Peluang tiga paslon Pilpres 2024

 

Kalau berdasarkan data survey. Tidak ada satupun dari tiga paslon yang punya Elektabilitas diatas 50%. Yang akan saya jadikan dasar menganalisa adalah hasil survey dari Ipsos Public Affair, lembaga survei asal Prancis. Independensinya menurut saya  lebih terjamin. Hasil survey 21/10 : Ganjar Pranowo–Mahfud MD (31,98 persen) , Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (31,32 persen),  Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (28,91 persen),

Artinya tidak ada satupun secara personal punya peluang jadi presiden. Tanpa dukungan mesin pertai tidak mungkin bisa menang. Jadi peran mesin partai sangat menentukan. Kalau bicara mesin partai tentu bicara  infrastruktur partai yang terdiri dari ormas underbow, simpatisan partai, dan tentu logistik. Ini memerlukan Well management untuk menggerakan sumber daya partai. Kerja yang sophisticated.  

Saya akan mencoba menganalisa berdasarkan data saja. Saya berusaha melepaskan diri dari perasaan suka dan tidak suka. 

Pertama. Prabowo- Gibran.

Secara personal Elektabilitas PS - Gibran 31,32 persen. Mesin partai koalisi kalau lihat data survey terakhir elektabilitas partai ( LSI ) Partai Gerindra 14,4 persen, Partai Golkar 9,7 persen, PAN 4,2 persen. PD abaikan saja. Total Elektabilitas koalisi Prabowo adalah 28,3. Sementara diferensial Elektabilitas PS dengan Gerindra, ada gap sebesar 16,95%. Gap yang lebar ini mengindikasikan mesin partai Gerindra  tidak significant mensupport PS untuk bisa lewati 50%.  Justru Partai koalisi berharap dengan mengusung Prabowo bisa dapatkan suara tambahan pada Pileg. Artinya koalisii  useless kalau tujuan nya untuk elektoral Pilpres.

Prabowo sudah punya kalkulasi. Gibran tidak penting. Yang penting adalah karena Gibaran putranya Jokowi. Elektabilitas Gibran hanya 6,1%. Sementara PS sadar elektabilitasnya  hanya maksimum 35%. PS tidak yakin itu bisa didapatkan tambahan suara dari mesin partai. Makanya sisanya dia harapkan dari coattail effect Jokowi. Memang jurus politik PS dari dulu begitu. Yaitu mengandalkan coattail effect pihak lain.  Misal, tahun 2008 dia berharap coattail effect Megawati. Tahun 2014 dan  2019 dia menggandeng ormas Islam untuk dapatkan tambahan suara. Walau dia kalah tetapi yang diuntungkan adalah Gerindra, yang kini jadi partai kedua terbesar di Indonesia.

Tapi soal pemilihan Cawapres Gibran mungkin kalkulasi PS tidak tepat. Survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 60,7 persen responden menyebut majunya Gibran Rakabuming Raka, ke Pilpres tahun 2024 merupakan bentuk politik dinasti. Ini akan terus jadi bola salju sehingga justru Gibran itu menjadi beban bagi Prabowo. Tentu partai koalisi sepeti PAN dan Golkar termasuk PD akan tidak mau ambil resiko di hadapan rakyat. Mereka lebih focus pileg daripada Pilpres. Akibatnya mesin partai tadinya memang udah loyo berambah loyo. Tidak ada unsur  yang bisa memicu gerakan apolicalipso bagi kader partai koalisi untuk menangkan PS- Gibran. Kemungkinan kecil untuk menang. Kecuali KPU menolak Gibran  jadi cawapres. Nah peluang PS menang sangat besar. Karena akan dua putaran. 

Kedua, Ganjar- Mahfud 

Secara personal Elektabilitas Ganjar 31,98 persen. Pencapresan Ganjar baru bulan Mey oleh PDIP. Beda dengan Prabowo sudah sejak tahun 2021.  Dukungan mesin partai bisa dilihat data survey terakhir LSI. PDIP 26,1 % dan PPP 2,5%. Total 28,6%. Gap Elektabilitas PDIP dan Ganjar sebesar 5,88%. Semakin kecil Gap semakin significant peran mesin partai terhadap Paslon. Side effect bergabungnya Gibran ke PS ini akan membuat militansi kader PDIP diakar rumput untuk memenangkan Ganjar. Akan jadi gerakan apokalipso.

Sementara adanya Mahfud, itu memungkinkan PDIP dapat menutupi kelemahannya di Jatim. Hasil survey oleh UMM terhadap Elektabilitas cawapres di Jatim. Mahfud 19,4% lebih tinggi dari Cak Imin yang hanya 10,9%. Juga lebih tinggi dari Kofifah 14,5%. Artinya peran Mahfud sangat membantu mesin partai PDIP di jatim untuk mendapatkan Suara. Apalagi Mahfud dikenal sebagai kebanggaan masyarakat Madura dan Gusdurian. Peluang sangat besar menang satu putaran.

Ketiga Anies- Cak Imin ( Amin). 

