Bukan siapa siapa...

 

Yang pernah kalah berkali kali dan akhirnya menang dalam Pilpres adalah Daniel Ortega. Prabowo kalah 3 kali Pilpres,  Ortega juga  kalah 3 kali yaitu kalah dalam pemilu dari Violeta Chamorro pada tahun 1990, kalah pada tahun 1996 dari Arnoldo Alemán dan lagi pada tahun 2001 dari Enrique Bolaños. Tetapi setidaknya Ortega pernah merasakan manisnya berkuasa saat dia terpilih pada tahun 1984 sampai tahun 1990. Dan Prabowo memang sejak muda bagian dari keluarga Soeharto dan menikmati kemelimpahan sumber daya layaknya seorang penguasa selama lebih 10 tahun sebagai menantu Presiden.

Pada tahun 2011 Ortega mengakhiri kekalahan beruntunnya dengan kemenangan dalam pemilu, diikuti oleh kemenangan lainnya pada tahun 2016, dan yang terbaru pada tahun 2021, memperkuat kendalinya atas lembaga-lembaga negara. Belajar dari kekalahannya, maka selama berkuasa Daniel Ortega telah menata ulang lembaga Demokrasi termasuk KPU. Hal ini memungkinkan pemerintahannya mempertahankan kekuasaan tanpa beban checks and balances. Meskipun Ortega mempertahankan wacana keadilan sosial, namun dia membangun oligarchi secara luas, bukan hanya elite politik, tetapi juga termasuk dengan aktor sosial penting lainnya, seperti sektor bisnis, serikat pekerja, dan Gereja Katolik. Oligarchi ini membuat dia semakin jauh diatas pesaingnya. Sepertinya dia  juga belajar dari Anastasio Somoza yang pernah berkuasa di Nakaragua dengan cara diktator parlemen. 

Pemilihan presiden tahun 2016 menunjukkan terkikisnya institusi politik dengan menolak LSM international sebagai pengawas independent. Apalagi masuknya keluarga Ortega dalam pemilu. Rosario Murillo, istri dan ibu negara, jadi wakil presiden pada pemilu 2016. Nepotisme! Demonstrasi besar-besaran dipimpin oleh Aliansi Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi , sebuah koalisi mahasiswa, petani, masyarakat sipil, dan perwakilan bisnis dihadapi dengan bedil senjata. Menewaskan lebih dari 300 orang , dengan lebih dari 2.000 orang terluka dan 600 orang dijadikan tahanan politik. Daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia didokumentasikan oleh organisasi non-pemerintah lokal dan internasional. Berkurangnya legitimasi hasil Pemilu yang berdampak chaos, itu hanya karena Ortega ingin terus berkuasa.

Terlapas soal itu semua. Memang sejak Ortega berkuasa tahun 2011, ia sukses membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur ekonomi meluas. Cakupan jaringan listrik nasional mencapai 99 persen rumah tangga. Pembangunan insfrastruktur antar kota , dan jalur transportasi pedesaan, termasuk jalan raya ikonik yang menghubungkan kota utama Bluefield di Karibia dengan pusat kawasan Pasifik. Kesetaraan gender dan keamanan warga negara membuahkan hasil yang signifikan. Namun ekonomi semakin menurun seiring memburuknya sistem demokrasi. Pemilihan presiden pada tahun 2021, Ortega menggunakan lembaga peradilan dan KPU untuk menang mudah dan culas. Meskipun pemilu ini tidak dianggap bebas atau adil , Dewan Agung Pemilu  (MK) menetapkan Ortega dan Murillo menang dengan 75,9 persen suara, sementara organisasi non-pemerintah melaporkan jumlah pemilih sekitar 18,5 persen.

Sanksi Ekonomi.

Negara-negara demokrasi Barat bergerak cepat untuk mengecam kurangnya legitimasi pemilu yang pemerintah yakini tidak akan ada bandingannya. Organisasi  Negara-negara Amerika  (OAS) dan  Uni Eropa  bersikeras atas kurangnya keadilan dalam pemilu, dan menuntut kembalinya supremasi hukum. Menanggapi banyak kecaman, Ortega mengumumkan keputusannya untuk menarik Nikaragua dari OAS. Keputusan ini dipandang sebagai langkah menuju otokratisasi negara, memperdalam isolasi pemerintah yang sudah berada di bawah rezim sanksi international.

