Sabtu, 08 Februari 2020

ABAS the next Presiden?

Pendahuluan.
Tahun 2009, ABAS mendampingi SBY untuk menerima penghargaan dari Club Boston. Wikileak membocorkan, bahwa sebelum berangkat ke AS, Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta mengirim pesan diplomatik ke ke Central Intelligence Agency (CIA), Defense Intelligence Agency, National Security Council dan Menteri Luar Negeri AS. Apa isi pesan tersebut ? Dalam file berkategori sensitive but unclassified (SBU) itu, Kedubes AS di Jakarta melaporkan tentang profil Anies. “Teman AS..,”

Mungkin tidak banyak orang tahu, apa itu Boston Club. Kalau anda mau riset lebih dalam lagi di google maka anda akan tahu bahwa club Boston adalah think thank pembaharuan AS dalam rangka New world order era yang dibiayai oleh konglomerasi Yahudi, yang salah satunya Rotchild, mitra Hashim Djoyohadikusomo dan Carl Icahn, pemegang saham utama Freeport McMoran. Boston Club adalah club sosial yang paling bergengsi di AS. Tidak mudah menjadi members nya. Hanya orang tertentu, dan paling elite di AS yang bisa jadi members. Mereka adalah para politisi, pengacara Top, pengusaha papan atas.

Akses ABAS ke Boston Club, tentu tidak datang begitu saja. Itu bukan karena koneksinya dengan elite politik. Tetapi memang sudah dipersiapkan AS sejak lama. Ia adalah salah satu alumni dari program AFS yaitu pertukaran pelajar antar bangsa dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Setamat dari UGM, dia mendapat beasiswa Fulbright dari AMINEF untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di University of Maryland, College Park (USA). Kemudian mendapat beasiswa Gerald S. Maryanov Fellow untuk meraih gelar doktoralnya. Artinya sejak SMA dia memang sudah qualified dalam program binaan antar bangsa AS.

Pada saat menjelang Pilkada DKI, aksi 411 dan 212, bendera ISIS berkibar dalam setiap aksi demo menjatuhkan Ahok dan sekaligus mem pressure pemerintah agar menjadikan ahok sebagai pesakitan penista Agama dalam kasus penodaan agama. Semua tahu bahwa ISIS bagian secara tidak langsung di create AS untuk tujuan menjatuhkan Bashaar di Suriah dalam aksi demo dan kerusuhan yang direkayasa. Keliatannya ini juga dimanfaatkan dalam Pilkada DKI.
Tanggal 17 april 2017 Kapal Induk AS  bertenaga nuklir USS Carl Vinson masuk wilayah Selat Sunda.  Kapal ini akan berada di perairan Indonesia  sampai tanggal 25 April . Katanya dalam rangka pengawalan Wakil Presiden AS Mike Pence. Tapi pada Rabu, 19 April 2017 diadakan Pilkada DKI. Hari libur DKI. Ini dalam politik disebut dengan psikologi war. Terbukti sukses mengantarkan ABAS menang Pilkada DKI

Bulan April 2018, ABAS berkunjung ke AS sebagai pembicara pada acara Annual Global Conference 2018 yang dilaksanakan di Los Angeles. The Global Conference merupakan pertemuan para pemimpin dan tokoh penting dari seluruh dunia untuk bersama-sama mencari solusi bersama terhadap permasalahan dan isu global seperti pasar finansial, industri, kesehatan, pemerintahan dan pendidikan melalui 150 diskusi panel. Jadi memang Anies itu anak emas Elite politik AS. Tahun ini pengaruh AS semakin besar terhadap indonesia. Itu tindai semakin akomodatif nya Indonesia terhadap politisasi agama, dan karena itu terkesan pemerintah tidak bisa tegas kalau sudah menyangkut kelompok islam, termasuk tidak bisa tegas terhadap ABAS.

Dari dulu AS menggunakan ARAB menyebarkan paham wahabi ke seluruh dunia bertujuan memecah belah umat islam, dan sekaligus menjadi pressure terhadap pemerintah yang bukan golden boy AS. Belakangan setelah perang dingin, bukan hanya Paham Wahabi, AS juga berada dibelakang Ikhwanul muslimin, untuk tujuan sama. Menciptakan radikalisme islam untuk menggoyang pemerintah yang tidak bisa menerima agenda AS. Lihatlah bagaimana petinggi PKS terbang ke Washington bertemu dengan elite politik AS untuk meminta dukungan dari AS menekan China dalam kasus muslim Uighur.

Makanya kalau sekarang setiap pembahasan partai tentang calon presiden dan wapres maka selalu nama Anies disebut, itu bagian dari agenda orang yang ada di Boston club untuk menanamkan pengaruh dan hegemoni AS di seluruh dunia. Bisa saja, bagi para patron Islam menganggap kini adalah era kebangkitan umat. Niat untuk menjadikan ABAS sebagai presiden ( atau Wapres 2024), untuk melancarkan agenda mereka mengubah UUD 45 yang bersyariah. Namun mereka lupa, ketika rezim pro AS berkuasa, yang pertama kali disikat adalah radikalisme islam itu sendiri. Mengapa?

Karena AS sangat paham radikalisme, dia creator nya dan itu hanya diperlukan AS untuk mencapai tujuannya, bukan untuk menjalankannya. Lihatlah fakta sejarah. Soeharto berhasil menjatuhkan Soekarno berkat dukungan Islam, namun setelah Soeharto berkuasa, gerakan islam di bungkam secara sistematis. Lihatlah fakta Turki, Erdogan yang IM berhasil mengalahkan partai sekular, namun setelah dia berkuasa, pendukung militannya lebih dulu ditangkapi lewat kudeta direkayasa. Ribuan ulama IM ditangkap, yang lari keluar negeri, diburu. Muhammad Morsi yang IM, berhasil menang pemilu menjatuhkan Mubarak, juga akhirnya dijatuhkan oleh AS lewat kudeta Militer. Berteman dengan srigala, hanya memberikan cara efektif dan efisien memangsa anda. Percayalah!

