Sabtu, 16 Juni 2018

Kebenaran?

Ada cerita lain soal kisruh anggaran antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) versus DPRD DKI. Ahok pernah menolak anggaran sebesar Rp 8,8 triliun yang diajukan DPRD untuk sosialisasi SK Gubernur DKI. Di awal Januari 2015, Ahok menerima pengajuan anggaran Rp 8,8 triliun dari Bappeda DKI. Usulan itu ternyata dari DPRD DKI. Anggaran sebesar itu ditujukan untuk sosialisasi SK-SK Gubernur. Dalam anggaran sosialisasi tersebut, goal akhirnya adalah pemahaman masyarakat terhadap SK-SK Gubernur. "Pas gue lihat, apa-apaan nih! Gue kasih lingkaran terus tulis 'nenek Lu!'. Apa yang mau disosialisasi dari SK Gubernur? Tinggal dilihat doang, makanya gue tulis 'Nenek lu!' di lingkaran. Balikin. Sudah baca 'nenek lu!' tersinggung kali mereka," tutur yang dikutip oleh Detiknews (3/3/2015).

Saya tidak akan membahas soal perseteruan anggaran antara Ahok dan DPRD DKI. Saya hanya ingin membahas kebenaran atas sikap AHok tersebut dalam empat dimensi. Dimensi pertama adalah Filosofis dan dogmatis ( agama). Kedua, dimensi Sosiologi. Ketiga , dimensi Yuridis. Keempat adalah dimensi cultural. Sekarang mari kita bahas satu persatu.

Dimensi Filosofi dan dogmatis. 
Sikap Ahok tidak salah. Karena adalah tugasnya yang diamanahkan oleh UU , dan Agama untuk mengawal APBD tidak di bancaki dan kalau bisa jangan membuat anggaran boros. Perbuatan mubazir dilarang Tuhan. Kita tidak melihat cara atau gaya Ahok bicara. Kita lihat adalah substansinya yang membela kebenaran. Tentu Ahok ada alasan tersendiri mengapa dia harus berkata kasar kepada DPRD. Secara filosofi itu dapat dimaklumi. Tidak ada cara sempurna untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam agama itulah yang disebut fitrah manusia. Itu manusiawi.

Dimensi Sosiologi.
Sikap Ahok dipandang merusak kehormatan anggota Dewan yang secara sosiologi diakui bahwa Anggota dewan itu dipilih oleh rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu demokrasi menyebut. Makanya anggota dewan disebut dengan orang yang terhomat. Jadi wajar saja kalau anggota dewan merasa tersinggung dan marah. Walau tanpa melihat substansi kebenaran yang ahok sedang perjuangkan, secara sosiologi, Ahok telah melakukan kesalahan.

Dimensi Yuridis.
Secara yuridis Ahok tidak bersalah. Mengapa ? karena disposisi itu bersifat rahasia yang dia berikan kepada bawahannya , yaitu ketua Bappeda. Nah kalau dia sampaikan langsung ke DPRD maka itu jelas melanggar Hukum. Dengan dasar menghina anggota dewan. Itu sama saja dengan menghina hakim di pengadilan. Dan pengadilan tidak akan melihat substansi sikap Ahok. Itu dua hal yang berbeda. Secara yuridis kebenaran itu punya nilai tersendiri.

Dimensi cultural.
Secara budaya DKI, apa yang dikatakan oleh Ahok itu tidaklah ungkapan yang kasar. Walau orang betawi sangat menghormati neneknya. Tetapi orang betawi memang bicaranya begitu. Tetapi bagi orang jawa dan sumatera dan lainnya , berbeda. Bagi mereka Ibu ( nenek) adalah simbol yang sangat dihormati. Bahkan bagi mereka Ibu itu pintu gerbang menuju Sorga. Menghormati ibu bukan hanya dari sikap tetapi juga dari cara bicara yang harus santun. Begitula cara menghormati adat dan sekaligus bertaqwa kepada Allah. Jadi secara cultural lain daerah lain pula nilai nilai kebenaran itu.

Nah dengan memahami empat dimensi itu kita jadi paham bagaimana Jokowi bisa bersikap dalam memimpin negara ini. Kalau ada issue politik maka ia sikapi dengan tenang. Karena bisa saja secara filosofi dan dogmatis tidak salah namun dalam dimensi lain belum tentu benar. Atau bisa saja secara sosiologis itu dibenarkan. Maka perhatikan bagaimana sikap Jokowi. Pertama adalah dia tidak mudah bawa perasaan ( Baper ). Ingat bahwa kebenaran didunia ini tidak ada sesungguhnya kebenaran atau tidak ada kebenaran absolut. Setiap orang bersikap dengan dimensi berbeda. Jadi dia hadapi issue itu secara kontekstual. dia tidak larang demo 411 dan 212. Dia biarkan aparat memberi izin. Ya kalau itu ranah hukum ya biarkan hukum yang bekerja. Kalau itu ranah politik maka biarkan politik yang bekerja, kalau itu ranah agama biarkan ulama yang bekerja, begitu juga halnya dengan dimensi lainnya. Karenanya Jikowi tidak pernah terjebak dengan polemik yang tidak berkesudahan karena konteks berbeda.

Kedua, Jokowi selalu gunakan akal dan hati nurani. Akal , dia pahami kebenaran itu secara multi dimensi dan kemudian dia kembalikan kepada nurani. Nurani akan menunutunnya bagaimana seharusnya bersikap. Mungkin karena itu orang harus menelan pil pahit ketika dia menyampaikan kebenaran. Memberantas mafia rente. Memaksa Freeport tunduk dengan UU Minerba dan divestasi. Membuat perpu Ormas dan membubarkan HTI. Membuat UU anti teror. Atau bisa mungkin dalam hal lain, demi persatuan kesatuan dan perdamaian , dia harus mendiamkan walau hatinya menjerit.  Contoh Imam besar FPI, Habib Rizieq Syihab, mengaku sudah menerima surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus chat. Rizieq menerima surat itu dari pengacaranya. Kasus nasional yang akhirnya anti klimak. Rizieq menang. Hukum adalah hukum.  Keduanya adalah cobaan dan Tuhan akan menolongnya selagi dia mengikuti hati nurani dalam bersikap. Orang beriman semua paham itu. Pada akhirnya Tuhan lah penilai terbaik dan adil seadilanya dan itu nanti diakhirat semua orang akan mempertanggung jawabkannya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Fenomena Buzzer.

  Waktu revolusi kebudayaan di China, semua simbol pemikiran dokrin terhadap feodalisme dihancurkan oleh rakyat jelata. Tempat ibadah yang m...