Elektabilitas Anies 28,91%. Mesin partai PKS dan PKB kekuatannya bisa dilihat dari data survey LSI terakhir, PKB 7,6% dan PKS 6%,  Nasdem 7%. Kalau dilihat dari Gap elektablis Anies dan partai pengusung (Nasdem)  21,91%.  Artinya  mesin partai PKS, PKB dan Nasdem tidak membantu banyak. Justru mereka berharap coattail effect dari Anies. Apalagi jauhnya jarak elektabilitas Anies untuk mencapai 51%. Rasanya tidak mungkin mesin partai koalisi Amin seperti PKB, PKS, dan Nasdem akan mampu melewati nya. Apalagi Pilpres 100 hari lagi. Berat !  

Sementara dukungan dari Cak Imin sebagai cawapres, tidak sepenuhnya mensuport. Karena Elektabilitas Cak Imin secara nasional hanya 8,1%. ( survei Poltracking Indonesia 3-9 September 2023). Namun mesin partai PKB di Jatim dan jateng ( juara dua setelah PDIP) sangat efektif mendapatkan suara di Jateng dan Jatim.  Tapi militansi PDIP tidak mudah dibuat keok di Jatim dan Jateng. Kecuali ada  issue nasional yang mendorong bersatunya umat Islam dalam gerakan apocalipso seperti kasus Pilkada DKI mengalahkan Ahok. Kalau tidak ada, kemungkinan Amin gagal masuk istana.

Ancaman politik.

 

Saya dan anda semua, ya kita semua berada pada the same boat. Yaitu bahtera Indonesia. Dimana bahtera itu milik kita bersama. Tidak ada satupun yang boleh merasa hanya dia berhak atas bahtera itu. Kalau karam bahtera itu, kita semua karam. Kalau bahtera berlayar kencang melewati badai dengan perkasa sampai ke dermaga harapan, kita semua yang happy.  Jadi siapapun yang punya kapabiltas dan kekayaan literasi, berkewajiban mencerdaskan orang banyak. Itu sebagai ujud mencintai negeri ini. Mengapa ? Dalam sistem demokrasi berbasis civil society, tidak harus jadi presiden atau elite penguasa. Siapapun bisa berperan. Dimanapun anda punya peran masing masing untuk kemakmuran negara, termasuk kritik kepada pemerintah dan tidak memilih paslon yang buruk.

Saya tidak ada masalah Gibran menjadi cawapres Prabowo. Yang saya permasalahkan adalah proses nya menjadi cawapres itu merusak spirit berkompetisi, tatanan organisasi partai dan konstitusi. Bayangin aja. Airlangga itu dapat mandat dari Munas Golkar menjadi Presiden. Tapi karena proses politik, Airlangga tersingkir begitu saja dari posisi calon presiden, bahkan cawapres pun dalam KIM, gagal. Nah bayangkanlah. Bagaimana suasana kebatinan kader Golkar di seluruh Indonesia. Selama ini jangankan jadi Cawapres, jadi ketua DPC atau walikota saja minta ampun sulitnya. Harus berkompetisi dengan yang lain dan butuh waktu panjang pembuktian sebagai kader.

Generasi muda seperti Eric Thahir  ( Etho) yang jelas punya kompetensi dan elektabilitas tinggi, dan sudah berjuang sekian lama untuk jadi cawapres, nyatanya tersingkir begitu saja karena Gibran harus jadi Cawapres. Dampaknya akan membuat generasi muda seperti Etho akan kapok berkompetisi, apalagi mereka yang tidak sekaya Etho. Udah pecah bulu duluan alias hopeless. Apalagi yang mencalonkan Etho itu partai islam (PAN). Itu sangat menyakitkan bagi umat islam terutama karena Etho kandas demi seorang Gibran.

Profesor Yusril Ihza Mahendra yang juga anggota  Koalisi pengusung  paslon Prabowo dan Gibran mengatakan “ akan menjadi terhormat jika putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menolak maju sebagai bakal cawapres Pilpres 2024 meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat pendaftaran capres-cawapres.” 

Apa pasal ? 

Menurut Mahfud Md yang notabene adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), tugas MK bukanlah membuat aturan baru melainkan sekadar membatalkan undang-undang yang digugat atau menolak gugatan terkait konstitusi. Saya bisa menyimpulkan bahwa keputusan MK cacat secara konstitusi. Nah apa jadinya kalau lembaga ( MK) yang kita harapkan menjadi pengawal konstitusi ( UUD45) dan mengadili sengketa Pemilu/Pilkada kehilangan trust dan kredibilitas di hadapan rakyat ? Bisa jadi pemilu akan chaos. 

Tapi semua itu diabaikan. Prabowo dengan mantap mendaftarkan diri ke KPU bersama Gibran sebagai cawapresnya. Lantas apa yang dikawatirkan?

Pertama. Sangat besar kemungkinannya kader Golkar dan PAN tidak akan militan berjuang diakar rumput. Karena Partai melanggar proses kaderisasi dan konsesus Munas. “ Emang leu siapa Airlangga. Enak aja ngalah dan kita semua dipantati” Kira kira itu kata kader di akar rumput. Kemudian kader PAN juga akan berkata yang sama. “ Emang kurang apa Etho dibandingkan Gibran. Soal elektabilitas jelas Etho lebih tinggi dari Gibran. Soal kompetensi jelas diatas Gibran” Dua partai ini akan lumpuh mesin partainya, dan tentu merugikan Prabowo yang berpasangan dengan Gibran.