Kinerja ABAS sebagai Gubernur DKI
Waktu era jokowi sebagai Gubernur DKI, dia focus kepada program blusukan ke daerah kumuh. Dia juga berusaha melakukan revitalisasi pasar. Meminta Rusun yang dibangun pemerintah pusat untuk diserahkan ke DKI dalam rangka relokasi dan penataan wilayah kumuh. Itu cara Jokowi untuk merebut hati rakyat bawah. Kemudian untuk merebut hati rakyat menengah dan Atas, Jokowi meng eksekusi proyek MRT. Ini jadi fenomenal sekali. Karena Gubernur sebelumnya tidak berhasil membangun MRT walau studi kelayakan sudah 10 tahun lebih dibuat. 

Jokowi juga meng eksekusi proyek Tanggul Raksasa sebagai solusi penataan wilayah pantura Jakarta dan pengendalian banjir. Diapun mengeksekusi normalisasi sungai yang direncanakan oleh Foke dan SBY. Begitu cara Jokowi berpolitik. Orang miskin disayangi, dan orang kaya dirangkul. Tapi dampaknya memang APBD DKI habis untuk melaksanakan program tersebut. Tidak ada peluang bermain main dengan DPRD, karena Jokowi mengikat kerjasama dengan KPK untuk melakukan pengawasan anggaran. DKI merupakan satu satunya Pemrof yang menggandeng KPK untuk tertip anggaran. Hal ini dilanjutkan oleh Ahok dan Jarot tanpa mengubah sama sekali program yang sudah di eksekusi oleh Jokowi.

Ketika era ABAS, dilema terjadi. ABAS punya dua pilihan, melanjutkan program Jokowi atau mengubahnya? Kalau mengikuti program Jokowi, dia akan berhadapan dengan DPRD dan elit partai. Maklum Jakarta sumber uang mudah untuk dana kampanye tahun 2024. Pada tahun 2024 , peluang menjadi terbuka bagi siapa saja. Tentu partai tidak mau kehilangan peluang bertarung dalam pemilu 2024. Engga ada uang, akan kalah mudah. Kalau dia mengubahnya, maka anggaran akan terbuka untuk dinegosiasikan dengan DPRD. Aksi berbagi akan terjadi dengan begitu apiknya.  Tapi karena itu tidak ada program yang menyentuh orang miskin dan orang kaya. 

Diantara dua pilihan itu ABAS memilih pilihan kedua, Yaitu mengubah program Jokowi. Jadilah  program akomodatif. Dari perubahan program itu, ABAS bisa menguntungkan Developer akibat dibatalkannya program reklamasi, sehingga potensi pajak sebesar Rp. 300 triliun yang harus dibayar developer tidak ada lagi. Tapi apakah itu gratis? tidak. Ada deal antara partai dengan developer. Tentu bukan uang kecil deal itu. Dari program normisasi sungai, triliunan dana bisa dihemat dan dialihkan ke program yang mudah dibagi kepada elite partai. Apa program itu? Kepala Dinas DKI jagonya merekayasa program yang mudah dibancakin dan tidak terdeteksi KPK.

Lantas gimana dengan rakyat? Soal orang miskin itu ada ormas yang dibina dari dana Bansos untuk menjadi corong politik Pemda untuk menghiburnya “ Kemiskinan ini terjadi karena Jokowi presiden nya. Tunggu aja ABAS jadi Presiden. Hidup kalian akan makmur. Karena dia pilihan ulama”. Ya mereka menanamkan hope lewat retorika, tanpa karya. Untuk menghibur,  rakyat dilegitimasi merampas trotoar dan jalan milik publik untuk dagang. Membiarkan orang tinggal di bantara kali dengan program Naturalisai Sungai.  Mendukung aksi kolosal atas nama agama. Kalau banjir, yang salah tetap saja Jokowi.

Kepada kelompok menengah atas, ABAS memberikan kebebasan bisnis hiburan malam, bahkan memberikan penghargaan. Pajak hiburan, F&B diperlonggar pengawasannya sehingga semua pengusaha happy. Dana fasum terutang developer tidak ditagih seperti cara Ahok nagih. Walau karena itu APDB defisit, tetap saja yang disalahkan Jokowi. ABAS memang smart, tetapi smart secara politik untuk menjadi RI-1.

Saat sekarang para pendukung ABAS sangat mangagumi ABAS. Itu bukan karena prestasi tetapi karena kemampuan politik akomodatif nya sangat luar biasa terhadap para elite partai yang ada di DKI. Abas memang bertumpu kepada kemampuanya berada di tengah tengah kepetingan elite Partai di Jakarta. Alatnya berselancar diatara gelombang kencang kepentingan politik itu adalah melalui APBD. “ Anda mau minta berapa dari APBD? silahkan tentukan. Saya melalui SKPD akan mengaturnya bagaimana APBD itu bisa dicairkan sesuai dengan UU dan Perda yang ada. “ 

Pendekatan melalui berbagi APBD memang politik akomodatif yang efektif. Sama dengan pendekatan yang dilakukan SBY selama 10 tahun berkuasa. Dimana DPR punya lembaga Bangar atau Badan Anggaran yang bisa menentukan dan mengatur proyek sampai satuan 3. Abas sangat paham, bahwa dia memang butuh rakyat untuk menjadikannya Gubernur. Tetapi ketika dia berkuasa, dia perlu Anggota DPRD untuk melindunginya. Kalau ada anggota DPRD yang coba coba idealis, akan menabrak dinding api (firewall ). Sistem kekuasaan akomaditf punya cara memproteksi diri sendiri dari virus yang ingin membongkar kebobrokan sistem tersebut.

Lebih dari Rp 70 triliun APBD DKI itu setiap tahun dibelanjakan. Dalam salah satu wawancara di TV, ABAS pernah mengatakan bahwa kota bukan hanya masalah infrastrutkur tetapi juga berkaitan dengan manusia. Kita tidak harus melulu mengurus infrastruktur tetapi juga mengurus manusia di dalamnya. Sebetulnya, ABAS ingin menyampaikan pembenaran atas kebijakannya menjadikan trotoar sebagai tempat pedagang kaki lima. Padahal membangun pasar rakyat yang modern anggarannya tidak lebih banyak dari beli lem Aibon. Membiarkan daerah kumuh yang ada di bantara kali. Padahal anggaran relokasi itu anggarannya tidak lebih banyak dari anggaran acara balap Formula E1.