Apa yang terjadi kemudian? Sebagaimana negara berkembang dengan demokrasi terbuka seperti Indonesia, sangat tergantung terhadap faktor eksternal dan utang luar negeri. Sanksi paska Pemilu 2016 itu telah memukul perekonomian Nikaragua. Meskipun terdapat pencapaian-pencapaian hebat sebelumnya, guncangan yang terjadi belakangan ini menghentikan tren penurunan kemiskinan yang tajam. Atara tahun 2018 dan 2020 PDB mengalami kontraksi sebesar 9 persen secara kumulatif. Walau pemerintah mengambil langkah-langkah yang masuk akal pada setiap tahap untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi. Namun pemulihan semakin sulit karena tidak punya legitimasi untuk berhutang ke luar negeri.

Dalam menghadapi isolasi internasional, bahkan dengan pemerintahan sayap kiri Amerika Latin. Tahun 2020, Nikaragua mulai menjalin erat kerjasama dengan China.  Pada tahun 2021, pertumbuhan PDB riil meningkat kembali sebesar 10,3 persen – kembali ke tingkat PDB sebelum krisis pada tahun 2018. Tahun 2022 Nikaragua bergabung dalam program BRI China.  Ortega selalu berkhayal menjadi pemimpin dunia. Jelas bahwa berita di mana ia muncul bersama presiden Iran, atau dengan Rusia, atau menandatangani perjanjian dengan Tiongkok, memperkuat khayalan tersebut. Ia berpura-pura tampil sebagai mitra istimewa Tiongkok, untuk membanggakan aliansi besar dengan kekuatan musuh di Barat. 

Tentu saja, mereka yang peduli dan selalu memuji hubungan Ortega dengan China adalah keluarga Ortega-Murillo dan kroninya. Namun karena situasi ekonomi global termasuk China melambat pertumbuhannya, Tentu berdampak juga terhadap ekonomi Nikaragua. Harga pangan dan energi melambung, likuiditas keuangan mengering, dan permintaan eksternal melemah, inflasi mulai terkerek. Terpaksa Pemerintah memperketat kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasinya namun ruang moneter dan fiskal sangat terbatas untuk mengendalikan goncangan ekonomi. Kecuali China mau terus beri uang. Namun China sudah menjauh dari teman temannya di luar negeri. Focus ke dalam negeri aja.

Kini dan besok

Benarlah,  walau Ortega bisa mengatasi oposisi dalam negeri dan melumpuhkan institusi demokrasi, tetapi dia bukan siapa siapa tanpa ada dukungan international. Mengapa ? karena 56% dari PDB nya berasal dari utang. Lebih 50% pendapatan ekpor habis untuk bayar utang. Sementara ekonomi masih bergantung kepada ekonomi tradisional mengandalkan SDA. Dan dunia international hanya mengakui pemimpin yang legitimate lewat pemilu yang jurdil. Hanya masalah waktu dia akan dijatuhkan oleh people power. Itu dipicu bukan oleh oposisi tetapi oleh teman teman dekatnya para pengusaha, elite politik yang tidak ingin kehilangan sumber daya keuangan akibat sanksi ekonomi. Ortega hanya ayam kampung yang berusaha jadi ayam merak. Terlalu tinggi ngayalnya mau jadi Sultan.

Hikmah.

Walau utangIndonesia terhadap PDB masih dikisaran 40%.  Namun utang publik sudah mencapai 80% terhadap PDB. Keadan ini menempatkan APBN dan dunia usaha sudah sangat tergantung kepada Utang.  Walau utang pembiayaan APBN 80% dalam bentuk SBN domestik namun resikonya diukur dari CDS international. Kalau premium CDS naik ya SBN jadi sampah. Default terjadi. Sementara tanpa utang tidak ada dana untuk ekspansi fiskal dan pasti tidak akan ada pertumbuhan. Artinya tanpa dukungan international, siapapun yang berkuasa tak akan berdaya.  Apapun  cara mempertahankan kekuasaan tanpa proses pemilu yang jurdil, akan kena sanksi International. Ekonomi runtuh siapapun rezim pasti akan runtuh juga. Jadi tahu dirilah kalau jadi presiden. Anda bukan siapa siapa tanpa legitimasi rakyat. Jujurlah. Adillah..

