Rabu, 11 November 2020

Jalan Panjang PDIP mengawal Pancasila dan NKRI

 


Pemilu tahun 1999 saya pilih Partai Keadilan. Namun sejak Pemilu tahun 2004 saya pilih PDIP sampai Pemilu 2019.  Pilihan saya kepada PDIP bukan karena cinta buta atau karena Megawati  anak Soekarno. Engga. Saya pelajari perjuangan mereka sejak era Soeharto dan  sikap konsisten Ibu Mega terhadap UUD 45 dan Pancasila lewat perjuangan demokrasi. Itu sangat menginspirasi. Puncaknya, ketika Sidang Umum MPR, PDIP jelas sebagai partai pemenang Pemilu dengan mengumpulkan suara 33% atau 1/3 anggota DPR adalah PDIP,  tapi dipecundangi oleh koalisi poros tengah di bawah komandan Amin Rais.


Di situ saya lihat sosok negarawan Mega. Dia tidak memburu kekuasaan. Demi NKRI, dia berdamai dengan kenyataan. Dengan wajah keibuan dia berbicara di mimbar MPR “ Anak anaku pulanglah. Dengar kata ibu kalian. Kita harus menerima ini. “ Andaikan ibu Mega berkeras. Massa PDIP yang euforia dalam kemenangan Pemilu akan berhadapan dengan massa Islam di bawah poros tengah. Mungkin jalan reformasi akan berdarah darah. Mega menerima dikalahkan secara demokrasi lewat MPR, dan dia menaruh hormat kepada Mas nya,  Gus Dur sebagai Presiden.  Amin Rais yang sukses menjatuhkan Mega di sidang MPR jadi ketua MPR.


Tahun 2004 Mega kalah dalam Pemilu. Partai Demokrat yang baru berdiri langsung jadi pemenang Pemilu. Pada saat itu Mega sangat kecewa dengan SBY. Itu ada alasan. Karena SBY menggunakan politisasi agama untuk mengalahkan PDIP. SBY sangat paham soal kelemahan PDIP ini. Karena hubungan pribadi antara keluarga Ibu Ani dengan keluarga IBu Mega sangat dekat. Ajudan pribadi Ibu Mega adalah adik Ibu Anie. SBY mendapat jabatan strategis sebagai meteri dan terakhir sebagai Menko Polkam. Dapat anugrah  bintang 4. Itu artinya Ibu Mega sangat percaya dengan SBY.


SBY menggunakan akses JK untuk menggalang masa umat islam diakar rumput. Saya hapal tokoh islam yang berada di ring 1 SBY. Karena salah  satunya adalah sahabat saya, yang juga pengurus NU.  Kampanye diakar rumput menyudutkan PDIP penuh dengan fitnah. Di setiap Masjid dakwah penuh dengan fitnah terhadap Mega. Akhir cerita. Bukan hanya suara PDIP yang tergerus. Suara partai islam lainnya seperti PPP, PAN, PKB ikut tergerus. Yang beruntung adalah dan Partai Demokrat (PD) dan tentu PKS. Karena PKS dapat dukungan dana dari Partai Demokrat. Maklum kekuatan akar rumput gerakan tarbiah menjadi mesin politik PD memenangkan SBS-JK sebagai presiden.


Reorganisasi PDIP dilakukan setelah kekalahan PDIP tahun 2004. 10 tahun PDIP sebagai oposisi menghadapi koalisi PD bersama partai islam. DI era SBY gerakan islam di bawah PKS mendapat angin buritan. Gerakan HTI berkembang. Saya tahu TNI juga engga suka dengan cara PD. Karena condong ke kanan. Keberadaan HRS berhadapan langsung dengan FPI/HRS juga tidak lepas dari dukungan TNI secara tidak langsung. Walau sempat dua kali masuk penjara namun dilepaskan lagi. PDIP selama 10 tahun itu tidak terlibat aksi kolosal sebagai oposisi. Namun kader PDIP diakar rumput ditugaskan selalu hadir bersama rakyat dalam kasus sengketa tanah dan lain lain. Tujuannya mengadvokasi rakyat mendapatkan keadilan. Dengan cara itu lambat namun pasti, PDIP berhasil merebut kembali hati rakyat. 


Di periode ke dua SBY, PKS juga mulai ikut arahan TNi agar menjaga jarak dengan PD. Namun karena itu presiden PKS masuk bui. Itu pukulan keras ke wajah PKS yang mengclaim partai dakwah. SBY senang. Namun dalam Munas 2009 PD memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua Umum. Semua tahu Anas adalah kader HMI. Secara tidak langsung PD dikudeta oleh HMI. Politisasi islam kental sekali. Ini membuat TNI semakin menjaga jarak. Walau besan SBY Kasad namun secara kelembagaan TNI melaksanakan politik negara yaitu menjaga UUD 45 dan Pancasila. Akhir cerita kita semua tahu Anas berakhir karir politiknya di penjara.


Di periode ke dua SBY, hubungan TNI dan POLRI dengan PDIP semakin mesra. Karena Megawati konsisten melaksanakan UUD 45 dan Pancasila tanpa terjebak dengan Politisisasi Agama. Target PDIP mengalahkan PD di Pilgub DKI. Sukses. Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI dan wakilnya Ahok dari Geridra. Tahun 2014 adalah era PDIP yang didukung militansi kader PDIP di akar rumput menjadikan PDIP sebagai pemenang Pemilu.Tentu tanpa operasi intelijen TNI sulit akan menang. Apakah SBY tinggal diam? 