Kedua. Elite partai Golkar dan PAN pastilah mulai bersikap. Mereka mulai membuat design untuk menggagalkan Paslon Prabowo dan Gibran. Apapun caranya, itu menjelma menjadi friksi diantara elite. Yang bisa saja mengarah kepada resistensi luas. Maklum mereka pada akhirnya lebih membela eksistensi dan spirit Partai daripada seorang Ketum. Ini akan mendorong mereka berkoalisi di DPR untuk meng impeach Jokowi. Bisa jadi disebut MK gate. Nah kacau kan.

Ketiga. Situasi ekonomi global yang melemah berdampak significant terhadap kurs mata uang Garuda dan Yield SBN. Ini akan berlanjut lama. Lebih dari setahun. Apalagi meliat survei Bank Indonesia (BI) mengenai Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) untuk enam bulan ke depan. Survei pada September 2023 tersebut justru menunjukkan pelaku usaha dan masyarakat pesimis pada kondisi ekonomi, usaha, dan pasar tenaga kerja enam bulan ke depan atau Maret 2024.  

Banyak pedagang di pasar tradisional yang bangkrut karena sepi pembeli. Gelombang PHK pabrik tekstil terjadi meluas. Harga komoditas global yang jatuh di pasar dunia membuat trend penerimaan devisa terus turun. Kurs rupiah yang terus melemah akan berdampak kepada naiknya ongkos logistik dan barang produksi dalam negeri yang bergantung supply chain global.  Ancaman elNino yang berdampak turun nya produksi pertanian, tentu harga kebutuhan pokok akan ikut melambung. Begitu juga dengan harga BBM akan naik seiring memanasnya konflik Timur Tengah.

Pengalaman di Amerika latin. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) itu mengalahkan approval rating seorang presiden. Cepat sekali menjadi keresahan sosial secara meluas yang tentu berdampak serius terhadap stabilitas politik. Nah ini akan mendorong TNI terprovokasi membela DPR untuk melanjutkan impeachment Jokowi. Ya sama dengan kasus jatuhnya Soeharto tahun 1998. Kalau militer sudah bersikap secara politik, siapapun presiden akan jatuh.

***

Nah tiga hal itulah yang mengkawatirkan saya. Saya yakin Prabowo sangat paham situasi yang saya gambarkan diatas. Tapi dia tidak berdaya karena dalam posisi NATO ( no another alternative to obejction). Karena kalau tidak mencalonkan Gibran, PAN dan AIrlangga akan keluar dari koalisi.  Dan Prabowo dipastikan gagal maju dalam kontestan Pilpres. “ Memang politik injak kaki itu sakti bambaaaang.” Kata teman. Mirip film gangster  yang threat elite agar Hakim dan aparat hukum patuh kepada godfather. Saya yakin Prabowo punya kalkulasi sendiri untuk mencalonkan Gibran. Dia jenderal, terlatih sebagai petarung. Mana ada istilah dia jadi pecundang. Bukan tidak mungkin dia sedang menjalankan agenda  digging graves politik untuk yang membuat dia NATO.

Saran saya, sebelum keadaan memanas, sebaiknya pemerintah segera mengundang DPR untuk konsultasi soal keputusan MK itu. Tidak perlu pakai jalan berliku lewat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK. Polemik yang merusak reputasi MK itu harus dihentikan. Sehingga tidak ada ruang terjadinya friksi politik. Dan kita bisa kembali tenang menuju Pemilu 2024. Kehormatan MK kembali tegak. Tentu diperlukan sikap negarawan Jokowi meng influence proses ini, walau hasilnya Gibran gagal jadi cawapres. Saran saya ini bukan karena saya membenci dan tidak setuju orang muda tampil tapi karena saya mencintai Jokowi.

Jurus Silat Politik

 

Wewenang MPR

MK sedang menggelar Perkara Nomer 66/PUU-XXI/2023 perihal pengujian materiil Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) terhadap UUD 1945. Yang mengajukan uji materi ini adalah Profesor Yusril Ihza Mahendra. Jadi bukan kaleng kaleng loh. Karena disamping dia pakar hukum tata negara, juga politisi, dan terlibat langsung dalam proses amandemen UUD 45.

Lantas apa substansi dari uji materi itu ? apakah MPR masih memiliki wewenang membentuk produk hukum pengaturan setelah Perubahan UUD 1945. Nah mari kita pelajari secara sederhana.  Kita pelajari UU No. 12/2011. Pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, meletakkan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Kalau berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf b itu, peran dan fungsi MPR tidak bisa diatur oleh UU. Karena produknya diatas UU.

Tapi lucunya pada penjelasan UU No. 12/2011 pasal 7 ayat (1) huruf b, bahwa yang dimaksud dengan Ketetapan MPR adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku. Bias engga. Ya bias lah. Kok ada UU yang mengakui produk MPR/S yang masih diatas UUD dan UU. Sementara UU No. 12/2011 itu sendiri membuat MPR tidak lagi memiliki kewenangan membentuk produk hukum yang bersifat mengatur berbentuk Ketetapan MPR.