Politik : Akar rumput

 

Politik uang merupakan salah satu permasalahan serius dalam setiap pemilu di Indonesia. Mulai dari pemilihan Kepala Desa, Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ), dan Kepala Daerah hingga presiden, praktik jual beli mempengaruhi perolehan suara. Pasti kalimat ini akan dibantah dengan alasan, hoax kalau tidak ada bukti. Harusnya dipahami dalam konteks demokrasi. Rakyat membaca sinyalemen dan tugas aparat melaksanakan fungsi penegakan hukum untuk mendapatkan bukti itu.  Kalau semua kritik atas dasar sinyalemen itu dianggap memberitakan hal yang mengadu domba dan meresahkan masyarakat, itu justru mematikan demokrasi itu sendiri. 

PPATK mengatakan ada dua point yang sangat penting adanya aliran dana haram masuk ke dalam politik pemilu. Pertama. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan lonjakan transaksi mencurigakan terkait kampanye peserta Pemilu 2024 hingga 100 persen. Muncul juga temuan indikasi dana kampanye berasal dari aktivitas tambang ilegal. Tahun lalu kita baca berita ada temuan 5 juta ton ekspor nikel ilegal ke China. Itu yang ketahuan. Yang engga ketahuan tentu lebih besar lagi.

Kedua, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi. Walau akhirnya berita itu di klarifikasi oleh PPATK, bahwa  bukan dari seluruh proyek, melainkan hanya satu PSN. Itu tidak penting lagi. Karena seperti biasa informasi dari PPATK hanya jadi cerita menjelang tidur. Hanya  bisa dibawa dalam mimpi.  Maklum pemerintah, aparat, politisi sudah jadi komunitas kekuasaan dalam satu lingkaran oligarchi. Tidak mungkin mereka mengakui. 

Walau segala upaya yang telah diatur, baik ketentuan UU Parpol maupun kerja sama yang telah ditandatangani antara Bawaslu dan PPATK, itu semua omong kosong. Mungkin KPU tidak memahami  atau tutup mata atas segala sesuatu terkait ketentuan pendanaan pemilu, termasuk bahaya yang mengintai jika diabaikan. Mengapa ? Terlepas soal mereka aparat hukum atau politisi atau pejabat, yang jelas mereka termasuk gerombolan kriminal bersama pengusaha yang mendapatkan akses mengelola sumber uang haram itu.

Disamping dana haram, juga ada dana halal dari APBN atas nama Bantuan sosial yang massive diberikan menjelang pemilu. Tahun lalu saja lebih dari Rp. 400 triliun dana bansos. Beberapa program bansos yang dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Misal, nilai bantuan PKH Kesehatan diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahun. Klaster pendidikan Rp900 per tahun untuk SD, lalu Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, serta Rp2 juta per tahun untuk anak SMA. PKH lansia diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun. Nilainya sama untuk PKH bagi penyandang disabilitas.

Belum lagi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan, yang diberikan setiap dua bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan. Bansos ini diberikan dalam enam tahapan atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai. Memberikan ganti rugi kepada petani yang gagal panen karena banjir. Nilainya beragam mulai Rp122 juta hingga Rp200 juta per kelompok tani. Bantuan ini dinilai perlu diberikan karena gagal panen petani disebabkan oleh bencana tak terduga, sama seperti bencana alam lainnya.

Bansos ini tidak sulit untuk dipahami sebagai money pollitik menjelang pemilu. Dan wajar karena itu trade off nya tingkat kepuasan terhadap Jokowi diatas 70%. Dan dengan smart dimanfaatkan Jokowi untuk  keberpihakan  kepada paslon 2 dimana putranya sebagai Calon wakil presiden. Silahkan bantah dengan rerotika apa saja, namun fakta dalam kampanye paslon 2 selalu menyebut bantuan Jokowi dan berkat program Jokowi. Program Keberlanjutan atas program Jokowi  sebagai kelanjutan bagi bagi bansos.  Itu terperepsikan dalam otak rakyat yang miskin literasi dan miskin harta.

