Rabu, 30 September 2020

Tidak dewasa berpolitik.



Setelah Pak Harto lengser, istilah PKI tidak pernah muncul secara massive seperti sekarang. Pernah ada sedikit gaduh ketika Gus Dur membuat wacana menghapus Tap MPR tentang PKI. Tetapi setelah itu redam. Di era SBY praktis istilah PKI tidak ada sama sekali muncul. Dua periode SBY berkuasa. PDIP kalah telak sama PD dan SBY. Issue kebangkitan PKI benar benar kebodohan. Bahkan ada teman saya di elite partai sempat sesumbar, “ Jaman sekarang, kantong kemiskinan sebagai ancaman bangkitnya kekuatan Komunis engga lagi relevan. Kami sudah buktikan. Contoh Cirebon dan Pantura Jawa, itu dari dulu kantong PKI  dan Soekarnois. Faktanya dua kali Pemilu 2004 dan 2009, PDIP kalah di sana. Padahal tahun 1999 itu kantong suara PDIP .”


“ Mengapa ?


“ Karena era sekarang. Suara rakyat bisa dibeli. Justru di kantong kemiskinan itu mudah menang kalau anda bawa duit. Mereka engga peduli partai atau capresnya siapa. Jadi uang yang menentukan, bukan idiologi.”


Selama dua periode SBY berkuasa memang PDIP tidak pernah menggunakan retorika membangkitkan dendam ek PKI. Dan umat Islam juga sudah lupa soal PKI. Bagi mereka itu hanya cerita lama, yang justru sebagian mereka menyadari bahwa umat islam hanya jadi kuda troya Soeharto untuk merebut kekuasaan. Lantas mengapa akhirnya PDIP bisa bangkit kembali dan menjadi partai pemenang Pemilu tahun 2014. ?


Menurut saya kemenangan PDIP itu tidak datang begitu saja. Proses bangkitnya PDIP ditetapkan secara struktural dan by design oleh Megawati sejak kekalahannya tahun 2004. Caranya? kader PDIP diminta dekat kepada rakyat di mana saja. Khususnya di wilayah yang ada kantong kemiskinan.  Setiap ada sengketa lahan antara Rakyat dan Pengusaha atau pemeritah, kader PDIP tampil mengadvokasi masyarakat akan hak haknya.  Kebetulan, pembangunan di era SBY memang penuh dengan komplik agraria. Penggusuran lahan untuk Perkebunan besar, Pertambangan, dan infrastruktur terjadi massive. Aparat pemeritah selalu membela pengusaha. Dan kader PDIP tampil di garis depan membela rakyat. Ini perjuangan tidak mudah. Perjuangan yang kadang mengancam nyawa dan berdarah darah.


Di Senayan kader PDIP tampil militan berjuang menggolkan RUU yang berpihak kepada rakyat kecil. Contoh RUU Desa, merupakan gagasan PDIP dipersiapkan untuk Pileg 2009 namun gagal bersamaan kalahnya Megawati  pada Pemilu 2009. Hingga akhirnya berhasil masuk ke DPR sampai akhirnya disahkan tahun 2014. Ketua Pansus adalah Arif Wibowo ( PDIP),  Ahmad Muqowam (PPP), Ibnu Munzir (Golkar), Umam Wiranu (Demokrat). Tidak ada pimpinan Pansus dr PKS atau Gerindra. UU Desa itu cara PDIP agar rakyat miskin di pedesaan punya hak dalam APBN, untuk kemandirian. Itu sebabnya PDIP menolak kenaikan harga BBM karena tidak disertai program kemandirian BBM membangun kilang.


Sementara partai lain khususnya partai Islam seperti PKS, PAN, PPP,PKB malah sibuk berkoalisi dengan Pemerintah. Mereka justru sibuk mendukung perluasan Ormas islam selain NU dan Muhamamdiah. Tujuannya agar suara umat islam tidak sepenuhnya dikendalikan dua ormas besar itu.  Di era SBY lah ormas islam tumbuh subur. HTI dan berbagai jaringan ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ulama berkembang pesat. MUI yang merupakan aliansi ormas islam mendapat dukungan penuh lewat program produk dan jasa halal. Ini memang design SBY yang memang mindset Orba, yang ingin membangunan kekuatan patron terhadap clients lewat agama. Sehingga lebih mudah mengendalikan rakyat secara politk dan mudah mendulang suara ketika Pemilu.


