Mahfud MD.

Tahun 2000 saat Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI, saya sempat terkejut saat Mahfud diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Yang saya tahu Mahfud adalah dosen dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Apa iya cocok jadi menteri pertahanan. Apalagi Misi Gus Dur kan mereformasi TNI. Ini tidak mudah. Tahun 2000 itulah keluar TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri. Sehingga ini menjadi amanah konstitusi bagi Presiden dan DPR untuk melaksanakannya. 

Tugasnya sebagai Menterri Pertahanan tidak lama. Karena tahun 2001 dia dijadikan Gus Dur sebagai Menteri Kehakiman dan Ham. Gus Dur jatuh, diapun ikut keluar setelah Megawati jadi Presiden. Dia masuk ke dunia politik tahun 2002 dengan posisi sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Itu berlansung sampai tahun 2005. Anggota DPR-RI, Komisi III (2004-2006), Anggota DPR-RI, Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI, di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008). Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia.

Setelah tidak jadi anggota DPR dia diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013). Pada Pilpres tahun 2014 dia jadi tim Sukses Prabowo. Prabowo kalah. Dia kembali ke kampus. Dosen di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan desertasi..

Tahun 2018, Jokowi angkat dia sebagai Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018). Usia Pilpres tahun 2019, atas usul dari Megawati, Jokowi pilih dia sebagai Menko Polhukam.  Apa yang saya ketahui dari mencermati sosok Mahfud adalah dia seorang intelektual Islam moderat. Sikapnya dalam politik, Mahfud follow NU dan Muhammadiah. Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa NKRI adalah darul mitsaq atau negara hasil kesepakatan. Sedangkan Muhammadiyah mengatakan NKRI adalah darul ahdi wa al syahadah, negara hasil perjanjian dan tempat mengisi dengan pembangunan berdasarkan perbedaan-perbedaan. 

Makanya saya tidak kaget bila melihat dan membaca sikap politiknya sebagai menteri Pertahanan, Kehakiman, MK dan Menko Polhukam. Begitulah. NKRI itu didirikan ulama, bukan tempat orang berbuat jahat, korupsi sendiri sendiri  maupun berkelompok lewat oligarki. Tetapi NKRI didirikan untuk melaksanakan misi Al Quran dan hadith, agar NKRI itu menjadi rahmat bagi semua. Makanya walau dia Islam, ketika ditanya, dia dengan tegas, tidak memilih Anies. Padahal  secara personal dia dekat dengan kedua orang tua Anies.