Politik dan pragmatisme.

Tahun 2014 Pilpres dimenangkan oleh Jokowi. Pada tanggal 9 Desember 2014, di Gedung Agung Yogyakarta, di hadapan para korban dan penyintas kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, presiden Jokowi menyatakan bahwa “Pemerintah terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan …. Ada dua jalan yang bisa kita lalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh, [dan] yang kedua, lewat pengadilan HAM ad hoc. Demikian kata Jokowi.

Berjalannya waktu, sampai dua periode kekuasaanya, Jokowi tidak bisa menepati janjinya. Memang jokowi tanda tangani Kepres Nomor 17 tahun 2022 membentuk tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM). Hasilnya pemerintah mengakuti kejahatan HAM berat termasuk peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998.

Dengan itu maka peluang diadakan Pengadilan HAM Ad hoc terhadap Prabowo tidak ada lagi. Dengan adanya Kepres itu dianggap kasus Prabowo selesai. Soal keluarga korban tidak puas, EGP aja. Sementera niat melakukan rekonsiliasi nasional justru karena pemilu 2014 dan 2019 terjadi polarisasi meluas. Yang ada justru terjadi rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Bukan hanya itu, rekonsiliasi dengan prabowo juga terjadi pada mereka yang dulu mengadili dan pecat Prabowo, seperti Wiranto, Agum Gemelar, SBY dan lain lain.

Yang dimaksud HAM itu adalah perlakuan kejam penguasa kepada rakyat. Itu sulit diadili. Karena setiap rezim bekerja berdasarkan agenda dan agenda itu dilegitimasi oleh UU dan UUD 45. “ Kadang kekuasaan harus tega menghabisi segeltintir orang demi agenda lebih besar, yaitu tercapainya stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi” Dan kalau terjadi kompromi setelah rezim jatuh, itu biasa saja. Seperti adigium politik “ "tiada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi”.

Kalau ingin melihat dan menilai secara jujur fakta Paslon No 2, itulah yang dimaksud dengan rekonsiliasi internal ex rezim orde baru. Mereka yang ada pada paslon nomor 2 adalah mereka yang membesarkan orde baru, yang terpecah menjadi Gerindra, Golkar dan Partai demokrat. Dan Jokowi hebatnya mampu merekat diantara mereka yang terpecah dalam satu barisan. Kalau paslon 2 menang. Tidak perlu sekolah tinggi untuk tahu bahwa demokrasi udah pasti masuk tong sampah. Kita kembali ke era orde baru.

Salah? Ya sulit menyalahkan. Karena rezim reformasi juga lebih buruk daripada orde baru. Hanya 10 tahun jokowi berkuasa, utangnya 5 kali lebih besar dari 32 tahun Soeharto berkuasa. Apakah nanti akan lebih baik ? sulit untuk membenarkan. Karena kemenangan Prabowo nanti adalah kemenangan politik pragmatis. Mereka tidak akan mau bayar utang sebegitu besarnya, yang sehinggga ruang fiskal sangat kecil. Tidak ada ruang untuk biaya program populisme nya. Pasti mereka selesaikan secara politik, ya excuse. Korbankan rezim sebelumnya untuk mendapatkan citra politik depan rakyat.

Mungkin sebagian besar rakyat tidak paham situasi ekonomi Indonesia. Volume Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank , yang tentu terkait dengan reputasi pemerintah mengelola makro ekonomi. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan masyarakat semakin percaya kepada bank yang bersangkutan. Sebaliknya bila volume dana pihak ketiga semakin turun maka mengindikasikan masyarakat semakin menurun kepercayaannya kepada bank tersebut.

Pertumbuhan DPK perbankan 3,9% yoy per Oktober 2023, menjadi Rp 7.982,3 triliun. Angka pertumbuhan tersebut turun jauh dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 6,4% yoy. Sejak tahun 2023 ini memang terjadi penurunan terus terhadap DPK. Di samping itu, giro perorangan dan giro lainnya mengalami kontraksi. Giro perorangan turun -15,3% yoy pada Oktober 2023, anjlok jauh dari sebulan sebelumnya sebesar 1,5% yoy, sedangkan giro lainnya turun -4,8% yoy pada Oktober 2023, dari sebulan sebelumnya naik 1,5% yoy.

Mari kita perjelas apa sih dampak dari penurunnya DPK.  Gini, bank itu  sebagai perantara antara mereka yang punya uang dan mereka yang butuh uang. Mereka yang punya uang menempatkan dananya di bank dalam bentuk tabungan dan deposito, disebut Dana Pihak Ketiga. 

Dana pihak Ketiga ini disalurkan ke mereka yang butuh kredit. Lantas gimana cara bank bayar kalau nasabah mau cairkan deposito atau tabungannya? kan uang sudah disalurkan ke kredit. Oh tidak ada masalah. Kan setiap hari ada nasabah yang nabung. Jadi pakai uang itu aja untuk bayar pencairan deposito atau tabungan. Engga perlu tunggu debitur bayar kredit. Ya semacam ponzy.

Nah apa yang terjadi apabila pertumbuhan DPK itu melambat dan tentu total DPK juga drop. Dana cadangan bank disalurkan ke SBN, termasuk rekening dana pensiun dan asuransi juga masuk ke SBN. Ya yang terjadi adalah bank terancam likuiditas. Kalau ini terjadi maka BI harus memberikan bantuan likuiditas. Nah, kalau sampai BI terlibat membantu, itu artinya bank  sedang terinfeksi virus ketidak percayaan kepada bank.  Ini akan berdampak sistemik. Hanya masalah waktu akan terjadi rush dan saat itu lonceng kematian perbankan berdentang. NKRI pun ambruk.

Bagaimana situasi sekarang ? Walau data  BI dan OJK , LPS selalu memberikan angka optimis. Sebenarnya itu bagian dari cara otoritas menjaga kepercayaan bank di hadapan publik. Tetapi ada fakta yang sulit ditutupi. Apa itu? Perhatikan. Restrukturisasi kredit  dalam rangka relaksasi perbankan terdampak COVID 19, seharusnya berakhir tahun Maret 2022. Tetapi ditunda jadi Maret 2023. Dan ditunda lagi Maret 2024.  Ini patut diduga likuiditas dan DPK sudah timpang jauh. Jangan jangan kalau benar relaksasi kredit berakhir maret 2024, maka borok yang ditutupi sekian lama akhirnya terbuka dan kolap dah. Kasus 98 terulang lagi dan mungkin lebih buruk. Jokowi bisa jadi pesakitan. Akhir yang menyakitkan dan memalukan. Sadar engga sih? 