Padahal, kewenangan tersebut tidak dibatasi oleh UUD 1945 dan didalilkan masih dibutuhkan dalam perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, uji materi ini bukan mempermasalahkan kedudukan MPR dalam UUD 45 tetapi berkaitan dengan wewenang MPR yang dibonsai oleh UU No. 12/2011. Uji materi ini bertujuan memberikan kembali wewenang kepada MPR untuk mengeluarkan ketetapan MPR terkait dengan PPHN dan juga ketetapan hasil amandemen UUD jika ada lagi amandemen. Sampai disini paham ya.

Baiklah saya lanjut. Pemilu itu diselenggarakan karena adanya Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Kalau Uji materi ini disetujui MK maka kalau hanya ada satu Paslon pada Pilpres ya Pemilu langsung batal diselenggarakan. Nah MPR bisa bersidang untuk keluarkan TAP MPR agar ( misal ) pemilu dipilih tidak lagi langsung tapi lewat MPR. Yang menang pasti koalisi gemuk. Anies dan cak imin gigit bakiak dah.

Lantas mengapa saya bahas ini? karena ini berkaitan dengan smart politik bagi kita rakyat. Agar kita tahu permainan politik dan tahu kemana arah bandul politik ditengah suara bising selama ini, yang dua paslon engga juga bisa memilih Cawapres.  Tapi bagaimanapun itu permainan ditingkat elite. Pada akhirnya civil society akan diuji keberadaannya. Apakah menerima begitu saja langkah catur politisi atau lawan!

Batas usia Capres.

Apa fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) ?  secara kelembagaan hak dan kewajibannya ada  dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Itu kemudian diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Prinsipnya, fungsi MK itu adalah menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi ( UUD 45) sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) berencana membacakan putusan dari sejumlah perkara uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait batas usia capres dan cawapres pada 16 Oktober 2023. Bagaimana sikap MK seharusnya ? Apakah akan meloloskan batas usia yang ditetapkan UU atau membatalkannya.?

Berdasarkan fungsi MK dan kelembagaannya, tidak perlu sekolah tinggi hukum untuk tahu bahwa uji materi itu bukan wewenang MK dan kalaupun MK terima uji materi itu disidangkan, tidak ada alasan konstitusional yang dilanggar atas UU Nomor 7 Tahun 2017. Mengapa ? UUD 1945 tidak mengatur soal angka-angka atau syarat usia sebuah jabatan publik. Baca UUD 45 pasal 6 ayat (2) bahwa syarat presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan UU.

Apa artinya ?

UU No 7 tahun 2017, bukan hak MK menilai atau mengadili. Itu open policy dari DPR. Jadi kalau Hakim MK terdiri dari orang hebat dibidang hukum tata negara, tentu mereka akan tolak uji materi ini. Karena kalau sampai MK meloloskan uji materi ini maka kelemnbagaan MK justru merusak konstitusi sendiri dan akan terjadi kekacauan konstitusi. Karena ada lembaga yang bukan dipilih oleh rakyat lebih berkuasa daripada DPR, dan kedudukannya diatas UUD 45.

Tapi bagaimanapun namanya dunia persilatan politik, pastilah apapun jurus digunakan agar bisa agenda politik tercapai. Termasuk jurus mabok kekuasaan. Jurus pura pura bego dan lugu agar tujuan tercapai. Kalau kompulan orang bego dan lugu bersatu, ya bisa saja lolos uji materi itu dan MK mengabulkan

Serangan Hamas ke Israel

 

Serangan yang dilakukan Hamas memang sudah direncanakan dua tahun lamanya. Serangan mendadak akhir pekan yang menewaskan lebih dari 900 orang di Israel, termasuk sedikitnya 260 orang di sebuah festival musik yang ramai. Pembantaian warga sipil terburuk di negara ini. Serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober di Israel merupakan kekalahan besar bagi Israel serta mandulnya upaya normalisasi dan perdamaian di wilayah tersebut. Bagi Israel, serangan ini disebabkan oleh buruknya intelijen dan kurangnya kesiapan militer. Yang lebih penting lagi, reputasi negara yang tak terkalahkan dalam bidang militer telah hancur.

Pemerintah Israel berjanji untuk memburu pejuang Hamas dan menghukum Jalur Gaza. Sehari setelah secara resmi menyatakan perang, militer Israel berupaya menghancurkan pejuang Hamas yang mungkin masih tinggal di kota-kota selatan dan mengintensifkan pemboman di Gaza, di mana hampir 500 orang tewas sejak serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun masih jauh dari efektif, bahkan jika Gaza dihancurkan dan diduduki kembali.

Selain itu, sulit untuk melihat bagaimana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan bertahan secara politik mengingat hilangnya nyawa warga sipil Israel dan banyaknya sandera Israel yang kini berada di tangan Hamas . Tentu saja, Palestina juga merupakan pihak yang dirugikan karena serangan ini tidak akan membuat mereka semakin dekat untuk mendirikan negaranya atau mengarah pada kehancuran Israel, yang merupakan tujuan Hamas. Yang akan terjadi adalah penderitaan dan kekerasan akan menimpa rakyat Palestina sebagai balasan dari Israel. 

Oleh karena itu, lingkaran kekerasan terus berlanjut dan semakin ganas di Timur Tengah tanpa adanya pemenang dari pihak mana pun. Namun mengapa serangan ini terjadi sekarang dan apa tujuan serangan tersebut?

