Sabtu, 30 November 2019

Sumber daya keuangan.




Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara tentang utang perusahaan plat merah yang menggunung. Berdasarkan data pada semester I-2019, utang BUMN mencapai Rp3.776,2 triliun. Menurut informasi dari teman teman pengusaha, saat sekarang masalah terbesar sebagian BUMN adalah kelangkaan sumber daya keuangan untuk berhutang. Masalahya bukan hanya karena investor menahan diri akibat krisis global tetapi juga karena secara akuntasi DER udah tinggi. DER merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan membayar utang suatu perusahaan. Semakin rendah nilai DER, menunjukkan suatu perusahaan memiliki kemampuan baik mengembalikan pinjaman.

Sebagai contoh, nilai DER BUMN sektor properti dan konstruksi pada 2017 mencapai 2,99, sementara rata-rata industri berada di kisaran 1,03. Jika dibandingkan dengan sektor lain, misalnya transportasi, nilai DER BUMN relatif rendah di angka 1,59, sedangkan nilai DER rata-rata industri mencapai 1,96. Nilai DER tertinggi pada 2017 dicatat oleh BUMN pada sektor bank sebanyak 6,00. Angka itu sedikit lebih besar dari DER rata-rata industri yang mencapai 5,66. Apakah itu salah? tidak juga. Karena BUMN itu berhutang untuk produksi. Itu sebagai indikasi mereka selama era Jokowi melakukan ekspansi.

Berbeda dengan sektor energi dan telekomunikasi nilai DER BUMN tergolong rendah, masing-masing berada di angka 0,71 dan 0,77. Artinya BUMN ini secara financial sehat tetapi secara bisnis tidak melakukan ekspansi. Padahal bisnis mereka mendapat proteksi dari negera seperti TELKOM, PLN dan Pertamina. Anehnya, kalah bersaing dengan BUMN yang free market dalam melakukan ekspansi bisnis. Padahal gaji direksi di BUMN energi dan Telkom sangat besar bila dibandingkan dengan BUMN karya dan Perbankan.

Tugas Eric adalah bagaimana mendorong perusahaan plat merah terus melakukan ekspansi sesuai dengan program pemerintah. Karena disituasi ekonomi krisis dan menuju resesi seperti sekarang ini, tidak ada kekuatan swasta yang bisa jadi tulang punggung menyelematkan negara dari lubang krisis. Dalam situasi krisis, apapun bisnis swasta engga lagi menarik. Hanya BUMN yang mampu. Dan saya tidak yakin direksi BUMN mampu mendapatkan sumber dana alternatif dalam situasi negara seperti sekarang ini.

Kini saatnya pemerintah atau Menteri BUMN sendiri membantu direksi BUMN melobi investor institusi dalam dan luar negeri. Perlunya koodinasi dengan Menteri Keuangan dan OJK agar memberikan kelonggaran portfolio bagi DAPEN dan Dana Haji, sehingga bisa lebih banyak disalurkan ke BUMN lewat SUKUK maupun Obligasi. Menteri BUMN juga harus memanfaatkan secara maksimal Wamen nya yang jago financial engineering dan cross border financial transaction untuk membantu direksi BUMN mendapatkan solusi pembiayaan dan menarik dana dari investor asing lewat pasar uang.

Mengapa? defisit APBN tahun depan pasti akan melebar karena kemungkinan besar target penerimaan pajak tidak tercapai tahun ini. Ini akan berdampak kepada pengurangan anggaran yang tidak masuk skala prioritas, temasuk dana PMN ( Penyertaaan Modal Negara) untuk BUMN tidak akan ada lagi dalam pos APBN seperti tahun tahun sebelumnya. Artinya kalau direksi BUMN tidak bisa mendapatkan solusi pembiayaan diluar perbankan, maka program ekspansi akan stuck dan pertumbuhan ekonomi nasional juga akan drop. Maklum 2/3 ekonomi nasional adalah BUMN. Kita akan benar benar resesi.