Solusi ?

Bayangkanlah. Jika pemimpin terpilih ternyata pihak atau dirinya menerima sumbangan dari penjahat, menggunakan kekuasaan merekayasa bansos untuk dapatkan keuntungan elektabilitas, itu berarti ia mendapat suara dukungan dana haram dari oknum oknum dan kebijakan yang culas lewat APBN yang didukung oleh partai koalisi di DPR. Kebijakan presiden terpilih dikhawatirkan akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan oligarchi. Misalnya, penegakan hukum terhadap kejahatan masih lemah dan kebijakan populis yang mind corruption semakin permissive. 

Jika hal ini terjadi, maka dipastikan pemerintah terpilih tidak akan mampu lagi melakukan kontrol terhadap para oligarchi. Bahkan kebijakan di bidang apapun cenderung berpihak pada kepentingan para penyandang dana ilegal tersebut dan oligarchi. Sementara kepentingan rakyatlah terabaikan. Proses politik memang mengekalkan kemiskinan lewat bansos dan akibat uang haram membuat sektor real tidak ramah terhadap bisnis kreatif yang butuh efisiensi untuk kompit secara global.

Bagaimanapun tetap saja sistem demokrasi itu lebih baik dibandingkan dinasti dan totalitarian. Lantas apa solusinya agar tidak ada lagi dana haram masuk ke politik dan tidak ada lagi mind corrution lewat bansos ? Solusinya adalah politik akar rumput Gerakan akar rumput adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok individu di wilayah geografis tertentu untuk melakukan perubahan dalam kebijakan sosial atau mempengaruhi terjadinya perubahan. Untuk mewujudkan perubahan kebijakan di tingkat lokal, regional, nasional, atau internasional. Gerakan dan organisasi akar rumput menggunakan tindakan kolektif,  pengorganisasian mandiri , mendorong anggota masyarakat untuk berkontribusi aktif. Untuk bisa terlaksananya gerakan akar rumput, maka perlu ada perubahan UU Partai Politik, terkait tentang sebagai berikut:

Pertama. Setiap partai Poltik harus ada idiologi yang jelas dan agenda yang spesifik. Misal, PDIP. Idiologi Marhaen. Agendanya adalah keadilan sosial bagi petani dan buruh.  Agenda itu harus melembaga dalam bentuk kerja real, dibidang pembinaan dan pengembangan komunitas. Begitu juga dengan partai lainnya.

Kedua. Setiap partai harus mampu menarik asosiasi bisnis dan sosial yang existing dan punya reputasi nasional, sesuai dengan agendanya. Kalau tidak ada sinergi yang solid dan kolaborasi resmi dengan asosiasi bisnis dan sosial, tidak bisa menjadi partai Politik. Sebaiknya focus aja jadi ormas  atau LSM sampai layak menjadi sebuah partai, yang dapat dukungan stakeholder.

Ketiga. Para kader partai harus menguasai beragam keterampilan, seperti hubungan masyarakat, konsultan bisnis nasional dan international, punya kekayaan literasi terhadap sosekpolbud,  sehingga bisa menterjemahkan setiap kebijakan pemerintah kepada akar rumputnya , dan mempostingnya di jaringan media sosial dan media mainstream. Kader partai harus mampu  menjadi organisator yang bertanggung jawab dikomunitasnya.

Keempat. Partai mendapatkan dana dari komunitas binaannya sendiri.  Mereka boleh fundraising lewat kupon partisipasi rakyat. Tentu untuk bisa menarik dana dari masyarakat, mereka harus sukses sebagai mentor masyarakat bidang ekonomi dan sosial. Misal, mereka aktif memperjuangkan tataniaga petani agar terhindar dari kartel kapitalisme dan bisnis rente. Masyarakat yang  sejahtera dibawah binaan mereka tentu tidak keberatan memberikan donasi pastipasi.  Artinya dituntut partai yang mau kerja keras,  kerja lapangan dan selalu ada bersama rakyat.

