Ancaman politik.

 

Saya dan anda semua, ya kita semua berada pada the same boat. Yaitu bahtera Indonesia. Dimana bahtera itu milik kita bersama. Tidak ada satupun yang boleh merasa hanya dia berhak atas bahtera itu. Kalau karam bahtera itu, kita semua karam. Kalau bahtera berlayar kencang melewati badai dengan perkasa sampai ke dermaga harapan, kita semua yang happy.  Jadi siapapun yang punya kapabiltas dan kekayaan literasi, berkewajiban mencerdaskan orang banyak. Itu sebagai ujud mencintai negeri ini. Mengapa ? Dalam sistem demokrasi berbasis civil society, tidak harus jadi presiden atau elite penguasa. Siapapun bisa berperan. Dimanapun anda punya peran masing masing untuk kemakmuran negara, termasuk kritik kepada pemerintah dan tidak memilih paslon yang buruk.

Saya tidak ada masalah Gibran menjadi cawapres Prabowo. Yang saya permasalahkan adalah proses nya menjadi cawapres itu merusak spirit berkompetisi, tatanan organisasi partai dan konstitusi. Bayangin aja. Airlangga itu dapat mandat dari Munas Golkar menjadi Presiden. Tapi karena proses politik, Airlangga tersingkir begitu saja dari posisi calon presiden, bahkan cawapres pun dalam KIM, gagal. Nah bayangkanlah. Bagaimana suasana kebatinan kader Golkar di seluruh Indonesia. Selama ini jangankan jadi Cawapres, jadi ketua DPC atau walikota saja minta ampun sulitnya. Harus berkompetisi dengan yang lain dan butuh waktu panjang pembuktian sebagai kader.

Generasi muda seperti Eric Thahir  ( Etho) yang jelas punya kompetensi dan elektabilitas tinggi, dan sudah berjuang sekian lama untuk jadi cawapres, nyatanya tersingkir begitu saja karena Gibran harus jadi Cawapres. Dampaknya akan membuat generasi muda seperti Etho akan kapok berkompetisi, apalagi mereka yang tidak sekaya Etho. Udah pecah bulu duluan alias hopeless. Apalagi yang mencalonkan Etho itu partai islam (PAN). Itu sangat menyakitkan bagi umat islam terutama karena Etho kandas demi seorang Gibran.

Profesor Yusril Ihza Mahendra yang juga anggota  Koalisi pengusung  paslon Prabowo dan Gibran mengatakan “ akan menjadi terhormat jika putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menolak maju sebagai bakal cawapres Pilpres 2024 meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat pendaftaran capres-cawapres.” 

Apa pasal ? 

Menurut Mahfud Md yang notabene adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), tugas MK bukanlah membuat aturan baru melainkan sekadar membatalkan undang-undang yang digugat atau menolak gugatan terkait konstitusi. Saya bisa menyimpulkan bahwa keputusan MK cacat secara konstitusi. Nah apa jadinya kalau lembaga ( MK) yang kita harapkan menjadi pengawal konstitusi ( UUD45) dan mengadili sengketa Pemilu/Pilkada kehilangan trust dan kredibilitas di hadapan rakyat ? Bisa jadi pemilu akan chaos. 

Tapi semua itu diabaikan. Prabowo dengan mantap mendaftarkan diri ke KPU bersama Gibran sebagai cawapresnya. Lantas apa yang dikawatirkan?

Pertama. Sangat besar kemungkinannya kader Golkar dan PAN tidak akan militan berjuang diakar rumput. Karena Partai melanggar proses kaderisasi dan konsesus Munas. “ Emang leu siapa Airlangga. Enak aja ngalah dan kita semua dipantati” Kira kira itu kata kader di akar rumput. Kemudian kader PAN juga akan berkata yang sama. “ Emang kurang apa Etho dibandingkan Gibran. Soal elektabilitas jelas Etho lebih tinggi dari Gibran. Soal kompetensi jelas diatas Gibran” Dua partai ini akan lumpuh mesin partainya, dan tentu merugikan Prabowo yang berpasangan dengan Gibran.

