Senin, 23 September 2019

Gerakan politik tanpa ide besar

Gerakan mahasiswa pada 15 Januari 1974 atau dikenal apa yang disebut dengan gerakan Malari ( Malapeta Lima belas januari). Pada saat itu, ribuan orang, yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan pelajar SMA, turun ke jalan melancarkan protes. Mereka berteriak lantang menentang derasnya investasi Jepang yang masuk ke Indonesia. Tetapi Malari bisa di redam dengan cepat. Mengapa ? karena memang pro asing adalah kebijakan yang kala itu membuat indonesia lepas dari wabah kelaparan dan antri BBM. Tahun 1976 periode kedua Soeharto berkuasa memang berhasil membawa indonesia lepas dari kekacauan ekonomi era Soekarno.

Berbeda dengan tahun 1998, Ekonomi terpuruk dengan tingkat rasio hutang diatas 100% dan kurs yang terjun bebas. Ide gerakan bukan lagi soal anti asing, tetapi lebih kepada moral. Yaitu KKN. Ini sangat universal sekali. Ide ini bisa mempersatukan semua golongan untuk menjatuhkan rezim. Semua pihak punya peran membuat gelombang tekanan semakin besar dan akhirnya Soeharto lengser. Kalau sekarang gerakan Mahasiswa dengan alasan anti RUU KPK, RUU KUHP, RUU Pertanahan, itu tak lebih warna demokrasi. Tidak ada landasan yang kuat untuk memicu terjadinya people power.

Sampai sekarang Jokowi tidak terbukti melakukan KKN. Jokowi sendiri tahun 2015 sudah menolak RUU KPK namun sidang paripurna DPR mengesahkan itu menjadi hak inisiatif DPR. Jokowi bisa saja menentang atau menolak pengesahan RUU KPK. Tapi itu pintu masuk bagi DPR untuk menjatuhkan Jokowi secara konstitutional karena menghalangi hak konstitusi DPR. Apalagi perubahan UU KPK tidak mengubah prinsip bahwa KPK lembaga independent. Berbeda dengan RUU KUHP. Jokowi minta agar ditunda pengesehannya. Bukan dibatalkan. Itu mudah. Karena RUU KUHP itu memang usulan dari Pemerintah. Sementara UU Pertanahan belum final. Maslah UU adalah masalah politik. Tidak ada yang absolut dalam politik. Ada saluran konstitusi yang bisa membatalkan UU itu lewat MK. Jadi cara parlemen jalanan itu wasting time. Uselesss. Mengapa ?

Arab spring itu yang merupakan gelombang demontrasi di timur tengah, itu dipicu oleh melonjaknya harga pangan dan negara tidak mampu mengontrol harga. Pada waktu bersamaan negara tidak punya cukup uang untuk melakukan stimulus ekonomi agar ekonomi tetap tumbuh. Rakyat tidak punya kemampuan belanja karena harga terus naik. Mesir , walau berhasil menjatuhkan Mubarak, akhirnya Mursi dijatuhkan oleh militer karena gagal mengatasi ekonomi. Kudeta di Turki yang gagal karena ekonomi Turki masih kokoh dan Erdogan dapat angin segar dari Rusia dan China untuk program recovery ekonominya.

Di era Jokowi keadaan ekonomi tetap stabil. Makro ekonomi kita kuat. APBN sehat. Perbankan sehat. Cadangan Devisa pada tingkat sangat aman. Tingkat hutang masih dibawah rasio yang ditetapkan oleh UU. Rating surat utang masih tinggi. Tidak ada orang antri beli BBM dan beras. Semua barang dan jasa tersedia di pasar. Anggaran Desa di perbesar. Anggaran TNI di perbesar. Jalanan masih macet. Bandara masih sesak oleh arus penumpang. Pembangunan terus berlangsung. Kalau ingin meniru seperti rakyat Hong Kong yang protes terhadap UU ekstradisi dengan niat lepas dari China. Itu tidak akan terjadi. Ekonomi Hong Kong sangat besar dan itu akan selesai dengan sendirinya di bawah kendali pemerintah China sepenuhnya.

