Strategi mencapai kemenangan Pilpres.

 

“Jawaban terhadap permasalahan ilmiah, bisnis, dan sosial yang paling penting saat ini terletak pada data.” —Gurjeet Singh. Ungkapan itu ada benarnya. Data itulah yang membedakan orang waras dengan orang gila. Orang waras selalu berbuat dan berpikir berdasarkan data. Karena dia sadar setiap perbuatannya akan berujung kepada dua hal pemenang atau pecundang. Orang gila tidak punya pilihan makanya dia tidak butuh data.

Saya selalu berpikir tentang data. Namun saya juga harus tahu bagaimana data sampai kesaya. Saya percaya metode sains dalam survei. Membaca data dan informasi tidak bisa hanya berdasarkan apa yang tertulis. Percaya begitu saja. Anda harus punya kemampuan menganalisa keterkaitan data satu dengan data lainnya. Jangan membuat keputusan kalau data tidak anda “ kuasai” Dalam politik di era modern yang menganut sistem demokrasi langsung.  Strategi kampanya sangat ditentukan oleh penguasaan data dan informasi. 

Tahun 2019. Di tengah gencarnya hasil survey tentang elektabilitas Paslon, saya tertarik dengan Survey yang dilakukan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2018 tentang kerukunan beragama dan dilaporkan tahun 2019 sebelum Pilpres.  Laporan ini tidak begitu diperhatikan oleh orang banyak.  Tapi saya baca data utuh ( file pdf ) itu dengan seksama. Apa isi data itu? membuktikan bahwa tingkat kerukunan di Indonesia itu tinggi,  Skor 73,83%. Sementara strategi Prabowo berlawanan dengan hasil Survey itu. Yang justru sangat yakin bahwa politik identitas menentukan kemenangan. Makanya ijma Ulama dikampanyekan secara luas agar orang terikat untuk memilih atas dasar agama. Belum lagi ormas intolerans ada dikubu Prabowo.

Apa yang terjadi ? Prabowo kalah dan Jokowi menang tipis terhadap Prabowo.  Kekalahan yang menyakitkan tentunya. Apalagi Jokowi menang bukan karena Jokowi lebih hebat dari Prabowo dan diidolakan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tetapi karena kubu Prabowo di-personifikasikan dengan golongan intoleran atau politik identitas. Padahal hasil Survey itu dalam konteks politik menjawab konkrit orientasi dan minat serta behaviour masyarakat Indonesia yang pluralis. Mayoritas rakyat Indonesia tidak suka politik identitas. Mereka lebih suka hidup rukun diatas perbedaan agama. Kubu Prabowo anggap angin lalu saja hasil survey ini. Ya kalah bego.

Pilpres 2019 adalah contoh kegagalan Prabowo karena salah  membaca data dan tentu salah memilih strategi kampanye. Prabowo lupa. Bahwa kemengan Anies pada Pilkada DKI tidak bisa di copy paste. Justru karena kemenangan politik identitas pada Pilgub DKI 2017, mendorong meluasnya kampanye anti intolerance. Civil society bangkit menolak politk identitas. Karena mencederai nilai nilai demokrasi. Sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengutamakan kerukunan beragama. Hasil Survey Puslitbang Bimas Agama tahun 2019 membuktikan itu.

Berkaca kepada kekalahan Prabowo yang mengusung Politik identitas itu, dan Survey yang dilakukan Litbang Kompas pada tahun 2022. Hasilnya 72,6% masyarakat menentang sikap Intoleran. Makanya Nasdem dalam mengusung Anies, tidak memakai politik identitas. Tetapi politik Perubahan. Mengapa politik perubahan? Mayoritas rakyat sudah muak dengan oligarki. Mereka inginkan perubahan. Terutama berharap perubahan etika demokrasi untuk tertipnya hukum dan law enforcement jalan. Perubahan yang dimaksud adalah mengurangi atau menghapus oligarki. Nah Juli tahun 2023, Lembaga Survei Australia Utting Research, membuktikan itu,  81% responden inginkan perubahan.

