Minggu, 02 Mei 2021

Papua, bukan KKB tapi Teroris.




Nama Papua berasal dari kata Papa-U. Nama Papua ini diberikan oleh kerajaan Tidore. Yang artinya dalam bahasa Tidore berarti tidak bergabung atau tidak bersatu, yang artinya di pulau ini tidak ada raja yang memerintah. Memang saat awal pada abad 14  Kerajaan Tidore menguasai  Papua tidak ada kerajaan apapun disana.  Barulah abad ke 16  Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore memiliki wilayah dari Sulawesi dan Papua. Pembagiannya, wilayah sebelah Barat; pesisir Timur Sulawesi, termasuk Sule dan Kepulauan Banggai, Seram Barat dan Kepulauan Ambon adalah wilayah Kesultanan Ternate. Sedangkan Kerajaan Tidore menguasai bagian Timur, dari Kepulauan Raja Ampat hingga Papua. Jadi paham ya. Dari awal memang tidak ada kerajaan di Papua. 


Era Kolonial, Papua dikelola oleh Spanyol  atas dasar kerjasama dengan Kesultanan Tidore. Pada tahun 1606, Belanda merebut Papua dari Kesultanan Tidore. Perang panjang itu berakhir dengan jatuhnya Papua ke Belanda. Tahun 1663 Spanyol keluar dai Papua.   Pada tahun 1770, Belanda mengubah nama Iran Barat menjadi Nieuw Guinea yang merupakan terjemahan ke dalam bahasa Belanda atas Gova Guinea atau Nova Guinea. Sejak itu, dalam peta dunia nama Nieuw Guinea  disebut sebagai wilayah kolonial Belanda. Pada tahun 1774, kekuasaan Belanda atas Papua jatuh ke tangan Inggris.


Namun Kamaludin Syah, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh Kesultanan Tidore ( dimana pulau Irian bagian Barat masuk dalam wilayah kekuasaannya) menentang pendiriannya, sehingga pada tahun 1814, Inggris meninggalkan Papua. Pada 24 Agustus 1828 Papua dikuasai lagi oleh Belanda. Tapi Tahun 1884 rebut lagi oleh Inggris, dan pada tahun yang sama, Timur Laut Irian Barat dikuasai oleh Jerman. Perebutan wilyah  ini baru berakhir pada 16 Mei 1895 berdasakan kesepakatan damai. Membagi wilayah Irian Barat menjadi kekuasaan Belanda, disebut Nederlands Nieuw Guinea dan Irian Timur atau dikenal sebagai Papua Nugini sebagai wilayah Inggris.


Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi republik  juga diakui oleh Kesultanan Tidore. Maka bagi Indonesia, otomatis Irian Barat adalah juga bagian wilayah Indonesia yang harus diserahkan Belanda. Belanda tidak mau menyerahkan. Terpaksa Indonesia menempuh penyelesaian lewat militer. Tahun 1963 Belanda keluar dari Irian Barat. Tahun 1969 PBB ( United Nations Temporary Executive Authority -UNTEA) melakukan referendum: Pilih Irian Barat atau West New Guinea.  Hasilnya? Rakyat memilih Irian Barat artinya  bergabung dalam NKRI.


Apa artinya sejarah tersebut? Pertama, ketika Sultan Tedore menguasai Papua, belum ada kerajaan apapun disana. Artinya Papua dikuasai tidak melalui perang kolonial. Kedua, kekuasaan Belanda, inggris dan Jerman di Papua melalui kolonialisme. Ketiga. Penyerahan iran Barat dari Belanda ke Indonesia sudah melalui jalur PBB. Status final Papua di dalam Indonesia berdasarkan uti possideti iuris NY Agreement 1962. Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969. 


Karenanya, PBB mendukung kedaulatan dan Integritas Wilayah Indonesia dan Isu Kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB. Tidak bisa diubah dengan alasan apapun. Keempat, atas dasar itu tidak ada lagi istilah separatis atau KKB. Yang ada adalah aksi teror oleh sekelompok orang. Yang menolak KKB disebut sebagai teroris jelas terkontaminasi pemikiran kolonial dan mereka adalah proxy asing yang ingin berkuasa di Papua, termasuk pegiat HAM.


***


Tadi chat dengan teman yang  paham soal militer. Saya tanyakan soal pengerahan pasukan gabungan TNI memberantas KKB yang sudah ditetapkan sebagai teroris. Menurutnya syarat KKB papua sebagai teroris sudah terpenuhi. Mereka  membunuh guru sekolah, tukang ojek, kepala desa dan banyak lagi. Jadi mereka gunakan aksi teror kepada rakyat sipil untuk menciptakan distrust terhadap pemerintah. Ini bukan lagi gerakan separis tetapi sudah teroris dan dunia international mengutuk  mereka. Secara politik gerakan OPM dan KKB sudah habis. 


Perintah menuntaskan gerombolan teroris ini sesuai dengan UU anti teror 2018. Jadi TNI masuk itu sudah sesuai amanah UU. Engga tanggung tanggung. Pengerahan pasukan TNI itu terpadu sekali. Dari darat, Laut dan udara. TNI AL juga menggunakan pesawat CN 235-220 MPA dengan nomor lambung P-8304. Dilengkapi alat intai tercanggih yang bisa memetakan posisi teroris di hutan hutan atau gunung dan kemudian mengirim data itu ke kapal perang untuk melepaskan rudal ke titik sasaran. Jadi efektif sekali membuat KKB itu lari tunggang langgang dari markas persembunyiannya. 


Pada waktu bersama Prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda yang berjuluk "Pasukan Setan" diterjunkan ke Lokasi bersama Densus 88. Pasukan TNI ini gabungan pasukan elit dari inti pasukan Siliwangi yang memang dilatih keras untuk menghadapi teroris dalam segala medan. Mereka punya skill diatas rata rata, termasuk kemampuan survival dalam perang anti gerilya. Secara mental mereka juga dilatih untuk bisa merebut hati rakyat yang ada di wilayah operasi.


Sampai dengan sekarang, gerakan operasi militer TNI berlangsung efektif dan lancar. Setelah KKB terpencar akibat serangan rudal kapal perang dan tekanan para militer darat, maka selanjutnya sumber logistik mereka di putus dengan menguasai desa desa yang ada diwilayah yang menjadi basis perjuangan. Kini praktis gerakan KKB sudah tidak lagi terorganisir. Posisi sudah melemah. Dalam waktu singkat akan selesai. 


Mengapa masalah KKB Papua ini sejak era Soeharto tidak pernah tuntas? Pertama,terkait sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat 1969. Sikap pemerintah tidak tegas sehingga keadaan jadi berlarut larut. Kedua, setiap TNI dilibatkan selalu masalah HAM mengemuka sehingga membuat TNI ragu bertindak tegas. Disamping itu upaya persuasi atau pendekatan damai berongkos mahal dan jadi sumber korupsi. Ketiga, masalah KK Freeport yang merugikan rasa keadilan rakyat papua dan juga Indonesia.  Nah di era Jokowi ketiga hambatan itu sudah diatasi dan yang penting tentara yang terlibat adalah khusus, langsung dibawah perintah presiden.  Kalau masalah KKB ini selesai, maka hanya di era Jokowi presidennya  yang bisa menuntaskan soal papua.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Inflasi momok menakutkan

  Dalam satu diskusi terbatas yang diadakan oleh Lembaga riset geostrategis, saya menyimak dengan sungguh sungguh. Mengapa ? karena saya tid...