Cara Prabowo menghadapi hegemoni USD

 

90%  asset di dunia ini dikuasai oleh private dan corporate ( TNC/MNC). Negara hanya kuasai 1/3 saja. Asset APPLE dalam bentuk  Marcap sebesar USD 3,7 triliun. Itu sama dengan 3 kali dari PDB Indonesia. Atau sama dengan 7 kali PBD Singapore.  2 kali dari PDN ASEAN. Belum lagi Microsoft, Amazone, Tesla dan lain lain. Jadi paham ya.

Di dunia ini ada 9 finacial center. Yaitu New York, Boston, London Swiss, Luxemburg , Toronto, Hong Kong, Singapore dan Dubai. 90% asset di dunia ini terdaftar di 9 kota itu. Semua investor punya rekening di salah satu Financial center itu. Mengapa itu menjadi pilihan? Karena 9 kota itu di endorse oleh system moneter AS yang terkenal sangat solid dan teruji hukumnya atas dasar prinsip demokrasi. Tentu sebagian besar dalam mata uang USD. 

Semua corporat dan investor itu  tidak pernah menghormati negara yang tidak menjamin demokratisasi dan tidak konsisten dalam menerapkan law enforcement. Mereka tidak mempan politik pencitraan. Mereka lebih tahu isi perut elite. Semua konglo Indonesia punya rekening di Singapore. Holdng company Sinar Mas unit bisnis Agribisnis dan food (GAR) di Singapore. Holding company Salim ada di Hong Kong ( First Pacific International) dan Singapore ( Diamond Bridge). Begitu juga lainnya. Artinya sejatinya mereka engga percaya dengan sistem Indonesia bisa mengamankan hartanya.

Disamping itu bagi investor yang paling penting adalah likuiditas. Likuiditas itu terkait dengan trust dan transfarance. Nah asset USD sangat likuid di market dan tingkat depreciasi nya sangat rendah dibandingkan negara lain. Walau China besar tapi kan engga jual Bond di pasar global. Market nya hanya domestic. Artinya China tidak siap transfarance. RMB memang diperdagangkan secara global tapi kan di quota oleh China. Engga bebas. Sementara Jepang, india dan Rusia kan depreciate asset sangat besar. Karena defisit anggaran sangat besar dan utang public sangat besar. Dan tidak mudah direstruktur. Kalaupun bisa, engga likuid.

Jadi mengapa cerita dedolarisasi itu terkesan halu? Karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu menjaga trust seperti AS. Dan karenanya tidak ada Investment holding ( MNC /TNC ) berani menempatkan portfolio mereka diatas 20% dalam mata uang negara lain. Selalu diatas 80% portfolio asset mereka dalam USD. Hegemoni USD itu bukan pada AS nya tetapi pada sistem nya yang kuat dan transfarance.

Bagaimana dengan Billateral SWAP mata uang? Walau sudah ada SWAP bilateral agreement antara negara untuk menghindari transaksi dalam USD. Namun tetap aja ada hedging. Mengapa? Kan engga ada negara yang mau tanggung resiko kurs. Dan mana ada swasta mau rugi karena kurs. Mau engga mau walau lewat SWAP tetap aja ada hedging. Nah pasar hedging siapa yang pegang? Ya AS lagi. Paham ya.

Artinya, kalau ingin menggantikan USD sebagai mata uang dunia, cukup pastikan saja system demokrasi jalan dan transfarance.  Itu yang sangat sulit bagi negara selain AS. Ada banyak negara BRICS yang menerapkan demokrasi tetapi tidak berani transfarance. Transfarance itulah yang paling sulit dalam system negara dimana kekuasaan menjadi lokomotif pertumbuhan. Kan seharusnya yang jadi lokomotif adalah public. Atau apa yang disebut kepemimpinan meritokrasi.

Masuknya Indonesai sebagai anggota BRICS, tidak ada agenda ingin ikut dedolarisasi. Engga mungkin. Sebagian besar cadangan devisa kita dalam mata uang USD. Cadangan emas saja kalah dengan Singapore. Sebagian besar kewajiban financial luar negeri kita dalam mata uang USD. Kita juga dapat fasilitas Special drawing right dari IMF dalam mata uang USD. BI juga dapat fasilitas dari the Fed berupa Repo-line untuk mengamankan cadev. Artinya  moneter kita sangat bergantung dengan faktor eksternal, dalam hal ini USD. 