Gerakan mahasiwa yang ada sekarang adalah panggung bagi semua kelompok yang tidak bisa move on atas kemenangan Jokowi dalam Pemilu. Mereka berusaha ingin menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden. Tetapi itu hanya langkah konyol yang kehilangan idea. Apalah arti gerakan mereka dibandingkan dengan 85.607.362 pemilih Jokowi dan Rp. 25 triliun dana anggaran untuk memilih Jokowi. Namun mungkin saja efektif, sebagai upaya pressure dari elite politik agar dapat jatah menteri. Itu juga mungkin. Jokowi di periode kedua ini nothing to lose. Setiap perubahan atau revolusi, kata Tan Malaka, tidak bisa dipaksakan atau di design. Ia akan muncul sendiri karena situasi dan kondisi yang ada. Biasanya people power hanya sukses bila berhubungan dengan masalah ekonomi. Selain itu tidak pernah berhasil. Hanya onani politik. Engga lebih.
***
Ada yang teriak kalau kebakaran hutan,kemarau panjang karena salahnya Jokowi jadi Presiden. Allah tidak ridho. Ada juga yang kesal karena adanya Gereja dibangun ditengah pemukiman muslim mayoritas. Mereka bilang, Jokowi mengakibatkan islam di zolimi. Syiar islam jadi terbendung. Sementara umat kristiani kecewa dengan Jokowi karena izin mendirikan tempat ibadah dipersulit. Dimana keadilan? Jokowi tidak berpihak kepada prinsip pluralisme, katanya. KPK di revisi dituduh Jokowi berpihak kepada Koruptor. Pengusaha tambang marah kepada Jokowi karena larangan ekspor konsentrat. Mereka tuduh Jokowi penyebab defisit perdagangan. Investor kecewa dengan Jokowi, karena iklim investasi tidak lebih baik dari Vietnam. Semua berujung salah Jokowi dan Jokowi harus lengser.

Kebakaran Hutan dan lahan terjadi , karena UU memberikan kekuasaan penuh kepada Pemda membuat RTRW yang kadang mengindahkan faktor lingkungan. Tetapi Jokowi disalahkan. Hak mendirikan tempat ibadah itu ada pada Pemda, bukan presiden. Jokowi juga disalahkan. Revisi UU KPK itu hak inisiatif DPR, bukan presiden. Jokowi juga disalahkan. Larangan ekspor konsentrat itu amanah UU Minerba, bukan maunya Jokowi. Tetapi Jokowi disalahkan. Buruknya iklim investasi karena masalah Lahan yang sepenuhnya hak PEMDA tinkat dua. Itu UU otonomi Daerah. Tetapi Jokowi juga disalahkan. Singkatnya salah Jokowi semua.

Mengapa ? Menurut saya, penyebabnya ada dua. Pertama, persepsi yang sebagian orang di Indonesia bahwa Presiden itu seperti Raja atau Khalifah atau Soeharto yang bisa melakukan apa saja. Kekuasaannya maha besar, tak tertandingi. Titahnya seperti firman Tuhan yang harus dipatuhi. Pribadinya seperti Malaikat yang tidak boleh salah. Tetapi orang lupa. Jokowi itu bukan Khilafah, bukan raja, bukan Soeharto. Ia hanya presiden yang merupakan bagian dari kekuasaan dalam sistem demokrasi. Jadi bukan satu satunya penguasa. Dia tidak bisa menyelesaikan semua hal tanpa dukungan semua pihak. itulah sistem.

Presiden yang kita pilih ini, tidak berhak membuat UU tanpa persetujuan DPR. Tidak bisa memilih MA , anggota komisioner BPK, KPK, MK , tanpa persetujuan DPR. Bahkan presiden yang kita pilih tidak bisa menentukan Panglima TNI dan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Tidak bisa menentukan APBN dan berhutang tanpa persetujuan DPR. Gubernur , Bupati, Walikota yang bekerja dibawah tanggung jawabnya, bukan dipilih olehnya tetapi dipilih langsung oleh Rakyat. Semua orang bekerja dibawahnya tidak tunduk kepadanya tetapi kepada UU. Dan UU yang buat DPR. Dengan sistem seperti ini memang Presiden tidak seperti Raja atau Khalifah atau Soeharto sebagaimana persepsi sebagian orang. Pantaslah mereka kecewa. Mudah jadi kayu bakar.

Penyebab kedua, adalah kita terjebak dengan kepentingan ego kita masing masing. Apapun aturan yang tidak sesuai dengan kepentingan kita, kita anggap salah. Tanpa disadari kita terjebak dengan road block, dimana, habit, interest , hanya bisa menerima sesuatu yang sesuai dengan emotion kita saja. Idealisme demokrasi adalah pluralisme, termasuk pemikiran. Karenanya tidak ada kebijakan dan aturan yang bisa memuaskan semua orang. Tugas Presiden adalah mendorong semua pihak bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Hanya itu. Tidak ada hak lebih daripada mendorong. Bukan pemaksaan.

