Demokrasi dan uang

 

Democracy for Sale: Dark Money and Dirty Politics

by Peter Geoghegan

published by Head of Zeus

Selalu alasan pembenaran pentingnya demokrasi adalah agar tidak terulang lagi kekuasaan seperti Hitler, Mussolini, Stalin. Mereka adalah Icon kegagalan kekuasaan anti demokrasi. Kebetulan AS sebagai pemenang perang dunia kedua. Memaksakan agar demokrasi sebagai jalan menuju era baru dunia yang damai dan menghormati kebebasan. Namun yang jadi masalah setelah sekian dekade. Terbukti Demokrasi memang tidak pernah mundur namun gagal maju. 

Mengapa ?

Jawabannya, ada tiga. 

Pertama. Peran korporat dalam sistem politik sangat dominan menentukan arah bandul. Maklum korporat  lewat pajak menanggung  anggaran nasional lebih dari 80%. Walau korporat  hanya segelintir namun ia menanggung beban sosial dan ekonomi negara. Itu  sudah berlangsung sejak tahun 1970.  Sulit membantah bahwa oligarki bisnis itu kukunya mencengkeram batang leher elite. 

Kedua. Peran uang haram atau uang gelap atau uang rente yang masuk kedalam sistem politik. Panetrasi uang rente ini luar biasa sehingga membuat demokrasi hanya sebatas prosedur formal saja. Kenyataannya pemerintah bekerja untuk kepentingan rente saja. Yang  miris, uang rente itu sulit dilacak pajaknya. Mereka dilindungi oleh elite politik.

Ketiga. Transformasi media massa ke  ekosistem informasi yang terstruktur sehingga informasi bisa di-create sesuai kehendak modal dan pasar.  Akibatnya kebenaran yang menjadi nilai nilai demokrasi tidak menjadi bagian dari proses pendidikan politik. Makanya jangan kaget bila orang yang tak jelas reputasinya bisa jadi anggota DPR dan kepala daerah. Bahkan jenderal gagal engga malu untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan selalu ada yang pilih.

Tiga hal tesebut diatas,juga ditulis oleh Lawrence Lessig dalam bukunya, Republic, Lost, dan Dark Money. Lessig menjelaskan bagaimana sekelompok miliarder telah membentuk dan memutarbalikkan politik Amerika. Dan di Inggris, studi penting Martin Moore, Democracy Hacked , menunjukkan bagaimana, hanya dalam satu siklus pemilu, pemerintah otoriter, elit kaya, dan peretas pinggiran menemukan cara untuk mempermainkan pemilu, melewati proses demokrasi, dan mengubah jejaring sosial menjadi medan perang.

Buku ini tidak berbasis teori kuat. Landasan berpikirnya lebih kepada telaah fakta. Jadi lebih tepatnya laporan kompulsif bagaimana praktek demokrasi yang ganas dan culas. Sehingga banyak UU tidak lagi dibuat sesuai dengan nilai nilai demokrasi tentang keadilan. Rakyat kehilangan kecerdasan politik akibat informasi yang bias. 

Media massa  menjadi virus yang ganas menyesatkan orang berpikir. Sosial media membuat orang lonely ditengah keramaian dan jadi budak influencer yang mengemas konten ambigu. Selalu membesar besarkan hal omong kosong seperti idiologi dan agama. Sangat sedikit membahas silent skandal dari kalangan korporat dan elite poltiik. Ogah membahas mind corruption. Padahal silent skandal dan mind corruption ini lebih jahat dari teroris. Karena ia semakin memperlemah pemerintah dalam melaksanakan fungsi  sosial dan keadilan. Dampak buruknya sangat sistematis. Jadi, demokrasi itu paradox . Anti persatuan dan mudah terpolarisasi. 

Lumayan bukunya