Sistem akar rumput ini sangat cocok bagi Indonesia yang berbudaya gotong royong. Walau masing masing partai berbeda idiologi namun karena bingkainya adalah Pancasila, tentu tidak sulit terjalinnya sinergi antar partai. Tidak akan terjadi polarisasi di tengah masyarakat.    Mengapa? Orang terpolarisasi karena faktor ketidak adilan, baik rasa maupun perlakuan. Perbedaan pendapat karena beda pendapatan. Nah, karena semua berjalan diatas kepentingan ekonomi atau humanitarian capitalism, maka sinergi akan terjadi meluas untuk keadilan bagi semua.

Utang lendir, era Jokowi.

 

1Malaysia Development Berhad (1MDB), adalah produk investasi  dengan tema “ strategic development company driving new ideas and new sources of growth. 1MDB ini di create oleh PM Najib. Ini produk investasi terstruktur sejenis hedge fund ber- underlying.  Penerbitnya tidak murni BUMN Malaysia namun linked dengan Kerajaan Malaysia. Sumber dana dari money market.  Pada saat diterbitkan 1MDB, itu tidak tercatat sebagai resiko oleh APBN Malaysia. Karena struktur surat utangnya adalah hedge fund. Jadi secara sistem itu diproteksi oleh makanisme pasar seperti CDS. 

Yang terlibat dalam program 1MDB salah satunya adalah Bank investasi AS Goldman Sachs. Misal untuk pembelian asset pembangkit listrik, Goldman mendanai 1 MDB sebesar USD 3,5 miliar. Kemudian kerjasama antara Malaysia dan Abudabi dalam “ inisiatif ekonomi strategi baru”, Goldman danai lagi sebesar USD 3 miliar. Total outstanding utang mencapai USD 11,8 miliar atau Rp. 183 triliun.

Secara financial engineering, upaya PM Najib menerbitkan 1MDB termasuk cerdas dan sukses. Itu sama saja dia berusaha menciptakan sumber daya keuangan negara non budgeter, yang terstruktur dan well organize. Kalau team nya bekerja dengan standar moral baik, tentu skema ini akan jadi sumber daya keuangan bagi Malaysia menjadi negara besar dan makmur. 

Hanya sayangnya ternyata begitu besarnya sumber daya keuangan dan begitu mudahnya dapatkan uang, membuat para politisi, pejabat, banker terlena dan lupa diri. Biang persoalannya adalah masuknya Jhon Low lewat keluarga Nazib dalam putaran uang gigantik ini. Jhon Low dikenal sebagai srigala hedge fund. Dia memang jago finance. 

Nah Jhon low lah mastermind dari skema hedge fund iMDB ini. Aset yang dibiayai 1MDB justru  distruktur lagi jadi surat utang untuk dijual di pasar. Uangnya mengalir ke rekening pribadi elite politik Malasyia dan termasuk PM Najib. Yang tentu mengalir ke rekening Jhon low. Januari 2015, 1MDB mengalami gagal bayar USD 550 juta. Ya pasti gagal. Karena secara praktis 1MDB itu udah di rampok, yang di rampok adalah APBN malaysia. Mengapa? karena isi di dalam 1MDB udah kosong. Pemerintah malaysia harus bailout.

Ternyata bukan hanya 1MDB saja Malaysia terbitkan Produk investasi, tetapi ada beberapa. Kebetulan yang lain tidak ada masalah. Tetapi hukum produk Hedge fund, satu runtuh semua runtuh. Malaysia harus bailout semua obligasi itu dan menjadi beban APBN.  Kini total utang Malaysia terhadap PDB atau Debt to PDB ratio mencapai 64%. Bandingkan debt to PDB Indonesia hanya 39%. Tapi dari sisi kemampuan membayar ( debt service ratio) Malaysia 16%. Itu termasuk bagus dibandingkan Indonesia sebesar 19%.