Belajar dari Rusia.

Boris Abramovich Berezovsky adalah Phd, miliarder Rusia dan juga politisi. Dia sukses menempatkan Yeltsin sebagai Presiden Rusia. Itu berkat dana dan jaringan media yang dia punya. Dia mendukung Yeltsin karena ingin proses reformasi atau perestroika terjadi secara sistematis. Tetapi setelah berkuasa, Yeltsin tidak bisa tegas terhadap kelompok statusquo. Yeltsin terkesan lemah. Karenanya diam diam Berezovsky berusaha mengorbitkan Putin. Putin tadinya ex Direktur KGB dan dibina oleh Berezovsky sebagai politisi sampai jadi Walikota St Petersburg. Putin dinilai Berezovsky bisa tegas.

Pada bulan juli 1999, Berezovsky menemui Putin. Menawarkan jabatan Perdana Menteri. Pada tanggal 9 Agustus, Yeltsin memecat pemerintahan Sergei Stepashin dan mengangkat Putin sebagai perdana menteri  Sebelum pemilihan sela tahun 1999, Berezovsky mendirikan partai Persatuan untuk kendaraan Putin melaju ke Kremlin. Dengan dukungan media yang dia komandani  dan dana dari proxy nya Roman Abramovich. Dia berhasil memenangkan Putin dalam pemilihan sela, untuk melaju ke pemilihan berikutnya pada musim semi tahun 2000. Akhirnya Berezovsky sukses mengantarkan Putin jadi orang nomor 1 di Rusia.

Tanggal 8 Mei 2000 Putin dilantik jadi Presiden. Tapi tanggal 31 Mei Berezovsky di kick out oleh Putin. APa pasal? karena Berezovsky tidak setuju dengan RUU yang diajukan Putin yang memungkinkan dia bisa pecat gubernur walau terpilih lewat Pilkada. Kalau RUU itu disahkan, maka Rusia kembali ke sistem otoriter. Sejak itu Berezovsky menyatakan oposisi kepada Putin. Dia gunakan media TV nya tempat dia nyinyirin semua kebijakan  Putin.

Bulan November tahun 2000, Jaksa agung membuka kasus kasus lama Aeroflot. Itu megarah kepada Berezovsky. Namun Berezovsky melarikan diri ke luar negeri. Seluruh asset yang tadinya atas nama proxynya Roman Abramovich, setelah dia lari keluar negeri, Roman Abramovich menjadi proxy Putin.

Maret 2013 Berezovsky ditemukan tewas  di kamar mandi di rumah mantan istrinya di London, yang bernilai 20 juta pound sterling. King Maker itu meninggal  dalam kemiskinan tanpa harta. Bahkan mewariskan hutang senilai 100 juta pound sterling. Berezovsky adalah siluet hidup tentang politik, kerakusan dan kekuasaan yang bisa membunuh jiwa dan raga siapa saja. Sementara Putin terus berkuasa dan semakin besar kekuasaannya.

IKN Tidak ada masalah…

 

Yang jadi masalah adalah pembiayaan. Darimana? UU sudah mengatur tentang sumber pendanaan. Yaitu dari apbn dan dari KBPU ( kerjasama sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau sumber lain yang dibenarkan UU. Jokowi telah menegaskan bahwa pembangunan IKN yang rencananya menelan anggaran mencapai total Rp485,2 triliun. APBN nantinya akan menyumbang sekitar 20% persen atau setara RRp. 93,5 T dianggarkan secara multiyear. Tahun 2020 hanya dialokasikan sebesar Rp. 2 triliun. Dana ini untuk  land clearing doang.

Disinilah masalah muncul.  Tadinya sumber pembiayaan 20% dilakukan multiyear sesuai dengan progress keterlibatan KPBU. Nyatanya Jokowi perintahkan terus keluar APBN tanpa peduli ada atau tidak KPBU. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun. Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun. Sementara sampai kini belum ada satupun realisasi investor swasta /asing yang terlibat.

“ Sekarang udah banyak keluhan dari kontraktor yang belum dibayar. Karena anggaran APBN keluar tetap dengan standar kepatuhan progress KPBU. Walau Otorita IKN meyakinkan Menteri keuangan bahwa sudah banyak LOI investor, tetapi menteri keuangan kan berpikir bendahara.  Mana buktinya? mana duit mereka? Seremonial ground breaking dan LOI mana dianggap sebagai pemenuhan standar kepatuhan ambil uang APBN. Ini soal urus bendahara negara. Disiplin anggaran yang diatur dalam UU “ kata teman kemarin.

Bagaimana sih sebenarnya skema pembiayaan IKN itu dan mengapa terhambat.?  Sederhana saja. Dana 20% porsi APBN  itu hanya pemancing atau alat leverage saja.  Resource nya berasal dari sebagai berikut. Pertama, lahan IKN. Nah pastikan status lahan IKN itu clean. Faktanya masih ada masalah soal lahan punya Prabowo dan Soekanto Tanoto disana. Kalau clean kan engga perlu status tanah jadi HGU diatas HPL negara. Walau dapat HGU 100 tahun, ya tetap aja itu bukan milik, Hanya hak pakai doang. Engga bisa dijadikan collateral di bank.

Kedua, Tadinya sesuai rencana. Untuk membangun kantor pemerintahan dan lembaga tinggi negara, diterapkan dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP). Lahan dan bangunan yang ada di Jakarta di KSO kan dengan swasta dengan kewajiban Swasta membangun gedung pemerintahan di Ibukota Baru. DJKN, Kementerian Keuangan memetakan, pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta saat ibu kota negara berpindah ke IKN di Kalimantan Timur. 