Bagaimana dengan strategi kubu Prabowo memilih Gibran sebagai Cawapres ? Itu juga kesalahan fatal. Survei Litbang Kompas  oktober 2023, menunjukkan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui adanya aturan yang membatasi praktik politik dinasti. Hasil survey itu tidak jauh beda dengan hasil Survey ketidak sukaan masyarakat akan sikap intoleran. Mengapa? sejatinya rakyat Indonesia itu tidak suka dengan paham feodalisme (termasuk didalamnya primodialisme). Artinya mayoritas rakyat itu tidak bego amat. Hanya saja mereka tidak berani bicara banyak. Dan mereka bersikap saat berada dibilik suara.

Bagaimana dengan approval rating Jokowi diatas 70%. Apakah berpengaruh terhadap Paslon Prabowo-Gibran. Data survey Litbang Kompas berkaitan dengan penundaan pemilu, menunjukkan 62,3% responden ingin pemilu tetap diselenggarakan pada tahun 2024. Artinya walau Approval rating Jokowi tinggi. Itu tidak otomatis orang inginkan Jokowi terus berkuasa atau endorsed nya terhadap paslon diakui. Mayoritas rakyat bersikap enough is enough.

Peran Jokowi sebagai presiden bisa saja mempengaruhi kemenangan Paslon Prabowo-Gibran. Maklum Jokowi masih mengendalikan aparatur negara dari pusat sampai ke daerah. Tetapi tidak significant. Artinya kalau suara Paslon Prabowo-Gibran  tertinggal diatas 5%, engga mungkin kekuasaan Jokowi sebagai presiden bisa intervensi. Karena berpotensi akan menimbulkan Chaos. TNI dan Polri tidak akan mendukung itu. Mereka engga mau ambil resiko. Kalau strategi Prabowo mengusung Gibran sebagai cawapres bisa menang mudah, tidak akan ada artinya kalau kalah diatas 5%. 

Berkaca pada hasil survey tentang arus perubahan, yang menolak politik dinasti ala feodal dan primordial, Paslon GAMA menggunakan jargon perubahan dalam arti memperbaiki program Jokowi dan ditingkatkan agar lebih baik. Terutama soal ketahanan pangan, program hilirisasi yang berbasis supply chain pada industri downstream dalam negeri, lewat perbaikan sistem pendidikan dan litbang. Kalau GAMA tidak manfaatkan arus perubahan ini, maka AMIN akan menang mudah. Jadi wajar kalau Ganjar kritik Jokowi. Kalau engga, dia akan dianggap bagian dari oligarki. Dan kemungkinan yang pasti menang ya AMIN yang punya jargon perubahan.

Survey Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya tren penurunan belanja. Terutama untuk kelompok masyarakat dengan pengeluaran sampai Rp4 juta per bulan. Survey itu juga menemukan konsumsi masyarakat menengah ke bawah Indonesia tercermin tertahan. Apa jadinya kalau harga  kebutuhan pokok terus naik. Harga beras tadinya 10.000 sekarang udah diatas itu. Gula juga naik. Dampaknya kemana mana itu. Sementara perlambatan ekonomi kemungkinan masih akan terjadi sampai akhir tahun 2024. Ini fakta yang tidak bisa ditutupi dengan  pencitraan kesuksesan membangun infrastruktur dan  IKN. Ingat loh, pendapatan sampai Rp. 4 juta itu jumlahnya ada 80% dari populasi negeri ini. Kan konyol kalau GAMA puji terus Jokowi..bunuh diri namanya.

Pemilu Jurdil ?

 

Mengapa kita mau dipersatukan dalam bingkai republik Indonesia ? Karena konsesus. Apa itu konsensus ? Ya KONSTITUSI. Nah konstitusi itu tidak dibuat oleh alay atau anak lebay kelas bocil atau preman sapi. Tapi dibuat oleh mereka kaum terpelajar. Diakui moral dan intelektualnya. Itupun mereka sebelum membuat konstitusi, konsepsi berpikirnya sudah dipagari oleh falsafah. Apa itu falsafah atau filosofi?  adalah metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Nah falsafah konstitusi kita adalah Pancasila. Tentu semua orang indonesi hapal isi Pancasila itu. 

Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan perwujudan dari dasar ideologi negara yaitu Pancasila. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea yang mengandung sejumlah pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan UUD Negara Indonesia yaitu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Artinya konstitusi itu memang produk akademis. Karena kita ingin membangun negara modern dengan falsafah Pancasila. Spritual dan moral diatas segala galanya. 

Mengapa sampai sekarang kita tetap utuh sebagai bangsa. Tidak tercerai berai NKRI seperti Unisoviet? Padahal kita berkali kali mengalami  pergolakan. Dari PRRI, G30S pki, 13 mey 1998. Tapi kita tetap utuh dan presiden tetap orang Jawa. Mengapa ? Karena orang terpelajar peduli terhadap NKRi. Selalu setiap ada gejolak mereka bisa berdamai dan patuh kepada konstitusi. Konstitusi dibela sebagai bentuk rasa hormat. Karena itulah setiap krisis kita bisa atasi dan bangkit. Itu karena orang luar percaya bahwa kita negara bermartabat yang menghormati konstitusi. Dan karenanya rupiah dipercaya sebagai alat pembayaran dan kita  diterima untuk billateral LCS dengan negara lain.

Periode pertama Jokowi sebagai petugas partai, dia selalu berjalan pada rel konstitusi. Tetapi sejak periode kedua, dia menolak sebagai petugas partai. Dia sudah bergaya monarki. UU cipta kerja yang sudah dinyatakan  inkonstitusional bersyarat  oleh MK, dilabrak dengan mengeluarkan Perpu. UU Minerba pasal 169a sudah dinyatakan inkontitusional bersyarat oleh MK, dicuekin aja. Terakhir keputusan MK direkayasa agar putranya bisa lolos jadi cawapres, dan terbukti ketua MK adik ipar Jokoei dinyatakan oleh MKMK melanggar kode etik berat.  

Ya, Republik Indonesia tapi hanya rasa republik. Ya seperti Mie instan. Mie ayam tapi hanya rasa ayam.  Padahal tugas presiden itu adalah menjaga dan sekaligus pengawal konstitusi. Dia disumpah untuk itu.  Yang saya kawatirkan persepsi bagi partai pendukung paslon nomor 1 dan 3 , bahwa Jokowi tidak netral dan proses penetapan cawapres paslon nomor 2 mencederai konstitusi. Orang tak lagi percaya kepada MK. Kalau salah satu  paslon ( 1 atau 3) kalah, chaos tak bisa dihindari.  Kalau ormas ribut bisa dibendung. Tetapi kalau partai yang ribut, maka yang terjadi terjadilah. Tak akan sanggup TNI dan POLRI hadapi people power. 

Saat sekrang orang terpelajar tak lagi bersuara atau bersuara tapi suara tak terdengar atau bersuara tapi senyap dan sunyi nyaris tak terdengar. Saran saya, sudahi lah drama dinasti ini. Duduklah bersama untuk kebaikan bersama. Jangan perturutkan hawa nafsu ingin menang sendiri. Jaga konstitusi! Itulah batas moral kita dengan setan.

***

Pidato politik Bu Mega yang berharap pemilu Jujur dan Adil. Bu Mega bicara ini bukan asbun. Karena dia sudah buktikan saat jadi Petanaha tahun 2004. Dia mengawal Pemilu 2004 mengantarkan SBY ke Istana. Walau sakit sekali kekalahan itu bagi Ibu Mega, tetapi dia lebih memilih menjadi pengawal Demokrasi daripada menang dengan tidak jujur. Ini bukan soal dia sebagai  ketum PDIP, tetapi tanggung jawab Presiden dalam memimpin penyelenggaran Pemilu yang harus berada disemua golonga.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, pelaksana nya adalah KPU. Lembaga Independent yang dibentuk oleh UU. KPU diawasi oleh Bawaslu. Namun untuk proses pemilu sejak menentukan DPT, mengirim kotak suara, menghitung suara dari tingkat TPS sampai tingkat Nasional diperlukan aparatur negara, yang tentu bekerja atas dasar komando dan arahan presiden sebagai penanggung jawab Pemilu. Jadi kalau presiden itu  tidak bermental negawaran, akan mudah sekali mengatur ritme proses yang menguntungkan paslon yang dia dukung.  Mari kita uraikan secara sederhana dibawah ini.