Kalau ABAS cerdas dan ingin merebut hati rakyat DKI dari semua golongan, lewat karya nyata yang bisa langsung dirasakan rakyat, itu sangat mudah. Tentu syaratnya Abas harus meninggalkan politik akomodatif DPRD. Dia engga usah takut kalau APBD akan dijegal oleh DPRD. Dia tetap bisa pro rakyat miskin dan menjadi simbol pemimpin orang miskin sebagai ujud kebepihakannya. Tidak perlu membuat program populis yang menguras anggaran dan penuh kontroversial. Gimana caranya. Baik saya jelaskan secara sederhana.

Pertama. Perbaiki standar hidup mereka yang paling pinggir. Siapa mereka itu? Mereka yang tinggal di bantaran sungai. Sudah ada program normalisasi sungai. Itu bukan hanya program melebarkan sungai tetapi juga dilengkapi dengan program relokasi penduduk ketempat yang baik. Karena syarat pembiayaan dari world bank, tidak memberikan ganti uang tetapi ganti lokasi. Tentu bukan hanya menyediakan rumah murah ditempat baru, tetapi juga menyedian sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan ekonomi bagi rakyat kecil. Semua itu tidak perlu capek cari duit. Uangnya sudah tersedia di pusat. Tinggal susun langkah tekhnis, uangpun mengalir. Program banjir selesai, Jakarta bebas banjir. Enak kan.

Kedua, perbaiki standar hidup mereka yang anda diantara pinggir dan tengah. Siapa mereka itu? Mereka yang tidak punya rumah namun punya penghasilan untuk hidup. Caranya ? Jakarta itu banyak perlintasan kereta api. Di kiri kanan jalur kereta itu lahan negara secara UU. Buat program TOD di setiap stasiun kereta, dengan kompensasi menghilangkan semua pintu kereta. Pasti KAI senang. Ini proyek diluar APBD. Investor yang berminat pasti banyak. Mengapa? hampir semua stasiun itu berada di kawasan emas. Itu bisa dibuat Apartement, Mall. Pasti laku keras. Karena menyatu dengan stasiun. Nah, dari TOD itu buat aturan subsidi silang untuk rakyat kecil agar mereka juga dapat rumah susun di TOD itu, pastikan murah dan skema pleksibel. Jadi engga perlu pakai program populis rumah DP 0% pakai apbd DKI.

Ketiga, Perbaiki fasilitas umum untuk kelas menengah dan atas. Mereka juga adalah rakyat DKI. Mereka juga berhak mendapatkan layanan yang baik. Mereka tidak perlu uang karena mereka mampu membayar. Caranya? segera eksekusi dan kebut pembangunan kuridor LRT yang sudah dimulai Ahok. Ini juga tidak perlu APBD. Karena dibiayai dengan skema KPBU. Stasiun LRT juga bisa dibuat wahana bagi pedagang kaki lima yang ditata modern seperti yang ada diluar negeri. Jadi engga perlu lagi mengeluarkan anggaran memperlebar trotoar untuk pedagang kaki lima. Yang justru merugikan pengguna jalan yang bayar pajak.

Keempat. Sinergikan yang kaya dengan yang miskin. DKI punya lahan besar di Sunter. Ciptakan proyek kota dalam kota disana. Namun dengan konsep housing development prgram. Yang menggabungkan kelas menengah, atas dan bawah. Tentu dengan aturan dan tata ruang yang ketat agar terjadi sinergi antar kelas. Sunter akan jadi super block yang bisa mengurangi kawasan kumuh di daerah Utara. Akan jadi tempat hunian yang ramah lingkungan. Dananya? Banyak investor yang berminat membangun dengan konsep housing development program. Apalagi konsepnya sudah ada. Tinggal copy paste aja dari UNDP, lengkap dengan skema subsidi silangnya.

Kelima. Panetrasi program kebersamaan. Penataan segitiga Tanah Abang sebagai salah satu centra strategis kota. Sudah ada Perda nya soal proyek itu. Foke sudah siapkan landasan hukumnya. Tinggal eksekusi aja. Jarak tanah Abang dengan Sudirman dan Tharim itu hanya 10 menit jalan kaki. Kebayangkan strategisnya. Pasti banyak investor yang berminat. Tanah Abang akan menjadi Pusat Business modern sekelas SCBD Sudirman. Apalagi proyek ini dikombinasikan dengan CSR membangun trotoar dari Sudirman ke Monas seperti Orchard Singapore, yang juga bisa menampung kaki lima. Dan juga proyek RUSUN yang murah dan pembiayaan plexible berkat cross subsidy program. Jadi engga perlu buat program menata tanah abang dari pakar kaleng kaleng, yang justru membuat jakarta semakin kumuh dan miskin solusi real.

Kalau ABAS focus kelima hal itu saja, dia akan mencatat sejarah sebagai Gubernur yang hebat berpihak bukan saja kepada orang miskin tetapi juga kepada orang kaya pembayar pajak. Hebatnya lagi, itu tanpa APBD atau proyek off balance sheet.  Kita tahu Sutiyoso, Foke, Jokowi , Ahok sudah mencatat sejarah sebagai Gubernur yang dikenang karena prestasinya. Itu semua karena orientasi mereka kepada kinerja, bukan melulu kepada politik akomodatif dan populis. Mari kita lihat prestasi gubernur sebelumnya.

Dulu tahu 80an saya merasakan naik buss kota di Jakarta. Penuh sesak. Seperti ikan sardin. Bus berhentinya sesukanya. Di dalamnya, jangan tanya. Pedagang dan pengamen hilir mudik. Sampah dan muntah orang bukan hal aneh dijumpai dalam Bus. Penduduk jakartacCuek saja. Tetapi bukan karena tidak bisa protes. Waktu itu APBN kita cekak. APBD juga sama cekaknya. Soeharto sedang focus bangun puluahn ribu puskesmas dan Sekolah Inpres di seluruh Indonesia. Bangun bendungan di beberapa provinsi. Bangun trans sumatera dan Trans Kalimantan. Jadi pasrah saja.