Tapi apa daya? Skema KSP itu keliatannya diabaikan. Pemerintah lebih focus kepada ambil uang APBN aja. Mungkin soal lahan Jakarta itu akan jadi bisnis tersendiri antara sponsor Pilpres dan elite. Karena bagaimanapun status jakarta tetap sebagai kota bisnis yang memerlukan investasi besar untuk pembaharuan kota (urban renewal). Nanti berharap Kaesang jadi Gubernur Jakarta untuk organise itu. Terus gimana dengan pembiayaan IKN yang mencapai Rp485,2 triliun. UU IKN mengizinkan Pengelola Otorita terbitkan obligasi dengan exposure IKN  doang. Mana ada orang mau beli obligasi terhadap property yang akses logistik nya mahal. Kunci sukses nya new community city adalah murahnya ongkos logistik. Sampai hari ini belum ada satu senpun obligasi yang dijual.

Ketiga, Investor swasta dan asing akan masuk dalam proyek komersial kalau komunitas yang akan tinggal disana sudah terbentuk dan established. Strategi ini digunakan oleh Pemerintah paksa habiskan 20% porsi APBN , “ nanti” setelah itu barulah investor masuk, katanya. Ya engga bisa begitu. Kalau pakai uang ente pribadi silahkan. Ini uang negara boss. Karena anak SMA aja bisa hitung kalau 20% alokasi anggaran porsi APBN untuk IKN itu tidak suitable untuk membangun komunitas.

Kalaulah Jokowi mengikuti SOP anggaran IKN secara konsisten, tentu tidak akan ada yang ributin soal IKN. Orang tidak ada yang menolak IKN. Yang orang kawatirkan adalah Jokowi tabrak SOP anggaran. Dikawatirkan kalau ini dibiarkan, APBN bisa jebol, seperti kasus kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau Prabowo menang Pilpres, saya yakin IKN ini akan dilanjutkan dengan agenda Jokwi. Pakai ABN. Tidak ada lagi indonesia centris terhadap APBN. Dan lebih bahaya lagi anggaran IKN ini kalau dibebankan semua lewat APBN, maka akan semakin kecil ruang fiskal untuk eskalasi pembangunan nasional. Saran saya siapapun yang menang, tolong focus kepada skema  as business as usual. Udahan orientasi APBN terus.

Agenda Ekonomi GAMA

 

Mengapa saya begitu bersemangatnya mendukung Jokowi pada periode pertama. Karena saya beriman kepada ekonomi gotong royong. Itu yang diajarkan oleh Agama saya, yaitu konsep kerjasama (syirkah) dalam aktivitas muamalah atau ekonomi merupakan alternatif untuk saling memberi dan mendapatkan manfaat. Kerjasama melalui upaya produktif yang dilakukan antara pihak-pihak yang saling melengkapi kekurangan. Konsep ini yang diajarkan oleh Islam, dan ini sangat sejalan dengan budaya bangsa Indonesia yang memiliki semangat gotong-royong dalam kehidupan. 

Ekonomi Gotong Royong berlandaskan nilai-nilai relasional dan komunitas sehingga terbentuk ekosistem. Sistem tersebut akan berjalan bila tiga syarat terpenuhi yaitu: pendidikan berkelanjutan untuk menyamakan mindset dan skillset para pemeran, serta kesadaran nilai-nilai moral, dan landasan spiritualitas yang mendalam. 

Begitulah yang menjadi slogan dalam semangat gotong royong pada masyarakat kita “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” adalah satu pesan moral yang dapat kita temukan imlementasinya dalam konsep kerjasama yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Konsep ekonomi gotong royong ini juga ada pada ajaran Idiologi marhaen yang diperjuangkan oleh PDIP untuk menjadi agenda partai. Konsep ekonomi gotong royong dalam bahasa romantis ekonomi modern adalah Ekonomi inklusif.  Periode kedua Jokowi, dia punggungi ekonomi gotong royong itu. Dan sayapun bersikap secara politik. Tidak lagi mendukung dia. Jadi perubahan sikap saya lebih disebabkan oleh perubahan sikap Jokowi terhadap orientasi politik.

***

Menurut bappenas, ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.  Pengertian vulgarnya, Perekonomian inklusif adalah sistem ekonomi yang mencakup semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras/etnis, pencapaian pendidikan, latar belakang pribadi, status disabilitas/kemampuan, atau sifat lainnya, dan menghormati peran individu sebagai pekerja, tanggungan, pelajar, anggota keluarga. , pengusaha, dan pemilik bisnis.

Perhatikan definisi Inklusif ekonomi tersebut. BIsakah anda memahaminya dan kemudian menentukan metodelogi cara menerapkannya. Saya engga yakin pemerintah paham cara implementasinya. Memikirkan secara sederhana aja tidak bisa. Engga percaya. Kalau pemerintah paham, engga mungkin pemerintah lakukan intervensi soslal lewat APBN dalam program keluarga pra sejahtera dalam bentuk subsidi dan Bantuan langsung tunai.  Tidak mungkin ada istilah quota impor dan rente lainnya.

Ada empat hal komponen Ekonomi inklusif itu. Pertama, adalah pendidikan. Bukan hanya pendidikan formal tetapi juga informal bagi siapa saja, pengakuan pendidikan bukan pada ijazah tetapi skill dan kompotensi. Kedua, akses ke lapangan kerja baik formal maupun informal dengan upah sesuai standar pemerintah. Ketiga, akses kepada sistem perbankan, yang memungkinkan setiap orang dapat layanan perbankan. Kempat, kewirausahaan yang tumbuh karena tidak ada rente dan monopoli. Kelima, berhak mendapatkan akses informasi seluas luasnya.

Ekonomi inklusif berjalan dengan langkah sederhana namun langsung membuka peluang terjalinnya sebuah ekosistem baru bernama gotong royong. APa saja itu?

Pertama. Peningkatan atau perbaikan index Logistik. Caranya kembali kepada angkutan massal yang murah untuk logistik, yaitu kareta api dan kapal laut. Infrastruktur kereta api harus dibangun secara luas, seperti trans sumatera, kalimanta, sulawesi dan lain  lain. Perbanyak kapal dan pelabuan feeder. Karena mayoritas wilayah kita adalah lautan. Membangun pusat logistik yang teritegrasi dengan sistem stokis berbagai komoditas dan produk industri. Kalau bisa satu pulau satu pusat logistik teritegrasi dengan sistem stokis  dan logistik berbasis Ecommerce.