Pertama. Menurut Bawaslu, ada 5.744 TPS yang sulit dijangkau baik secara geografis, cuaca, dan Keamanan. Kedua, sebanyak 11.559 TPS tidak ada jaringan internet dan ada 3.039 TPS tidak ada aliran listrik. Untuk yang pertama dan kedua ini hanya TNI dan POLRI yang bisa mengurus TPS nya. Kita semua tahun PANGAB, KAPOLRI, adalah sahabat Jokowi saat jadi Walikota Solo.

Kedua. Kemudian ada pemilih tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, terdaftar ganda dan tidak dikenali sebanyak 14.534 TPS. Nah ada  272  Bupati, Walikota dan  17 Gubernur berstatus pelaksana tugas (PLT) yang dipilih presiden via Mendagri. Mereka ini sangat potensi mengatur suara. Ada juga terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar di DPT 6.291 TPS. Nah ini santapan dari  kepala desa. Kita tahu  semua kepala Desa  se Indonesia pernah berbait tiga periode atau perpanjangan keuasaan  untuk Jokowi.

Ketiga. Kalau total TPS seluruh indonesia mencapai 820.161 TPS diperkirakan 20% suara berpotensi diselewengkan. Kalau terjadi sengketa, sulit akan dilaksanakan. Karena MK sudah distrust.  

Kalaupun dipaksakan kemenangan yang tidak jurdil, maka legalitas pemenang akan deligitimasi di mata International. Apalagi pemilu kita diawasi langsung oleh Lembaga international. Pemerintahan pasti tidak stabil. Berkaca di Amerika latin dan AFrika, ini memancing Milter masuk untuk kudeta. NKRI pasti bubar. Karena peluang bagi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya memisahkan diri dari Jawa. Mengapa ? Karena pemerintahan dalam kondisi deligitimasi memang memberi peluang dapatkan dukungan international bagi wilayah yang ingin memisahkan diri. 

Saya yakin secara personal Jokowi tidak punya nyali untuk bermain main dengan pemilu 2024, entah dengan team Sukses PS -Gibran yang bisa saja apapun mereka lakukan untuk menang. Dari caranya gunakan Gibran sebagai cawapres itu sudah tanda : To be or not to be.

Jokowi meninggalkan Marhaen?

 

Ada issue entah siapa yang meniupkan, katanya ada perseteruan di internal PDIP. Antar pengurus DPP. Seakan dengan adanya konflik internal itu, PDIP tidak solid. Saya akan jelaskan secara sederhana tentang profile PDIP yang seharusnya ada kenal dengan baik. Di Indonesia itu hanya ada dua partai idiologi, yaitu PKS dan PDIP. Bukan partai pragmatis seperti PD, Golkar, Gerindra. Apa sih bedanya partai idiologi dengan partai pragmatis. Partai idiologi itu punya patron. PKS patron nya adalah Hasan Al-banna. Ajarannya adalah Ikhawanul Muslimin. Walau sama ikhwanul muslimin dengan Said Qutb, tetapi beda orientasinya. Hassan Al banna adalah islam   moderat. Said Qutb orientasinya islam fundamentalisme. Kira kira begitu. 

Dalam hal PDIP , patron nya adalah Soekarno. Ajaranya adalah Marhaen. Walau secara kolektif Soekarno pahamnya nasionalisme ( PNI) dengan anggota M. Hatta dan Yamin dll. Namun secara personal, Soekarno punya ajaran sendiri yaitu  Marhaen. Apa sih dasar ajaran marhaen itu ? tahun 85 saya pernah ikut pelatihan kader Marhaen. Dari sana saya tahu, bahwa Marhaen itu kata lain dari rahmatan lilalamin. Ini gerakan politik membela kaum duafa (miskin dan fakir miskin). Jadi sebenarnya Marhaen sama dengan Muhammadiah. Hanya bedanya,  Muhammadiah gerakan sosial.  Bisa jadi pemikiran Marhaen itu terinspirasi oleh gerakan Kh Ahmad Dahlan, karena Soekarno pernah jadi guru Muhammadiah di Bengkulu. Dan istrinya Fatmawati juga adalah aktifis Aisyiah. 

