Dinamika Politik.

Nasdem kemungkinan oposisi?

Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini. Padahal, Partai Nasdem diketahui merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Menurut dia, bila semua partai politik mendukung pemerintah, Partai Nasdem siap menjadi oposisi. "Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10/2019).

Menurut saya ada kesalahan pengertian dikalangan elite politik tentang oposisi. Oposisi itu hanya ada dalam sistem Parlementer. Dimana pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh anggota parlemen melalui koalisi dengan partai lain ( rulling majority) untuk mendukung pemerintahan. Sementara partai yang tidak mau berkoalisi, menyatakan dirinya oposisi ( minority oposition). Sistem parlementer rakyat hanya milih Partai untuk membentuk pemerintahan. Tetapi dalam sistem presidentil, berbeda. Dalam presidensialisme tidak ada oposisi, karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR juga dipilih langsung oleh rakyat.

Jadi, semua anggota DPR bertugas sebagai check and balance terhadap Pemerintahan. BIsa saja PDIP walau sebagai partai pendukung akan berseberangan dengan Presiden. BIsa saja PKS yang tidak mendukung Jokowi, akan menjadi pembela Jokowi di DPR. Itu biasa saja. Tergantung agenda. Tiap agenda akan berbeda dukung mendukunya di DPR. Ya poltik sangat dinamis. Kalau tidak tercapai kesepakatan , maka mekanisme voting dilakukan. Voting pun bersifat rahasia. Tidak diketahui siapa yang mendukung dan siapa yang tidak. Artinya hak anggota DPR sebagai check and balance secara pribadi dihormati. Karena mereka dipilih langsung oleh rakyat.

Di luar itu semua, saya menduga ini karena Nasdem inginkan posisi jaksa agung agar bisa gertak Kepala Daerah dan Menteri ESDM agar proposal Migas nya mulus tanpa hambatan. Cukup dua itu saja, sudah bisa membuat Om Paloh tersenyum dan tidak menyesal berkeringat mendukung Jokowi dari awal. Entah apakah Jokowi tunduk dengan bargain Nasdem ataukah membiarkan Nasdem jadi merasa “ oposisi”. KIta liat nanti. Yang jelas tidak ada makan siang yang gratis. Itu faktanya. Business as usual.

***

PAN dan DEMOKRAT

Bagaimana dengan PD dan PAN setelah Gerindra menyatakan bergabung dengan koalisi Jokowi ? Ya pasti tentu berbeda dengan PKS yang jelas memantapkan diri jadi oposisi. Tidak mau ikut ikutan kasak kusuk disekitar Istana. PAN dan PD memilih untuk mendukung pemerintahan Jokowi. Namun menghadapi keinginan PD dan PAN berkoalisi tidak mudah bagi jokowi. Tidak semudah memilih Menteri. Mengapa ? PDIP jelas tidak ingin PD ada dalam kabinet. Ini soal luka lama yang belum sembuh. Maklum PDIP 10 tahun jadi oposisi. Tetapi budaya Politik Jokowi , tidak bisa menolak Partai yang ingin berkoalisi.

Megawati tidak punya masalah dengan kedua putra SBY. Hubungan mereka secara batin sangat dekat. Itu sejak era Orba. Maklum Kakek mereka, adalah pelindung keluarga Soekarno termasuk Megawati dari ancaman rezim Soeharto. Ada hubungan personal yang sakral antara kakek mereka dengan Soekarno. Tetapi Mega tidak bisa mengabaikan suasana hati kader PDIP kalau sampai salah satu putra SBY jadi anggota kabinet. Megawati menyerahkan soal ini kepada Jokowi untuk bersikap. Mungkin saja AHY jadi menteri tetapi tidak mewakili partai.

Sementara, PDIP senang saja PAN gabung. Perbedaan selama ini bukan masalah personal pimpinan Partai tetapi lebih kepada sikap politik. Itu biasa saja. Jokowi setuju dengan usulan partainya agar PAN dapat jatah satu meteri di Kabinet. Masalahnya sekarang walau Pimpinan PAN menyatakan ingin berkoalisi dengan Jokowi dan itu sudah dinyatakan secara terbuka. Namun Amin Rais sendiri punya masalah personal dengan jokowi. Teman saya yang dekat elite politik bilang, kalau ada anggota PAN yang jadi anggota Kabinet, harus keluar dari PAN. Sikap batu Pak Amin memang bikin repot. Jadi, bisa saja kalau ada anggota PAN yang jadi menteri , itu pertimbangan personal bukan bagian dari kotrak politik.

Yang jelas , Megawati butuh PAN dan PD, bila benar pasti Nasdem menyatakan melepas dukungan kepada Jokowi atau “ oposisi”. Apalagi masalah Nasdem ini, khususnya SP, sudah membuat Megawati engga bergairah lagi untuk terus bersama. Apa penyebabnya, saya tidak tahu. BIsa saja perasaan kecewa Megawati atas sikap SP terhadap Anies.