Menurut laporan penelitian, “ China Logistics and Warehousing Market Outlook to 2025-Led by Growth in Road Freight Services, Improving Infrastructure and Rising Digital Innovations” menyatakan bahwa pertumbuhan industri didorong oleh terjadinya perubahan yang cepat dari gudang konvesional menjadi Warehousing marketplace and logistik. Ini tentu mendorong semua kawasan industri terhubung dengan warehousing marketplace and logistik. Industri FMCG ( Fast-Moving Consumer Goods) dan komoditas (seperti baja, semen, dll.) adalah pengguna layanan pergudangan terbesar di China. Kedua terbesar adalah Pertanian, elektronik, otomotif. Tapi industri farmasi punya gudang khusus tidak dicampur dengan komoditas lain.

Apa itu warehousing market place and logistik?. Tentu berbeda dengan gudang konvensional yang hanya sekedar tempat menyimpan barang. Warehousing market place and logistik menyediakan layanan untuk penyimpanan barang yang dikelola secara IT system. Pembeli  bisa mengetahui stok barang tersedia lewat camera CCTV yang bisa diakses secara online. Pembeli dan penjual tidak usah repot mengatur pengapalan, karena sistem  warehousing dilengkapi dengan layanan logistik darat, udara maupun laut. 

Pemilik barang bisa mengakses layanan fund provider atas barang yang mereka tempatkan di warehousing market place and logistik. Resi gudang bisa diuangkan lewat bank seharga 60% dari market dan otomatis terlunasi saat barang terjual, atau dijual melalui pasar option. Jadi andai pemilik barang itu adalah petani atau industri , fasilitas warehousing market place and logistik menjamin likuiditas mereka. Pemilik barang tidak usah repot pasarkan barangnya. Karena warehousing market place and logistik terhubung dengan supply chain global dan mereka punya reputasi tinggi sebagai penyedia marketplace.

Kedua, pembangunan KEK tidak lagi berdasarkan potensi ekonomi wilayah tapi berdasarkan lingkungan strategis. Jadi yang sudah ada sebaiknya tutup aja. Engga usah banyak banyak bangun KEK.  Cukup yang berada di lintasi kapal-kapal perdagangan dunia:  Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Focus kepada wilayah yang jadi backbone geopolitik kita saja dan bersinggungan dengan geostrategis 40% perdagangan dunia yang melintasi empat titik strategis itu. Jadikan juga KEK itu teritegrasi dengan infrastruktur Hub logistik perdagangan lokal maupun international.

Ketiga. Tingkatkan belanja riset untuk innovasi dan tekhnologi. Tidak perlu semua riset itu dikerjakan pemerintah, Bisa saja swasta atau dunia usaha yang lakukan. Namun biaya riset di bailout oleh pemerintah setelah terbukti hasil risetnya mendukung produktifitas.  Bailout tidak harus dalam bentuk uang tapi bisa saja lewat tarif dan subsidi bahan baku yang berasal dari SDA.  Kebijakan ini akan mendorong terjadinya relokasi industri kelas menengah dan tinggi ke Indonesia. Karena kebijakan tekhnologi oriented.  Tentu perlu segera lakukan reformasi pendidikan nasional yang focus kepada  pengembangan kreatifitas dan innovasi.

GAMA mendukung kemajuan lewat perbaikan terus menerus. Namun dengan landasan Visi Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang Kebudayaan. Tentu focus kepada pembanguan industri dan manufaktur itu akan berdampak kepada perubahan llngkungan sosial. Tidak perlu kawatir. Kita punya modal sosial yang tangguh sebagai masyarakt berbudaya dan beragama. GAMA hadir lewat social engineering, kembali kepada nilai nilai lama, seperti sikap masyarakat terhadap sains, etos kerja, pengambilan risiko, dan orientasi kepada laba atas dasar semangat gotong royong, kolaborasi dan sinergi antar sektor. 

Sekarang kembali kepada Rakyat. Apakah akan melanjutkan program yang populisme sesat atau menjadikan rakyat dan kearifan lokal sebagai kekuatan memicu semangat gotong royong menuju kemakmuran bagi semua. Atau tetap jadi penonton di tengah geliat ekonomi oleh segelintir orang..

Politik dinasti ?

 

PSI meng claim partai anak muda. Sebagai orang tua, saya sedih melihat sikap PSI yang tidak paham sejarah. Bagaimana  masa depan bangsa ini kalau ditangan anak muda yang miskin literasi sejarah. Terutama sejarah berdirinya republik ini.  Karena Republik ini tidak ada dengan begitu saja. Tetapi telah melewati proses yang rumit dan bau amis darah. Sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan di dalam rumah besar NKRI. 

Mari kita melompat ke era 1945. Proklamasi di-ikrarkan oleh, Soekarno dan Hatta. Upacara dilaksanakan dengan sederhana tanpa adanya protokol, bahkan tiang bendera hanya ditancapkan di tanah. Naskah asli dan naskah ketikan Naskah asli merupakan hasil tulisan tangan Sukarno tanpa adanya tanda tangan, sedangkan, naskah proklamasi yang sudah ditandatangani adalah hasil ketikan Sayuti Melik. Fakta lain mengatakan, naskah asli ditemukan oleh seorang wartawan BM Diah di tempat sampah.

Artinya proses awalnya Proklamasi itu, Mereka sendiri tidak yakin secarik kertas itu melegitimasi sebuah republik berdiri. Mereka paham sekali. Karena mereka terpelajar dan paham hukum, sahnya berdirinya negara.  Apalagi saat itu eksistensi kerajaan / kesultanan di nusantara ini masih diakui secara international. Jatuhnya Jepang dalam perang dunia kedua, tidak otomatis berubah jadi republik tanpa proses hukum pengakuan dari kesultanan yang ada. Disamping itu Soekarno- Hatta tidak punya sumber daya uang menjalankan pemerintahan.

Nah dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator yakni dengan Soekarno dan Moh. Hatta. Tanggal 2 september Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Tanggal 5 September 1945, Sultan bersama Paku Alam VIII, mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Kemudian setelah itu diikuti oleh Kesultanan Aceh mengakui republik Indonesia.

