Kamis, 20 Oktober 2022

Memahami Negara China.

 




Kalau ingin tahu secara vulgar negara yang menerapkan oligarki selain monarki absolut adalah China. Elite China tidak lebih 5000. Namun yang menentukan Bandul politik ada 9+ 16 atau 25 orang saja. Bayangkan, 25 orang berkuasa atas 1,8 miliar orang. Banyak orang mencoba menganalisa China dari sudut pengetahuan barat. Pasti salah. Apalagi menilai China dari sudut intelijent. Udah pasti ngawur. Lantas bagaimana sebenarnya negara itu dikelola.Pertanyaan ini terus menggayut pikiran saya sekian tahun. Tapi diatas 5 tahun di China, saya baru tercerahkan.  Apa itu?


Pertama. Benar yang berkuasa itu adalah elite super elite. Tetapi para elite itu tidak terlibat dalam business secara tidak langsung. Mereka menjauh kedekatan personal dengan pengusaha.  Namun mereka menciptakan banyak BUMN masuk 500 Top Fortune. Mereka  mengendalikan konglomerat dan miliarder di China. Karena sumber daya negara mereka kuasai, maka mereka bisa atur buka tutup kanal distribusi kekayaan. Sehingga kalau ada penumpukan kekayaan, bisa arahkan kembali sesuai dengan design pembangunan ala sosialisme.


Kedua, China benar beridiogi komunisme. Tapi tidak menerapkan mindset komunisme. Komunisme hanya dipakai sebagai metodelogi politik persatuan dan kesatuan berdasarkan gotong royong, lingkaran persahabatan dan persaudaraan dengan semua etnis China, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Mereka paham bentul mengelola SDM yang besar untuk menghela visi besar lompatan jauh ke depan.


Ketiga. Benar bahwa China menerapkan ekonomi pasar dan kapitalisme. Tapi itu hanya metodelogi mencapai tujuan sosialisme. Bukan menerapkan cara berpikir kapitalisme. Makanya mereka enak saja kalau sekelas Jack Ma harus dibonsai.  Banyak orang kaya karena selebritis dibonsai. Itu karena tidak sesuai dengan tujuan sosialisme, yang bertumpu kepada ekonomi tradable. Itu sebab mata uang dikendalikan negara, bukan oleh pasar. Demokrasi bukan sekedar kebebasan berbicara tetapi substansinya adalah kebebasan mendapatkan hak ekonomi dan sosial lewat produksi. Jangan kaget bila Korupsi, narkoba, human trafficking, terorisme, dianggap kejahatan terhadap idiologi dan harus dihukum mati.


Keempat. Benar bahwa China anti agama. Tapi itu dalam konteks bernegara. Dalam konteks private, bagi China, Agama itu dianggap sama dengan kebudayaan. Justru harus dijaga dan dilestarikan dalam bentuk perbuatan. Mengapa ? karena politik China menerapkan falsafah Confucius. Yang bertumpu kepada hukum alam. Utamakan hubungan yang ideal antar sesama manusia. Sederhananya, setiap manusia harus punya budi pekerti, rasa kemanusiaan, dan kebaikan di dalam diri; berkaitan dengan kepatuhan dan semua perbuatan yang benar, keserasian antara ibadah, tingkah laku, adat istiadat, sopan santun, dan tata krama.


Kelima, China bukan negara terdepan dalam hal inovasi. Tetapi negara terhebat dalam hal meniru dan memodifikasinya jadi lebih baik, memproduksinya jauh lebih banyak dari negara manapun. China adalah kekuatan ekonomi dunia. 10 orang terkaya di dunia, tidak ada yang berasal dari China. Namun China memiliki penduduk kelas menengah yang jumlahnya lebih besar dari seluruh penduduk Amerika dan Eropa. China adalah satu satunya negara yang sukses mengangkat 800 juta rakyat dari kubangan kemiskinan.


