Civil society

 

Kalau ada yang mengatakan kita semakin jauh dari kedilan sosial. Itu bukan hoax. Bukan provokasi. Digelontorkannya dana Bansos besar besar sampai mengambil anggaran Kementrian sebesar Rp. 50 triliun, itu adalah bukti betapa timpangnya ketidak adilan. Walau terkesan kebijakan itu pro rakyat miskin, namun tidak menyelesaikan masalah ketidak adilan sosial. Pengeluaran bansos itu sama saja dengan menyediakan seteguk air  di tengan gurun  yang panas terik. Hanya sebentar akan haus kembali. Dan tidak mungkin negara terus menyediakan bansos karena daya dukung sosial APBN semakin berkurang akibat beban utang yang setiap tahun terus bertambah.

Situasi Indonesia sekarang memang memprihatinkan. Lembaga demokrasi melemah akibat oligarchi. Misal, berkaitan pencalonan Gibran sebagai Cawapres, sudah jelas DKPP menyatakan ketua KPU melanggar etika dan MKMK juga memutuskan Ketua MK melanggar etika. Namun kekuasaan mengabaikan itu. Sementara kekuatan Civil Society dari kalangan kampus menyuarakan keprihatinan terhadap rusak nya etika dalam demokrasi, namun oleh ring-1 presiden malah disikapi sinis dengan stigma partisan. Bahkan merekayasa gerakan tandingan untuk mengkerdikan gerakan moral itu. Sehingga kebebasan berbicara dan berpendapati sebagai ujud partisipasi civil society melemah. Padahal cara cara kekuasaan seperti ini berpotensi menimbulkan   konflik. 

Laporan CIVICUS tahun 2016, menggarisbawahi bahwa “dua permasalahan yang mendesak dan saling terkait selanjutnya mempengaruhi kualitas civil society: korupsi dan pengaruh kepentingan bisnis yang bersifat predator, khususnya yang berkaitan dengan industri ekstraktif, agribisnis dan proyek konstruksi skala besar. Kita bisa dengar sendiri seorang konglomerat Boy Thahir mengatakan dia mewakili mereka yang menguasai 1/3 ekonomi Indonesia, memilih paslon 2. Di tengah meluasnya korupsi, meningkatnya pengeluaran militer, pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia, dan semakin besarnya kepentingan bisnis yang bersifat predator. Upaya menegakan keadilan sosial semakin jauh dan jauh.

Padahal menegakkan kekuasaan dengan mengabaikan etika pada situasi APBN defisit dan debt trap, itu sama saja menegakan benang basah. Kalau sedikit cerdas bisa tahu, gaya politik tanpa etika itu kontra produktif terhadap kredibilitas APBN yang bergantung kepada luar negeri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Kemudian Deklarasi dan Program Aksi Budaya Damai, diadopsi pada tahun 1999. Piagam Bumi yang .memasukkan ketentuan-ketentuan yang menekankan integritas ekologi dan penghormatan terhadap alam dan Ibu Pertiwi. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. 

Masih belum jelas?. Baik, saya katakan. Di era sekarang, apalagi seperti Indonesia yang 40% PDB bersumber dari utang lewat instrument M2, tidak bisa bebas sepenuhnya dari standar kepatuhan HAM dalam mengelola negara. Walau SDA besar tetapi itu hanya potensi kekayaan yang tidak bisa menjadi potensi ekonomi tanpa sumber daya keuangan. Kita engga punya tabungan kecuali berharap dari utang. Kalau pemilu terindikasi tidak jurdil maka itu akan memancing lahirnya civil society and social movement. Dunia international terutama pasar akan bersikap dengan hukum besi.  Itu cepat sekali membalik situasi. Ingat istilah shock banking pada tahun 1998 dan tahun 2008. Premium CDS atas SBN akan melambung dan kurs rupiah pasti terjun bebas. Maka yang terjadi, terjadilah.

Setiap ketidak adilan sosial berpotensi akan melahirkan chaos sosial. Observatorium Konflik Regional, yang merupakan inisiatif bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Fundación UNIR, menyimpulkan bahwa chaos politik terkait dengan lemahnya lembaga-lembaga negara, meluasnya kemiskinan dan kesenjangan ekstrem, dan dibungkamnya gerakan civil society atau peran civl society sangat kurang. Saran saya kepada Jokowi. Belum terlambat. Masih ada waktu seminggu lagi. Segera rem mesin birokrat dari tingkat menteri sampai kepala desa dan pastikan mereka menjamin pemilu Jurdil dan netral. Hanya itu untuk mengamankan NKRI tetap utuh dan APBN punya sumber daya keuangan serta moneter stabll. Maka siapapun presiden terpilih, kita akan baik baik saja .