Artinya eksistensi republik Indonesia ini awalnya adalah revolusi kesultanan Yogya, Solo dan Aceh. Dari kesultanan berubah menjadi republik ini. Tanpa itu, Soekarno -Hatta tidak pernah ada ruang  dan legitimasi untuk berunding dengan Belanda dan selanjutnya dengan PBB. Sultan Yogya dan Aceh juga bukan hanya sekedar mengakui republik ini tetapi juga menyumbangkan dana untuk biayai pemerintahan republik usia balita itu.

Nah bayangkan andaikan saat itu ACeh dan Yogya tidak bersedia bergabung dengan NKRI, itu Soekarno-Hatta dan lain lain hanya jadi bonek tanpa ada legitiasi bicara atas nama republik. Dan bisa jadi sampai sekarang kita hanya tahu kesultanan Aceh yang berdaulat di indonesia timur dan Yogya yang berkuasa di Jawa ( tidak termasuk Jawa Barat)  dan Madura. Tapi para keluarga raja itu memilih menyerahkan wilayahnya kepada Republik Indonesia,  yang kemudian diikuti oleh raja raja yang ada di nusantara ini. Padahal setelah Jepang jatuh, mereka punya pilihan untuk melanjutkan kerajaannya. 

Jadi paham ya nak, mengapa negeri ini memberikan hak istimewa kepada Aceh dan Yogya…Banyak baca ya sayang. Agar kalian punya rasa malu dan tahu diri di hadapan sejarah. Jangan sombong,  karena pengorbanan kalian belum secuil dibandingkan dengan mereka yang telah berkorban  agar republik ini eksis.

Politik dinasti ?

Ada dosen PTN dan juga caleg PSI. Dia mempertanyakan sikap BEM UGM yang menentang politik Dinasti, sementara mereka tidak menentang keberadaan sultan Yogya yang jadi gubernur turun temurun. Profesor itu minta agar mahasiswa menggunakan akal. Artinya pahami jalan pikirannya secara logika. Tetapi sebenarnya dia tidak memahami dialektika politik dinasti itu sendiri. Benar benar kurang literasi dia soal Politik dinasti. Mungkin karena malas baca buku.

Politik dinasti itu bukan tentang sistem monarki. Istilah politik dinasti itu ada pada sistem demokrasi. Sederhananya begini saya analogikan apa yang dimaksud politi dinasti. Bahwa demokrasi berjalan berdasarkan konstitusi atas dasar UU dan konvensi atau atas dasar etika moral. Ini harus dipatuhi agar demokrasi bisa berjalan sesuai dengan value demokrasi yaitu Kebebasan, Kesetaraan, Keadilan.

Dengan prinsip bahwa peluang terpilih bagi semua. Artinya bisa saja anak gubernur atau anak presiden atau anak pedagang sempak, jadi caleg atau calon wlikota atau calon bupati atau cawapres sepanjang dia melewati proses sesuai aturan yang berlaku. Engga ada masalah. Artinya yang jadi panglima adalah konstitusi bukan politik kekuasaan. Anda bisa baca buku Dynasties and Democracy oleh Daniel m Smith. Masih banyak lagi buku membahas politik dinasti.

Misal, Jokowi memberikan akses kepada Putranya GIbran sebagai cawapres untuk mengikuti kontestasi Pemilu. Gibran tahu bahwa usianya tidak cukup untuk jadi cawapres. Nah karena ayahnya presiden, tangan kekuasaan bekerja efektif mempengaruhi keputusan MK, sehingga aturan itu diubah agar Gibran bisa lolos. Memang tidak ada bukti vulgar keterlibatan Jokowi. Tetapi tidak perlu sekolah tinggi untuk tahu. Cukup gunakan logika sederhana, Aturan dibuat saat menjelang Pilpres. Dan pasti bukan ditujukan kepada putra Dulah penjaga pintu kereta.

Kaesang tidak pernah jadi kader Partai, tetapi dalam sekejap jadi kader dan langsung jadi ketua UMUM, Sama halnya Gibran tidak pernah jadi kader partai Golkar sebelumnya tetapi menjelang pendaftaran ke KPU dia mendadak jadi kader Golkar dan jadi cawapres dari Golkar. Ini sudah melanggar etika moral Demokrasi. Itulah buruknya politik dinasti. Merusak sistem kompetisi antar kader partai.

Nah kalau value demokrasi tidak dijaga maka itu sama saja dengan Republik rasa kerajaan. Tetapi itu hanya “rasa” bukan real monarchi. BIsa jadi Republik rasa kerajaan lebih buruk dari monarchi itu sendiri. Karena sistem monarchi masih patuh kepada konstitusi. Cobalah lihat monarki konstitusional di Brunei, Arab, inggris, Malaysia, walau kekuasaan raja absolut namun itu ditujukan untuk keadilan bagi semua. Itu menjadi standar value dari sistem monarki modern. Sama halnya tidak ada rakyat Yogya yang keberatan dengan status Daerah istimewa. Dan lagi aturan DIY itu lahir dari proses politk demokrasi di DPR dan selama ini tidak permah Sultan melanggar UU itu. Itu artinya DIY telah berjalan sesuai dengan konstitusi. Jadi esensinya mau sistem demokrasi atau monarky, tidak ada masalah selagi patuh kepada Konstitusi. Legacy Jokowi adalah melahirkan anak haram demokrasi..

Pentingnya kemerdekaan

Berkali kali perang melawan kolonial Belanda. Itu dilakukan oleh semua kerajaan yang ada di nusantara ini. Tetapi selalu gagal. Padahal korban tidak terbilang. Sampai akhirnya Belanda jumawa. Kemudian pada awal abad 20, segelintir pemuda datang ke Belanda. Mereka dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikanya di universitas terkenal di Belanda. Para mahasiswa Indonesia di Belanda kemudian membentuk sebuah perkumpulan bernama Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia) pada 1908.

Mungkin kesalahan fatal bagi Belanda adalah memberikan kesempatan bagi pribumi untuk pintar lewat pendidikan. Walau mereka keluarga bangsawan dan ayah mereka jongos Belanda, Tetapi mereka adalah anak masa depan. Mereka punya takdirnya sendiri. Dari pengetahuan yang luas dan berinteraksi dengan buku dan orang orang dari berbeda bangsa, membuat mata mereka melek. Bangun dari tidur panjang. Paham bagaimana seharusnya berjuang untuk memerdeka kan diri. 

