Meluruskan issue soal Danantara

 

Saya pengkritik pemerintah. Tapi yang saya kritisi hal yang saya kuasai secara praktis.  Jadi secara moral bisa saya pertanggung jawabkan. Sebelum Danantara resmi didirikan lengkap dengan pengurus, saya sudah kritisi saat masih RUU.  Namun sejak UU disahkan oleh DPR, saya tidak lagi berusaha menggagalkan UU itu, tetapi berusaha mencerahkan masyarakat agar memahami Danantara dalam konteks regulasi. Agar tidak menimbulkan bias yang bisa merugikan trust pemerintah.

Bahwa tidak benar adanya BPI Danantara akan beresiko terhadap asset BUMN, terutama BUMN perbankan. Jadi tidak perlu ada issue tarik uang dari bank pemerintah. Bahwa IHSG drop karena issue negatif berdirinya Danantara. Engga begitu. IHSG drop udah berlangsung sejak tahun lalu. Kondisi nya volatile akibat faktor eksternal dari ekonomi dunia yang sedang lesu akibat konflik geopolitik.  Jadi bagaimana sebenarnya? 

Pertama.  Walau Danantara itu tidak diaudit oleh BPK. Namun patuh kepada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. BPI Danantara tidak bisa bebas seperti layaknya INA sebagai otoritas. Karena harus comply dengan UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.UU No.1/2004 tentang Perbendarahaan Negara dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, No. 31/1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. 

Kedua. Secara hukum tidak ada spin off BUMN kedalam Danantara. Artinya saham atau asset Danantara tidak berupa asset BUMN yang ada. Asset Danantara berupa modal yang disetor negara lewat PMN. Yang sumbernya dari realokasi APBN. Jadi tidak perlu kawatir berlebihan. Seakan Danantara itu bisa seenaknya kendalikan BUMN seperti layaknya pemilik atau pemegang saham. Engga begitu.

Ketiga.  UU BUMN memberikan hak kepada Danantara sebagai Asset Manager. Jadi fungsi Danantara hanya sebagai asset Menegement terhadap BUMN. Sederhananya,  ya semacam service provider atas semua BUMN yang ada. Apa itu asset Manager ? Memberikan solusi kepada BUMN dalam rangka restrukturisasi, rasionalisasi. Menjaga dan meningkatkan value asset. Mengoptimalkan sumber daya untuk tujuan leverage  sekaligus memitigasi resiko. Meningkatkan nilai deviden. Jadi walau deviden BUMN masuk ke Danantara, bukan berarti itu given. Itu masuk PMN, dicatat sebagai Barang Milik negara. 

Dengan uraian tiga hal tersebut diatas paham ya. Lantas mengapa ribut? Ya karena peresmiannya sangat bombandis dan dipolitisir dengan narasi yang berlebihan. Seakan Danatara seperti kantong Doraemon yang bisa memenuhi mimpi Prabowo meningkatkan pertumbuhan 8%. Seakan pengurusnya adalah superman. Padahal engga begitu. Seharusnya Team Presiden mampu berkomunikasi dengan baik kepada publik. Agar tidak timbul salah paham dan pahamnya salah. Bantu presiden dan perkuat literasi agar tidak terkesan asbun.

***

Saat ada issue  #kaburAjaDulu, disikapi pejabat dengan gaya seperti buzzer pemerintah. Saat ada issue “ Indonesia gelap”. Langsung disikapi seperti era kampanye Pilpres. Padahal pemilu udah usai. Seharusnya dijawab dengan program kerja yang rasional dan mencerahkan. Saat ada issue Tarik uang dari bank BUMN, disikapi dengan Bahasa bias soal Danantara dan tidak kepada masalah esensi membangun trust. Justru semakin merugikan citra pemerintah.

Begitu juga saat ada issue korupsi Pertamina terkait dengan bensin oplosan, sudah jelas itu temuan dari kejaksaan. Eh baik Menteri maupun DPR menyikapinya dengan bias. Seakan membela Pertamina yang sedang dalam proses penyidikan, dan tersangka sudah ditetapkan. Kan konyol. Justru semakin  membuat antipasti dan distrust terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. 

Jadi apa masalahnya ? Pertama. Team komunikasi pemerintah unqualified. Itu karena mereka adalah orang yang dari awal adalah team sukses Pilpres Pragib. Persepsi mereka walau sudah menang tetap aja dalam suasana Pilpres. Seakan tidak yakin keberadaan PS sebagai presiden yang legimate. Sementara orang yang kritik dianggap mereka sebagai lawan yang kalah. Kan bego. Setelah Pemilu usai, PS adalah presiden bagi semua orang, dan golongan. Loyal kepada presiden bukan saja memuji tetapi juga mengkritisinya.