Ketika refomasi, Pak Sutioso mengambil keputusan berani membangun Busway. Ini femonenal sekali. Karena ketika itu kita baru saja lolos dari krisis moneter. APBD cekak. Dan budaya orang Jakarta diajak disiplin engga mudah. Tetapi dasar Jenderal Baret merah. Engga ada matinya. Dia nekat aja bangun Busway. Apa yang terjadi? ternyata diterima oleh penduduk DKI dengan suka cita. Para operator Busway juga engga keberatan meremajakan busnya. Jadilah jakarta sedikit modern. Sampai sekarang kalau liat busway, pasti ingat Bang Yos.

Zaman Foke, program Busway ditingkatkan dan diperbaiki fasilitasnya. Foke lebih focus kepada penyiapan perangkat UU dan PERDA untuk menata Jakarta agar terhindar dari banjir dan menata jakarta tidak tenggelam dari banjir rob. Dari Foke lah lahir program Normalisasi sungai dan Great Giant Sea Wall. Program ini tidak dibuat sambil melamun atau dibuat oleh pakar kaleng kaleng. Tetapi oleh konsorsium Ahli dari Belanda yang jago buat dam air laut dan Korea yang sukses menormalisasi Sungai. Program ini walau belum sempat dieksekusi karena Foke kalah dari Jokowi. Namun Jokowi melanjutkan proram ini dengan meng eksekusinya lewat pembiayaan dari world bank.

Seiring dengan penataan kereta komuter oleh PT.KAI, Jokowi mengeksekusi proyek MRT yang sudah digagas puluhan tahun oleh gubernur sebelumnya. Diapun berhasil meyakinkan proyek yang dalam studi rugi, namun bisa dibiayai lewat soft-loan dari Jepang. Jokowi yakin MRT menguntungkan dalam jangka panjang.Resiko ditanggung oleh Pemrof DKI lewat APBD multiyear. Maka jadilah Jokowi mencatat sejarah membangun MRT. Dan terbukti kini MRT untung besar. Jakarta jadi kota modern. Lihat MRT pasti ingat Jokowi.

Era Ahok ,Dia melanjutkan proyek jokowi yang tertunda. MRT dilanjutkan dan diawasi. Diapun melanjutkan proyek Great Giant Sea Wall dan normalisasi sungai. Menata waduk pluit. Prestasinya mencapai 60 % untuk normalisasi sungai dan Giant Sea Wall menunggu Reperda tata ruang di sahkan DPRD. Ahok juga berhasil memperluas jembatan semanggi tanpa APBD. Bukan itu saja, Ahok juga berani mengambil keputusan agar DKI ikut dalam konsorsium pembangunan LRT dalam kota yang terkoneksi dengan Bekasi. Maka jadilah Ahok gubernur yang mencatat sejarah pembangunan LRT yang menjadikan kota satelit Jakarta jadi tersambung. Liat LRT pasti ingat Ahok. Jalan diatas jembatan semanggi, pasti ingat Ahok.

Yang pasti orang naik busway, orang tidak mengingat ABAS tetapi bang Yos. Naik MRT orang tidak mengingat ABAS tetapi Jokowi. Naik LRT dan semanggi orang tidak ingat ABAS tetapi Ahok. Bahkan ketika ABAS mewakili DKI menerima penghargaan, yang diingat oleh yang kasih penghargaan bukan Abas tetapi gubernur sebelumnya. Lantas ABAS apa prestasinya yang akan menjadi kenangan terindah selamanya bagi penduduk jakarta? Sejarah akan mencatatnya apa?

Semua pendukung ABAS sangat percaya bahwa ABAS itu pro rakyat miskin. Karena begitu jargon yang dia sampaikan setiap hari. Begitu branded yang di framing dalam setiap pidatonya. Dulu sekali saya pernah baca buku, judulnya saya lupa. Tapi saya ingat esensi dari buku tersebut, yang mengutip kata kata dari anggota Parlemen inggris pada abad ke 18. Kira kira kata katanya, “ If you can see through my eyes, you may see the real beauty I see in poor people, in dirty house, unprivileged children, the worst environment, broken dreams ,unfulfilled expectations. You can see there they don't need reality but rhetoric.”. Kemudian kata kata ini dipakai juga oleh Hitler walau tidak percis sama. “ The broad masses of a population are more amenable to the appeal of rhetoric than to any other force.”

Dalam salah satu diskusi dengan kader Partai, saya pernah dengar langsung mereka berkata dengan nada seperti itu. Kita perlu kantong kantong kemiskinan. Wilayah kumuh yang mudah terserang penyakit. Renta dengan bencana banjir. Kita butuh itu. Karena dari sanalah politik jadi hidup. Orang butuh tempat sandaran dan hope lewat politik. Populisme adalah cara berpolitik untuk mengikat semua orang miskin, yang patuh dan malas berpikir. Jadi kita harus pelihara kemiskinan, agar politik menjadi panglima dan pemegang kunci kebenaran.

Mengapa Komunisme itu jahat dan akhirnya bangkrut? karena ia punya jargon partai kaum proletar ( rakyat jelata ) namun ia memelihara kemiskinan. Sementara populisme lebih jahat lagi. Secara sistem rakyat dipaksa bodoh dalam kemiskinan. Akibatnya rakya tidak tahu hak politiknya dan selalu tergantung kepada pemimpinnya. Hilang daya kritisnya. Paham radikalisme dalam konteks politisasi agama juga punya platform seperti itu. Menjadikan pembelaan orang miskin sebagai narasi politik untuk berkuasa. Tetapi faktanya tidak pernah politisasi agama itu melahirkan kemakmuran kecuali perbudakan cara baru lewat otoriterian atas nama firman Tuhan.

Mungkin saya sedikit paranoid bila anggap Abas memelihara kemiskinan dan kebodohan. Mari kita liat data. Menurut penelitian LBH jakarta, penggusuran tetap terjadi. Selama 2017 telah terjadi 110 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 1.171 keluarga dan 1.732 unit. Lalu, pada periode Januari-September 2018 telah terjadi 79 kasus dengan jumlah korban mencapai 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Saya tidak tahu pasti data tahun 2019, namun penggusuran terus terjadi. 