Selama 10 tahun kader PDIP ada di semua desa terutama di kantong kantong kemiskinan. Mereka tidak berkolaborasi dengan pengusaha tetapi berkolaborasi dengan rakyat. Pemeritah SBY dan koalisinya tidak yakin cara PDIP itu bisa efektif. Apalagi kekuatan patron agama sudah berhasil dibangun. Mereka yakin ketika Pemilu rakyat tetap akan patuh apa kata patron ( tokoh) agama. Melawan patron sama saja masuk neraka. Orang lebh takut masuk neraka daripada kemiskinan itu sendiri. Jargon PDIP partai wong cilik, itu sudah basi. Tetapi apa yang terjadi? Tahun 2014, PDIP bukan hanya jadi partai pemenang pemilu tetapi juga sukses menghantarkan kadernya , Jokowi sebagai sebagai pemenang Pilpres. Padahal lawan PDIP adalah koalisi gemuk ( termasuk partai islam).


Kemenangan PDIP itu disikapi dengan paranoid. Mengapa umat islam tidak mendengar ulama. Tidak mendengar patron agama? Mengapa mereka memilih PDIP yang tidak bersinggungan dengan agama? Dalam dialogh dengan teman teman aktifis islam, saya pernah mengatakan. “ Daripada kita berprasangka yang engga engga. Ada baiknya tiru sajalah cara kerja PDIP selama 10 tahun. Apa itu? Dekati rakyat lewat pembelaan terhadap keadilan dan karya nyata. Cara ini walau tidak instant dirasakan hasilnya. Tetapi by design ini sangat efektif mempersatukan umat islam dalam barisan kemandirian. 10% saja umat islam kita bisa advokasi, dan sukses menjadikan mereka mandiri, itu akan jadi kekuatan dahsat mempersatukan yang lain. “


“ Caranya gimana? 


“ Ya lihatlah program Jokowi sekarang kan pro rakyat. Jadilah advokasi rakyat mendapatkan hak hak mereka dari adanya UU Desa, UU Resi Gudang, Pembagian sertifikasi lahan, pembangunan infrastruktur. Hadirlah di tengah masyarakat, menjadi bagian dari program pro rakyat. Walau itu ada di era Jokowi dan PDIP namun rakyat hanya melihat siapa yang setiap hari hadir bersama mereka. Nah kalau anda sebagai patron rakyat selalu hadir bersama program pemerintah, yang dapat nama, ya anda, bukan PDIP atau Jokowi.” Kata saya. Tetapi ide saya malah ditertawakan. Justru mereka membangun narasi kebencian lewat jargon kebangkitan khilafah dan syariat islam. 


Memang mereka sukses melakukan show of force dengan adanya aksi 414 dan 212. Sukses mengalahkan Ahok yang dicalonkan PDIP di PilGub DKI. Tetapi apakah itu bisa terus dilakukan dan efektif menekan pemerintah yang sah? Kan engga. Mau diulang secara bergelombang udah engga mungkin. Karena aksi itu sukses karena dana. Engga ada lagi orang yang mau keluar duit. Apalagi setelah tax amnesty, tidak ada lagi kekayaan pengusaha yang tidak terdata. Bergerak sedikit saja rekening diatas Rp. 3 miliar, pasti ketahuan pemerintah. Bisa konyol kalau uang mengalir ke Politik.


Di tengah kekalahan dan mati langkah itu, bukannya konsolidasi, malah melakukan blunder lewat rumor bangkitnya PKI. Lagi lagi yang dijadikan target adalah PDIP. Mengapa saya katakan blunder? Karena tadinya eks PKI dan keluarganya sudah melupakan. Sekarang  dendam lama bangkit lagi. Mereka tidak akan marah. Tetapi mereka akan hukum nanti di waktu Pemilu. Mereka yang menyuarakan kebangkitan PKI tidak akan mereka pilih.  Harusnya menambah suara, eh malah semakin memperbesar peluang PDIP menang. Kan konyol. Seharusnya di saat pandemi ini,ormas islam dan kader partai islam bahu membahu mengawal dana Jaring Pengaman Sosial. Eh malah tokoh islam menggugat ke MK dana Penangggulangan COVID. Itu sama saja melarang pemerintah pro rakyat miskin yang terkena dampak ekonomi. Dan ini membuktikan bahwa mereka tidak cerdas berpolitik dan tidak dewasa berdemokrasi. Kalau tak pandai menari jangan salahkan lantai  yang berjungkit.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Perjuangan membela kaum tertindas.

  Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh, Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, 2 Juni 1897. Ayahnya pegawai kesehatan hindia Bela...