Kedua, team cabinet sibuk menjanjikan banyak hal tetapi tidak ada program yang konkrit mencapainya. Contoh, awal cabinet terbentuk, dengan gagah mereka mengatakan tidak akan impor pangan. Hanya sebulan ngomong, impor lagi. Alasan sudah tidak penting. Itu sudah distrust. Katanya akan focus efisiensi agar defisit APBN tidak diatas pagu dan focus kepada MSG. Eh ternyata uang efisiensi itu dipakai untuk modal Danantara.

Lucunya tidak ada penjelasan yang rasional dan komunikatif dari team komunikasi Presiden. Padahal begitu banyak staf ahli, staf khusus dan wamen. Orang bijak berkata. Ketika anda sibuk ber- retorika, anda sedang berbohong dan tidak kerja. Ketka anda sibuk membela diri, sebenarnya anda sedang memperlihatkan kesalahan anda. 

Jadi yang harus dilakukan team presiden adalah tidak membela dan tidak retorika. Tapi luruskan informasi yang ada dengan apa adanya walau itu pahit. Engga apa. Toh kalian bicara bukan kepada musuh tetapi kepada orang yang mencintai negerinya. Paham kan sayang.. 

Bank Emas atau Bullion Bank ?

 

Hari ini (26/2/2025), YMP  Prabowo Subianto meresmikan layanan bank emas atau bullion bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Pegadaian. Bullion bank atau Bank Emas didirikan atas dasar UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan  (P2SK)  yang mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. UU  Ini buah karya Jokowi saat jadi Presiden.

Ada baiknya saya jelaskan dulu apa itu Bank Emas atau Bullion Bank. Definisi menurut POJK 17/2024 adalah kegiatan usaha berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Kegiatan yang dimaksud yakni simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh LJK.

Jadi kalau dianalogikan itu sama saja dengan bank. Hanya bedanya, kalau anda ke Bank Umum, simpan/tabung dan pinjam terkait dengan uang. Sementara Bank Emas, tabungan/ simpan dan pinjam menggunakan emas. Keliatan sederhana aja. Namun sebenarnya Bank Emas itu sangat rumit. Karena standar kapatuhannya bukan hanya  aturan dari OJK, tetapi terkait dengan standarisasi international. 

Saya akan memberikan tiga catatan. Tentu atas dasar pengalaman dan pengetahuan praktis berurusan dengan jasa Bullion Bank.

Pertama. Bank Emas harus terdaftar menjadi members asosiasi perdagangan emas yang berpusat di London, London Bullion Market Association (LBMA)  dan juga biasanya London Platinum and Palladium Market (LPPM). Keanggotaan itu untuk memastikan comply dengan standar perdagangan emas dan punya trust international pada setiap produk instrument emas. Maklum kan bank tidak berbisnis dengan phisik tetapi dokumen. 

Kedua. Walau di Indonesia sudah tersedia ekosistem perdagangan emas, seperti sistem clearing commodity, custodian, dan trader emas terdaftar. Namun tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada ekosistem yang ada. Mengapa? Ekosistem yang ada belum reliable untuk mendukung berdirinya  Bullion Bank. Apalagi tidak solid terhubung dengan market international. Tentu produk Bank Emas tidak bisa di leverage secara international. Ya sama saja dengan jasa koperasi simpan pinjam atau pegadaian.

Ketiga. Dan yang dikawatirkan adalah timbulnya moral hazard apabila bank tidak comply dengan sistem perdagangan emas. Misal, Bank Emas atau LJK create tabungan emas. Nasabah saat setor uang untuk nabung, persepsinya itu  ada phisik nya. Apa jadinya kalau phisiknya tidak ada?. Atau bank tidak mampu delivery emas bila suatu saat nasabah minta. Bisa saja karena alasan harga sudah terlalu tinggi. Nah, sekali saja bank default, itu bisa menimbulkan kepanikan. Mau tuntut? Engga bisa. Karena tabungan emas sifatnya titipan atas dasar akad saling rela (Pasal 1 POJK 17/2024), bukan seperti tabungan uang yang dijamin LPS. Ini bisa menimbulkan fraud dalam skala gigantic.

Demikian catatan saya. 

Namun kalau Bank Emas dikelola dengan modern dan terhubung dengan international seperti layaknya bank devisa, maka itu bisa sebagai cara meningkatkan likuiditas  capital inflow dan cara efektif leveraging sumber daya emas yang kita punya. Kan kita sebagai penghasil emas peringkat 8 dunia. Potensi itu sangat besar kalau dikelola dengan smart. Indonesia akan jadi OFC Gold seperti Hong Kong atau Dubai.