Pilgub DKI tahun 2016 sebetulnya PDIP tidak akan mencalonkan Ahok karena PDIP tahu lawannya adalah politisasi agama. Secara politik merugikan PDIP. Apalagi Ahok awalnya menolak ikut partai. Ahok memilih jalur independent. Jokowi bujuk Ahok bergabung ke  PDIP. Kalau akhirnya Mega menerima, itu juga dengan alasan nasionalisme yang harus dibelanya walau  beresiko.  Benarlah. Ahok dipolitisir dalam pilkada dengan tuduhan menodai agama islam. Siapa yang menggerakan itu? ya PD. Kalau AHY menang, maka politisasi agama yang menang. Namun di samping AHY ada juga lawan tanding yaitu Anies yang di design oleh JK dan dicalonkan oleh Geridra. Ahok dikalahkan lewat operasi intelijen agar Anies yang menang dan PDIP secara politik citranya aman terutama dari massa islam. Bayangkan kalau Ahok menang. itu akan membuat bersatunya Umat islam. Akan jadi gerakan apolicapse. Yang jadi taruhan adalah NKRI. 


Setelah PILKADA DKI , PDIP secara politik punya alasan untuk mendorong Jokowi mengeluarka PERPPU soal ormas. Akhirnya UU Ormas disahkan. HTI dibubarkan dan ormas islam yang tidak mengakui Pancasila, izinya dicabut. UU anti teror disahkan dengan melibatkan TNI dalam operasi intelijen. Dengan dua UU ini maka secara kelembagaan TNI dan POLRI punya legitimasi menghabisi gerakan radikalisme. Masalah terorisis sudah ditempatkan dalam perang. Secara politik, gerakan radikalisme tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh Parpol. Namun karena sistem demokrasi tidak bisa melarang orang berpikir radikal demi agamanya, kecuali tindakannya. Nah ini tugas PDIP dan Jokowi untuk menggunakan sumber daya politik agar tidak sampai keputusan politik lewat UU itu justru jeopardise atas persatuan dan kesatuan.


Sikap saya memilih Jokowi tidak lepas dari dukungan saya kepada PDIP. Saya tahu kelemahan PDIP. Apa itu? politisasi agama. Sejak Jokowi jadi presiden, gerakan fitnah terhadap PDIP sangat sistematis. Itu dilakukan terutama oleh kelompok radikal dan punya dendam pribadi kepada Soekarno. Mereka ini jelas ex Masyumi, Darul islam Indonesia dan termasuk ex orba. Di era Jokowi gerakan islam walau tadinya segelintir namun semakin lama semakin besar. Mengapa ? Karena diongkosi oleh partai dan kelompok yang dendam kepada PDIP. Itu sebabnya dalam Pemilu 2019, PDIP memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi. Itu cara bijak Megawati untuk menghapus stigma PDIP anti islam. Itupun tidak membuat Jokowi menang diatas 60%. Selisih suaranya hanya 11 % saja. Artinya potensi politisasi agama itu sangat significant sebagai sebuah kekuatan.


Dalam situasi ini, anda bisa bayangkan. Kalau Jokowi keras , akan semakin merugikan PDIP. Akan semakin kuat persatuan islam diakar rumput untuk menghabisi PDIP. Sementara PDIP itu perjuanganya adalah NKRI,  Pancasila, UUD 45. Poltik kebangsaan. Berseberangan dengan umat islam justru tidak mencerminkan dasar perjuangan PDIP sendiri. Secara UU jelas gerakan  radikalisme itu melawan negara. Namun masalahnya,  kaum radikal dan non radikal itu berbaur. Mereka menjadi invisible power, yang kapan saja bisa dimanfaatkan oleh Parpol untuk mendapaktan suara. Salah kelola akan menimbulkan konplik. 


Gerakan politisasi islam itu walau ada parpol berbasis Islam, namun akar rumputnya ada pada ormas. NU sudah established. Engga akan mudah diseret ke kanan dan ke kiri. Muhammadiah juga sama dengan NU walau orangnya kadang juga terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian secara politik pancasila sudah aman. Namun membungkam umat islam walau hanya di bawah 10%, itu akan merugikan PDIP. Tahun 2004 Mega udah buktikan kekuatan 10% itu. Dia berpasangan dengan ketua NU Hashim Muzadi, justru kalah. HRS pulang itu adalah icon bahwa pemerintah tidak akan membungkam umat islam. Bahaya ? engga. Kenapa ? Gerakan ormas radikal di akar rumput sudah dipotong kakinya. Mereka tidak punya akar lagi.  Jumlah merekapun tidak lebih 10%. Keberadaan HRS justru memisahkan gerakan radikal dan formal. Ini akan lebih mudah bagi TNI dan POLRI bersikap dengan alasan konstitusi. Dampaknya ? Parpol yang ingin melakukan politisasi islam akan kehilangan akses kepada massanya. Pada akhirnya yang menang Pancasila. Siapapun yang menang tidak penting lagi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Memilih Pemimpin menjelang Pilkada

  Desember nanti akan ada pilkada serentak. Dalam sistem demokrasi, memang setiap calon punya hak melakukan kampanye sebagai bagian dari sen...