Nah, dikarenakan negara sedang berharap trust tinggi dari investor maka kondisi politik harus kondusif dan pemerintah kuat terhadap segala goncangan politik. Bayangkan, apa yang terjadi bila SP Pertamina demo hanya karena alasan Ahok, dan pemerintah kalah karenanya. Yakinlah tidak akan ada investor yang percaya bila pemegang saham dikalahkan oleh karyawan. itu akan semakin cepat membuat negara jatuh kejurang resesi. Dampaknya luas sekali terhadap BUMN lainnya. Mengapa? Investor tidak suka dengan perusahaan dan pemerintah yang mudah diserang demo, apalagi oleh karyawan bermental preman dan kadrun.

***
Hampir semua BUMN sekarang neracanya mengalami tekanan hutang. Itu karena penugasan yang begitu besar diberikan kepada BUMN untuk mempercepat 243 proyek strategis yang ditetapkan Jokowi. Memang proyek itu semua selesai dikerjakan dalam periode pertama Jokowi. Tetapi menimbulkan dampak terhadap kekuatan BUMN untuk tumbuh berkelanjutan. Bagaimana bisa tumbuh lagi kalau neraca keuangan perusahaan sudah tidak bisa lagi di leverage?

Lantas apa penyebabnya? Sebelum saya jawab. Sebaiknya saya jelaskan secara ringkas apa itu leverage? Leverage adalah seni penggunaan hutang untuk melakukan investasi atas proyek. Hasilnya adalah melipatgandakan potensi pengembalian dari suatu proyek. Pada saat yang sama, leverage juga akan meminimize resiko jika investasi tidak berjalan dengan baik. Artinya apapun yang terjadi perusahaan tetap aman dari potensi kerugian yang besar. Jadi sebetulnya leverage itu bertujuan menghindari resiko tekanan hutang pada neraca. Untuk lebih jelas nya saya analogi sebagai berikut.

Contoh, saya mau investasi proyek Toll. Saya menunjuk SPV ( perusahaan kaleng kaleng ) sebagai investor. Nah SPV inilah yang melakukan pinjaman. Apakah ada yang mau? Tentu ada. Karena saya memberikan jaminan resiko. Tapi resiko itu hanya 10% dari nilai investasi. Artinya kalau seandainya proyek itu tidak berjalan sesuai rencana, resiko saya bayar dan proyek atas nama SPV menjadi pemilik kreditur. Kalaupun proyek itu dijual , kreditur tidak akan rugi. Sementara kerugian saya hanya 10%. Tetapi kalau proyek berjalan sesuai rencana, saya bisa memiliki proyek senilai 100% tanpa ada resiko hutang secara langsung. Dengan demikian saya tetap terus bebas me leverage neraca saya untuk ekspansi.

Masih banyak lagi contoh leverage yang tidak punya resiko besar dan justru semakin meningkatkan kemampuan perusahaan melakukan ekspansi bisnis. Tetapi mengapa justru sekarang BUMN mengalami tekanan hutang? Sebagai catatan, data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), total obligasi dan sukuk BUMN hingga Agustus tahun ini, sudah mencapai Rp 251,8 triliun. Nilai ini sudah setara dengan 50,4% dari total outstanding obligasi korporasi yang beredar saat ini Rp 499,9 triliun. Padahal, di 2013 nilainya baru Rp 71,5 triliun atau setara 33% dari total obligasi korporasi. Padahal pembiayaan itu untuk proyek yang tergolong captive market dan secure. Pemerintah pun memberikan tambahan modal ( PMN) yang begitu besar dari APBN agar neraca mudah di leverage.