Namun diperlukan otoritas yang bersih dan tidak korup. Agar aturan tegak dan trust terbangun. Caranya?   Harus ada sistem DD bagi siapa saja yang buka rekening di Bank Emas. Karena dengan SKR yang ada, dia bisa jadikan collateral untuk dapatkan kredit di bank konvensional. Atau dia lakukan OTC ke pedagang emas lainnya. Itu sudah layering sempurna, yang membuat uang haram jadi bersih. Kalau sampai Bank Emas terindikasi sebagai tempat pencucian uang, itu akan menjatuhkan rating surat utang negara. 

Meredup nya bisnis nikel di Indonesia.

 

PT Obsidian Stainless Steel (OSS) dan Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang beroperasi di Sulawesi Tenggara kini terpaksa menghentikan produksi. Apa pasal? Karena induk perusahaannya di China,  Jiangsu Delong Nickel Industry (JDNI), mengalami kebangkrutan. Sebelumnya Tsingshan Holding Group Company juga kolaps karena future trading dan dibeli oleh Baowu Steel Group. Padahal mereka adalah perusahaan tambang nikel terkemuka di dunia berkat sumber nikel Indonesia. 

Penyebab ada tiga. Dan ini penyakit bagi pengusaha tambang yang tidak focus kepada ekosistem bisnis tambang. Lebih focus meleverage sumber dayanya dengan melipat gandakan kapasitas produksi tanpa mengukur resiko penurunan harga jual

Pertama. Mereka menggunakan tekhnologi yang murah pada tahap awal pembangunan smelter. Namun dalam proses produksi jadi mahal. Awalnya tidak dipermasalahkan soal strategi ini. Karena harga nikel yang tinggi dan terus naik -dipicu oleh kebutuhan Nickel Mangan Cobalt- masih memberikan margin besar. Namun ketika LFP ditemukan, harga nikel jatuh di pasar dunia sejak tahun tahun 2022, ongkos produksi itu jadi terasa sangat mahal. Pilihan hanya dua. Lanjut produksi dalam keadaan merugi atau stop.

Kedua. Sumber dana investasi mereka berasal dari trader yang offatake market. Pinjaman dikaitkan dengan future trading. Nah umumnya trader itu terhubung dengan hedge fund institution. Cost of money sangat mahal. Namun karena margin tinggi, tidak ada masalah. Namun dengan turunnya harga jual nikel. Utang itu jadi masalah serius. Artinya mereka harus delivery barang dengan harga disepakati. Kalau terjadi bankrupt, maka trader akan dapat hak tagih lebih dulu.

Ketiga. Dai Guofang pemilik dari Jiangsu Delong Nickel Industry dan Guangda pemilik Tsingshan Holding Group tidak punya kompetensi sebagai trader dan tidak punya visi sebagai industri mining. Mereka businessman ordinary, yang sangat bergantung kepada team professional dan dukungan sumber daya dari pemerintah Indonesia. Cepat naik dan tentu cepat jatuh. Sudah bisa ditebak. Karena begitu besar sumber daya yang mereka kuasai, memancing pemain hedge fund untuk memangsanya. 

Padahal Indonesia pemain utama nikel dunia. Produsen nikel nomor 1 dunia. Nah dengan runtuhnya mereka, tentu mengurangi kapasitas produksi nikel. Sementara harga batubara juga jatuh karena melemahnya permintaan dari berbagai negara, seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa. Sudah seharusnya Indonesia mengurangi kuota produksi nikel maupun batubara. Agar harga bisa membaik atau setidaknya diatas biaya produksi. 

Nah ayolah putar otak. Sudah saatnya arahkan SDA kita kepada downstream yang produksinya langsung ke konsumen akhir. Engga melulu jadi suplier pabrik di China.

Kita tidak berdaya terhadap DHE

 

Pemerintah meluncurkan kebijakan baru penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE)untuk komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2025 yang baru diteken, disebutkan kewajiban penempatan  DHE SDA menjadi 100 persen dalam sistem keuangan Indonesia, dengan jangka waktu 12 bulan, dari sebelumnya hanya tiga bulan.  “ Anda deposit DHE di Bank dan bank akan beli obligasi valas yang diterbitkan BI” Begitu beleid Peraturan pemerintah. Artinya kebijakan DHE hanya bersifat retensi.