Tugas kita sebagai rakyat memberikan kekuatan politik kepada Jokowi melakukan perubahan itu dengan sabar. Butuh proses kearah yang lebih baik. Kalau dipaksakan dengan emosi maka hanya masalah waktu negeri ini akan runtuh. Bubar NKRI. Pecah persatuan kita. Yang untung adalah penumpang gelap. Dan tidak ada jaminan perubahan sistem akan lebih baik. Setidaknya kita harus mulai dari nol lagi. Mungkin lebih buruk. Mau?

***
Dalam suasana santai, di cafe bersama empat orang teman. Ada yang bertanya soal aksi demo belakangan ini yang begitu rame. Kami yang hadir dalam pertemuan itu, hanya tersenyum. Engga ada yang berminat membahas lebih jauh. Namun yang menarik kata teman saya yang juga politisi “ ada yang belum move on dengan kemenangan Jokowi dalam Pemilu, ada yang masih mutung karena ormas nya dibubarkan. Ada yang kesel karena engga kebagian jatah menteri sesuai maunya. Ada yang marah karena kekuatan KPK bertumpu kepada Presiden. Ada yang marah karena Indonesia tidak patuh dengan Indo Pacific nya Amerika. Semua pihak itu bersatu dalam narasi yang sama. Tolak Jokowi.”

Ongkos paling murah membakar massa untuk melakukan aksi adalah Indonesia. Mengapa ? Ada gerakan politik idiologi syariat Islam. Mereka secara terstruktur sudah melebur di tengah masyarakat dan sampai masuk ke institusi negara. Itu ibarat sel kanker. Punya kantong politik di semua level dan saling terhubung dengan yang lainnya. Kekuatan ini walau kecil namun mereka militan. Pendukungnya dapat kapan saja bergerak dengan narasi apa saja, yang penting tujuannya menjatuhkan Jokowi. Kelompok inilah yang dimanfaatkan oleh elite politik untuk melaksanakan agendanya. Bisa karena agenda sebagai proxy asing. Bisa juga karena alasan politik praktis.  Tetapi semua berujung soal kepentingan kekuasaan dan Uang. 

Contoh ada pihak yang engga suka Revisi UU KPK. Maka kelompok yang tidak suka, mendesign kekacauan. Designer ini tinggal hubungi HTI untuk terlibat. Mengapa ? Karena HTI sebagai koordinator politik terhadap gerakan syariat islam di Indonesia. Di HTI tempat berkumpulnya intelektual yang punya akses ke kampus dan kaum intelektual lainnya. Walau sudah dibubarkan namun gerakan HTI tetap eksis sebagai gerakan pemikiran. Melalui HTI lah gerakan islam lainnya yang terpapar paham radikalisme di hubungi untuk bergerak serentak. Jadi semacam software computer. Tinggal sebut Password “ Tolak Jokowi” maka semua elemen di bawah koordinasi HTI bergerak. 

Pihak lain yang mendapatkan keuntungan politik dari gerakan ini menjadi silent supporter melalui proxy connection di Indonesia dan sekaligus penyedia logistik. Gerakan ini akan usai dengan sendirinya apabila tujuan pragmatis designer tercapai. Tapi kalau gerakan pragmatis ini terus terjadi secara bergelombang dari waktu  ke waktu, maka lambat laun akan menggangu stabilitas politik, yang berujung kepada terganggunya stabilitas ekonomi. Iklim investasi jadi jatuh.  Rating surat utang akan jatuh. Saat itulah gerakan sesungguhnya dari HTI akan tampil. Ia akan menggilas semua, termasuk elite politik yang selama ini memanfaatkanya. Dan biasanya setelah tujuan tercapai. Sesama gerakan islam akan saling serang satu sama lain. Seperti yang terjadi di Mesir. Dan saat itulah tentara masuk untuk menghabisi mereka semua. Mengapa? karena masalah ekonomi. Gerakan kaum bigot itu hanya melahirkan dendam dan amarah, bukan membangun peradaban. Para pedukungnya adalah politisi kaleng kaleng. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Hoax lebih bahaya dari virus.

  Saya tidak sependapat kalau media massa dibatasi memberitakan tentang COVID-19. Kata teman. Saya bisa terima. Alasannya bahwa  justru kare...