Apalagi dipenghujung abad ke 19 dan diawal abad 20, kemenangan Jepang dalam perang merebut Tiongkok dari hegemoni tiga negara Barat (Rusia, Kekaisaran Jerman dan Prancis ), ini membuat kekuatan Barat harus memperhitungkan Jepang dalam urusan politik di Asia. Selain itu, kemenangan ini memicu kebangkitan nasional di negara-negara Asia lainnya yang sedang terjajah oleh negara Eropa. Ini membuat negara-negara Asia berpikir bahwa negara-negara di Asia dapat sejajar dengan negara-negara Barat.

Setelah kedatangan tiga serangkai pendiri Indische Partij, yakni Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat. Dan  kemudian disusul oleh para pemuda yang pernah memimpin pergerakan di Indonesia, yakni Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Sutomo, Ali Sastroamidjojo, Budiarto, Iskaq, dan Iwa Kusumasumatri. Gerakan perlawan pemikiran kemerdekaan lebih focus. Mereka sadar walau Belanda negara liliput dari segi size namun pemikiran mereka seluas benua. Itulah yang membuat Belanda kuat. Maka melawannya harus dengan revolusi pemikiran. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Sejak Januari 1922, nama perkumpulan juga diubah menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia). Tidak lagi memakai nama Indische ( hindia). Nah gimana caranya mereka melawan lewat pemikiran? Melalui tulisan. Mereka create corong sendiri, yaitu majalah organisasi yang diberi nama Indonesia Merdeka. Lewat tulisan itulah mereka berusaha menarik simpati masyarakat dunia tentang gagasan indonesia merdeka.

Bukan hanya lewat tulisan. Mereka para pemuda itu juga aktif dalam pergerakan international. Mereka mengikuti beberapa kongres internasional, seperti Kongres VI Liga Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Paris pada Agustus 1926 dan kongres organisasi di Berlin pada Februari 1927. Tokoh-tokoh PI yang hadir dalam kongres tersebut berhasil mendapat dukungan dari peserta. Bahkan Tan Malaka ikut dalam Kongres Komunis Internasional ke-empat pada tanggal 12 Nopember 1922 dan mendapat kesempatan berbicara di kongres itu.

Lewat proses yang rumit dan perdebatan yang panjang di forum akademis dan di kancah international di Eropa maupun AS. Lambat namun pasti proses perubahan pemikiran terjadi. Ya seiring dengan itu terjadi pula Perubahan paradigma dari kolonialisme ke nasionalisme. Bahwa kolonialisme itu harus ditinggalkan. Jargon nasionalisme mendapat tempat dalam pemikiran baru. Makanya fenomena politik global mereka pantau dengan baik dan sikapi. Dan mendapat momentum ketika Jepang kalah dalam perang dunia Kedua. Proklamasi kemerdekaan digaungkan. 

Walau Belanda return ke Indonesia setelah Jepang kalah, dunia tertawakan niat Belanda untuk kembali menerapkan kolonialsme di Indonesia. Kolonialisme udah jadul. Wake up man. Udahan ngayal terus. Selanjut revolusi dimulai. Dari negara kerajaan yang menerapkan sistem feodalisme menuju kemerdekaan Indonesia seutuhnya yaitu Republik Indonesia.

Apa hikmah dari perjuangan segelintir pemuda terpelajar itu? Bahwa pendidikan berperan penting dalam proses mencapai kemerdekaan dalam arti sesungguhnya. Dan itu bukan hapalan dan dogma atau folower buta. Tetapi lewat proses dialektika, perang gagasan, berkelahi dalam debat intelektual di forum akademis dunia. Dari adanya perbedaan gagasan itulah lahir ide cemerlang untuk perubahan yang lebih baik. Ya,  bukan hanya idea merdeka secara defacto dan yuridis tetapi juga kemerdekaan berpikir mengganyang segala bentuk feodalisme seperti politik dinasti dan oligarki.

Strategi mencapai kemenangan Pilpres.

 

“Jawaban terhadap permasalahan ilmiah, bisnis, dan sosial yang paling penting saat ini terletak pada data.” —Gurjeet Singh. Ungkapan itu ada benarnya. Data itulah yang membedakan orang waras dengan orang gila. Orang waras selalu berbuat dan berpikir berdasarkan data. Karena dia sadar setiap perbuatannya akan berujung kepada dua hal pemenang atau pecundang. Orang gila tidak punya pilihan makanya dia tidak butuh data.

Saya selalu berpikir tentang data. Namun saya juga harus tahu bagaimana data sampai kesaya. Saya percaya metode sains dalam survei. Membaca data dan informasi tidak bisa hanya berdasarkan apa yang tertulis. Percaya begitu saja. Anda harus punya kemampuan menganalisa keterkaitan data satu dengan data lainnya. Jangan membuat keputusan kalau data tidak anda “ kuasai” Dalam politik di era modern yang menganut sistem demokrasi langsung.  Strategi kampanya sangat ditentukan oleh penguasaan data dan informasi. 

Tahun 2019. Di tengah gencarnya hasil survey tentang elektabilitas Paslon, saya tertarik dengan Survey yang dilakukan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2018 tentang kerukunan beragama dan dilaporkan tahun 2019 sebelum Pilpres.  Laporan ini tidak begitu diperhatikan oleh orang banyak.  Tapi saya baca data utuh ( file pdf ) itu dengan seksama. Apa isi data itu? membuktikan bahwa tingkat kerukunan di Indonesia itu tinggi,  Skor 73,83%. Sementara strategi Prabowo berlawanan dengan hasil Survey itu. Yang justru sangat yakin bahwa politik identitas menentukan kemenangan. Makanya ijma Ulama dikampanyekan secara luas agar orang terikat untuk memilih atas dasar agama. Belum lagi ormas intolerans ada dikubu Prabowo.