Anda tidak perlu terkejut dengan PP ini. Karena aturan soal DHE itu sudah berkali kali diubah. Tidak efektif. Pembantu presiden hanya ABS kepada presiden. Tidak akan berpengaruh significant memperkuat cadangan devisa dan moneter. Mengapa ? Bagaimanapun aturan DHE itu  bersifat insentif berupa bunga dan diskon pajak.  Jelas bunganya lebih tinggi dibandingkan deposito pada umumnya. Malah nambah ongkos negara dan mengurangi penerimaan negara dari pajak.

Sebenarnya skema aturan DHE sama saja dengan skema open market SRBI.  Hanya saja pemerintah dan BI berusaha menciptakan sumber valas dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Karena sumber valas dari luar negeri sudah semakin sulit akibat likuiditas ketat. Apalagi dengan kebijakan strong USD oleh Trumps. Yang bagaikan magnit besar menarik modal dari luar AS masuk kandang. 

Setiap pemerintah mulai gamang terhadap adanya capital outflow, selalu mata diarahkan ke pengusaha yang tajir dari SDA. Indonesia produsen nikel nomor 1 dunia. Produsen emas terbesar nomor 6 di dunia. Produsen batubara nomor 3 dunia. Produsen CPO nomor 1 dunia. Semua ekspor oriented. Mengapa mereka tidak tempatkan DHE nya di Indonesia. Mau marah? Ya engga bisa. Kita kan menganut rezim devisa bebas ( UUnomor 24 tahun 1999 ).

Mari perhatikan model bisnis SDA di Indonesia. Sebagian besar investor SDA kita itu asing.   Walaupun namanya local namun skema investasi sepenuhnya dikendalikan investor asing. Misal. China invest USD 100 juta di smelter Nikel. Itu duitnya dari pinjaman bank di China. Tentu ada kewajiban membayar dan kendali rekening penjualan dari lender bank. Ya otomatis hasil Devisa Hasil ekspor kita di control bank di China. Lokal hanya teman tidur doang

Freeport walau 51% saham dikuasai Indonesia. Namun 100% sumber daya keuangan untuk exploitasi berasal dari Global bond 144A (S). Ya mau engga mau, seluruh DHE sudah log in di rekening luar negeri. Mengapa ? Global Bond yang diterbitkan PT. Inalum sebagai share holder mayoritas Freeport adalah unsecure. Collateral dari Bond itu bukan neraca Inalum, tetapi produksi Freeport itu sendiri. Yang didalamnya termasuk skema DHE ditempatkan di luar negeri. Bahkan UU Minerba tidak berdaya memaksa Freeport tidak ekspor konsentrat tembaga ke luar negeri.

Sebagian besar batubara dan CPO itu bisnisnya sudah di offtake oleh perusahaan yang terdaftar di Singapore. Walau kredit investasi dan modal kerja dari Bank local namun financial guarantee sebagai collateral berasal di Singapore. Otomatis semua hasil ekspor di kuasai oleh bank penerbit financial guarantee. Masih banyak lagi skema investasi asing terhadap SDA seperti counter trade fund, in kind loan, yang pada ujungnya penguasan DHE ada pada investor asing.

Kok bego ? Ya karena struktur investasi pengolahan SDA itu kan dari awal memang sengaja mengundang investor asing. Lihatlah betapa bangganya kita saat China, Jepang, Korea, Sngappore, AS  investasi SDA. Bahkan presiden Mulyono berserta Menteri hidungnya mekar saat meresmikan proyek smelter. UU minerba kita ubah agar otomatik renewel izin dan sekarang dibuka seluas luasnya izin konsesi minerba. Itu semua demi memanjakan investor asing. Maklum walau yang didepan local dibelakang tetap aja asing. Namanya Lina ( Lokal Indonesia dan Asing).

Saran saya, yang harus diubah bukan aturan DHE, tetapi UU konsesi investasi SDA. Misal UU Minerba. Buat keharusan  bahwa setiap investasi SDA oleh asing harus bersifat FDI murni. Dan kalau diekspor diharuskan DHE di repatriasi ke IDR. Nah itu pasti efektif memperkuat stabilitas IDR dan moneter kita. “ Tapi kalau UU itu direvisi, makelar kodok sekitar ring kekuasaan makan bakiak. Karena yang akan invest adalah investor real player, bukan trader atau broker Singapore. Mana mau mereka deal dengan makelar kodok“ Kata teman. 