Nah dengan lima hal itu, saya rasa cukup untuk memahami China. Bahwa negara yang dibangun atas dasar kebudayaan, tidak akan terkalahkan. Ukuran agama dan budaya bagi negara, kemiskinan rakyat adalah aib, sesuatu yang memalukan. Sementara bagi rakyat, kepatuhan  dan kesetiaan kepada negara adalah kehormatan. Karena itu baik pemerintah maupun  rakyat saling tahu diri atas dasar rasa hormat dan malu. Makanya antar mereka ogah bertengkar, lebih utamakan kebersamaan. Dan karenanya mereka  ogah membahas yang tidak substansial. Itu omong kosong. Focus kerja daripada beropini dan beretorika.

Minggu, 16 Oktober 2022

Budaya...

 



Di musin panas di China. Saya melihat wanita yang menggedong balitanya, dia menarik kereta dorongnya. Saya sedih. Tapi saya terkejut ketika berpapasan dengannya. Dia tersenyum. Tidak ada kesan dia harus dikasihani. “ Itulah semangat sosialis komunis. Di punggungnya Balita, sang sosialis yang bertumbuh. Gerobak barang itu kapitalis. Dia melangkah kedepan. Itu masa depan yang tidak harap BLT, tetapi peluang memakmurkan diri sendiri sedang ditapaki.” kata Wenny Poh.


Saya datang ke restoran. Kami makan bersama orang miskin, yang dengan malu malu menikmati kemewahan. Ada juga orang kaya yang datang membayar menue dan memasukan tip dalam kotak tertutup. Dia tersenyum dan malu ketika mendapat bingkisan bunga dari pelayan restoran. Walau di depan ada tertulis “ orang miskin free” tapi tak banyak orang miskin yang antri makan gratis. Walau restoran itu kapitalis, dibangun dengan semangat sosialis komunis namun budaya mengalahkan idiologi.


“ Gunung tetap ditempatnya walau cuaca datang dan pergi seiring berubahnya musim. Idiologi bisa apa saja, tetapi budaya tidak akan tergantikan oleh apapun. Kami tidak hidup dan berharap akan sebuah idiologi. Tidak bersemangat karena narasi. Kami hidup dengan budaya. Dari itu kami tahu arti berterima kasih, kerja keras dan malu meminta dan berbuat salah.” Kata Wenny Poh.


Malam hari kami pulang ke apartement di cuaca winter yang menggigit. Di pojok jalan ada Polisi rakyat yang sedang berdiri dengan posisi sempurna. Dia tetap dengan pandangan kedepan saat kami tersenyum kepadanya. “ Polisi itu hanya sekedar mengingatkan kami akan hukum dan aturan yang harus ditegakan. Rasa hormat kami bukan karena polisi yang bengis, tapi karena hukum tegak kepada siapapun. Dan kehidupan para aparat yang bersehaja. “ kata Wenny Poh.


Banyak hal yang tak sudah kita bahas. Banyak hal kita pertengkarkan soal salah dan benar. Banyak hal kita nyinyirkan soal kebijakan negara. Banyak hal membuat kita tidak nyaman. Sementara Pejabat merasa bangga dengan kekayaan diatas gajinya. Orang kaya tanpa pabrik dan bisnis tradable, bangga dengan kekayaannya. Itu dipertontonkan secara vulgar. Tangan dibawah menjadi profesi atas nama agama dan politik. Nafsu kebencian, kerakusan sosial dan psikis menjadi wabah yang merusak rasa malu. Tanpa rasa malu, apalagi yang kita perjuangkan. Rasa hormat itu tidak ada la


Kamis, 13 Oktober 2022

Hubungan antar elite.

 




Seperti apa sih sebenarnya hubungan SP dengan Jokowi. AB dengan Jokowi. PD dengan PDIP terutama dengan putra putri SBY. Hubungan Megawati dengan PS. Singkatnya, antar mereka itu bukan hanya masalah politik. Tetapi juga terikat hubungan personal yang rumit. Tidak mudah mereka saling makan atau saling menghabisi. Kalau mereka berbeda pendapat atau terkesan musuhan, sejatinya mereka satu, Itu terikat dengan emosi utang budi yang sulit diabaikan.


