Ekonomi kita " agak laen"

 

SMI mengatakan ekonomi kita agak laen. Karena banyak negara maju pertumbuhannya rendah, bahkan seperti Jepang dan Inggris masuk jurang resesi. Sementara pertumbuhan ekonomi indonesia agak laen. Karena masih bisa tumbuh diatas 4%. Timbul pertanyaan apakah “ agak laen “ itu sebagai indikasi ekonomi kita istimewa? Oh tidak. Itu untuk memastikan bahwa tidak terjadi tranformasi ekonomi dari komoditas primer ke Industri. Apa itu komoditas primer ? Komoditas pertanian atau produk perkebunan. Mineral tambang dan Migas.

Studi ekonomi menerangkan dengan jelas bahwa "Ketergantungan Produk Primer" mengacu pada situasi ekonomi di mana suatu negara sangat bergantung pada ekspor produk atau komoditas primer sebagai sumber pendapatan dan perolehan devisa yang signifikan. Ketergantungan ini memang menina bobokan bangsa dan negara. Mengapa ? Memang dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan devisa. Dapat memberikan peluang kerja bagi sebagian besar masyarakat. Pajak dan royalti dari ekstraksi dan ekspor produk primer dapat memberikan aliran pendapatan yang signifikan terhadap APBN.

Yang jadi masalah di Indonesia. Pendapatan ekspor dari SDA itu tidak digunakan memacu pertumbuhan industri lewat kredit fasilitas untuk membiayai impor barang modal, teknologi, dan barang penting lainnya untuk mempercepat terjadinya transformasi ekonomi ke Industri. Justru pendapatan dari SDA itu digunakan untuk bayar utang dan program sosial seperti bansos dan subsidi atau dana kompensasi energi, Itulah yang terjadi sejak era reformasi. Memang ekonomi kita agak laen. Saat surplus neraca perdagangan, dutch disease tidak terjadi. Justru kurs IDR terus terdepresiasi.

Apa yang terjadi kini ?  Pertama. Produk primer sering kali mengalami volatilitas harga karena faktor-faktor seperti kondisi cuaca, fluktuasi pasokan dan permintaan global akibat konflik regional dan ketegangan geopolitik, dan perubahan pasar komoditas. Volatilitas ini terjadi sejak tahun 2022 saat trend harga komoditas dari windfall menjadi downfall. Langsung ekonomi kita oleng.

Akibat terlena dalam pesta kemudahan mendapatkan devisa dari produk primer, lupa terhadap focus melakukan transformasi ekonomi.  Kurangnya diversifikasi membuat perekonomian rentan terhadap guncangan eksternal dan mengurangi kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Jadi walau negara lain juga melemah mata uangnya terhadap USD, itu cara mereka mensiasati kebijakan suku bunga tinggi the Fed. Memanfaatkan momentum penguatan index USD untuk lebih banyak mengekspor produk industri. Sementara kita, kurs melemah karena jatuhnya harga komoditas primer. Manfaat penguatan index USD tidak terpengaruh terhadap pertumbuan industri. Justru yang terjadi adalah deindustrialisasi.

Kedua. Ekstraksi dan produksi produk primer dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, termasuk penggundulan hutan, degradasi tanah, dan polusi, yang dapat membahayakan kelangsungan perekonomian dalam jangka panjang. Kalau mau jujur menghitung kerugian sosial dan ekonomi akibat dari ketergantungan kepada komoditas primer, mungkin lebih besar ruginya daripada untungnya. Terutama bagi anak cucu kita atau generasi berikutnya.

Ketiga. Ketergantungan pada produk-produk primer sangat sulit menekan rasio GINI. Karena manfaat yang diperoleh sering kali dinikmati oleh segelintir orang saja, sementara banyak penduduk di daerah pedesaan yang bekerja di bidang produksi primer mungkin mempunyai pendapatan rendah dan terbatasnya akses terhadap layanan sosial.

Keempat. Kemerosotan perekonomian di negara-negara mitra dagang utama seperti China, Jepang atau gangguan dalam rantai pasokan global berdampak signifikan terhadap Indonesia yang bergantung pada ekspor produk primer. Jadi hidup mati kita sangat tergantung kepada faktor eksternal. Tidak ada lagi kemerdekaan dalam arti sesungguhnya atau dalam arti kemandirian pasar dan tekhnologi, produksi.

Kelima. Ketergantungan pada komoditas primer sering kali gagal menghasilkan stabilitas ekonomi karena harga internasional yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi dan politik. Konsentrasi kekayaan SDA dapat mendorong perburuan rente dan korupsi. Memobilisasi sumber daya dari komoditas primer dapat memperlambat proses transformasi ke industrialisasi. Ya moral hazard. Sehingga terus bergantung kepada SDA. 