Saya hanya bisa tersenyum masam atas omongan teman itu. Karena begitu besar SDA kita, namun utang valas kita mencapai USD 425 miliar. Sementara surplus ekspor hanya USD 32 miliar/ tahun. Engga sampai 10 % dari utang valas. Makanya sebagian besar Cadangan Devisa kita berupa utang luar negeri. Bahkan posisi asset financial luar negeri kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban financial luar negeri. Artinya kita itu besar tetapi kopong. Semua karena salah urus dan rakus nya para elite dan oligarki. Kalau tidak ada kebijakan yang mendasar untuk berubah, hanya masalah waktu kita bangkrut.

Kurs uang Vietnam 25.000 VND/USD

 

Kurs VND (Vietnam Dong) sekitar 25.000 per USD. Mengapa begitu rendahnya kurs Vietnam tapi ekonomi nya bisa tumbuh diatas Indonesia ? Padahal kurs IDR terhadap USD hanya Rp. 16.300. Apakah mereka tidak suffering dengan adanya inflasi? Tanya teman. Memang pertumbuhan ekonomi Vietnam diatas 7%. Sementara Indonesia stuck di 5%.  Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan jelaskan secara sederhana sebagai berikut.

Pertama. Sistem mata uang Vietnam itu adalah mengambang terkendali ( managed floating exchange rate system).  SBV ( Bank central Vietnam ) menetapkan kurs mata uang lokal setiap hari. Mata uang tersebut kemudian hanya dapat diperdagangkan dalam rentang di kedua sisi nilai tukar yang ditetapkan SBV. Agar kurs stabil berdasarkan tingkat target inflasi serta peringkat kredit bank, SBV membatasi lewat pengawasan yang ketat atas penyaluran kredit oleh perbankan.

Artinya walau tetap mengacu mekanisme pasar namun negara lewat SBV berperan aktif mempengaruhi deman and supply mata uang. Tujuanya agar valas benar benar hanya digunakan untuk alat produksi dan investasi real bukan alat spekulasi. Berbeda dengan Indonesia yang menerapakan system kurs floating exchange rate. Dimana kurs dibiarkan mengambang sesuai dengan demand and supply. Dan intervensi BI sesuai dengan mekanisme pasar. Karena kita menganut rezim devisa bebas.

Kedua. Peran dan fungsi SBV ada tiga, yaitu mengatur uang beredar, mengelola inflasi dan creating job. SBV mengelola kurs untuk tujuan tiga itu. Sementara di kita, BI tugasnya lebih kepada menjaga stabilitas kurs rupiah. Saat sekarang REER vietnam 130%. Artinya kurs VND undervalue ( memang by design). Tujuannya agar meningkatkan kinerja ekspor dan mengurangi impor. Yang tentu sebagai insentif bagi industry berorientasi ekspor dan terjadinya relokasi industry dari negara maju ke Vitnam. Yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja. 

Makanya walau kurs VND yang sangat rendah. Defisit APBN 4% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang 2,9%. Rasio utang terhadap PDB 38%. Namun yield surat utang Vietnam hanya 3%. Bandingkan dengan Indonesia yang 6,98%. Itu karena tingkat kepercayan market terhadap surat utang Vietnam sangat tinggi. Apa pasal? Utang Vietnam berkorelasi dengan meningkatnya devisa dan tabungan pemerintah.

Walau kurs melemah ( rata rata 2%/tahun) dan  inflasi inti tahunan rata rata 2,12% (2015-2024)  namun sektor realnya juga meningkat, terutama Industri dan manufaktur dan Pertanian. Vietnam mengelola kurs nya lewat produksi. Dengan demikian semakin besar asset financial luar negeri dibandingkan dengan kewajibannya. Sementara kita mengelola kurs lewat monetizing government finance. Surat utang yang tidak ada underlying nya. Memang dasarnya trust market aja yang tentu volatilitas sekali.

Ada tiga instrumen moneter Bank Indonesia (BI), yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) untuk mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri yang akan membuat IDR stabil. Makanya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya inflasi tidak berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan pada umumnya. Hasilnya? hutang bertambah tapi justru deindustrialisasi.

Demikian penjelasan sederhana. 

Apa yang dicapai Vietnam setelah sekian decade membangun.? Data kuartal 4, 2024. 52 juta  dari 100 juta populasi berkeja pada sector industry/ manufaktur dan pertanian. Pengangguran hanya 1,2 juta orang. Upah rata rata buruh terendah USD 427 per bulan. Menurut versi terbaru Index Big Mac dari The Economist , mata uang Vietnam - Dong - dinilai terlalu rendah sebesar 47% terhadap Dolar AS. Artinya upah USD 427 per bulan itu dua kali daya belinya. Itu berkat pertumbuhan yang inclusive. Vietnam belajar mengelola mata uang dari China dan kita belajar dari AS dan Eropa.