Budaya politik kita sekarang tidak ubahnya dengan politik era Orba. Era Orba, Hubungan Golkar dan presiden, itu saling sandera moral. Hubungan sesama elite Golkar, yang berasal dari berbagai Ormas Sayap Golkar, itu juga saling terikat moral persahabatan dan utang budi. Makanya ketika era Reformasi, mereka tidak pecah. Tetap solid.


Nah semua tahu siapa yang jaga Megawati era Orba sehingga tidak sampai dihabisi nyawanya. Kalau dikaitkan dengan peristiwa Kudatuli 27 juli 1996, nyatanya Pangdam saat itu dijadikan Gubernur DKI periode kedua oleh Megawati. Dan jadi ketua BIN era Jokowi. Kasdam V jaya ( SBY) malah jadi menteri Megawati. Saat PS lari ke luar negeri dan tidak bisa pulang dari Swiss karena passport nya habis. Siapa yang atur perpanjangan passport nya dan mengirim pesawat jet pribadi jemput dia? itu TK, suami Megawati. Nyatanya PS pernah berpasangan dengan Megawati waktu nyapres 2009.


PD, Gerindra, Nasdem, didirikan oleh elite Golkar. Kalau digabung suara mereka dengan Golkar maka total suara mereka seakrang di DPR ada 43%. Artinya hampir 50% itu suara mereka yang dididik era Orba. Belum lagi ikatan historis pendirian PKB dan PKS yang di back up oleh intelijent ABRI sebagai penyeimbang kekuatan Golkar. Maklum TNI engga mau kekuatan Golkar baru terlalu dominan tanpa TNI di dalam ( karena TNI keluar dari Golkar). 


Dan by process tokoh TNI dan Polri yang ada di PDIP sekarang adalah mereka yang juga pernah eksis di era Orba. Seperti Hendropriyono. Pernah jadi ketuan BIN era Megawati. Ada pula LBP yang  fungsionaris GOLKAR jadi tangan kanan Jokowi.JK elite Golkar yang pernah jadi Wapres Jokowi.


Saya berusaha mencerahkan teman2,  bukan hanya berdasarkan data formal tetapi juga informasi yang tidak dipublikasi. Seperti halnya hubungan personal antara AB dan Jokowi, itu berbeda antara Jokowi dan Ahok. Ikatan moral secara personal jauh lebih dekat dengan Anies. Makanya saya tidak pernah kawatir gejolak antar Partai dan elite politik. Karena mereka punya standar sendiri untuk pada akhirnya berdamai dan mengalah atau berkorban untuk kepentingan lebih besar.


Yang saya kawatirkan hubungan antar rakyat yang berbeda. Karena mereka bertikai tanpa ada dasar apapun kecuali suka tidak suka. Hanya berpatokan dengan media massa dan media sosial. Peran influencer sangat besar membentuk persepsi permusuhan itu. Memang sulit untuk didamaikan. Seharusnya kita berkaca saja dengan para elite. Mereka semua teman dan punya hubungan sejarah saling menjaga dan mencintai. Dan karena itu negeri ini baik baik saja.


***



Pak Mahfud cerita lewat youtube. Di era SBY sudah ada RUU pemilihan Kepala Daerah dan Gubernur dilakukan oleh DPRD. Alasan UU ini adalah untuk memastikan agar Pilkada terhindar dari money politik. RUU itu sudah disetujui DPR. Tetapi prosesnya SBY tidak bisa sahkan. Apa alasannya? Hasil Pemilu 2014, Koalisi Prabowo menguasai 60% suara di Parlemen di daerah. Kalau UU ini disahkan maka akan menyulitkan Jokowi yang jadi pemenang Pilpres. Karena udah dipastikan 60% kepala daerah bukan dari partai pengusung Jokowi. Pastilah kekuasaan Presiden jadi lemah.


