Politik identitas.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan supaya tidak ada lagi politik identitas dan agama dalam kontestasi politik 2024. Sebelum kita bersikap atas masalah yang ada. Maka kita harus pahami dulu apa itu Politik identitas. Definisi ini harus dipahami bersama agar diskusi bisa berkembang. Identitas itu bukan hanya soal agama, bisa saja suku, bangsa, idiologi dan lain lain. Kesukuan yang berlebihan. Hanya orang jawa yang pantas jadi presiden, itu udah Politik identitas. Pemikiran eklusif. Anda memuja pasar bebas, itu sudah termasuk Politik identitas. Anda memuja hidup bebas dan individidualisme, itu juga udah Politik indentitas.

Setelah jatuhnya Unisoviet tahun 1991 maka saat itu adalah kemenangan demokrasi liberal. Tahun 1992, Francis Fukuyama menulis dalam bukunya, The End of History and the Last Man. Sejak itu banyak buku yang memuat pemikiran demokrasi liberal. Kalau The End of History merayakan kemenangan demokrasi liberal atas alternatif, buku baru Fukuyama Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, berfokus pada ancaman terhadap sistem saat ini.

Kebebasan dan kesetaraan adalah jargon utama demokrasi liberal.  Sementara politik Identitas adalah masalah serius menghambat demokrasi liberal. Politik Identitas itu bukan hanya soal agama tetapi juga nasionalisme. Ingat lirik lagu Jhon lenon “ imagine” Yang jadi persoalan di tengah gebyar demokrasi saat ini, produk hukum yang dilahirkan oleh lembaga negara justru melahirkan kebudayaan baru berupa racun bagi pembangunan peradaban. Apa itu ? Individualisme.  Makanya tidak aneh bila politik lama bangkit lagi. Identitas kolektif, yang seringkali eksklusif secara agresif, kini mengancam demokrasi. Hal itu wajar saja. Dalam dialektika Hegel jika Anda mau, tetapi dua kekuatan, individualisme sekuler dan komunitarianisme yang kuat, tampaknya tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya adalah paradox pemikiran. Nah kalau satu sama lain dipertentangkan, negeri ini akan hancur pecah. 

Para pendiri negara Indonesia dari awal sudah membaca tanda tanda akan ada resiko bagi NKRI kalau menggunakan  politik identitas, baik kebangsaan maupun agama. Makanya bapak pendiri bangsa, membuang jauh jauh konsep politik kebangsaan dan agama. Kalau masalah idiologi dijadikan perdebatan diatara mereka, maka sampai kini Indonesia tidak akan merdeka. Makanya lahirlah Pancasila. Pancasila bukan idiologi tetapi landasan berpikir saja (Falsafah).Mengapa ? kemerdekaan itu sejatinya adalah kemerdekaan berpikir.  Nah selagi landasan berpikir berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial, ya silahkan berbeda  aliran. Tidak ada masalah soal perbedaan, NKRI akan tetap kokoh. Karena esensi dari Pancasila itu sebenarnya adalah politik persatuan atas dasar perbedaan.  

Jadi apa masalahnya ?

Andaikan demokrasi  melahirkan keadilan ekonomi, tidak ada polusi individualisme, mungkin lain cerita.  Misal Mayoritas penduduk indonesia adalah etnis jawa yang beragama islam. Mayoritas orang jawa makmur. Itu bagus. Tetapi yang jadi masalah faktanya mayoritas sumber daya nasional  dikuasai etnis china yang minoritas. Disitulah yang membuat jargon  demokrasi dianggap omong kosong bagi mereka yang berpolitik Identitas. Selagi sila ke lima tidak dirasakan oleh mayoritas rakyat.  Individualisme  meracuni nilai nilai gotong royong, maka politik identitas itu tidak bisa dihilangkan. Apalagi kita tidak bisa melarang Politik Identitas karena memang kita tidak punya menifesto idiologi. RUU Haluan Idiologi Pancasila (BHP) ditolak DPR. 

“ Perdebatan di sosial media soal kebangsaan dan Agama, sudah sangat brutal dan cenderung mengarah kepada polarisasi. Kalau kita masih mempermasalahkan Politik identitas ( nasionalisme dan Agama), maka sebenarnya kita sekarang berada pada puncak kegagalan pembangunan politik. “ kata teman. Menurut saya, disinilah peran Partai Politik melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Mereka harus mencerahkan program jangka pendek dan jangka panjang  pembangunan nasional. Sehingga perasaan tidak adil itu bisa diredam dan tidak menimbulkan polarisasi yang semakin melebar.

Ini masalah politik. Sebenarnya dalam konteks demokrasi tidak perlu bicara lagi soal Politik identitas. Karena ukurannya adalah hukum dan UU. Orang tidak dihukum karena pemikirannya, tetapi orang dihukum karena tindakannya. Nah mengapa ada istilah politik identitas dimunculkan ke permukaan? ya karena ada pihak akan merasa kalah dalam hal narasi atau kehilangan narasi dalam berkompetisi. Ini engga ada kaitannya dengan narasi agama atau pluralis. Tetapi soal reputasi partai. Kalau memang Partai itu punya reputasi hebat di hadapan rakyat. Engga perlu takut dan kawatir dengan narasi agama atau identitas. 