Memang jumlah penggusuran jauh lebih banyak dari Ahok dan Djarot. Namun itu program normalisasi sungai dan satu paket dengan program relokasi. Upaya musyawarah dilakukan sebelum penggusuran. Sementara era ABAS, penggusuran lebih banyak untuk program merampas asset negara dari penghuni liar. Dilakukan secara paksa tanpa musyawah, tanpa program relokasi. Lebih banyak terjadi di wilayah selatan Jakarta. Data tahun 2018, dari 79 kasus, ada 61 penggusuran tanpa solusi apapun terhadap korban gusuran. Bisa ditebak, bahwa program ini mungkin untuk RHT ( ruang hijau terbuka) atau memang ada pesanan dari pengusaha yang inginkan lokasi itu dalam proyek KSO. Entahlah.

Waktu kampanye Abas sangat memukau dalam retorikanya. “ Sebanyak 41 persen warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Karena itu, kami siapkan solusi dari sisi pembiayaan. Supply itu datang dari pemerintah atau masyarakat, dan aksesnya buat masyarakat miskin yang tidak punya rumah.Mengapa bisa ? karena itulah program keberpihakan. Apapun aturan yang melarang untuk DP nol persen , itu bisa diatasi asalkan ada keberpihakan.” demikian kira kira retorikannya. Bagi penduduk DKI rumah adalah barang mewah, bahkan teramat mewah dibandingkan apapun. Karena tidak mudah punya rumah di jakarta. Di samping harga tanah mahal, juga tanah adalah sumber daya terbatas, bahkan sangat terbatas diakses oleh orang miskin.

Setelah kampanye usai, pilkada dimenangkan Abas, apa yang terjadi? Rumah DP nol memang direalisasikan. Apakah konsumen tersedia ? 2.359 orang yang mendaftar untuk ikut program DP 0. Mereka tentu antusias dan berfantasi akan berkah gubernur seiman dukungan ulama. Setelah verifikasi, yang lolos hanya 1.790 pemohon. Tetapi yang disetujui Bank hanya 100 orang saja. Itu semua setelah melewati dua kali proses seleksi serta verifikasi, dan terjadi sepanjang dua tahun Anies memimpin Jakarta. Sampai sekarang hanya itu yang terjual. 500 lebih belum laku. Kemungkinan tidak akan habis terjual. Padahal target DKI dalam RPJMD untuk pengadaan rumah sebanyak 232 ribu unit Udah tiga tahun jalan hanya bisa bangun 703 unit, itupun diserap kurang dari 200 unit. Boleh dong pesimis kalau program ini gatot alias gagal total.

Mengapa ?

Programnya memang untuk orang miskin. Tetapi maaf, target nya bukan untuk orang miskin. Perhatikan syaratnya, harus jadi nasabah bank yang qualified membayar cicilan. Harus ikut asuransi resiko atas gagal bayar karena kematian. Jadi di samping bayar cicilan juga bayar asuransi resiko. Nah, jangan baper bahwa pemda peduli simiskin. Engga qualified secara bisnis, gigit bakiak aja. Apakah harganya murah ? tidak. Proyek ini bukan proyek sosial tapi murni proyek komersial. Mau tahu? Developer bangun Rusun tersebut terdiri dari 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit untuk tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp320 juta, untuk tipe 21 harganya Rp185 juta. Perhatikan, untuk yang tipe 36 harganya Rp. 320 juta. Itu artinya per meter adalah kurang lebih Rp 9 juta.


Menurut saya, program rumah DP 0 ini bermasalah bisa disebabkan karena Abas tidak memahami perngertian orang miskin di Jakarta. Sehingga antara program dan target dalam realisasinya bertolak belakang. Atau bisa jadi Abas sangat paham, tetapi pemilihnya baper dan terlalu tinggi ngayalnya sehingga merasa punya gubernur seiman dan didukung ulama bisa kasih rumah gratis. Dan sekarang developernya yang juga BUMD dalam pengusutan Polri kasus korupsi pembelian lahan. Tambah kacaukan. Orang miskin engga kebagian, uang beli tanah dicurigai dimaling pula. Bulan lalu Abas melengserkan Kelik, kepala dinas perumahan. Karena mempermalukan Abas. Program unggulannya saat kampanye, yakni rumah DP Rp 0 tidak laku.

Bagaimana perlakuan kepada mereka yang punya rumah di DKI. Ahok membuat Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rusunawa dan Rusumami. Ahok menggratiskan PBB [Pajak Bumi dan Bangunan] rumah yang dimiliki orang pribadi dengan batasan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai Rp 1 miliar. Nah di Era ABAS, Pergub Ahok Nomor 259 Tahun 2015 direvisi oleh ABAS dengan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Nomor 38 Tahun 2019. Di mana memasukkan klausul baru. 

Apa klausul baru itu?  Pertama, dalam Pasal 2A disispkan, PBB yang gratis tadi tak berlaku jika ada perubahan objek pajak yang mengalami perubahan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak badan. Artinya kalau anda jual itu rumah itu maka pembeli tidak lagi gratis PBB. Bayar! Nah gimana kalau anda tidak jual rumah itu? apakah tetap bebas. Ya bebas. Tetapi hanya sampai tahun 2019. Setelah itu tidak  ada yang gratis. Hebatnya lagi, tahun 2018 ABAS sudah teken kenaikan harga NJOP 17-20%. Dengan demikian tanah yang tadinya dibawah Rp. 1 miliar naik diatas Rp. 1 miliar. Keren kan.

ABAS memangkas anggaran penanggulangan banjir tahun 2018 sebesar Rp 242 miliar. Tahun 2019, Tim Anggaran Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta memangkas lagi anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun 2019 sebesar Rp500 miliar. Tentu walau alasanya teknis anggaran, namun sebetulnya ABAS sedang melakukan politik anggaran. Untuk apa? agar daerah bantaran kali yang kumuh tetap dibiarkan kumuh. Kemiskinan diperlukan agar program populisnya menjadi icon nasional. Bahwa dia pemimpin yang peduli orang miskin. Bukan pemimpin tukang gusur. Kelak dalam pemilu, narasi ini akan dipakainya.