Apa artinya? Design negara ini memang tidak solid. Kita terus melakukan trial and error. Demi kepentingan kekuasaan, UU yang bagus sekalipun harus dihapus. Bahkan prinsip hukum bahwa kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Nyatanya pada akhirnya kepentingan kekuasaan lebih utama. Misal, kasus yang sedang melilit tubuh Polri. Itu karena UU kepolisian yang begitu sarat dengan kepentingan Oligari. Sehingga Presiden pun terkesan lemah di hadapan Polri. Ya istilah otority, memang tidak ada di sistem kita.


Kalau diibaratkan Perusahaan. Walau dirut ( Presiden) dipilih langsung oleh pemegang saham ( rakyat ), namun dia tidak punya hak menentukan Anggaran tanpa persetujuan Komisaris perusahaan ( DPR). Yang milih komisaris (DPR ) adalah Pemegang saham ( rakyat langsung). Namun dalam pelaksanaannya  komisaris  lebih kuasa dari pemegang saham, Dirut yang dipllih langsung pemegang saham, terus direcokin  komisaris.


Dirut yang kita pilih itu tidak berhak memilih kepala cabang ( Gubernur, bupati, dan walikota). Tidak berhak memilih kepala SATPAM ( Panglima TNI dan Polri) tanpa persetujuan Komisaris . Kalau SATPAM ngeyel, dia engga bisa pecat begitu saja tanpa persetujuan komisaris. Bahkan walau punya hak memilih dewan direksi ( menteri kabinet ), tetap saja dia harus memperhatikan usulan dari proxy pemegang saham (Partai.). Auditor ( BPK) dan controllership (MA) dipilih dan diangkat atas persetujuan dari Komisaris. Dia engga punya hak penuh atas itu.


Nah bayangkanlah. Kalau anda pemegang saham perusahaan. Apakah sistem seperti itu bisa membuat anda nyaman?. Mau protes gimana kalau perusahaan rugi dan dikorup? Lah, dirut hanya puppets kok dalam sistem itu dan lebih konyol lagi adalah, sistem itu tidak bisa menentukan siapa yang salah selagi dia tidak terbukti korup. Semua benar kebijakannya. Ya salah adalah anda sebagai pemegang saham. Kok mau saja menyerahkan bisnis kepada sistem yang membuat anda bego. Kenapa bego? mereka yang urus bisnis terus pesta dan anda sebagai pemegang saham kebagian onani doang.


Selasa, 04 Oktober 2022

Anies bisa menang Pilpres ?


 


Saya ingin menganalisa fenomena politik negeri ini berdasarkan data Survey. Yang saya jadi rujukan adalah SMRC. Survei diselenggarakan pada 5-13 Agustus 2022. Sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error ±3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.


Berdasarkan hasil survey, tren elektabilitas PDIP menjelang 2019 dan 2024. Hasilnya, rata-rata elektabilitas PDIP menjelang 2024 lebih kuat 1,1% dibanding menjelang 2019. Jadi Jokowi efek dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi tidak ada  peningkatan significant terhadap elektabilitas PDIP. 


Bagaimana dengan partai koalisi pemerintah ? elektabilitas Golkar, PPP, PAN, PKB dan Nasdem menjelang pemilu 2024 melemah. 


Golkar saat ini mendapat dukungan 10,5% lebih rendah dibanding menjelang pemilu 2019 yang meraih dukungan 13,5%. Sementara itu, PPP adalah 2,7%, lebih rendah (-1,6%) dibanding rata-rata elektabilitas yang diraihnya menjelang 2019 sebesar 4,3%. Untuk PAN, elektabilitas PAN 1,8%, lebih rendah (-1%) dibanding rata-rata elektabilitas yang diraihnya menjelang 2019 sebesar 2,8%. Nasdem 3,5 %. Lebih rendah dari tahun 2019. PKB 9,5%, turun dibandingkan tahun 2019.


