan.


Budaya politik kita sekarang tidak ubahnya dengan politik era Orba. Era Orba, Hubungan Golkar dan presiden, itu saling sandera moral. Hubungan sesama elite Golkar, yang berasal dari berbagai Ormas Sayap Golkar, itu juga saling terikat moral persahabatan dan utang budi. Makanya ketika era Reformasi, mereka tidak pecah. Tetap solid.


Nah semua tahu siapa yang jaga Megawati era Orba sehingga tidak sampai dihabisi nyawanya. Kalau dikaitkan dengan peristiwa Kudatuli 27 juli 1996, nyatanya Pangdam saat itu dijadikan Gubernur DKI periode kedua oleh Megawati. Dan jadi ketua BIN era Jokowi. Kasdam V jaya ( SBY) malah jadi menteri Megawati. Saat PS lari ke luar negeri dan tidak bisa pulang dari Swiss karena passport nya habis. Siapa yang atur perpanjangan passport nya dan mengirim pesawat jet pribadi jemput dia? itu TK, suami Megawati. Nyatanya PS pernah berpasangan dengan Megawati waktu nyapres 2009.


PD, Gerindra, Nasdem, didirikan oleh elite Golkar. Kalau digabung suara mereka dengan Golkar maka total suara mereka seakrang di DPR ada 43%. Artinya hampir 50% itu suara mereka yang dididik era Orba. Belum lagi ikatan historis pendirian PKB dan PKS yang di back up oleh intelijent ABRI sebagai penyeimbang kekuatan Golkar. Maklum TNI engga mau kekuatan Golkar baru terlalu dominan tanpa TNI di dalam ( karena TNI keluar dari Golkar). 


Dan by process tokoh TNI dan Polri yang ada di PDIP sekarang adalah mereka yang juga pernah eksis di era Orba. Seperti Hendropriyono. Pernah jadi ketuan BIN era Megawati. Ada pula LBP yang  fungsionaris GOLKAR jadi tangan kanan Jokowi.JK elite Golkar yang pernah jadi Wapres Jokowi.


Saya berusaha mencerahkan teman2,  bukan hanya berdasarkan data formal tetapi juga informasi yang tidak dipublikasi. Seperti halnya hubungan personal antara AB dan Jokowi, itu berbeda antara Jokowi dan Ahok. Ikatan moral secara personal jauh lebih dekat dengan Anies. Makanya saya tidak pernah kawatir gejolak antar Partai dan elite politik. Karena mereka punya standar sendiri untuk pada akhirnya berdamai dan mengalah atau berkorban untuk kepentingan lebih besar.


Yang saya kawatirkan hubungan antar rakyat yang berbeda. Karena mereka bertikai tanpa ada dasar apapun kecuali suka tidak suka. Hanya berpatokan dengan media massa dan media sosial. Peran influencer sangat besar membentuk persepsi permusuhan itu. Memang sulit untuk didamaikan. Seharusnya kita berkaca saja dengan para elite. Mereka semua teman dan punya hubungan sejarah saling menjaga dan mencintai. Dan karena itu negeri ini baik baik saja.


***



Pak Mahfud cerita lewat youtube. Di era SBY sudah ada RUU pemilihan Kepala Daerah dan Gubernur dilakukan oleh DPRD. Alasan UU ini adalah untuk memastikan agar Pilkada terhindar dari money politik. RUU itu sudah disetujui DPR. Tetapi prosesnya SBY tidak bisa sahkan. Apa alasannya? Hasil Pemilu 2014, Koalisi Prabowo menguasai 60% suara di Parlemen di daerah. Kalau UU ini disahkan maka akan menyulitkan Jokowi yang jadi pemenang Pilpres. Karena udah dipastikan 60% kepala daerah bukan dari partai pengusung Jokowi. Pastilah kekuasaan Presiden jadi lemah.


Apa artinya? Design negara ini memang tidak solid. Kita terus melakukan trial and error. Demi kepentingan kekuasaan, UU yang bagus sekalipun harus dihapus. Bahkan prinsip hukum bahwa kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Nyatanya pada akhirnya kepentingan kekuasaan lebih utama. Misal, kasus yang sedang melilit tubuh Polri. Itu karena UU kepolisian yang begitu sarat dengan kepentingan Oligari. Sehingga Presiden pun terkesan lemah di hadapan Polri. Ya istilah otority, memang tidak ada di sistem kita.


Kalau diibaratkan Perusahaan. Walau dirut ( Presiden) dipilih langsung oleh pemegang saham ( rakyat ), namun dia tidak punya hak menentukan Anggaran tanpa persetujuan Komisaris perusahaan ( DPR). Yang milih komisaris (DPR ) adalah Pemegang saham ( rakyat langsung). Namun dalam pelaksanaannya  komisaris  lebih kuasa dari pemegang saham, Dirut yang dipllih langsung pemegang saham, terus direcokin  komisaris.


Dirut yang kita pilih itu tidak berhak memilih kepala cabang ( Gubernur, bupati, dan walikota). Tidak berhak memilih kepala SATPAM ( Panglima TNI dan Polri) tanpa persetujuan Komisaris . Kalau SATPAM ngeyel, dia engga bisa pecat begitu saja tanpa persetujuan komisaris. Bahkan walau punya hak memilih dewan direksi ( menteri kabinet ), tetap saja dia harus memperhatikan usulan dari proxy pemegang saham (Partai.). Auditor ( BPK) dan controllership (MA) dipilih dan diangkat atas persetujuan dari Komisaris. Dia engga punya hak penuh atas itu.


Nah bayangkanlah. Kalau anda pemegang saham perusahaan. Apakah sistem seperti itu bisa membuat anda nyaman?. Mau protes gimana kalau perusahaan rugi dan dikorup? Lah, dirut hanya puppets kok dalam sistem itu dan lebih konyol lagi adalah, sistem itu tidak bisa menentukan siapa yang salah selagi dia tidak terbukti korup. Semua benar kebijakannya. Ya salah adalah anda sebagai pemegang saham. Kok mau saja menyerahkan bisnis kepada sistem yang membuat anda bego. Kenapa bego? mereka yang urus bisnis terus pesta dan anda sebagai pemegang saham kebagian onani doang.


How Democracies Die.

Saya membaca buku How Democracies Die. Itu saya baca tahun lalu. Buku itu biasa saja. Mengapa? Karena ditulis sebagai tesis atas fenomenan k...