Jadi mengapa ABAS pangkas anggaran penanggulangan banjir? karena dia punya ambisi politik untuk tahun 2024, dan dia butuh narasi populisme itu. “ Anda tahu, saya dipaksa untuk menggusur rakyat demi program normalisasi sungai. Tetapi tidak saya lakukan. Walau resiko saya harus berhadapan dengan istana. Tahu mengapa? karena saya berpolitik keberpihakan. Orang miskin yang saya bela, bukan orang kaya, apalagi elite partai.” Demikian kelak narasi ABAS dalam Pemilu. ABAS sangat paham bahwa rasio GINI indonesia 38%. Artinya 62% hidup tidak menikmati pemerataan pedapatan. Atau tidak mendapatkan keadilan sosial. Itulah target yang dia harapkan untuk mendulang suara tahun 2024 menuju istana. Walau karena itu rakyat Jakarta harus jadi korban banjir.

Waktu saya bertemu dengan teman. Dia merasa aneh mengapa orang tidak setuju dengan pegelaran balap formula E. Padahal itu cara efektif mempromosikan Jakarta untuk tujuan investasi dan pariwisata.  Abas menangkap peluang itu untuk menjadikan jakarta dikenal luas mendunia. Belum lagi dari kegiatan balap itu, akan mendatangkan turis tidak sedikit. Dari peserta saja sedikitnya 3000 orang akan hadir. Dari mereka itu pemasukan bagi hotel dan restoran. Event balap ini akan mendatangkan pemasuka iklan dan penjualan ticket sebanyak 35.000. Secara bisnis sangat menguntungkan. Tapi orang jakarta engga paham. Justru kelas menengah yang tidak suka Abas yang menolak. Aneh.

Saya katakan kepada teman bahwa, tujuan acara Balap Formula E itu bagus. Namun anggaran yang dikeluarkan untuk promosi, biaya penyelenggaraan mencapai lebih Rp1 triliun, itu engga kecil. Yang pasti terjadi adalah pengeluaran APBD. Sementara pemasukan masih belum pasti. Belum lagi soal tempat sirkuit yang akan menggunakan Monas. Itu tidak mudah. Karena lokasi sirkuit akan berada di kawasan Ring 1, di mana terdapat istana negara, Kedutaan Besar Amerika Serikat, serta lalu lintas menuju pusat-pusat kegiatan ibu kota. Walau penyelenggaranya DKI namun khusus kawasan ring 1, harus izin dari Sekneg dan instansi lainnya.

Tapi, menurutnya, apalah arti anggaran lebih dari Rp. 1 triliun untuk promosi Jakarta. Itu nothing. Saya katakan, dalam ilmu marketing komunikasi. Promosi yang efektif kalau produk sudah di delivery.  Masalahnya jakarta, apa yang sudah di delivery sehingga perlu promosi dengan anggaran fantatis itu? Obyek wisata? Apanya yang mau dijual? Kota tua sebagai salah satu object wisata, tidak dibenahi. Malah orang lokal saja sungkan datang kesana. Karena crowded dan kumuh. Trotoar dipadati pedagang kaki lima. Investasi? dengan setiap bulan ada agenda demo di Jakarta dan ancaman banjir Rob sejak program tanggul raksasa dibatalkan, engga ada asing mau invest long term di Jakarta. Kecuali yang sudah exist lebih dulu.

Anda terlalu negatif thingking. Kata teman. Saya tegaskan bahwa saya orang bisnis. Tentu saya menilai dari kacamata bisnis. Fakta yang saya tahu, dari survei yang dilakukan oleh Formule Citoyenne disebutkan bahwa dari 70 pengusaha,  ada 49 mendapat efek negatif dari adanya event Formula E. Artinya lebih 50% mendapatkan manfaat negatif dan 28,6 persen mengatakan tidak mendapat keuntungan. Hanya 1,4 persen yang mengaku meraih laba. Sejak Formula E berlangsung pada 2014, belum ada kota atau negara yang benar-benar secara beruntun menjadi tuan rumah Formula E selama lima tahun secara beruntun seperti DKI. Pernah ada Meksiko, akhirnya kapok juga.  Sedangkan Amerika Serikat tercatat hanya tiga kota sebagai penyelenggara. Itupun useless.

Malaysia saja yang pengalaman dalam event balapan Formula 1 sejak 1999, terpaksa harus tutup cirkuit balap pada 2017. Mengapa? tekor alias gede diongkos dan manfaat sosial seperti promosi kota untuk wisata dan investasi tidak tercapai. Hanya satu kota di dunia ini yang sukses sebagai ajang balap. Apa itu? Monaco. Tetapi itu tidak terpisahkan dari Monaco sebagai kota judi dan prostitusi kelas atas. Lah, Jakarta, mau seperti Monaco? jauh panggang dari api. Di Monaco engga ada kadrun dan engga ada preman yang diongkosi pemda. 

Jadi apa tujuan Abas mengadakan event formula E?. Kata teman. Saya katakan bahwa itu sebetulnya bertujuan Politik. Abas berfantasi seperti sukses ASIAN GAMES yang diselenggarankan Jokowi. Dengan itu namanya akan melambung dipentas nasional sebagai Gubernur satu satunya yang mampu menggelar event berkelas international. Tetapi sayang resiko ditanggung oleh Pemda. Bukan kegiatan non budgeter.  Andaikan dana anggaran Formula E itu dipakai untuk revitalisasi Kota Tua itu sudah bisa membuat kota tua cantik. Kalau dipakai membangun pasar tradisional berkelas mall, itu sudah bisa menampung 20.000 pedagang kaki lima yang ada dijalanan.  itu jelas manfaatnya. Lah formula E? udah expired itu program. 

Apakah ABAS salah dengan kebijakannya ? Menurut saya secara politik itu tidak salah. Itulah contoh politik akomodatif lewat APBD. Karena apa yang dilakukan oleh ABAS itu sudah kehendak dari DPRD. Di belakangnya ada elite partai yang mengatur permainan. ABAS kerja untuk DPRD. Itu aturannya. Tujuannya? APBD milik bersama elite dan mudah dibagi. Uang APBD juga di tebar ke Ormas dan LSM. Jadi tidak ada gejolak sosial yang muncul kepermukaan. Ini konspirasi hebat, dan rakyat tanpa corong menyuarakan haknya. Gratis PBB untuk orang miskin, dihapus itu tidak perlu menagih utang fasum kepada pengembang yang berjasa membantu Abas jadi Gubernur. Walau faktanya tetap saja APBD defisit. Mengapa rakyat miskin tidak protes? karena ada Ormas berlaku sebagai preman mengawal ABAS. Apalagi kalau sudah ada tokoh agama bela ABAS, bilang “ hanya orang kafir dan china yang benci Abas. “ kelar dah urusannya.