Kedua. Elite partai Golkar dan PAN pastilah mulai bersikap. Mereka mulai membuat design untuk menggagalkan Paslon Prabowo dan Gibran. Apapun caranya, itu menjelma menjadi friksi diantara elite. Yang bisa saja mengarah kepada resistensi luas. Maklum mereka pada akhirnya lebih membela eksistensi dan spirit Partai daripada seorang Ketum. Ini akan mendorong mereka berkoalisi di DPR untuk meng impeach Jokowi. Bisa jadi disebut MK gate. Nah kacau kan.

Ketiga. Situasi ekonomi global yang melemah berdampak significant terhadap kurs mata uang Garuda dan Yield SBN. Ini akan berlanjut lama. Lebih dari setahun. Apalagi meliat survei Bank Indonesia (BI) mengenai Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) untuk enam bulan ke depan. Survei pada September 2023 tersebut justru menunjukkan pelaku usaha dan masyarakat pesimis pada kondisi ekonomi, usaha, dan pasar tenaga kerja enam bulan ke depan atau Maret 2024.  

Banyak pedagang di pasar tradisional yang bangkrut karena sepi pembeli. Gelombang PHK pabrik tekstil terjadi meluas. Harga komoditas global yang jatuh di pasar dunia membuat trend penerimaan devisa terus turun. Kurs rupiah yang terus melemah akan berdampak kepada naiknya ongkos logistik dan barang produksi dalam negeri yang bergantung supply chain global.  Ancaman elNino yang berdampak turun nya produksi pertanian, tentu harga kebutuhan pokok akan ikut melambung. Begitu juga dengan harga BBM akan naik seiring memanasnya konflik Timur Tengah.

Pengalaman di Amerika latin. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) itu mengalahkan approval rating seorang presiden. Cepat sekali menjadi keresahan sosial secara meluas yang tentu berdampak serius terhadap stabilitas politik. Nah ini akan mendorong TNI terprovokasi membela DPR untuk melanjutkan impeachment Jokowi. Ya sama dengan kasus jatuhnya Soeharto tahun 1998. Kalau militer sudah bersikap secara politik, siapapun presiden akan jatuh.

***

Nah tiga hal itulah yang mengkawatirkan saya. Saya yakin Prabowo sangat paham situasi yang saya gambarkan diatas. Tapi dia tidak berdaya karena dalam posisi NATO ( no another alternative to obejction). Karena kalau tidak mencalonkan Gibran, PAN dan AIrlangga akan keluar dari koalisi.  Dan Prabowo dipastikan gagal maju dalam kontestan Pilpres. “ Memang politik injak kaki itu sakti bambaaaang.” Kata teman. Mirip film gangster  yang threat elite agar Hakim dan aparat hukum patuh kepada godfather. Saya yakin Prabowo punya kalkulasi sendiri untuk mencalonkan Gibran. Dia jenderal, terlatih sebagai petarung. Mana ada istilah dia jadi pecundang. Bukan tidak mungkin dia sedang menjalankan agenda  digging graves politik untuk yang membuat dia NATO.

Saran saya, sebelum keadaan memanas, sebaiknya pemerintah segera mengundang DPR untuk konsultasi soal keputusan MK itu. Tidak perlu pakai jalan berliku lewat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK. Polemik yang merusak reputasi MK itu harus dihentikan. Sehingga tidak ada ruang terjadinya friksi politik. Dan kita bisa kembali tenang menuju Pemilu 2024. Kehormatan MK kembali tegak. Tentu diperlukan sikap negarawan Jokowi meng influence proses ini, walau hasilnya Gibran gagal jadi cawapres. Saran saya ini bukan karena saya membenci dan tidak setuju orang muda tampil tapi karena saya mencintai Jokowi.