Meluruskan issue soal Danantara

 

Saya pengkritik pemerintah. Tapi yang saya kritisi hal yang saya kuasai secara praktis.  Jadi secara moral bisa saya pertanggung jawabkan. Sebelum Danantara resmi didirikan lengkap dengan pengurus, saya sudah kritisi saat masih RUU.  Namun sejak UU disahkan oleh DPR, saya tidak lagi berusaha menggagalkan UU itu, tetapi berusaha mencerahkan masyarakat agar memahami Danantara dalam konteks regulasi. Agar tidak menimbulkan bias yang bisa merugikan trust pemerintah.

Bahwa tidak benar adanya BPI Danantara akan beresiko terhadap asset BUMN, terutama BUMN perbankan. Jadi tidak perlu ada issue tarik uang dari bank pemerintah. Bahwa IHSG drop karena issue negatif berdirinya Danantara. Engga begitu. IHSG drop udah berlangsung sejak tahun lalu. Kondisi nya volatile akibat faktor eksternal dari ekonomi dunia yang sedang lesu akibat konflik geopolitik.  Jadi bagaimana sebenarnya? 

Pertama.  Walau Danantara itu tidak diaudit oleh BPK. Namun patuh kepada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. BPI Danantara tidak bisa bebas seperti layaknya INA sebagai otoritas. Karena harus comply dengan UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.UU No.1/2004 tentang Perbendarahaan Negara dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, No. 31/1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. 

Kedua. Secara hukum tidak ada spin off BUMN kedalam Danantara. Artinya saham atau asset Danantara tidak berupa asset BUMN yang ada. Asset Danantara berupa modal yang disetor negara lewat PMN. Yang sumbernya dari realokasi APBN. Jadi tidak perlu kawatir berlebihan. Seakan Danantara itu bisa seenaknya kendalikan BUMN seperti layaknya pemilik atau pemegang saham. Engga begitu.

Ketiga.  UU BUMN memberikan hak kepada Danantara sebagai Asset Manager. Jadi fungsi Danantara hanya sebagai asset Menegement terhadap BUMN. Sederhananya,  ya semacam service provider atas semua BUMN yang ada. Apa itu asset Manager ? Memberikan solusi kepada BUMN dalam rangka restrukturisasi, rasionalisasi. Menjaga dan meningkatkan value asset. Mengoptimalkan sumber daya untuk tujuan leverage  sekaligus memitigasi resiko. Meningkatkan nilai deviden. Jadi walau deviden BUMN masuk ke Danantara, bukan berarti itu given. Itu masuk PMN, dicatat sebagai Barang Milik negara. 

Dengan uraian tiga hal tersebut diatas paham ya. Lantas mengapa ribut? Ya karena peresmiannya sangat bombandis dan dipolitisir dengan narasi yang berlebihan. Seakan Danatara seperti kantong Doraemon yang bisa memenuhi mimpi Prabowo meningkatkan pertumbuhan 8%. Seakan pengurusnya adalah superman. Padahal engga begitu. Seharusnya Team Presiden mampu berkomunikasi dengan baik kepada publik. Agar tidak timbul salah paham dan pahamnya salah. Bantu presiden dan perkuat literasi agar tidak terkesan asbun.

***

Saat ada issue  #kaburAjaDulu, disikapi pejabat dengan gaya seperti buzzer pemerintah. Saat ada issue “ Indonesia gelap”. Langsung disikapi seperti era kampanye Pilpres. Padahal pemilu udah usai. Seharusnya dijawab dengan program kerja yang rasional dan mencerahkan. Saat ada issue Tarik uang dari bank BUMN, disikapi dengan Bahasa bias soal Danantara dan tidak kepada masalah esensi membangun trust. Justru semakin merugikan citra pemerintah.

Begitu juga saat ada issue korupsi Pertamina terkait dengan bensin oplosan, sudah jelas itu temuan dari kejaksaan. Eh baik Menteri maupun DPR menyikapinya dengan bias. Seakan membela Pertamina yang sedang dalam proses penyidikan, dan tersangka sudah ditetapkan. Kan konyol. Justru semakin  membuat antipasti dan distrust terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. 

Jadi apa masalahnya ? Pertama. Team komunikasi pemerintah unqualified. Itu karena mereka adalah orang yang dari awal adalah team sukses Pilpres Pragib. Persepsi mereka walau sudah menang tetap aja dalam suasana Pilpres. Seakan tidak yakin keberadaan PS sebagai presiden yang legimate. Sementara orang yang kritik dianggap mereka sebagai lawan yang kalah. Kan bego. Setelah Pemilu usai, PS adalah presiden bagi semua orang, dan golongan. Loyal kepada presiden bukan saja memuji tetapi juga mengkritisinya.

Kedua, team cabinet sibuk menjanjikan banyak hal tetapi tidak ada program yang konkrit mencapainya. Contoh, awal cabinet terbentuk, dengan gagah mereka mengatakan tidak akan impor pangan. Hanya sebulan ngomong, impor lagi. Alasan sudah tidak penting. Itu sudah distrust. Katanya akan focus efisiensi agar defisit APBN tidak diatas pagu dan focus kepada MSG. Eh ternyata uang efisiensi itu dipakai untuk modal Danantara.

Lucunya tidak ada penjelasan yang rasional dan komunikatif dari team komunikasi Presiden. Padahal begitu banyak staf ahli, staf khusus dan wamen. Orang bijak berkata. Ketika anda sibuk ber- retorika, anda sedang berbohong dan tidak kerja. Ketka anda sibuk membela diri, sebenarnya anda sedang memperlihatkan kesalahan anda. 

Jadi yang harus dilakukan team presiden adalah tidak membela dan tidak retorika. Tapi luruskan informasi yang ada dengan apa adanya walau itu pahit. Engga apa. Toh kalian bicara bukan kepada musuh tetapi kepada orang yang mencintai negerinya. Paham kan sayang..