Ada dua alasan langsung mengapa serangan ini terjadi. Pertama, Persaingan antara Hamas dengan Otoritas Palestina (PA) untuk mendapatkan kepemimpinan dalam perjuangan Palestina. Terlebih lagi, Otoritas Palestina penuh dengan korupsi, dan  terlalu lemah di hadapan Israel. Karenanya telah kehilangan banyak legitimasinya. Apapun nasib Hamas di Gaza, tidak diragukan lagi bahwa Hamas memimpin upaya pembebasan dan penentuan nasib sendiri Palestina. Nah  keberhasilan serangan-serangan ini adalah salah satu cara untuk mendepak pengaruh PA. PA adalah pemerintahan resmi Palestina yang menandatangani Perjanjian Damai Oslo dengan Israel, yang tidak pernah menghasilkan negara Palestina yang dijanjikan.  Alasan kedua adalah upaya Hamas, sepenuhnya dapat dukungan dari Iran. Jadi ada agenda Iran dibalik serangan ini. Mengapa ?

Baru-baru ini, Presiden Joe Biden, Saudi dan Israel dalam proses merundingkan perjanjian perdamaian. Jika hal ini tercapai, hal ini akan menciptakan aliansi baru antara negara-negara Teluk dan Israel melawan “poros perlawanan” Iran terhadap Israel dan kekuatan Amerika di wilayah tersebut.  Dengan adanya serangan-serangan ini, dan adanya pembalasan dahsyat yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, kecil kemungkinannya bahwa perjanjian perdamaian dapat dicapai dalam waktu dekat. Pemerintah Saudi akan merasa sangat sulit untuk berdamai dengan negara yang sedang memukuli penduduk Arab yang secara luas dipandang oleh sesama orang Arab sebagai negara yang tidak mendapatkan hak-haknya dan hidup di bawah pendudukan brutal Israel.

Apa yang terjadi tak lebih persaingan visi mencapai kemenangan. Satu sisi visi perlawanan kekerasan Iran dan Hamas . Di sisi lain visi Saudi dan Uni Emirat Arab, yang menekankan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Namun, kedua visi tersebut memiliki kelemahan karena keduanya tidak melihat kenyataan yang ada di lapangan. 

Apabila tujuan Iran dan Hamas, yaitu menghancurkan negara Israel, tidak akan pernah tercapai hanya karena alasan sederhana bahwa Israel terlalu kuat dan didukung oleh semua negara Barat, terutama Amerika Serikat. Perhatikan dukungan tanpa syarat yang diberikan Amerika dalam menanggapi serangan tersebut. Di sisi lain, pendekatan Teluk Arab belum cukup signifikan, mencapai pembentukan negara Palestina yang layak sebagai syarat penting bagi perdamaian abadi. Selama rakyat Palestina masih hidup dan menderita di bawah pendudukan Israel dan tidak diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, maka perdamaian tidak akan terwujud. Akan ada spoiler, seperti Iran dan Hamas, yang akan memastikan hal ini, seperti yang kita saksikan sekarang.

Terlepas dari masalah politik atas serangan itu, setidaknya serangan ini membuat harga BBM terkerek naik lagi.  Minyak mentah Brent, patokan internasional, naik $2,25 per barel menjadi $86,83. Ya wajarlah. Pasar kawatir   konflik Timur Tengah ini akan mengganggu produksi minyak. Yang pasti untung besar ya AS sebagai net Eksportir minyak, termasuk negara teluk, juga Iran. Dan kita sebagai negara pengimpor minyak akan suffering akibat kurs yang terus melemah dan semakin besar subsidi BBM yang harus dikuras dari APBN. Nasip memang.

***

Apa dampaknya secara ekonomi dan keuangan atas konflik Hamas dan Israel, tanya teman kemarin. Kalau melihat pergerakan pasar terutama di Wallstreet, keliatannya ada sentimen positif dari adanya konflik regional itu. Indeks Dow Jones menguat 0,59% ataU 197,07 poin ke posisi 33.604,65. Indeks Nasdaq menanjak 0,39% atau 52,9 poin ke posisi 13.484,24 sementara indeks S&P 500 melonjak 0,63% atau 27,16 poin ke posisi 4.335,66. Terutama ditopang oleh emiten energi dan mineral. Maklum perang itu membuat harga komoditas energi naik dan tentu ongkos logistik juga naik. 

Di Indonesia kemarin penguatan IHSG  terjadi pada sektor sektor energi 2,88%, infrastruktur 2,46%, dan industri bahan dasar 1,04%. Lihat aja chart kenaikan saham emiten AMMN sebanyak 5,14 poin dan PT MDKA  sebesar 4,86 poin. Karena indonesia net importir minyak. Kenaikan harga minyak itu tentu semakin memberatkan Uang Garuda. Mengancam kenaikan belanja impor untuk migas, kesehatan, konsumsi non siklikal. Maklum, untuk pharmasi dan konsumsi siklikal kita masih bergantung supply chain dari luar negeri. Belum bisa mandiri. 