Apa indikasi dari hasil Survey SMRC tersebut? Semua partai koalisi dihukum oleh konstituennya. Biang persoalannya karena narasi dan sikap yang tanpa jeda mendiskridititkan Politik identitas, dengan istilah radikalisme, dan aksi terorisme. Kalau PAN, PPP, tidak menyadari sikapnya itu, kemungkinan tahun 2024 mereka akan di kick out dari Parlemen. Berbeda dengan Gerindra yang konsisten mempertanyakan kasus KM50 tewasnya Pengawal FPI. Suara Gerindra naik 10,6%. Tahun 2019 hanya 9,3%. Makanya PKB lebih nyaman berkoalisi dengan Gerindra, karena merasa satu chemistry. 


Kalau sampai PUAN melakukan safari ke pimpinan partai koalisi. Tujuannya tentu membicarakan koalisi gemuk agar hanya dua paslon saja dalam Pilpres. Tetapi mereka tidak berminat. Karena faktanya mereka dirugikan secara politik berkoalisi dengan PDIP. Bahkan Nasdem lebih dulu keluar. Berani jadikan Anies jadi Capres. Bagi PDIP pengalaman mengusung presiden yang bukan elite partai, ternyata tidak menguntungkan secara politik. Suara Partai tidak bertambah significant. Sementara koalisi juga tidak loyal. Hanya loyal kepada Jokowi. Sementara Jokowi tidak sepenuhnya bisa kendalikan koalisi untuk kepentingan PDIP. Ini jadi pengalaman mahal bagi PDIP. 


***

"Terima kasih bro & sis, tapi saya fokus kerja dulu ya buat Jateng, salam metal." kata Ganjar l saat dimintai respons terkait langkah PSI itu, Senin (3/10). Apa yang dilakukan oleh PSI juga tadinya dilakukan oleh Nasdem. Padahal keduanya adalah Partai pendukung militan Jokowi. Semua tahu bahwa Jokowi itu berkuasa karena diusung oleh PDIP. Mengapa kekuasaan Jokowi tidak membuat mereka nyaman. Apakah karena PDIP yang membuat mereka tidak nyaman?


Fenomena PSI dan Nasdem, menurut saya tidak beda dengan upaya politik mendobrak statusquo partai penguasa yang sangat elitis. Komunikasi politik antara Partai koalisi pendukung Jokowi dengan PDIP sebagai ruling party tersumbat. Gerakan dari PSI dan Nasdem ini tidak datang sendirinya kalaulah tidak ada dukungan internal PDIP. Walau berkali kali elite PDIP mengatakan bahwa mereka solid dan tegak lurus dengan Ketua Umum Megawati, tetapi sebenarnya tidak 100% solid.


Wajar saja kalau ada perbedaan di internal PDIP. Maklum partai ini mengusung demokrasi. Dan lagi sejak Jokowi jadi presiden, PDIP tidak mendapatkan keuntungan politik real. Terbukti jumlah suara yang didapat dari Jokowi tidak ada korelasi dengan peningkatan suara PDIP di DPR. Tahun 2014 suara PDIP 18,96%. Itu hanya naik 4% dari Pemilu 2009. Tahun 2019 suara PDIP 19,33%. Hanya naik kurang dari 0,5%. Sangat jauh bedanya dengan Pemilu tahun 1999 yang mencapai 33,75%.


Siapa yang diuntungkan dari Jokowi sebagai presiden ? Nasdem. Pada Pileg 2014 mendapatkan  6,72 persen suara. Pada Pileg 2019, Suaranya naik menjadi  9,05 persen suara. Perolehan ini mampu menaikan posisi Nasdem yang semula berada pada urutan 7 menjadi 5 besar. Semua partai koalisi seperti Golkar, PPP, Hanura, terjun semua. Yang sedikit diuntungkan adalah PKB tapi naiknya tipis sekali. Hanya 0,5%.


Masalah terus berkembang terhadap capres menjelang Pilpres 2024. PDIP harus bersikap tegas terhadap fenomena Ganjar ini. Engga bisa dibuat ngambang. Semakin tidak jelas, semakin menguntungkan PKS. Karena sikap PDIP selama ini, yang diuntungkan justru oposisi seperti PKS. Perolehan suara PKS juga melejit pada Pileg 2019, yaitu 8,21 persen suara. Padahal tahun 2014 sekitar 6,79 persen. Issue Politik indentitas itu merugikan PDIP. Itu akan semakin memperkuat barisan islam mendukung Anies. Polarisasi politik antara nasionalis dan indentitas, pasti merugikan PDIP. Nasdem paham itu. Mungkinkah PIDP sadari ini?