***
ini kali pertama RSCM kena banjir. Demikian kata Direktur Pengembangan dan Pemasaran Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dr. Ratna Dwi Restuti. Artinya selama sejarah DKI ada dan selama sekian gubernur yang telah memimpin Jakarta, ini kali terjadi RSCM banjir. Apa yang dikawatirkan sekian lama bahwa intrusi air laut masuk kedaratan sudah pada level serius, memang nyata adanya. Tahun lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah bicara soal potensi Jakarta tenggelam. Dalam paparannya, Jonan menyebut air laut sudah sampai area Monas sebelah utara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengamini pernyataan Jonan, bahwa air laut memang sudah merembes hingga pori-pori tanah yang diperkirakan sampai ke wilayah Monas.

Mungkin anda bingung. Apa hubungannya jakarta banjir dengan rembesan air laut ke daratan. Ilmu fisika dapat memahami ini secara sederhana. Kalau dibawah tanah sudah penuh air maka air masuk dari atas melalui pori pori tanah juga melambat. Bahkan terhenti sebelum sampai di bawah tanah. Makanya ujan deras sedikit sulit akan surut. Satu satunya cara adalah mengalirkannya ke hilir sungai dan terus kelaut. Tetapi permasalahannya, apa jadinya kalau sungai tidak diperlebar dan tidak diperdalam? Apa jadinya kalau di muara sungai, posisi air diatas daratan karena posisi daratan terus turun akibat intrusi? Ya air kembali kedaratan. Tentu akan semakin lama air banjir surut. itu sebabnya underpass kemayoran yang tadinya tidak banjir tetapi sekarang banjir.

Jadi apa solusinya? Pertama, hentikan semua penggalian sumur, maupun sumur bor. Dengan begitu akan meminimalisir penurunan permukaan tanah atau subsidence. Tapi gimana mau dihentikan? Abas justru ingin membuat ribuan sumur agar air masuk ke tanah. Paradox kan. Kedua, gimana air akan di alirkan ke laut dengan cepat, kalau justru Abas ingin focus masukan air ke tanah dengan program naturalisasinya. Ketiga, buat tanggul raksasa sepanjang pantura Jakarta agar air laut tidak masuk ke darat, dan atur dengan pintu air yang bisa mengendalikan keluar masuk air dari dan ke darat/laut. Tapi gimana mau buat tanggul? Tanggul itu butuh reklamasi pulau buatan sebagai tanggul antara dengan tanggul utama. Lah Abas batalkan program reklamasi.

Tidak ada satupun gubernur dan rakyat yang membantah bahwa jakarta itu wilayah bebas banjir. Karena jakarta itu berada di delta, yang pasti akan tergenang air kalau hujan deras. Tetapi semua orang tahu gimana mengatasinya. Itu sebabnya tahun 2013 program mengatasi banjir dan penurunan darat jakarta, dilakukan secara menyeluruh. Tetapi program itu terkendala dengan terbatasnya anggaran. Ahok sudah ada solusi soal itu, Yaitu program non budgeter melalui pajak tambahan atas lahan reklamasi, Tetapi program itu dibatalkan oleh Abas. Sementara APBD Dki tidak ada uang membuat tanggul. APBN juga tidak ada duit.. 

Jadi apa yang terjadi sekarang di jakarta, adalah sesuatu yang sudah disadari semua pihak. Jakarta memang by design untuk  pasrah ditenggelamkan. Kalau banjir, itu derita elo. Siapa suruh tinggal di jakarta. Siapa suruh pilih Abas jadi Gubernur. Inilah harga dari politisasi agama, yang semua harus membayarnya. Termasuk Jokowi yang tidak berdaya berhadapan dengan kekuatan politik Abas.  Sehebat apapun Jokowi membangun infrastruktur di daerah lain, kalau jakarta tidak dibenahi serius maka bagaimanapun itu menjadi cacat yang diwariskan Jokowi sebagai presiden. Bahwa dia gagal mengelola seorang Abas dan takut dengan politisasi agama. Kalau begitu orang seperti Ahok, memang luar biasa. Demi kebenaran dia tidak takut kehilangan jabatan, bahkan masuk penjaran sekalipun dia hadapi. Bagi ahok, nilainya di hadapan Tuhan jauh lebih penting daripada kekuasaan.

***
SiLPA
SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah singkatan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Mengapa sampai ada SiLPA.? Penyebabnya bisa saja karena penyusunan anggaran tidak tepat. Bisa juga SKPD tidak berani melakukan eksekusi anggaran karena terkendala regulasi antar sektor yang tidak mendukung. Kalau sistem penyusunan anggaran Daerah belum terintegrasi dalam sistem ebudgeting, bisa saja terjadi pagu anggaran tidak sesuai dengan harga real. Kalau pagu anggaran lebih besar daripada harga real, itu menjadi SiLPA.

SiLPA itu bukan uang hilang. Walau dia merupakan kelebihan anggaran tahun berjalan namun anggaran itu tetap milik PEMDA. Nah pembiayaan dari adanya SiLPA ini disebut dengan pembiayaan anggaran, yang alokasinya sesuai UU ditentukan oleh Mendagri. Gimana kalau daerah engga punya SiLPA dan defisit? Pemda bisa menarik pinjaman dari Pusat atau menerbitkan obligasi. Ini disebut dengan penerimaan pembiayaan. Tentu harus ada izin dari Mendagri dan Menteri Keuangan.