So untuk apa Indonesia jadi anggota BRICS? Untuk bargain aja di hadapan AS. Agar setidaknya AS dan Eropa tidak menunda nunda keanggotaan Indonesia di OECD. Mengapa ? Sebagai anggota OECD lebih mudah menarik capital dari luar negeri guna menjaga stabilitas IDR. Ya numpang Trust dari OECD. Ya, kita perlu likuiditas valas, tanpa itu moneter kita tumbang. Dalam hal ini saya harus hormat kepada kejeniusan dan keberanian Prabowo. Semoga risiko sudah diperhitungkan dengan baik terutama ancaman dari Trump yang akan menaikan tarif dagang kepada negara anggota BRICS

Demi jalan Gibran jadi Presiden 2029

 

Soal penghapusan Presidential threshold, MK berpendapat Pasal 222 UU Pemilu tak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MK itu final dan mengikat.

Padahal sebelumnya  berkali kali masyarakat mengajukan yudicial review ke MK terkait dengan ketentuan Presidential threshold 20%, termasuk Yusril Ihza Mahendra, Rocky Gerung dkk. Tetapi selalu gagal. Karena memang menurut Anwar Usman selama ini Jokowi menolak penghapusan presidential threshold. Namun entah mengapa, mendadak MK membuat kejutan yang fenomenal. Mengapus ketentuan presidential threshold. Apa pasal ?

Engga mungkin MK bisa mendadak berubah. Suka tidak suka, objektifitas MK sudah tercemar oleh kepentingan politik penguasa.  Apakah keputusan MK ini atas tekanan dari Presiden Prabowo? Kalau iya, apa manfaat Politik bagi Prabowo yang kini presiden ? Sejak adanya keputusan MK itu, keberadaan KIM Plus udah tidak penting lagi kalau tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan sampai dua periode. 

Apalagi dengan adanya keputusan MK ini, keberadaan koalisi partai  tidak lagi menentukan untuk orang jadi kontestan Pilpres. Partai yang baru berdiri saja bisa mengusung sendiri calon presiden/wapres. Toh pada akhirnya orang tidak memilih partai tapi memilih tokoh. Misal, kalau Anies dan Ahok bergabung, kemudian diusung oleh Partai Buruh atau Partai Amanah, itu akan jadi pesaing yang berat. 

Bagaimana dengan Pilpres 2029? Sebagai personal, Prabowo punya basis dukungan yang kuat. Dia juga presiden. Sehingga dia punya sumber daya besar untuk unggul selangkah sebagai petanaha. Hanya saja dengan keadaan ekonomi ke depan yang dibayangi oleh ketidak pastian ekonomi global dan perang dagang China-AS, sangat sulit bagi Prabowo dapatkan credit point untuk meningkatkan elektoralnya. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan oleh lawannya yang tidak ada dalam pemerintahannya.

Yang pasti dengan adanya keputusan MK ini. Keadaan politik berubah. Orkestra koalisi sudah jadi music usang. Politik akomodasi akan bubar tengah jalan. Tentu keberadaan KIM plus tidak lagi penting amat bagi Prabowo.  Masing masaing partai tergabung dalam KIM juga bersiap siap mendekati tokoh yang berpotensi untuk dijadikan capres. 

Esensi dari tulisan saya ini adalah siapa yang menggerakan MK sehingga berani membuat keputusan fenomenal terkait dengan runtuhnya kartel politik kekuasaan? “ bisa jadi itu bagian dari strategi dari team nya Jokowi. Karena mungkin tersudut. Tidak ada invitation partai besar ajak Jokowi atau Gibran sebagai Pimpinan Partai, yang menentukan bandul politik. Sementara mereka punya target Gibran maju pada Pilpres 2029. 

Ya kalau begitu, bisa jadi keputusan MK melapangkan jalan Gibran maju pada Pilpres 2029. Walau tidak bergabung ke Golkar atau Gerindra atau tanpa koalisi pun. PSI bisa jadi kendaraan. Apalagi driver nya adalah adiknya sendiri. Projo dan afiliasinya akan bergabung bersama PSI menjadi mesin politik memenangkan Gibran.” Kata teman. Entahlah.

Yang jelas selama ini, Gibran selalu tampil dalam acara politik populis seperti uji coba program Makan Siang Bergizi. Memberikan bantuan langsung kepada korban bencana. Membuka istana wapres sebagai pusat pengaduan. Tampil dihadapan tokoh agama.  Singkatnya dia menjauh dari hiruk pikuk gelombang PHK dan aksi demo kenaikan PPN. Sepertinya itu masalah presiden, bukan urusan dia. Citranya harus dia jaga terus sebagai media darling.

Namun politik itu dinamis. Tidak seperti jalan datar. Jalan berliku dan penuh jebakan. Politik kekuasaan adalah perang tanpa jeda. Setiap aktor selalu ada di front line. Yang pertama kali dikorbankan adalah teman dekat sendiri. Selalu begitu. Mengapa? Teman terdekat itu yang paling berpotensi berambisi menghabisi, bukan musuh. Prabowo sangat paham itu. Apalagi Jokowi. Gibran manut bapak saja.