Selama oktober ini memang terjadi capital outflow. Cadev sudah menyusut. Apalagi bila konflik timur tengah terus berlanjut. Konflik itu dapat memicu volatilitas lebih lanjut di pasar yang membuat pelaku pasar khawatir akan inflasi yang terus berlanjut dan bukan tidak mungkin kembali memancing the fed lakukan hawkish. Kekawatiran ini memicu kenaikan index USD mencapai 106. Rupiah tak mampu bertahan dari semakin menguatkan index USD itu. Data Chart Refinitiv, rupiah ditutup kemarin melemah 0,5%. Posisi ini merupakan yang terlemah sejak 28 Desember 2022.

Pasar keuangan obligasi semakin keras bereaksi terahadap kebijakan suku bunga the fed. Imbas nya kepada SBN. Yield terbang 94 bps sepanjang Oktober. Yield  SBN tenor 10 tahun juga masih bergerak di level tertingginya dalam 7 bulan atau sejak 9 Maret 2023. Itu artinya dimata investor SBN beresiko untuk instrument investasi. Semakin tinggi Yield semakin tinggi aksi jual SBN dan semkin rendah Yield semakin banyak aksi beli. Ini akan memicu terjadinya capital outflow. Ya selisih suku bunga Indonesia dan AS semakin tipis menjadi 0-0,25 basis poin. Kalau BI tidak naikan suku bunga atau mengantisipasi ini. Bisa terjadi aksi jual besar besaran terhadap SBN. Bisa collapse kita.

Solusi memperbaiki fundamental ekonomi

 

Sebenarnya permintaan global akan komoditas tidak sebanyak yang ada di pasar. Sebagian besar pembelinya adalah pedagang ( bukan end user) , dengan motive investasi pada persediaan. Itu terjadi pada komoditas pertanian maupun tambang dan mineral. Skema ini dimungkinkan berkembangnya bursa komoditi di bursa utama di dunia. Harga volatile terjadi. Pengurasan sumber daya alam terus terjadi diatas demand market real. Namun yang jadi masalah adalah skema trading komoditas ini mengakibatkan resource trap bagi negara berkembang yang menggantungkan ekonominya dari SDA.

Mengapa ? Ketergantungan pada komoditas sering kali gagal menghasilkan pembangunan karena harga internasional yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi dan politik. Konsentrasi kekayaan SDA dapat mendorong perburuan rente dan korupsi. Memobilisasi sumber daya dari komoditas primer dapat memperlambat proses transformasi ke industrialisasi. Ya moral hazard. Sehingga terus bergantung kepada SDA. 

Indonesia walau kaya akan SDA Migas namun kita sudah bukan lagi negara eksportir MIGAS. Tetapi net importir MIGAS. Walau kita negara Pertanian namun kita importir gula, jagung, kedelai, daging, pakan ternak dan tentu beras. Hidup bergantung kepada eksportir Nickel, tembaga, emas, batubara, almunium, yang harganya selalu volatile memang beresiko terhadap stabilitas kurs. Keruntuhan harga komoditas muncul sebelum kejatuhan mata uang. Sebaliknya, mengingat bahwa nilai tukar adalah variabel yang bergerak ke depan sebagai respons terhadap variasi yang diharapkan dalam fundamental,  maka kejatuhan harga komoditas dapat terjadi setelah kejatuhan dari nilai tukar. Ini yang terjadi sekarang pada Indonesia.

Jadi apa solusinya ?

Pertama. Hilirisasi dengan dukungan kemandirian tekhnologi. Dana riset harus diperbesar. Bila perlu BUMN lakukan aksi mengakuisisi perusahaan dimanapun yang punya tekhnologi untuk di merger dan kemudian lead dalam investasi dan produksi. Jadi tidak bisa lagi pendekatan menyediakan lahan tapi proses produksi dikuasai asing. Negara hanya ambil pajak dan buruh.

Kedua. Untuk melaksanakan yang pertama, negara harus menciptakan penyangga ekonomi makro dalam bentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) berbasis SDA untuk memungkinkan kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical dan mengurangi tekanan ke atas pada nilai tukar riil. Jadi pengelola SWF harus creatif mendapatkan financial resource global untuk investasi dan produksi tanpa harus menguras APBN.

Ketiga, melakukan kebijakan diversifikasi yang sebagian didasarkan pada investasi publik dan kebijakan industri yang dipimpin negara, dan mengembangkan keuangan Inklusif untuk mengarahkan pendapatan sumber daya alam ke produktif di luar sektor sumber daya alam. Misal,  pemerintah harus mengotimalkan SWF mengelola pendapatan dari SDA itu untuk melakukan diversifikasi industri diluar SDA.

Pertanyaannya adalah bagaimana "solusi" ini akan berhasil meletakkan dasar untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan menghindari masalah jangka pendek yang terkait dengan ekspor komoditas. Analisis empiris menemukan bahwa kebijakan ekonomi yang sukses bergantung pada institusi yang kuat.  Kita masih lemah sekali soal ini. 

Misal kita sudah punya Sovereign Wealth Fund (SWF)  atau INA. INA seharusnya mengelola dirinya secara profesional dan tetap bebas dari pengaruh politik. Namun faktanya tidak profesional.  INA  malah diperintahkan oleh pemerintah merestruktur utang BUMN karya. Padahal BUMN karya itu semua dengan leverage tinggi dan tidak ada kaitannya langsung dengan industrialisasi. INA dipaksa membeli tiga ruas jalan tol Waskita Karya untuk membantu pengurangan utang lebih lanjut.