Di era Ahok, SiLPA itu sangat besar sekali. Itu bukan karena Ahok tidak bisa bekerja menghabiskan anggaran. Tetapi karena pagu anggaran maunya DPRD ternyata tidak bisa diterapkan karena tidak sesuai dengan harga real. Contoh anggaran pendidikan. Katakalah beli bangku sekolah. Ternyata tahun lalu sudah ada bangku sekolah, tetapi tahu berjalan dianggarkan lagi. Harganya dalam pagu berbeda jauh dengan harga real. Ya karena Ahok menggandeng KPK dalam tender pengadaan, dan menggunakan e-katalog, engga bisa lagi SKPD main main. Pagu anggaran beli bangku sekolah dibatalkan dan jadi SiLPA.

Di era Ahok SiLPA itu dipakai untuk memperkuat permodalan BUMD agar lebih besar perannya sebagai agent pembangunan dan kalau bisa masuk bursa. Dana SiLPA juga dipakai untuk beli tanah untuk bangun Rumah Susun untuk rakyat miskin. Beli tanah untuk ruang hijau terbuka, dan lain lain, yang memang proyek yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Dan cerdasnya Ahok, penggunaan dana SiLPA ini tidak perlu izin dari DPRD. Itu cukup izin dari mendagri. Artinya semakin besar pagu yang ditetapkan oleh DPRD semakin besar SiLPA akan muncul, dan semakin besar peluang Ahok untuk arahkan dana itu yang lebih bermanfaat. DPRD hanya senyum monyet ngeliat Ahok kerja pakai dana SiLPA.

Nah di era Abas, SiLPA itu praktis sangat berkurang sekali, karena penerapan sistem anggaran yang longgar dan tahun 2019, bahkan DKI mengalami defisit Anggaran. Dan SiLPA era Ahok tidak bisa ditarik oleh Abas karena Mendagri menolak penggunaan anggaran SiLPA untuk belanja rutin, kecuali untuk belanja barang modal dan untuk bencana alam. Banjir kemarin yang terjadi, adalah pesta Abas menguras dana SiLPA. Begitulah sepenggal kisah tentang SiLPA.

Cara mengatasi C-19
Berkali kali teman saya bilang bahwa C-19 di politisir oleh lawan politik Jokowi. Tetapi saya tetap berprasangka baik. Mungkin saja tetapi tidak mungkin sampai sejelek itu niat oposisi. Tetapi ketika melibat Abas setiap hari muncul di TV memberitakan soal C-19, saya jadi sempat mikir. Kalau memang dia peduli kepada rakyat, engga penting ekonomi, utamakan rakyat, mengapa dia engga keluarkan dana siaga dari APBD untuk belanja masker, APD dan ventilator, rapid test dan bagikan gratis kepada rakyat dan RS? Bukankah keprihatinannya disikapi positip oleh Jokowi dan Pak Titok. Apalagi harga 10 juta masker itu engga lebih banyak dari harga lem aibon, dan tentu tidak arti dibandingkan dengan Formula E.

Sikap dan retorikan Abas itu bak gaung bersambut oleh para opisisi khususnya hater Jokowi. Mereka merangkai kata kata dan narasi untuk menyudutkan Jokowi, dengan data yang tidak beralasan. Apakah saya paranoid? pertanyaan bodoh saya, mengapa mereka seperti Zon, Didu, RR, dan lain lain termasuk MUI tidak meminta Abas melakukan rapid test terlebih dahulu sebelum membuat retorika lockdown. Bukankah standar ilmiah itu harus berdasarkan data, bukan perasaan penuh prasangka negatif. Apalagi sampai bilang Pemerintah pusat tidak mau keluar uang, lebih utamakan proyek infrastruktur dan lainnya. Apakah mereka tahu berapa kebutuhan anggara darurat C-19?

Saya awam soal politik makanya walau saya berteman dengan banyak politisi saya ogah ikut campur bicara politik dengan mereka. Sebagai orang awam , pertanyaan saya bukan hal yang rumit untuk dijawab. Bahwa setiap tindakan dan perbuatan harus berdasarkan data. Rapid test itu kuncinya. Kemudian, apapun program dan rencana tanpa duit, itu pasti omong kosong. Setelah hasil rapid test untuk 10.000 orang keluar, saya tidak melihat tindakan taktis segera berdasarkan data itu. Pembagian masker gratis kepada penduduk jakarta belum juga dilakukan. Pembagian APD belum ada. Yang ada hanya dari sumbangan publik.

Kenapa tidak gunakan APBD? Oh ternyata saya baru tahu. Anies baru ajukan anggaran penanggulangan C-19 ke DPRD tanggal 23 Maret dan DPRD sudah setuju pengeluaran anggaran sebesar Rp 130 miliar, berasal dari pos biaya tidak terduga (BTT) . Kalau baru tanggal 23 maret diajukan, mengapa sebelumnya keluarkan kebijakan mengurangi angkutan massal? menutup tempat keramaian? Bukankah dampak dari kebijakan itu perlu uang agar bisa efektif. Kalau tidak ada uang, itu hanya omong kosong dan hanya menimbulkan kepanikan. Apakah sengaja menciptakan kepanikan sehingga jadi konsumsi politk untuk menaikan rating di media massa. Wacana lockdown dilakukan sejak awal maret. Tapi pengajuan resmi ke presiden baru tanggal 28 maret. Ternyata proposal nya ditolak Presiden karena tidak didukung data dan analisa yang konprehensive.

Dan sampai dengan akhir maret 2020 belum terdengar DKI bagikan masker gratis, APD, dan Ventilator dari anggaran yang ada itu. Yang ada hanya jumpa pers.Pertanyaan yang sangat penting bagi saya orang awam. Mengapa sekelas Nasdem membela Abas? Mengapa Zon, Rizal R, Didu, sampai mengatakan Abas lebih baik dari Jokowi. Dan lebih pantas jadi presiden. Apakah seburuk itu niat mereka berpolitik, menggunakan issue corona untuk menaikan citra Abas? dan Lebih aneh lagi opini dan narasi Rizal Ramli dan Didu, Zon dipakai oleh MUI dalam bersikap. Aneh, dan sangat aneh bagi saya yang buta politik. Entahlah…

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Hoax lebih bahaya dari virus.

  Saya tidak sependapat kalau media massa dibatasi memberitakan tentang COVID-19. Kata teman. Saya bisa terima. Alasannya bahwa  justru kare...