Yang saya kawatirkan di Indonesia, dirty money itu masuk melalui shadow fund. Seperti Lewat skema Other Official Flows atau OOF dan ODA. Misal dari China saja OOF sebesar USD 29,96 miliar dan ODA sebesar USD 4,4 miliar. Itu yang kita tahu. Yang engga tahu masih banyak lagi. Ini tidak tercatat dalam neraca hutang APBN. Karena dana disalurkan , lewat berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank milik negara, Special Purpose Vehicle (SPV), perusahaan milik bersama dan sektor swasta. Diperkirakan jumlahnya sama dengan utang negara yang tercatat yaitu sekitar Rp 8000 triliun.

Lewat skema itu kreditur bisa kendalikan ekonomi negara kita. Contoh, kita melarang ekspor Nikel ore. Itu UU. Tetapi nyatanya tetap saja kita ekspor ore sebesar 5 juta ton nikel. Walau katanya ilegal tetapi aman saja. Kan hancur idealisme program hilirisasi. Baru sebulan TikTok dicabut izinnya, eh buka lagi lewat ToKopedia.Bisa jadi pemutihan 3,6 juta hektar kebun sawit di kawasan hutan juga karena dirty money dari Singapore. Maklum kebun sawit Indonesia terhubung dengan investment Singapore.  Belum lagi tertundanya moratorium smelter nikel dan rusaknya lingkungan akibat ekstraksi SDA.

Saya yakin siapapun yang menang Pilpres, engga mungkin mau nanggung utang tersembunyi ini. Karena mengurangi otoritas presiden.  Tinggal kita tunggu siapa yang akan masuk penjara setelah Jokowi lengser..Namun bagaimanapun Indonesia harus bailout utang itu  lewat APBN kalau mau lepas dari negotiate debt trap. Kasihan rakyat banyak yang harus nanggung utang dengan implikasi harga harga naik..

***

Dulu era Soeharto, salah satu yang diharamkan dibahas di media publik adalah soal utang pemerintah. Di era sekarang, publik punya kebebasan membahas utang, tetapi di counter pemerintah dengan bahasa bias dan penjelasan yang absurd, sehingga membuat rakyat  awam bingung dan bego soal kinerja pemerintah terkait dengan utang. Ada tiga hal yang terkesan bias, dan saya ingin luruskan.

Pertama. Indonesia menerapkan pengelolaan utang yang prudent. Dasarnya adalah Debt to PDB masih jauh lebih rendah dari AS, Eropa, Singapore dan Jepang. Kita punya UU yang membatasi rasio debt to PDB sebesar 60%.  Sekilas, keliatan itu mencerahkan bahwa kita baik baik saja. Padahal itu hanya terminologi utang dalam UU perbendaharaan negara. Memisahkan utang pembiayaan APBN dengan utang non pembiayaan APBN. Senyatanya engga begitu.

Kedua. Debt to PDB ratio yang benar, bukan hanya dihitung terhadap utang pembiayaan APBN, tetapi juga utang keseluruhan. Kan pembentukan PDB bukan hanya dari pemerintah, sektor lain juga berperan dan mereka juga berhutang. Kalau utang pembiayaan APBN benar, debt to PDD ratio dikisaran 40% atau per tahun 2023 Rp. 8000 triliun. Tetapi kalau digabung dengan utang non pembiayaan APBN untuk Perbankan BUMN, BUMN, Security fund ( pensiunan PNS), itu bisa diatas 100% terhadap PDB. Mari kita hitung angka dan datanya. Baca pelan pelan.

Misal,  Utang sektor Publik berdasarkan data dari BI (Q2-2023), yang terdiri dari SDR, Currency and deposit, debt securities, loan dan skema jaminan lainnya mencapai Rp. 15.000.000 miliar atau USD 937 miliar atau Rp. 14.500 triliun.  Ada lagi utang pensiunan PNS yang mencapai Rp. 2800 triliun. Walau pemerintah tidak teken utang tetapi ini amananh UU 11/1969. Belum lagi utang diluar katagori sektor publik ( non instrument ) lewat perbankan. Kalau ditotal utang semua  maka Debt to PDB ratio mencapai  100% lebih. Nah negara lain misal seperti Singapore debt to PDB sebesarnya 167%, itu karena menghitungnya secara jujur dan benar. 

