Selasa, 04 Oktober 2022

Anies bisa menang Pilpres ?


 


Saya ingin menganalisa fenomena politik negeri ini berdasarkan data Survey. Yang saya jadi rujukan adalah SMRC. Survei diselenggarakan pada 5-13 Agustus 2022. Sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error ±3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.


Berdasarkan hasil survey, tren elektabilitas PDIP menjelang 2019 dan 2024. Hasilnya, rata-rata elektabilitas PDIP menjelang 2024 lebih kuat 1,1% dibanding menjelang 2019. Jadi Jokowi efek dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi tidak ada  peningkatan significant terhadap elektabilitas PDIP. 


Bagaimana dengan partai koalisi pemerintah ? elektabilitas Golkar, PPP, PAN, PKB dan Nasdem menjelang pemilu 2024 melemah. 


Golkar saat ini mendapat dukungan 10,5% lebih rendah dibanding menjelang pemilu 2019 yang meraih dukungan 13,5%. Sementara itu, PPP adalah 2,7%, lebih rendah (-1,6%) dibanding rata-rata elektabilitas yang diraihnya menjelang 2019 sebesar 4,3%. Untuk PAN, elektabilitas PAN 1,8%, lebih rendah (-1%) dibanding rata-rata elektabilitas yang diraihnya menjelang 2019 sebesar 2,8%. Nasdem 3,5 %. Lebih rendah dari tahun 2019. PKB 9,5%, turun dibandingkan tahun 2019.


Apa indikasi dari hasil Survey SMRC tersebut? Semua partai koalisi dihukum oleh konstituennya. Biang persoalannya karena narasi dan sikap yang tanpa jeda mendiskridititkan Politik identitas, dengan istilah radikalisme, dan aksi terorisme. Kalau PAN, PPP, tidak menyadari sikapnya itu, kemungkinan tahun 2024 mereka akan di kick out dari Parlemen. Berbeda dengan Gerindra yang konsisten mempertanyakan kasus KM50 tewasnya Pengawal FPI. Suara Gerindra naik 10,6%. Tahun 2019 hanya 9,3%. Makanya PKB lebih nyaman berkoalisi dengan Gerindra, karena merasa satu chemistry. 


Kalau sampai PUAN melakukan safari ke pimpinan partai koalisi. Tujuannya tentu membicarakan koalisi gemuk agar hanya dua paslon saja dalam Pilpres. Tetapi mereka tidak berminat. Karena faktanya mereka dirugikan secara politik berkoalisi dengan PDIP. Bahkan Nasdem lebih dulu keluar. Berani jadikan Anies jadi Capres. Bagi PDIP pengalaman mengusung presiden yang bukan elite partai, ternyata tidak menguntungkan secara politik. Suara Partai tidak bertambah significant. Sementara koalisi juga tidak loyal. Hanya loyal kepada Jokowi. Sementara Jokowi tidak sepenuhnya bisa kendalikan koalisi untuk kepentingan PDIP. Ini jadi pengalaman mahal bagi PDIP. 


***

"Terima kasih bro & sis, tapi saya fokus kerja dulu ya buat Jateng, salam metal." kata Ganjar l saat dimintai respons terkait langkah PSI itu, Senin (3/10). Apa yang dilakukan oleh PSI juga tadinya dilakukan oleh Nasdem. Padahal keduanya adalah Partai pendukung militan Jokowi. Semua tahu bahwa Jokowi itu berkuasa karena diusung oleh PDIP. Mengapa kekuasaan Jokowi tidak membuat mereka nyaman. Apakah karena PDIP yang membuat mereka tidak nyaman?


Fenomena PSI dan Nasdem, menurut saya tidak beda dengan upaya politik mendobrak statusquo partai penguasa yang sangat elitis. Komunikasi politik antara Partai koalisi pendukung Jokowi dengan PDIP sebagai ruling party tersumbat. Gerakan dari PSI dan Nasdem ini tidak datang sendirinya kalaulah tidak ada dukungan internal PDIP. Walau berkali kali elite PDIP mengatakan bahwa mereka solid dan tegak lurus dengan Ketua Umum Megawati, tetapi sebenarnya tidak 100% solid.


Wajar saja kalau ada perbedaan di internal PDIP. Maklum partai ini mengusung demokrasi. Dan lagi sejak Jokowi jadi presiden, PDIP tidak mendapatkan keuntungan politik real. Terbukti jumlah suara yang didapat dari Jokowi tidak ada korelasi dengan peningkatan suara PDIP di DPR. Tahun 2014 suara PDIP 18,96%. Itu hanya naik 4% dari Pemilu 2009. Tahun 2019 suara PDIP 19,33%. Hanya naik kurang dari 0,5%. Sangat jauh bedanya dengan Pemilu tahun 1999 yang mencapai 33,75%.


Siapa yang diuntungkan dari Jokowi sebagai presiden ? Nasdem. Pada Pileg 2014 mendapatkan  6,72 persen suara. Pada Pileg 2019, Suaranya naik menjadi  9,05 persen suara. Perolehan ini mampu menaikan posisi Nasdem yang semula berada pada urutan 7 menjadi 5 besar. Semua partai koalisi seperti Golkar, PPP, Hanura, terjun semua. Yang sedikit diuntungkan adalah PKB tapi naiknya tipis sekali. Hanya 0,5%.


Masalah terus berkembang terhadap capres menjelang Pilpres 2024. PDIP harus bersikap tegas terhadap fenomena Ganjar ini. Engga bisa dibuat ngambang. Semakin tidak jelas, semakin menguntungkan PKS. Karena sikap PDIP selama ini, yang diuntungkan justru oposisi seperti PKS. Perolehan suara PKS juga melejit pada Pileg 2019, yaitu 8,21 persen suara. Padahal tahun 2014 sekitar 6,79 persen. Issue Politik indentitas itu merugikan PDIP. Itu akan semakin memperkuat barisan islam mendukung Anies. Polarisasi politik antara nasionalis dan indentitas, pasti merugikan PDIP. Nasdem paham itu. Mungkinkah PIDP sadari ini?


Bagaimanapun politik itu dinamis. Saya yakin semua partai itu berkaca kepada data survey. Mereka pasti realistis. Mau terus terpolarisasi antara kubu nasionalis dengan Islam atau bersama sama merajut kebinekaan dalam bingkai NKRI, UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika. Kita lihat nanti. Apapun pilihan akan menentukan hasil siapa yang jadi RI-1. 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

How Democracies Die.

Saya membaca buku How Democracies Die. Itu saya baca tahun lalu. Buku itu biasa saja. Mengapa? Karena ditulis sebagai tesis atas fenomenan k...