Fukuyama mengakhiri bukunya dengan serangkaian rekomendasi singkat tentang cara mengatasi bahaya politik identitas. Sama seperti mereka dapat digunakan untuk memecah belah, solusinya adalah menciptakan identitas yang luas dan inklusif untuk menyatukan orang. Ya samakan dengan pemikiran bapak pendiri bangsa kita, yaitu Pancasila! Kalau yakin dengan Pancasila, stop bicara kanan dan kiri. Semua perbedaan itu adalah rahmat, bukan yang perlu dikawatirkan. Kawal aja pemilu dengan baik. TNI dan POLRI optimalkan tugasnya menjaga pemilu tertip dan damai. Itu masalah politik saja. Hanya ada saat akan pemilu. Tapi itu hanya narasi, tidak akan mengancam polarisasi selagi hukum tegak

***

Saya tidak pernah berhenti kagum kepada bapak pendiri bangsa ini. “ Kita bukan negara kebangsaan. Bukan pula negara yang berdiri dengan konsep idiologi. Apalagi agama. Tapi negara yang menghormati kebebasan berpikir diatas prinsip lima saja, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan. “ Saya yakin bapak pendiri bangsa ini adalah mereka orang yang jago dalam hal literasi dan punya kemampuan berpikir  secara substansi dan membahasnya secara holistik.

Lucunya setelah Indonesia merdeka. Kbebasan berpikir itu mulai tergerus sedikit demi sedikit. Era Soekarno, kebebasan berpikir dipasung oleh idiologi sekular, nasionalis, komunis, sosialis dan agama. Terus aja bertengkar engga jelas. Akhirnya bubar tuh Orla. Apa yang dipertengkarkan semua omong kosong. Nyatanya revolusi yang menimbulkan chaos bau amis darah, bukan karena yang dipertengkarkan tetapi karena bokek. Beli beras antri, BBM langka, uang tidak bernilai.

Soeharto berkuasa, lagi lagi kebebasan berpikir semakin barbar dipasung. Orang yang berbeda pendapat dicap dengan stigma Komunis atau PKI. Kaum agamawan dicap dengan stigma tidak Pancasilais. Tidak ada pertengkaran. 32 tahun penuh senyap politik. Akhirnya dalam keheningan perbedaan pemikiran itu, Orba jatuh sendiri. Jatuh karena bokek. Kurs terjun bebas karena Devisa minus, inflasi meroket, moneter , rupiah tidak bernilai.

Nah zaman reformasi, terjadi amandement UUD 45 secara luas. Tanpa disadari kita masuk dalam ruang identitas dalam dimensi baru yang dilegitimasi konstitusi. Apa itu? Kebebasan pasar. Bukan kebebasan pemikiran. Karena dalam kebebasan pasar itu ada regulated yang memberikan hak kepada kapital berkuasa. Kita masuk dalam politik identitas kapitalisme. Dikawal dengan sistem demokrasi. One man vote. Individualisme yang tidak punya hak privasi dihadapan KUHP.

Masuk era IT, dan sosial media, bukannya kebebasan berpikir berkembang, malah dipasung oleh opini sempit bagulindan dengan hate speech ujaran kebencian. Polarisasi terjadi. Bukan duel pemikiran tentang hal yang substansi. Saling mengkerdilkan satu sama lain.  Yang sekularis sinis dengan agamais. Agamais juga sinis kepada sekularis. Satu sama lain saling adu teori dan dalil dengan narasi saling menyudutkan. Satu sama lain merasa paling benar dan soheh.

Diatas pertengkaran dan omong kosong tanpa jeda itu. Sejak era Orla, Orba, Reformasi, ada yang tidak berubah. Etnis China sang saudara tua, yang minoritas, tetaplah berkuasa atas mayoritas sumber daya negeri ini. Mengapa? hanya mereka yang ogah ikut omong kosong. Mereka focus cari cuan. Walau mereka tidak bersuara di mimbar seminar dan panggung politik, tetapi mindset terbuka. Siapa yang makmur? ya mereka. Mereka yang menghargai kebebasan berpikir dalam dimensi hidup dan pribadinya.

Yakinlah kalau hidup ada selalu mengkawatirkan di luar diri anda, maka anda akan berusaha jadi follower tokoh dan influencer dan anda tidak akan jadi apa apa, kecuali sampah peradaban. Omongan diluar yang provokasi anda itu juga sampah. Camkan itu. Nah, Jadilah diri sendiri dan focus kepada kemandirian akal atas dasar prinsip Ketuhanan, Kemanusiaa, Persatuan, musyawarah dan Keadilan. Anda akan baik baik saja. Kini dan di sini.