Menilai kinerja pemerintahan Jokowi.

 

Hingga tahun 2022, total pembangunan tol telah mencapai 2.042 km, sedangkan pembangunan non-tol mencapai 5.515 km. Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan. 12 proyek bendungan yang telah selesai dan 27 bendungan akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. 

Mari kita menilai secara objectif kinerja Pemerintahan Jokowi khususnya infrastruktur ekonomi. Selama era Pemerintahan Jokowi memang pembangunan sangat pesat.  Semua orang jadi saksi dan merasakan perubahan itu. Ini fakta. Makanya jangan kaget tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi diatas 70%. Tentu orang menilai dengan membandingkan kepada pemerintahan sebelumnya. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menyoroti kualitas perencanaan program pemerintah yang buruk. Misalnya saja pelabuhan yang mangkrak dan tidak memiliki akses jalan "Bangun pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ. Ya apa-apaan? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan," tegas Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021) lalu.

Pemerintah bangun KEK di Sei Mangkei. Triliunan uang  dikeluarkan. Apa hasilnya ? hanya unilever doang yang bangun pabrik diatas lahan ribuan hektar itu. Mengapa ? engga ada jalan akses. Kemudian pemerintah bangun jalan toll dari Sei Mangkey ke Kuala Tanjung Port and Industrial Estate. Berharap dengan itu KEK akan ramai.  Tapi apa yang terjadi?  Tidak ada lahan untuk bangun kawasan pendukung logistik. Kalaupun ada lahan, harganya sudah mahal banget. Udah engga feasible. Pelabuhan Kuala Tanjung ini mulai beroperasi sejak tahun 2019. Hingga kini kapasitas yang terpakai sekitar 15% dari kapasitas multipurpose terminal yang sebenarnya sekitar 400.000 TEUs.

Pemerintah bangun jalan toll di Bitung. Berharap ekonomi tumbuh. Tapi apa yang terjadi ? Adapun KEK Bitung merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang mulai beroperasi sejak 1 April 2019. Kawasan ini memiliki luas wilayah 534 hektar sampai sekarang sepi. Apa pasal? listrik enggak cukup untuk membangun pelabuhan ikan yang butuh kapasitas coldstorage besar. Akibatnya Jalan Tol Manado Bitung merugi. Sama juga dengan bangun jalan toll Sumatera sangat panjang. Tapi tidak tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Akibatnya pengelola tol sumatera semua merugi. Mengapa ? Semua tanah di kiri kanan toll sudah dikuasai boss sawit. Mana mau boss sawit korbankan tanahnya walau secuil untuk bangun kawasan industri.

Apa hasilnya ? hampir seluruh potensi Poros Maritim Dunia dinikmati oleh negara tetangga yang justru bukan negara kepulauan seperti Indonesia, yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand. Saat ini, sekitar 90% kapal dunia lalu-lalang di Poros Maritim Dunia yang melalui perairan Indonesia, yakni 80% di Selat Malaka dan 10% lainnya melintasi Selat Makassar. Di Selat Malaka, jumlah kapal yang melintas lebih dari 100.000 dengan mengangkut 90 juta TEUs kontainer per tahun. Singapura dan Malaysia masing-masing mampu menyedot sekitar 40 juta TEUs, Thailand 10 juta TEUs, sedangkan Indonesia tidak lebih dari 1 juta TEUs.

Pemerintah bangun terus pembangkit listrik, Kejar target. Kini PLN mengeluh karena kelebihan pasokan. Padahal yang kelebihan itu Jawa. Daerah lain masih kurang. Anehnya engga ada yang mikir bangun interconnection trasmisi listrik jawa-kalimantan, Jawa- Sumatera. Agar kelebihan pasokan bisa didistribusikan ke tempat yang kurang. Pemerintah keluar uang puluhan triliun bangun bendungan dan irigasi, tapi harga pupuk mahal dan subsidi pupuk di cabut. Produksi petani jeblok. Kita terpaksa impor beras. Lantas untuk apa bangun bendungan dan irigasi begitu mahalnya? Ya useless.

***

Bagaimana prestasi itu diukur dari segi ekonomi. Dalam teori ekonomi dikenal istilah ICOR. Apa itu ? Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Rumusnya : ICOR = I / Y. ( I = Investasil. Y= Perubahan output ). Artinya semakin rendah ICOR semakin efisien pemerintah membangun.

Contoh misal investasi bendungan pada tahun 2019 sebesar Rp 100 miliar, sedangkan peningkatan produksi petani adalah sebesar Rp 20 miliar, maka nilai ICOR nya adalah sebesar 5 (100miliar / 20 miliar). Atau untuk bangun jalan toll 1 Km sebesar Rp. 100 M tapi peningkatan arus kendaraan dan ekonomi hanya Rp, 10 M, maka nilai ICOR sebesar 10.  Sejak era Jokowi dari tahun 2015-2019, ICOR indonesia adalah 6,8. Apa artinya? kalau mengikuti rumus diatas maka untuk meningkatkan 1 unit output diperlukan investasi sebesar 5 unit. Diantara negara ASIA kita kalah. Misal ICOR Malaysia yaitu 5,4, kemudian India (5), Filipina (4,1), dan Vietnam (3,7).

Bayangin perekonomian dikelola dengan tidak efisien. Perekonomian yang tidak efisien dan berbiaya tinggi, tentunya akan menghasilkan produk yang tidak kompetitif karena, di sisi harga akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara yang ICOR-nya lebih rendah. Makanya jangan kaget, investasi sektor industri kreatif dan inovatif tidak berkembang. Karena industry kreatif butuh efisiensi untuk bersaing. Yang berkembang hanya rente yang non tradable. Walau Gross Fixed Capital Formation (GFCF) kita terus meningkat, namun inefisiensi juga meningkat. Sayur masak tapi makanan engga enak. Proyek hanya memperkaya segelintir orang doang dan tidak berdampak kepada keadilan sosial.

Mengapa sampai tidak efisien. Ya, karena korupsi dan mind corruption. Korupsi sudah terjadi sejak aturan dan UU dipersiapkan pemerintah dan disetujui DPR.  Sejak era Jokowi,  CPI ( Corruption index perception) sangat buruk. Nah mari kita lihat data. CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 yang berada pada skor 40/100. Tahun 2021 turun 38/100. 

Dari data itu ICOR yang terkait dengan CPI, apa solusinya?  

Jokowi sangat mengetahui dan paham bahwa sumber masalah inefisiensi karena korupsi. Birokrasi yang mengkapitalisasi perizinan sebagai sumber daya keuangan pejabat. Tata kelola proyek yang korup, dari sejak perencanaan proyek sampai pelaksanaan. Ini karena sistem yang buruk. Semua institusi demokrasi lumpuh dihadapan gangster. Itulah yang ditebas. Ini tindakan revolusioner. Situasi genting yang harus cepat bertindak. Atau kita akan semakin terpuruk. Membangun hanya untuk memperkaya oligarki. Makanya Jokowi keluarkan Omnibus Law, PERPPU CIPTA KERJA. Inilah legacy Jokowi, yang akan dikenang sepanjang masa.