Jokowi cawe cawe APBN transisi.

 

APBN 2024 udah melenceng. Nilai tukar rupiah dalam asumsi makro APBN 2024 sebesar Rp 15.000. Nyatanya tembus Rp. 15.000. Atas hal ini Sri Mulyani mengatakan, melencengnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu akan mempengaruhi APBN secara signifikan. Baik dari sisi penerimaan maupun belanja, menurut dia akan terpengaruh pergerakan kurs.  "Dua ukuran ini (ytd dan eop) lebih tinggi dari asumsi kita yang Rp 15.000. Ini deviasi cukup besar hampir Rp 700 atau Rp 1.200 dibanding end of periode, tentu akan mempengaruhi berbagai faktor dalam APBN," tutur Sri Mulyani. 

Dampaknya sangat luar biasa terhadap sektor real dan ekspansi fiskal. Yang terasa sekali adalah tekanan terhadap Neraca Pembayaran, yang disikapi dengan kebijakan pragmatis. Alias jurus mabuk, yaitu membatasi  impor lewat lartas atas dasar Pertek.Memang sukses membatasi impor. Kita mencatat surplus perdagangan. Tetapi akibatnya konyol. Terjadi penumpukan kontainer di pelabuhan bongkar. Banyak pabrik yang terancam bangkrut karena tidak bisa cepat dapatkan supply chain. Yang jelas Pabrik tekstil yang padat karya dan ketergantungan bahan baku impor sudah banyak yang bangkrut dan PHK. Dan ini jelas akan mempengaruhi dari sisi penerimaan pajak.Akhirnya pemerintah terpaksa mencabut lartas dan pertek impor barang. 

Sementara  pasar domestik yang dimotori kelas menengah dengan income maksimum Rp 5 juta juga semakin loyo.  Kenaikan gaji dan upah dibawah inflasi pangan. Yang mana inflasi pangan  jauh di atas angka inflasi umum. Harga pangan terus naik, karena supply chain pertanian akan LNG untuk pupuk harganya naik di pasar global. Ini sudah diperingatkan sejak tahun 2020. Tetapi tidak ada langkah konkret untuk mengatasinya. Estate food dengan anggaran gigantik dan terpaksa tebang hutan pun gagal sebagai solusi. Di tengah likuiditas ketat dan era suku bunga tinggi,  Pemerintah terpaksa jadikan  impor sebagai solusi ketahanan pangan. Menggerus devisa dan kurs IDR tertekan akibat neraca pembayaran negatif. 

Sudah jelas keadaan tidak baik baik saja. Jokowi berusaha cawe cawe dalam APBN transisi ini dan berusaha memasukan programnya, sementara Prabowo sulit untuk mengubah program yang dijanjikan dalam Pemilu. Kalau semua program harus ditampung, APBN bisa jebol. Seperti kata Srimulyani dalam rapat kerja dengan DPR “Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri,” 

Sebagaimana diketahui, dalam rancangan awal APBN 2025 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengusulkan supaya defisitnya sebesar 2,45%-2,82%. Rancangan awal defisit itu jauh lebih lebar dari target defisit APBN 2024 yang hanya sebesar 2,29%. Itu karena Jokowi berusaha cawe cawe dalam pemerintahan transisi. Kemungkinan Prabowo akan membuat APBN-P tahun depan kalau programnya tidak semua diakomodasi sekarang. Itu mencancam defisit akan semakin melebar, yang bisa melewati pagu UU diatas 3%. 

Saran saya, udah dech Jokowi cawe cawe pada APBN 2024-2025. Focus aja pada belanja rutin APBN. Soal program biarkan aja tunggu Prabowo masuk istana. Turunkan aja defisit jadi dibawah 2%. Kalau PS akan lakukan perubahan APBN nati tahun 2025, masih ada ruang tanpa harus melewati pagu defisit yang diatur UU. APBN harus dikelola kesehatannya dengan baik dan dijaga keberlangsungannya untuk pembangunan jangka panjang. Apalagi keadaan ekonomi global tidak bisa dipastikan. Masak sih engga juga paham. Kalau engga, tahun tahun depan kita masuk krisis dan rupiah terjun bebas.