Bagaimanapun politik itu dinamis. Saya yakin semua partai itu berkaca kepada data survey. Mereka pasti realistis. Mau terus terpolarisasi antara kubu nasionalis dengan Islam atau bersama sama merajut kebinekaan dalam bingkai NKRI, UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika. Kita lihat nanti. Apapun pilihan akan menentukan hasil siapa yang jadi RI-1. 


Sikap dan mental yang salah.

 



Orang indonesia ini suka sekali meremehkan hal yang substansi. Engga apa apa makan gula. Kan seikit. Apa sih artinya. Padahal dia diabetes. Ya lambat laun bukannya makin membaik diabetesnya tapi malah tambah parah. Ada kendaraan tua. Penumpang overload. “ Engga apa apa. Sekali kali jalan jalan”. Kendaraan jatuhn ke kejurang. “ Sukur selamat 10 orang. “ padahal 2/3 penumpang tewas semua. Yang disalahkan, rem lah, jalan licinlah, apa lah. Padahal kendaraan sudah tua dan overload. 


Orang Indonesia itu suka anggap remeh data dan informasi, dan lebih utamakan perasaan. Ada laporan intelijen. Bahwa pertandingan bola itu berpotensi akan chaos. Polisi minta jam pertandingan diubah. Tapi setelah ada pertemuan antara panita penyelenggara dan polisi. Semua sepakat acara tetap lanjut tanpa ubah jadwal. Ketika terjadi keributan. Menewaskan ratusan orang. Semua ngeles. Semua saling menyalahkan. Padahal sudah tahu akan ribut. Masih juga diadakan acara.


Terus kita orang Indonesia suka membahas yang tidak substansi. Sesuatu yang hanya berdasarkan opini yang bisa saja bias atau ambigu, tapi dibahas sampai berlarut larut. Padahal sepele. Itu data survey, engga mungkin bisa mencapai elektabilitas dua digit.  Wong mencapai 5% aja sulit. Tapi terus aja ribut dan mikir pantas jadi capres. Apakah resesi atau tidak terus dibahas atas dasar asumsi. Akhirnya bingung sendiri. Harga kok terus naik.  Kok rupiah terus melemah. Fakta kalau inflasi diatas 5%, itu pasar real sudah dua digit.


Orang indonesia itu suka sekali mengeluhkan di luar dirinya. Sikaya mengeluhkan yang miskin karen malas. Yang miskin keluhkan yang kaya karena rakus dan pelit. Pemerintah keluhkan rakyat. Rakyat keluhkan pemerintah. Padahal kaya miskin itu soal pilihan sikap, atau soal mental. Pemerintah hebat itu bukan jago ngeles, tetapi karena bersih dari korupsi dan amanah. Kalau engga, itu namanya gerombolan ganster. Rakyat itu bukan hanya patuh Pancasila dan UUD 45, tetapi menjadi mesin ekonomi untuk pertumbuhan. Mandiri dalam arti luas. Kalau engga, itu sama dengan sampah.


Karena sikap dan mental kita yang begitu. Jangan kaget walau populasi kita nomor 4 di dunia, dan pengekspor gas alam terbesar di dunia, penghasil Batu bara Terbesar Ketiga di Dunia, penghasil Emas Terbesar Ke-9 di Dunia,  kita masih masuk dalam daftar 100 negara miskin di dunia. Dan tahun 2020, kita menjadi negara terkorup nomor tiga di ASIA, keren ya


Sistem atau karakter personal

  Dulu waktu saya masih remaja dagang rokok di Kaki lima. Saya dagang  depan pos polisi. Pak Made, polisi berpangkat sersan, setiap sore bel...