Terjebak Free Trade Area agreeement.

 

Saya ingat waktu APEC di Jakarta tahun 94. Salah satu teman orang partai mengatakan. “Percuma pertemuan tingkat Menteri APEC, karena pak Harto dengan tegas mengingatkan menteri, jangan sepakati apapun soal perdagangan bebas kawasan., Nanti kita ratifikasi setelah tigal hal kita bisa mandiri.” 

“ Apa tiga hal itu ? 

“ Sandang, pangan dan papan.” 

Pak harto sadar, engga mungkin melawan arus perubahan zaman. Makanya pak harto minta minimal yang harus dicapai Indonesia sebelum menerima kesepakatan liberalisasi pasar global, adalah sandang, pangan dan papan. Itu harus sudah dikuasai secara mandiri. Kalau engga, itu sama saja kita membuka peluang baru penjajahan model baru dari sistem kolonialisme.  

Tetapi sejak adanya Putaran Uruguay, GATT dan kemudian WTO, pak Harto perintahkan menterinya aktif mengikuti perundingan. Itu penting untuk mengetahui tujuan globalisasi dan menyiapkan langkah antisipasi dalam negeri. Sedikit sekali kita ratifikasi kesepakatan itu. Target pak Harto Pelita V, Indonesia sudah lepas landas dan Pelita VI kita sudah terbang di angkasa. Artinya sudah dipersiapkan blue print industri untuk kita menjadi negara industri. Itu terbukti dengan didirikannya 9 BUMN industri strategis. Tapi di ujung Pelita V pak Harto tumbang dan blue print industri ditebas. 

Sejak era SBY sampai era Jokowi rajin banget pejabat adakan ceremonial kerjasama bilateral dengan negara lain. Dan setiap kunjungan presiden, pasti ada MOU atau perjanjian dagang di tanda tangani. Tahun 2010 ditanda tangani ACFTA ( ASEAN-CHina, Free Trade Area) Korea-ASEAN FTA, Jepang-ASEAN FTA. Tahun 2016 ME-ASEAN diberlakukan. Artinya semua negara ASEAN masuk Free trade area

Misal, kita tentukan tarif tambahan bea masuk 200% barang impor China. Ya China ekspor ke Singapore atau ke Thailand dan kemudian di ekspor ke Indonesia. Kan yang berlaku tarif ME-ASEAN dibawah 10%. Paham kan. Artinya adanya niat pemerintah untuk menaikan tariff, itu bentuk lain dari putus asa dengan kebodohan dan kegagalan melindungi industri dalam negeri dari adanya kesepakatan regional. Tak lebih hanya pencitraan doang. 

Kita sudah terjebak total. Engga mungkin bisa lakukan proteksi tariff. Karena kita secara financial tidak lagi mandiri. Itu akibat utang sudah menjadi kebutuhan Daripada bicara politk yang tidak mungkin terlaksana, akan lebih baik focus benahi fundamental ekonomi kita. Perbaki tataniaga, hapus rente dan pastikan perang terhadap korupsi dimenangkan.