Skema pembelian aset BUMN karya itu didapat INA dari suntikan PMN lewat saham BUMN perbankan. Itu sama saja menukar saham yang berkinerja buruk dengan saham berkinerja bagus. Kan bego. Skema investasi semacam itu dapat mengurangi keuntungan pemerintah. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa pemerintah dapat mengalokasikan modal lebih efisien dibandingkan pasar. Kinerja INA yang katanya moncer itu hanya permainan akuntantasi alias window dressing.

Dengan menurunnya pendapatan pajak dan terbatasnya disiplin fiskal, BUMN telah menjadi kendaraan utama Jokowi untuk mencapai tujuan investasi infrastruktur dan subsidi energi. APBN telah menyuntikkan modal sekitar US$24 miliar ke BUMN karena penerbitan obligasi korporasi tidak lagi menjadi pilihan yang layak. Jokowi mempunyai waktu kurang dua tahun untuk meninggalkan warisan yang patut dikenang – INA bisa menjadi pilihan terakhir bagi agenda kapitalis negara ketika pilihannya semakin sempit.  Kalau gagal, maka PR presiden berikutnya adalah memperbaiki institusi, terutama institusi demokrasi seperti presiden, DPR, MA, BPK, dan BI. Agar law enforcement jalan. Inilah tantangan utama bagi Indonesia kini dan besok.

***

Kemarin saya ketemu dengan teman di Golf PIM. Teman saya ini Investment banker. Saya didampingi Lina dan cucu saya yang laki laki. “ kenapa kurs rupiah sekarang unpredictable dan sangat volatile “ Tanya teman. Saya senyum aja. Engga mau bahas soal tekhnis. Umumnya investment banker lebih pragmatis melihat pasar uang. Saya pemain. Saya tidak pernah terjebak dengan pragmatisme. Kalau saya tidak kuasai akar masalah, saya tidak akan masuk. Karena dari akar masalah itu saya bisa petakan lapangan. Sehingga saya bisa tentukan dimana saya harus berdiri.

“ Dan itu terjadi bukan hanya pada rupiah tetapi juga mata uang negara berkembang lainnya. “ Katanya.

“ Dulu era tahun 90an sampai tahun 2007, yang ditakuti adalah volatile kurs. Sudah banyak makan korban akibat kurs melemah. Bukan hanya korporat yang collapse tapi juga presiden yang sudah berkuasa lama juga tumbang. Tapi setelah krisis lehman tahun 2008, kurs bukan lagi resiko yang harus dimitigasi. Yang paling beresiko adalah meningkatnya resiko surat utang. “

“ Kan rasio utang kita terhadap PDB 38%. Itu masih sangat aman. Apalagi investor asing pada SBN hanya sekitar 15% dari total SBN yang diterbitkan”

“ Ya aman secara makroanalisa. Namun SBN itu kan variablenya bukan hanya soal makro tetapi juga soal sentimen negatif. Terutama berkaitan soal trust. Nah kalau terjadi gelombang aksi jual SBN oleh asing di market, itu cepat sekali membuat negara bangkrut. Karena yang diserang adalah jantung dari sistem moneter sebagai mesin mata uang. Yaitu TRUST. ”kata saya.

“ Apa ada indikasi kesana terhadap rupiah?

“ Aksi jual SBN oleh asing yang berdampak kepada capital outflow sudah terjadi sejak bulan september. “ Kata saya.

“ Tapi kemarin Menkeu jual SBN masih diserap pasar.”

“ Itu sebagian besar yang beli bank, terutama Bank BUMN. Ya motive rente menghadap spread bunga DPK dengan SBN. Hanya pindah dari kantong kanan ke kiri. Itu tidak berdampak terhadap kekuatan moneter.

“ Oh i see. Apa dampaknya terhadap APBN ?

“ ya dengan naiknya suku bunga acuan BI dan tingginya yield SBN membuat beban pembayaran bunga semakin besar. Dari Januari- Agustus saja sudah menembus Rp 275 triliun atau 62,3% dari pagu. Apalagi dengan keaedaan sekarang naiknya yield, itu akan membuat APBN bleeding sekali.”

‘ Terus dampak bagi korporat gimana?

“ Yang jelas untuk dapatkan uang di pasar obligasi sudah sangat sulit. Kalaupun ada peluang tetapi harus kompit dengan pemerintah yang juga cari uang di pasar yang sama. Yang saya tahu, semua teman teman sekarang memilih wait and see aja. “

“ Tapi kan itu semua karena ulah the fed menaikan suku bunga dan semakin menguatnya index USD. Sehingga uang tersedot ke AS. “

“ Benar. Tapi jangan pula dijadikan kambing hitam. Karena sumber masalah sebenarnya bukan faktor eksternal tetapi lebih karena fundamental ekonomi kita lemah. Sejak era Soeharto ekonomi kita tidak berubah sama sekali. Tidak terjadi transformasi ekonomi. Tetap hidup dari SDA. Ya seperti gorila. Mindset pragmatisme. Kalau manusia kan seharusnya by design dan visioner.” kata saya. Teman tertawa.