Solusinya ? 

Sederhana saja. Yaitu harus ada political will untuk melakukan transformasi ekonomi dari komoditas primer ke produk industri. Caranya ?  Mendorong diversifikasi ke sektor manufaktur, jasa, dan industri bernilai tambah tinggi. Menambah nilai pada produk primer melalui transmisi dan industrilalisasi, bukan hilirisasi. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar proses transisi tenaga kerja dari sektor primer ke industri yang lebih beragam dan berbasis pengetahuan. Investasi di bidang infrastruktur, yang menjamin terjadinya  efisiensi logistik distribusi barang. Karena kita negara bahari, maka yang diutamakan adalah pelabuhan dan armada kapal. Jalur darat utamakan kereta api.  Transformasi  energi dari fosil ke energi hijau yang efisien seperti PLTAir, PLTSampah. 

Menugaskan The Indonesia Investment Authority  atau  Indonesia's sovereign wealth fund melakukan Manajemen Risiko, seperti melakukan perlindungan nilai ( Hedging) terhadap melemahkan harga komoditas, Ini akan efektif memitigasi dampak negatif volatilitas harga. Mejadikan ESG sebagai standar kepatuhan bagi praktik berkelanjutan dalam ekstraksi sumber daya mineral dan produksi pertanian. Cara ini  dapat menjamin ketersediaan sumber daya jangka panjang dan mengurangi degradasi lingkungan.

Program titipan Jokowi kepada Prabowo, tidak menyinggung transformasi ekonomi. Tetap bergantun kepada SDA atau komoditas primer. Jokowi titip belanja pada 2025 mendatang, 16,15%–17,80% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bila mengacu PDB 2023 yang senilai Rp20.892,4 triliun, artinya belanja negara akan mencapai Rp3.374,12 triliun hingga Rp3.718,85 triliun.  Dampaknya defisit APBN semakin melebar di rentang 2,45% hingga 2,8% terhadap PDB. Tentu semakin besar utang di call. Kalau Prabowo patuhi titipan Jokowi ini, saya yakin Rupiah terjun bebas…dan nasip prabowo akan sama dengan mertuanya. Dijatuhkan karena kurs jatuh. 

***

Ekonomi kita bergantung kepada komoditas primer yang bersumber dari Alam. Itu juga yang tercermin dari sebagian besar emiten yang ada di bursa. Kita tahu komoditas primer sangat rentan terhadap volatile market. Kalau harga jatuh di pasar dunia ya kinerja emiten juga jatuh. Saham akan terkoreksi ke bawah. 

“ Mengapa ? kan dengan melemahnya kurs justru menguntungkan eksportir SDA. Makin banyak rupiah yang mereka terima. Jadi konflik regional antara israel dan Iran itu berkah bagi eksportir SDA“ Kata teman.

“ Karena bisnis model pengelolaan SDA kita sebagian besar dibiayai lewat skema counter trade. Jadi walau ekspor SDA kita surplus, tetap saja Devisa Hasil Ekspor sebagian besar dikuasai oleh trader di luar negeri. Ya mereka tahan DHE. Ngapain opindahkan ke IDR. Makanya tidak ada perbaikan kinerja secara significat terhadap emiten yang kelola SDA termasuk upstream, downstream, midtream hanya onani saja   “ Jawab saya.

“ Tapi saham LQ 45 melejit tuh”

“ Ya itu untuk sementara saja. Karena investor masih wait and see. Mereka mencoba pindah dulu portfolio ke LQ 45. Tetapi nanti pasti mereka out. Tuh lihat IHSG terlihat mengalami tekanan pada penutupan pekan kemarin indeks mengalami break down dari support dan berpeluang turun ke 7.000. Kemudian jika IHSG turun lebih dalam hingga melewati area 7.000 maka support berikutnya adalah 6.890.” Kata saya.

Para pelaku pasar semakin pesimis terhadap penurunan tren suku bunga bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed pada 2024. Hari ini dan kamis  akan ada rapat dewan gubernur BI. Kalau dalam rangka menahan kejatuhan kurs, suku bunga acuan BI dinaikan. Maka Bursa bisa jatuh. Karena emiten LQ45 akan kesulitan likuiditas dan cost of fund semakin mahal. Daya beli pasar domestik akan melemah. So, sebaiknya BI tidak menaikan suku bunga. Support yang real menahan kejatuhan rupiah ya lewat fiskal. Segera lakukan perubahan APBN dengan menurunkan defisit.