Apa yang terjadi ? Prabowo kalah dan Jokowi menang tipis terhadap Prabowo.  Kekalahan yang menyakitkan tentunya. Apalagi Jokowi menang bukan karena Jokowi lebih hebat dari Prabowo dan diidolakan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tetapi karena kubu Prabowo di-personifikasikan dengan golongan intoleran atau politik identitas. Padahal hasil Survey itu dalam konteks politik menjawab konkrit orientasi dan minat serta behaviour masyarakat Indonesia yang pluralis. Mayoritas rakyat Indonesia tidak suka politik identitas. Mereka lebih suka hidup rukun diatas perbedaan agama. Kubu Prabowo anggap angin lalu saja hasil survey ini. Ya kalah bego.

Pilpres 2019 adalah contoh kegagalan Prabowo karena salah  membaca data dan tentu salah memilih strategi kampanye. Prabowo lupa. Bahwa kemengan Anies pada Pilkada DKI tidak bisa di copy paste. Justru karena kemenangan politik identitas pada Pilgub DKI 2017, mendorong meluasnya kampanye anti intolerance. Civil society bangkit menolak politk identitas. Karena mencederai nilai nilai demokrasi. Sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengutamakan kerukunan beragama. Hasil Survey Puslitbang Bimas Agama tahun 2019 membuktikan itu.

Berkaca kepada kekalahan Prabowo yang mengusung Politik identitas itu, dan Survey yang dilakukan Litbang Kompas pada tahun 2022. Hasilnya 72,6% masyarakat menentang sikap Intoleran. Makanya Nasdem dalam mengusung Anies, tidak memakai politik identitas. Tetapi politik Perubahan. Mengapa politik perubahan? Mayoritas rakyat sudah muak dengan oligarki. Mereka inginkan perubahan. Terutama berharap perubahan etika demokrasi untuk tertipnya hukum dan law enforcement jalan. Perubahan yang dimaksud adalah mengurangi atau menghapus oligarki. Nah Juli tahun 2023, Lembaga Survei Australia Utting Research, membuktikan itu,  81% responden inginkan perubahan.

Bagaimana dengan strategi kubu Prabowo memilih Gibran sebagai Cawapres ? Itu juga kesalahan fatal. Survei Litbang Kompas  oktober 2023, menunjukkan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui adanya aturan yang membatasi praktik politik dinasti. Hasil survey itu tidak jauh beda dengan hasil Survey ketidak sukaan masyarakat akan sikap intoleran. Mengapa? sejatinya rakyat Indonesia itu tidak suka dengan paham feodalisme (termasuk didalamnya primodialisme). Artinya mayoritas rakyat itu tidak bego amat. Hanya saja mereka tidak berani bicara banyak. Dan mereka bersikap saat berada dibilik suara.

Bagaimana dengan approval rating Jokowi diatas 70%. Apakah berpengaruh terhadap Paslon Prabowo-Gibran. Data survey Litbang Kompas berkaitan dengan penundaan pemilu, menunjukkan 62,3% responden ingin pemilu tetap diselenggarakan pada tahun 2024. Artinya walau Approval rating Jokowi tinggi. Itu tidak otomatis orang inginkan Jokowi terus berkuasa atau endorsed nya terhadap paslon diakui. Mayoritas rakyat bersikap enough is enough.

Peran Jokowi sebagai presiden bisa saja mempengaruhi kemenangan Paslon Prabowo-Gibran. Maklum Jokowi masih mengendalikan aparatur negara dari pusat sampai ke daerah. Tetapi tidak significant. Artinya kalau suara Paslon Prabowo-Gibran  tertinggal diatas 5%, engga mungkin kekuasaan Jokowi sebagai presiden bisa intervensi. Karena berpotensi akan menimbulkan Chaos. TNI dan Polri tidak akan mendukung itu. Mereka engga mau ambil resiko. Kalau strategi Prabowo mengusung Gibran sebagai cawapres bisa menang mudah, tidak akan ada artinya kalau kalah diatas 5%. 

Berkaca pada hasil survey tentang arus perubahan, yang menolak politik dinasti ala feodal dan primordial, Paslon GAMA menggunakan jargon perubahan dalam arti memperbaiki program Jokowi dan ditingkatkan agar lebih baik. Terutama soal ketahanan pangan, program hilirisasi yang berbasis supply chain pada industri downstream dalam negeri, lewat perbaikan sistem pendidikan dan litbang. Kalau GAMA tidak manfaatkan arus perubahan ini, maka AMIN akan menang mudah. Jadi wajar kalau Ganjar kritik Jokowi. Kalau engga, dia akan dianggap bagian dari oligarki. Dan kemungkinan yang pasti menang ya AMIN yang punya jargon perubahan.

Survey Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya tren penurunan belanja. Terutama untuk kelompok masyarakat dengan pengeluaran sampai Rp4 juta per bulan. Survey itu juga menemukan konsumsi masyarakat menengah ke bawah Indonesia tercermin tertahan. Apa jadinya kalau harga  kebutuhan pokok terus naik. Harga beras tadinya 10.000 sekarang udah diatas itu. Gula juga naik. Dampaknya kemana mana itu. Sementara perlambatan ekonomi kemungkinan masih akan terjadi sampai akhir tahun 2024. Ini fakta yang tidak bisa ditutupi dengan  pencitraan kesuksesan membangun infrastruktur dan  IKN. Ingat loh, pendapatan sampai Rp. 4 juta itu jumlahnya ada 80% dari populasi negeri ini. Kan konyol kalau GAMA puji terus Jokowi..bunuh diri namanya.

Pemilu Jurdil ?

 

Mengapa kita mau dipersatukan dalam bingkai republik Indonesia ? Karena konsesus. Apa itu konsensus ? Ya KONSTITUSI. Nah konstitusi itu tidak dibuat oleh alay atau anak lebay kelas bocil atau preman sapi. Tapi dibuat oleh mereka kaum terpelajar. Diakui moral dan intelektualnya. Itupun mereka sebelum membuat konstitusi, konsepsi berpikirnya sudah dipagari oleh falsafah. Apa itu falsafah atau filosofi?  adalah metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Nah falsafah konstitusi kita adalah Pancasila. Tentu semua orang indonesi hapal isi Pancasila itu. 

Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan perwujudan dari dasar ideologi negara yaitu Pancasila. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea yang mengandung sejumlah pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan UUD Negara Indonesia yaitu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Artinya konstitusi itu memang produk akademis. Karena kita ingin membangun negara modern dengan falsafah Pancasila. Spritual dan moral diatas segala galanya. 

