Korupsi dari masa ke masa

 

Zaman Soeharto korupsi APBN itu dianggap bagian dari politik kekuasaan. Itu cara Soeharto menguasai birokrat dan ABRI. Memang tidak besar nilai korupsi. Karena APBN belum sebesar sekarang. Hampir semua kepalada Daerah dan Gubernur adalah TNI. Bahkan Direktur BUMN dan Komisaris pasti ada TNI. Kelebihan TNI adalah Mereka sangat disiplin melaksanakan program yang diperintahkan Soeharto. Bangun listrik masuk desa, membangun 60.000 Puskesmas, SD inpres, revitalisasi desa, Irigasi dan Bendungan. Jalan trans sumatera, sulawesi, kalimantan. Itu semua dikerjakan sesuai dengan target dan tepat waktu. Tidak ada istilah mangkrak.

Hampir semua komoditas pertanian dimonopoli. Dan itu benar benar tujuannya tercapai. Apa itu? stabilitas harga. Ruang BUMN, Swasta besar dan UMKM dijaga dengan disiplin. Bahkan diproteksi agar tidak saling bunuh dan mengahabisi. Setiap pekerjaan besar berspektrum jangka panjang dan strategis, diserahkan kepada BUMN, seperti Petrokimia, Baja, Semen, Dirgantara dijadikan cost center agar terbangunnya industri hilir yang luas. Korupsi jelas ada. Terbukti tidak ada satupun BUMN itu yang untung. Negara ambil resiko didepan. Jadi seakan BUMN strategis itu dijadikan cost center. Kalau dipertanyakan, jawaban pak Harto “ Itu untuk kepentingan nasional” ( National interest ).

Periode pertama dan Kedua, semua berjalan sangat ideal. Pak Harto selalu blusukan ke desa desa bertemu dengan petani, perternak dan pedagang kecil. Penguasaan tekhnisnya tentang pertanian dan ternak sangat detail. Dia menjamin 9 bahan pokok selalu tersedia dan murah. Setiap tahun Pak Harto keliling Indonesia meresmikan proyek demi proyek. Selalu retorika yang tidak pernah lupa disampaikannya adalah “ Tidak mungkin pemerintah menyengsarakan rakyatnya. “. Tapi masuk periode ke tiga dan seterusnya, keadaan berangsur ansur berubah. Apalagi putra putrinya sudah tahu enaknya bisnis.

Para pengusaha mendekati putra putrinya dan juga keluarganya.  Keluarga jauh dan dekat mulai jadi magnit terbentuknya rente. Saat itu, pak Harto sudah tidak mau dikritik. Tidak lagi mendengar para senior dan tokoh masyarakat. Bahkan mereka dibungkam dan dihilang hak politiknya atau istilah kerennya “ Dicekal”. Setiap gerakan islam radikal dibonsai dan dihabisi. Puncaknya di periode ke lima, Pak Harto mulai menyadari bahwa musuh terbesar dia bukan oposisi tetapi partai pendukungnya dan mereka yang ada di ring satu kekuasaannya.

Saat itulah Pak Harto mulai beralih kepada kekuatan islam Modern untuk merevitalisasi Golkar yang didominasi oleh TNI-ABRI. Puncaknya pada peride ke enam, Habibie jadi Wapres. Semua tahu bahwa Habibir adalah ketua ICMI. Kabiner didominasi oleh ICMI. Tapi semua sudah terlambat. Saat itu, Golkar dan ABRI merasa akan ditinggakan. Ketika terjadi badai krismon, dimanfaatkan oleh TNI dan Golkar untuk menjatuhkan Soeharto. Caranya? menggunakan kekuatan arus reformasi dan pro demokrasi berserta Mahasiswa. ABRI mengizinkan gerbang Gedung MPR di buka dan Golkar merekomendasikan Soeharto diberhentikan. Namun pak Harto sudah lebih dulu mengundurkan diri.

Belajar dari kasus kekuasaan Soeharto kita dapat hikmah. Bahwa korupsi yang paling berbahaya itu adalah mind corruption, yang memberikan ruang kepada pengusaha untuk menguasai sumber daya negara. Karena yang pertama kali pengusaha jarah adalah sitem perbankan untuk membiaya bisnis rente. Dan akhirnya memaksa negara bailout. Sementara pemupukan modal hanya kepada segelintir orang saja. Era reformasi,  sistem demokrasi diharapkan dapat menjaga keseimbangan agar tidak lagi terjadi ketidak adilan distribusi sumber daya negara. 

Tetapi nyatanya dengan sistem demokrasi tercipta kartel politik untuk kepentingan pengusaha dan pemodal. Tidak ada perubahan, yang ada justru reformasi melahirkan rasio GINI semakin melebar dan ketergantungan kepada korporat semakin besar. Jokowi yang tidak ada kaitannya dengan rezim masa lalu: bukan TNI, bukan Tokoh agama, bukan birokrat, bukan akademisi, hanya rakyat jelata namun dipilih rakyat jadi presiden. Itu adalah sikap muak rakyat kepada rezim reformasi yang lebih buruk dari rezim Soeharto. Sikap egaliter Jokowi adalah cara smart mengubah mental korup itu. Tetapi ternyata tidak mudah…