Jawabnya sederhana…

Pertama, sebagian besar leverage itu didanai dari pinjaman bank. Dan sebagian besar bank BUMN juga. Artinya kantong kiri kering pinjam ke kantong kanan. Dampaknya hutang perbankan BUMN juga meningkat untuk membiayai proyek BUMN. Kedua, adalah sumber pembiayaan di luar perbankan jauh lebih kecil dibandingkan pinjaman bank. Padahal pinjaman diluar perbankan meningkat 3 kali lipat selama era Jokowi. Artinya minat pasar uang dan modal memang tinggi terhadap surat utang BUMN. Mengapa itu tidak di perbesar porsinya? Ya lagi lagi pembeli surat utang juga sebagian besar adalah Dana kelola negara seperti Danapensiun, BPJS tenaga kerja, dana haji. Kalaupun ada yang berhasil menerbitkan global Bond, itupun sifatnya senior Bond, yang berdampak langsung dengan resiko neraca perusahaan. Ada juga obligasi yang dijamin APBN yang beresiko terhadap kekuatan fiskal.

Ketiga, mental direksi BUMN masih dominan belanja atau berorientasi kepada proyek, bukan peningkatan value perusahaan. Terbukti sejak era Jokowi masing masing BUMN berlomba lomba membentuk anak perusahaan yang permanen. Ini semakin meningkatkan resiko management. Karena anak perusahaan tidak didirikan dengan tujuan leverage tetapi untuk belanja. Sehingga semakin membebani cash flow BUMN.

Apa solusinya? BUMN harus berhenti mendapatkan sumber pembiayaan konvensional. BUMN harus mulai berani melirik private investor dengan skema hedge Fund melalui berbagai instrument. Caranya? Direksi BUMN jangan lagi berburu investor di kebun binatang. Tetapi harus mau masuk ke rimba belantara keuangan dunia yang 90% dikuasai pemain hedge Fund. Mereka tidak nampak terang benderang tetapi mereka mengontrol Sophisticated Fund. Mereka ada di bunker keuangan dunia dan membungkus dirinya dengan rapi. Selagi proyek bagus dan aman serta dikelola dengan transfaran, mereka akan muncul dengan cara bersahaja namun menyelesaikan dengan cepat. Kemudian segera lakukan penjualan anak perusahaan. Dan bentuk sebanyak mungkin SPV untuk meleverage neraca melalui pembiayaan non konvensional.

***
Saya sering ditanya oleh relasi dan nitizen “ Apa sih hedge fund itu?. Saya akan mudah menjelaskannya. Tapi kalau ditanya “ gimana bisa tahu seseorang itu sebagai hedge fund player ? Nah itu saya bingung. Mengapa ? pertama karena hedge fund sendiri adalah bisnis yang memang tidak diatur oleh pemerintah. Atau istilah kerennya tidak difasilitasi oleh pemeritah untuk kalangan umum. Hedge fund hanya diperuntukan bagi kalangan menengah atas. Alasanya karena resiko tinggi dan produk investasi dianggap rumit bagi kalangan awam. Di Amerikan hedge fund diatur dalam pasal 144a Sec, dimana warga negara AS tidak boleh main.

Sebelum saya masuk kepada philosopi hedge fund, saya jelaskan dulu secara sederhana apa itu hedge fund. Hedge fund adalah kemitraan investasi dengan menggunakan beragam teknik investasi. Investasi apa ? ya macem macem. Tujuannya apa ? untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi secara normal , dan tingkat risiko terukur. Jadi pada hedge fund ada tiga unsur, petama, tujuanya adalah berinvestasi. Kedua, labanya lebih tinggi dari binsis normal. Ketiga, mengelola resiko. Ketiga hal ini berhubungan dengan tekhnik investasi. Tekhnik nya banyak sekali. istilah keren nya financial engineering.

Saya ambil salah satu contoh sederhana dari sekian banyak. Anda ingin berinvestasi di Pembangkit Listrik. Tapi anda tidak ingin membuang waktu mendapatkan konsesi dari pemerintah. Anda ambil alih yang sudah dapat konsesi namun belum ada sumber pembiayaannya. Tapi karena sumber pembiayaan dari utang, anda datang kepada pemilik konsesi dengan skema pinjaman. Peran anda hanyalah sebagai konsultan saja. Anda katakan kepada pemilik konsesi, " kamu pinjam ke bank, dan resiko pengembaliannya dari pihak ketiga." Jadi dalam skema hutang ke bank itu yang senior adalah yang punya collateral. Bank tidak ada resiko dan pemilik konsesi juga nol resiko. Semua tertarik.

