Senin, 13 Juni 2022

Politik sandera.

 





Pada periode 2014-2019, ketua DPR didapat oleh Golkar, SN. Walau prosesnya sangat panas. Tetapi akhirnya SN lolos. Saya dengar kabar LBP terlibat membantu lobi agar SN terpilih. Tapi pertengahan 2015, SN dinyatakan melanggar etik karena menghadiri kampanye Pilpres AS bersama Fadli Zon. Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan SN ke MKD. Ada rekaman. SN meminta saham Freeport sebesar 20 persen dan meminta jatah 49 persen saham proyek PLTA Urumuka, Papua. Dia mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Jokowi marah besar.


Posisi SN sebagai Ketua DPR resmi digantikan Ade Komarudin per 11 Januari 2016. Namun tidak sampai satu tahun, Ade Komarudin ditarik dari Pimpinan DPR pada November 2016 oleh partainya, Golkar. Posisi Ketua DPR kembali dijabat oleh SN lagi. Mengapa? sepertinya ada upaya kudeta konstitusi yang ingin menyandera Presiden lewat UU. Ada agenda besar yang ingin mereka loloskan jadi UU di DPR. Benarlah. Pada Juli 2017, SN kembali meninggalkan kursi Ketua DPR karena terjerat kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP digantikan oleh BS.


SN sebenarnya pegang bara merah. Dia tahu tersandera tapi dia juga orang bisnis. Dia juga pegang kartu elite yang memojokannya. Dia berusaha memainkan kartunya itu. Tetapi karena begitu banyak kartu yang dia pegang. Akhirnya dia dikroyok ramai ramai. Terjadi sikap kolektif diantara elite.  Kompak habisi SN. Bahkan putrinya juga diseret ke dalam kasus. Itulah akhirnya membuat SN lemah dan menyerah. Begitulah  politik dan bisnis saling menyandera. Sulit dapatkan pemimpin yang idealis. Kecuali memang dia tidak pernah bersentuhan dengan pemerintah sebelumnya.


Politik  di Indonesia ini, selalu ingin agar Pemimpin itu adalah mereka yang terkena kasus, atau setidaknya mudah menimbulkan intrik. Makanya pada periode kedua, PDIP sebagai pimpinan koalisi berhak menentukan Cawapres. Walau Jokowi sudah meminta agar Mahfud MD sebagai Cawapres dan Megawati diam saja. Namun Last to minute. Megawati membuat keputusan bahwa cawapres adalah Ma’ruf Amin. Itu bukan berarti Mahfud MD tersandera kasus. Tetapi Megawati tentu tahu intrik yang akan timbul kalau sampai dia jadi Wapres. Dan setelah itu menunjuk Puan sebagai Ketua DPR, yang pasti tidak tersandera kasus.


Kalau mau jujur, capres yang masuk radar lembaga survey sebagian besar adalah mereka yang pernah tersangkut kasus.  Engga sulit untuk tahu apa dan siapa saja mereka itu. Silahkan google aja. Bukan berarti kasusnya sudah selesai dan aman aman saja. Kasus mereka disandera. Agar apa? kalau dia berkuasa, maka kasus itulah yang akan menjerat dia. Sehingga dia akan patuh mengikuti perintah oligarki bisnis. 


PDIP tidak perlu pusing dengan  hasil suvey menjelang pengumuman paslon Pilpres. Karena mereka sudah dapat boarding pass untuk mencalonkan sendiri tanpa perlu koalisi. Pasti calon dari PDIP adalah yang tidak tersandera kasus. Agar agenda PDIP bisa jalan tanpa tersandera pihak lain. Tapi partai lain perlu koalisi. Dan itu pasti calonnya adalah mereka yang tersandera kasus. Buruk laku, memang.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

How Democracies Die.

Saya membaca buku How Democracies Die. Itu saya baca tahun lalu. Buku itu biasa saja. Mengapa? Karena ditulis sebagai tesis atas fenomenan k...