Mengapa Soekarno menyebut nama Marhaen? sebenarnya Marhaen nama petani asal Jawa Barat yang miskin. Begitu halusnya jiwa nasionalisme Soekarno. Dia tidak mau terjebak politik identitas dengan menyebut gerakan rahmatan lilalamin. Itu terkesan gerakan Islam. Atau gerakan kaum proletar, seperti kaum  komunis. Soekarno menghindari narasi identitas. Dia lebih memilih universal saja. Maka marhaen dipilihnya sebagai idiom spirit perjuangan.

Nah ketika tahun 1965 paska G30S-PKI, sulit membedakan mana PKI dan mana Marhaen. Sebenarnya kalau bagi yang paham politik, tidak sulit membedakan antara Marhaen dan PKI. Perbedaan itu terletak pada manifesto politik. Era Orla, Marhen bergabung dalam PNI partainya Soekarno. Tapi karena keduanya punya ruang yang sama, yaitu membela kaum miskin, jadi keliatan sama saja. Makanya banyak kader Marhaen yang jadi korban pengganyangan PKI. Ini menimbulkan luka yang dalam dan berbekas tanpa bisa hilang dalam ingata. Jasmerah. Jangan sampai melupakan sejarah.

Di era Soeharto pun gerakan Marhaen dicurigai. Sayapun ikut kursus Marhaen tahun 85 harus sembunyi sembunyi dari aparat.  Tahun 1987 Megawati masuk partai politik, Pilihannya adalah PDI. Suaminya Taufik Kiemas mulai membangkitkan kaum marhaen dimanapun berada. Jadi sebenarnya massa pendukung PDI pro-Megawati itu adalah Marhaen, dimana Taufik Kiemas suami Megawati adalah tokoh Marhaen yang disegani.  Jadi bukan faktor Megawati anak Soekarno  saja yang mengikat PDI pro Megawati, tetapi jiwa dan spirit Marhaen itulah jadi magnit. 

Tahun 93, Megawati mencalonkan diri sebagai ketua Umum PDI, tapi dijegal oleh rezim Soeharto. Ini membangkitkan perlawanan kader Marhaen. Tidak sedikit kader Marhaen yang diculik rezim Soeharto dan tidak tahu dimana pusaranya. Puncaknya tahun 27 juli 1996 terjadi peristiwa kuda tuli. Markas PDI diserbu oleh massa yang tidak kenal, yang dicurigai adalah aparat tanpa seragam. Tidak sedikit yang mati. Sampai akhirnya Soeharto jatuh dan pemilu tahun 1999 PDIP menjadi pemenang pemilu.

Nah bayangkanlah, kader partai dengan idiologi seperti Marhaen itu anda anggap  PDIP mudah dilemahkan dan dikalahkan oleh kekuasaan.? No.! Anda terlalu berhalusinasi. Di era Soeharto yang tiran saja mereka berani melawan. Selama dua periode SBY berkuasa, PDIP oposisi. Apakah PDIP jatuh? tidak. Tetap dua digit suaranya. Bandingkan dengan SBY dan Golkar sejak tidak lagi berkuasa. Langsung suara partainya nyungsep. 

Survey Kompas (paling kredible ) bulan februari 2023, membuktikan bahwa pemilih PDIP paling setia dibandingkan partai lainnya. Itu sudah diuji oleh waktu. Jadi kalau ada lembaga survey LSI bulan september bilang 35 % pemilih PDIP migrasi ke Gerindra. Itu survey ketahuan halu nya. Karena hasil survey litbang Kompas, pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, PDI-P memperoleh elektabilitas 24,4 persen, naik 1,1 persen dibandingkan hasil survei sebelumnya pada Mei 2023. Tetap juara 1.

Mengapa ? Para kader dan simpatisan Marhaen menjadikan PDIP sebagai rumah mereka. Tempat mereka berkumpul dengan semangat bersama memeprjuangkan kaum duafa. Berpolitik adalah kebajikan dan pengabdian tanpa getar dengan segala rintangan. Tidak sedikit kader marhaen yang jadi korban  membela rakyat dalam konplik agraria. Kalau mereka loyal kepada Megawati itu karena PDIP tetap digaris idiologi Marhaen. Kalau PDIP keluar dari Marhaen, pasti PDIP akan bubar dengan sendirinya. 