“ Wah bisa jelaskan?

“ Prinsip hubungan ekonomi antara makro dan mikro itu di formulasikan dengan formula N = Px/Pm. N, merupakan term of trade. Itu sama dengan Px, indeks harga ekspor berbanding terbalik dengan Pm, indeks harga impor. Dengan rumus itu artinya kenaikan N, karena perubahan harga ekspor yang lebih besar relatif terhadap harga impor. Indonesia, ekspor kita didominasi SDA, memiliki volatilitas term of trade yang 3 kali lebih volatil dibandingkan negara-negara yang mengekspor barang manufaktur. Selain itu, volatilitas ini juga mempengaruhi nilai tukar riil suatu negara.

Jadi melemahnya rupiah itu karena ekspor menurun akibat harga jatuh dipasar dunia. Diperkirakan akhir tahun ini APBN akan defisit. Terpaksa makan dari Sisa anggaran tahun lalu. Nah negara lain yang berbasis manufaktur volatile kurs tidak significant mempengaruhi trust terhadap ekonomi. Nilai tambah ekspornya tinggi sekali. Punya kelenturan menghadapi tekanan eksternal dan cepat sekali recovery” kata saya.

Korupsi Mentan dan lainnya.

 

Di Indonesia ini untuk menangkap dan menjadikan tersangka pejabat tidak sulit. Mudah. Semudah mengabaikannya. Sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah dijadikan tersangka. Itu sudah disampaikan dalam expose di hadapan Mahfund MD, Menko Polhukam. Namun entah mengapa dia dapat izin dari presiden untuk berangkat ke luar negeri menghadiri acara yang diadakan oleh FAO. Lucunya saat di luar negeri itulah dia diumumkan sebagai tersangka. Nah isyu berkembang bahwa dia akan melarikan diri keluar negeri. Ternyata memang belum ada surat resmi KPK menyatakan SYL tersangka. 

Mengapa saya katakan lucu? sebelum dia berangkat ke LN. Dia sudah dijadikan tersangka. Seharusnya langsung dicekal ke luar negeri. Tapi mengapa justru presiden beri izin dan baru setelah dia keluar negeri, diumumkan dia sebagai tersangka. Sepertinya ada rentang waktu nego antara diteruskan kasus ini atau tidak. Ini nego antar elite.Bukan lagi soal penegakan hukum. Tetapi soal bargain politik dengan menggunakan kasus hukum. Tentu terkait dengan Nasdem yang memang harus dihabisi. Atau bisa juga karena oknum KPK terlibat pemerasan.

Mengapa ? tiga bulan lalu Kementerian perhubungan, Budi Karya Sumadi. Dia juga dikenal sebagai teman dekat Jokowi. KPK lakukan OTT di ingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam kasus ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Di sidang pengadilan, Harno Trimadi, Dirjen DJKA menyebut banyak kontraktor titipan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di proyek pembangunan maupun peningkatan jalur KA di sejumlah daerah. Tapi hakim tidak minta clarifikasi kepada Menhub atas  kesaksian dan bukti yang diberikan oleh Dirjen DJKA. Kasus cukup sampai pada Dirjen aja.

Sama halnya kasus BTS. Terdakwa Windi Purnama mengungkapkan kepada majelis hakim, bahwa uang ke Komisi I DPR diserahkan di rumah kawasan Gandul dan Hotel Aston Sentul, lewat Nistra Yohan. Sementara untuk BPK, uang diberikan kepada perantara atas nama Sadikin di parkiran Hotel Grand Hyatt, secara tunai dalam pecahan mata uang asing. Pengakuan itu terganjal bukti CCTV hanya ada 1 bulan saja. Lewat sebulan rekamannya sudah hilang.

Bulan februari 2023, Menteri BUMN Erick Thohir, mengatakan di hadapan DPR bahwa DAPEN BUMN mengalami defisit Rp 9,8 triliun di 2021 (belum lagi tahun 2022 dan 2023), ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat.  Eric janji akan melaporkan kasus itu ke KPK. Nah 8 bulan kemudian- Entah mengapa telat- baru kemarin diajukan ke kejaksaan agung. Itupun dipilih. Hanya 4 Dapen yang masuk radar dan itupun hanya Rp 300 miliar nilainya. Uang recehlah dibandingkan dengan total kerugian yang ada. Yang lain? entalah. 

Belum lagi kasus Kereta Cepat, LRT, Estate food, pembelian alusita, impor gula, CPO, ilegal ekspor tambang, TPPU yang lebih Rp. 300 triliun dan lain lain. Negeri ini sedang dihabisi oleh gerombolan predator. Anda percaya kita akan baik baik saja, itu artinya anda naif. Bayangin aja, dari pengawas (DPR), ex relawan Jokowi ( Windu Aji ), Auditor (BPK), Aparat hukum ( KPK) terlibat mempermainkan hukum dan terima suap. Sudah terlalu besar kerusakan akibat korupsi selama era Jokowi. Kerusakannya lebih besar dari presiden-presiden sebelumnya. Kelas nya bukan lagi ratusan miliar tapi udah ratusan triliun dan terjadi disemua level kekuasaan.