Mengapa sampai sekarang kita tetap utuh sebagai bangsa. Tidak tercerai berai NKRI seperti Unisoviet? Padahal kita berkali kali mengalami  pergolakan. Dari PRRI, G30S pki, 13 mey 1998. Tapi kita tetap utuh dan presiden tetap orang Jawa. Mengapa ? Karena orang terpelajar peduli terhadap NKRi. Selalu setiap ada gejolak mereka bisa berdamai dan patuh kepada konstitusi. Konstitusi dibela sebagai bentuk rasa hormat. Karena itulah setiap krisis kita bisa atasi dan bangkit. Itu karena orang luar percaya bahwa kita negara bermartabat yang menghormati konstitusi. Dan karenanya rupiah dipercaya sebagai alat pembayaran dan kita  diterima untuk billateral LCS dengan negara lain.

Periode pertama Jokowi sebagai petugas partai, dia selalu berjalan pada rel konstitusi. Tetapi sejak periode kedua, dia menolak sebagai petugas partai. Dia sudah bergaya monarki. UU cipta kerja yang sudah dinyatakan  inkonstitusional bersyarat  oleh MK, dilabrak dengan mengeluarkan Perpu. UU Minerba pasal 169a sudah dinyatakan inkontitusional bersyarat oleh MK, dicuekin aja. Terakhir keputusan MK direkayasa agar putranya bisa lolos jadi cawapres, dan terbukti ketua MK adik ipar Jokoei dinyatakan oleh MKMK melanggar kode etik berat.  

Ya, Republik Indonesia tapi hanya rasa republik. Ya seperti Mie instan. Mie ayam tapi hanya rasa ayam.  Padahal tugas presiden itu adalah menjaga dan sekaligus pengawal konstitusi. Dia disumpah untuk itu.  Yang saya kawatirkan persepsi bagi partai pendukung paslon nomor 1 dan 3 , bahwa Jokowi tidak netral dan proses penetapan cawapres paslon nomor 2 mencederai konstitusi. Orang tak lagi percaya kepada MK. Kalau salah satu  paslon ( 1 atau 3) kalah, chaos tak bisa dihindari.  Kalau ormas ribut bisa dibendung. Tetapi kalau partai yang ribut, maka yang terjadi terjadilah. Tak akan sanggup TNI dan POLRI hadapi people power. 

Saat sekrang orang terpelajar tak lagi bersuara atau bersuara tapi suara tak terdengar atau bersuara tapi senyap dan sunyi nyaris tak terdengar. Saran saya, sudahi lah drama dinasti ini. Duduklah bersama untuk kebaikan bersama. Jangan perturutkan hawa nafsu ingin menang sendiri. Jaga konstitusi! Itulah batas moral kita dengan setan.

***

Pidato politik Bu Mega yang berharap pemilu Jujur dan Adil. Bu Mega bicara ini bukan asbun. Karena dia sudah buktikan saat jadi Petanaha tahun 2004. Dia mengawal Pemilu 2004 mengantarkan SBY ke Istana. Walau sakit sekali kekalahan itu bagi Ibu Mega, tetapi dia lebih memilih menjadi pengawal Demokrasi daripada menang dengan tidak jujur. Ini bukan soal dia sebagai  ketum PDIP, tetapi tanggung jawab Presiden dalam memimpin penyelenggaran Pemilu yang harus berada disemua golonga.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, pelaksana nya adalah KPU. Lembaga Independent yang dibentuk oleh UU. KPU diawasi oleh Bawaslu. Namun untuk proses pemilu sejak menentukan DPT, mengirim kotak suara, menghitung suara dari tingkat TPS sampai tingkat Nasional diperlukan aparatur negara, yang tentu bekerja atas dasar komando dan arahan presiden sebagai penanggung jawab Pemilu. Jadi kalau presiden itu  tidak bermental negawaran, akan mudah sekali mengatur ritme proses yang menguntungkan paslon yang dia dukung.  Mari kita uraikan secara sederhana dibawah ini.

Pertama. Menurut Bawaslu, ada 5.744 TPS yang sulit dijangkau baik secara geografis, cuaca, dan Keamanan. Kedua, sebanyak 11.559 TPS tidak ada jaringan internet dan ada 3.039 TPS tidak ada aliran listrik. Untuk yang pertama dan kedua ini hanya TNI dan POLRI yang bisa mengurus TPS nya. Kita semua tahun PANGAB, KAPOLRI, adalah sahabat Jokowi saat jadi Walikota Solo.

Kedua. Kemudian ada pemilih tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, terdaftar ganda dan tidak dikenali sebanyak 14.534 TPS. Nah ada  272  Bupati, Walikota dan  17 Gubernur berstatus pelaksana tugas (PLT) yang dipilih presiden via Mendagri. Mereka ini sangat potensi mengatur suara. Ada juga terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar di DPT 6.291 TPS. Nah ini santapan dari  kepala desa. Kita tahu  semua kepala Desa  se Indonesia pernah berbait tiga periode atau perpanjangan keuasaan  untuk Jokowi.

Ketiga. Kalau total TPS seluruh indonesia mencapai 820.161 TPS diperkirakan 20% suara berpotensi diselewengkan. Kalau terjadi sengketa, sulit akan dilaksanakan. Karena MK sudah distrust.  

Kalaupun dipaksakan kemenangan yang tidak jurdil, maka legalitas pemenang akan deligitimasi di mata International. Apalagi pemilu kita diawasi langsung oleh Lembaga international. Pemerintahan pasti tidak stabil. Berkaca di Amerika latin dan AFrika, ini memancing Milter masuk untuk kudeta. NKRI pasti bubar. Karena peluang bagi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya memisahkan diri dari Jawa. Mengapa ? Karena pemerintahan dalam kondisi deligitimasi memang memberi peluang dapatkan dukungan international bagi wilayah yang ingin memisahkan diri. 

Saya yakin secara personal Jokowi tidak punya nyali untuk bermain main dengan pemilu 2024, entah dengan team Sukses PS -Gibran yang bisa saja apapun mereka lakukan untuk menang. Dari caranya gunakan Gibran sebagai cawapres itu sudah tanda : To be or not to be.