Ketiga. Pemerintah selalu menyatakan posisi utang aman. Karena dasarnya debt to PDB yang masih dibawah 60% yang diamanahkan UU. Padahal terminologi aman itu bukan dihitung terhadap PDB tetapi dari debt service ratio. Atau rasio  pembayaran utang dan bunga terhadap pendapatan. Ini yang objectif, karena berkaitan dengan cash flow. Debt service ratio, tier 1 dan 2 pada tahun 2023 dikisaran 25-30%. Artinya hampir 1/3 pendapatan negara habis untuk bayar utang dan bunga. Ini sudah tidak rasional. 

Semua informasi utang negara yang dipabrikasi oleh pemerintah sengaja dibuat bias. Di Amerika latin dan Afrika, skema utang semacam ini disebut dengan utang lendir.  Karena melancarkan upaya korupsi secara massive dan sistematis.

Biotekhnologi Pertanian.

 

Tadinya bumi tempat yang nyaman untuk bercocok tanam. Udara yang bersih. Lahan yang luas. Ekosistem yang terjaga.Tetapi berlalunya waktu penduduk terus bertambah. Kebutuhan manusia tidak hanya sebatas makanan. Manusia juga butuh barang lain. Karenanya industri berkembang melahap lahan pertanian, mencemarkan udara, merusak lahan akibat intensifikasi pertanian dan meningkatkan jumlah penduduk. Kalau tidak ada solusi sains mengatasi ledakan penduduk yang butuh makan, tentu akan buruk bagi masa depan bumi. 

Makanya berkembanglah biotechnology yang merekayasa gen untuk tumbuhan dan hewan. Dengan sains, lahan yang menyempit bisa diatasi sehingga mampu menghasilkan produksi pertanian berlipat. Dengan rekayasa ge, hewan ternak bisa menghasilkan daging yang lebih banyak. 

Nah yang lebih dulu sadar akan masa depan bumi adalah negara barat dan AS juga. Maklum mereka lead dalam hal sains sejak awal abad 20.  Ada empat pemain yang mengusai riset biotechnologi, yaitu Corteva, Syngenta, BASF dan Bayer. Praktis raja sains bidang pertanian adalah mereka. Dan mereka lah yang lead kemajuan pertanian  di dunia. Keberadaan mereka sudah seperti diktator semacam Microsoft. Mereka ciptakan benih, mereka juga ciptakan hama. Akhirnya memeras petani untuk membeli pestisida produksi mereka. Ini sudah berlangsung sekian dekade.

China tidak mau terus jadi korban pemain empat lembaga riset tersebut. Tahun 2017, BUMN China, ChemChina mengakuisisi Syngenta yang berbasis di Swiss senilai USD 43 miliar atau Rp, 637 triliun. Nilai akuisisi lebih besar dari anggaran bangun IKN kita. Mengapa China berani akuisisi Syngenta? karena Syngenta memiliki tim penelitian bioteknologi CRISPR. Dengan menguasai salah satu dari empat pemain dunia dibidang riset pertanian, China bisa membuat design baru pengembangan pertaniannya yang bertumpu kepada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri dan investor.

Kini China walau impor pangan dari Afrika, Rusia, AS dan Italia, Australia, Canada, Amerika latin, Vietnam, Indonesia, itu semua adalah investasi China yang didukung kekuatan besar di bidang riset bioteknologi dan ekosistem financial.  China tidak lagi tergantung impor pangan kepada 5 trader pangan dunia. Karena investment holding mereka juara di pusat pertanian dunia. Total lahan yang dikuasai China di luar negeri kini mencapai 16 juta hektar dengan output 8 kali dibandingkan pertanian konvesional.

Yang saya sedihkan. Sejak era Soeharto sampai kini tidak ada visi pemimpin yang lebih modern mengelola negara. Masih berpikir tradisional namun gayanya gemoy dan modern. Gaya doang dibanyakin. Sampai untuk mencukupi program makan siang gratis, Indonesia harus impor 1,5 juta ton sapi. Dan Jokowi diakhir kekuasaannya impor 3 juta ton beras. Miris..