Apakah pihak ketiga bodoh untuk menjadi penjamin resiko? tidak. Dalam akad atau perjanjian investasi sudah diatur dimana hak pengendalian proyek sampai proyek selesai dibangun, ada pada pemegang jaminan. Wajar kan. Dengan kondisi itu pemilik collateral dapat komisi dari EPC, yang nilainya lebih tinggi dari bunga bank. Setelah proyek selesai, maka porsi saham pada proyek akan menjadi 50/50, equal. Pihak pemilik collateral akan refinancing lewat perbankan dengan jaminan proyek yang sudah selesai. Dan pada waktu bersamaan collateral miliknya yang dipegang bank, take out atau dikembalikan kedia. Dan anda melalui SPC menjadi pemegang saham 50% bersama dengan pemilk konsesi. Hebat kan!

Dari contoh diatas memang keliatan sederhana dan too good to be true atau kok mudah banget ya jadi kenyataan. Kuncinya ada pada collateral. Pihak pemilik konsesi stuck mendapatkan kredit bank karena tidak ada collateral. Pihak bank tidak mungkin memberikan kredit bila collateralnya tidak senior dan tidak liquid atau callable. Maklum proyek hanya berupa konsesi dari pemerintah. Lain halnya proyek sudah jadi tentu banyak bank yang mau memberi kredit. Berkat seorang konsulant yang datang memberikan solusi, proses pembiayaan jadi mudah dan sederhana walau proyek belum selesai di bangun.

Lantas dimana peran Hedge fund? ya peran hedge fund adalah anda. Menyediakan collateral yang callable dan liquid. Kadang jaminan itu berupa uang tunai atau financial instrument yang callable, bahkan kadang collateral itu ditempatkan dengan melepaskah hak dari pemberi jaminan. Artinya kapan saja bank bisa sita jaminan tanpa perlu melalui proses arbitrase. Gimana skema hedge fund dapat menyediakan colateral itu? Inilah yang rumit. Inilah yang disebut dengan sophisticated. Tidak banyak orang tahu. Apalagi terbiasa dengan bisnis cara tradisional atau konvensional.

Proses mendapatkan collateral itu adalah rekayasa keuangan yang melibatkan portfollio asset, securitisasi asset, fund provider. Nah jadi siapa sebetulnya pemain hedge fund itu? Dia tidak punya profesi jelas. Umumnya dia menyebut dirinya konsultan. Tapi dia mengambil peran sebagai manajer risiko, bankir investasi, pemodal ventura, dan spekulan mata uang, dan dia memengaruhi diskusi di ruang rapat di perusahaan pialang, perusahaan investasi, bank, project consultant. Dan dia sangat piawai membungkus dirinya secara bersahaja dan tidak dalam possi legal dimanapun. Bahkan dia punya cara jenial agar orang awam meragukan dia. Loh mengapa? semakin sulit track record nya terbaca semakin tinggi trust nya dihadapan sophisticated fund. Tentu semakin mudah dia mendapatkan financial resource.

Itulah sebabnya hedge fund player terkesan hanya mitos atau misteri. Tetapi orang lupa , China yang komunis, justru adalah penerima skema hedge fund terbesar di dunia. Itu karena China menyediakan kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum. Dan budaya China sederhana saja. Kalau orang mudah diketahui reputasi dan hartanya, itu dia miskin, bukan investor yang berani ambil resiko. Itu hanya rente. Tapi kalau orang sulit dilacak reputasinya dan dia datang dengan bersehaja, maka itulah investor sesungguhnya. Ya financial knowledge itu penting, untuk mengetahui financial resource. 90% uang di dunia ini dikelola oleh pemain hedge fund tapi nama mereka tidak ada dalam list orang kaya di dunia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Hoax lebih bahaya dari virus.

  Saya tidak sependapat kalau media massa dibatasi memberitakan tentang COVID-19. Kata teman. Saya bisa terima. Alasannya bahwa  justru kare...