Juga, kader Marhaen itu pejuang idiologi dan tahu siapa lawan mereka sebenarnya, yaitu Ex Orba berserta anteknya. Jadi kalau sampai Marhaen menolak memilih PS-Gibran, itu karena Jokowi rangkulan dengan ex Orba. Itu artinya Jokowi yang meninggalkan Marhaen.  Bagi kaum marhaen berjuangan bukan karena tokoh atau partai,  tetapi idiologi membela kaum duafa, wong cilik. Bahkan dulu tahun 2008 Megawati berpasangan dengan PS, tidak dapat dukungan dari akar rumput kaum marhaen. Mereka tidak protes tetapi mereka bersikap. Megawati kalah dengan mudah terhadap SBY.

Janji GAMA pertumbuhan ekonomi 7%/tahun

 

Florence bertanya kepada saya, apa engga terlalu tinggi ngayalnya Ganjar-Mahfud yang punya target pertumbuhan ekonomi 7% pertahun. Dulu juga waktu Jokowi kampanye targetnya 7% juga. Tetapi sampai sekarang tidak pernah diatas 6%. Boro boro 7%. ya gatot dah. Apalagi ke depan ekonomi global sedang tidak baik baik saja.

“ Saya tidak ingin membela buta Ganjar dan tentu tidak ingin membuat orang sampai menyamakannya dengan Jokowi. Artinya kalau Jokowi gagal mencapai pertumbuhan 7%, bukan berarti Ganjar juga akan gagal. Ganjar ya Ganjar. “

“ Ini masalah eskpektasi yang memang harus realistis.” Florence cepat menyela saya. Saya tersenyum. 

“ Dulu juga Jokowi janjinya realistis. Itu kalau kita pahami kata katanya secara utuh. APa itu? syaratnya untuk mencapai pertumbuhan 7% itu adalah revolusi mental. “ Kata saya.

“ Dan faktanya Jokowi gagal melakukan revolusi mental. Dulu kita pilih dia karena ingin perangi mindset politik Orba karena banyak politisi era reformasi yang menerapkan politik dinasti. Kita berharap agar Jokowi lakukan perubahan itu lewat revolusi mental. Tetapi justru alih alih mengubahnya, malah dia ikut nyemplung dalam mindset Orba, mindset jadul.” Kata Florence. Ira sahabat saya dari tadi mendengar saja pembicaraan kami.

“ Loh beda dong orban dan era Reformasi. “ Kata Ira. “ Era reformasi kan pemilihan langsung. Wajar saja kalau anak mantu jadi walikota. Itu kan piliihan rakyat senidir.Salahnya dimana” Sambung Ira.

“ Duh Ira, anda tidak paham apa yang dimaksud dengan politik dinasti. Makanya baca buku yang benar. Anda kan S3. Politik dinasti itu lawan dari politik egaliter. Untuk jadi walikota gubernur, bahkan presiden, itu ada procedure dari sejak proses pencalonan oleh partai sampai kepada proses pemilu itu sendiri. Orang yang berkuasa dari kalangan bangsawan atau elite, punya akses lebih besar untuk melewati proses itu daripada orang miskin. Itu yang kita perangi. Paham lue. “ Kata Florence.

“ Ale, lanjut aja bahas pertanyaan gua yang pertama. Layak kah , target 7% pertumbuhan ekonomi itu ? Gua mau tahu secara akal sehat. Apakah Ganjar ngayal atau realistis. “ Kata Florence. Ira siap menyimak.

“ Yang harus kita pahami bahwa ekonomi kita itu beda dengan negara maju seperti China, AS dan Eropa. Beda. Data PDB kita menunjukan sekitar 50% lebih ekonomi kita ditopang oeh pasar domestik. Itu artinya pengaruh faktor eksternal tidak begitu significant terhadap ekonomi kita. Kalau kita focus kepada kebijakan inward looking, tentu potensi itu bisa jadi mesin ekonomi yang luar biasa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 7% bukan angka ambisius.

“ Darimana sumber daya keuangannya. Sementara kita terjebak dengan utang yang terus meningkat rasionya terhadap PDB.” Kata Ira.

“ Loan to Deposit Ratio per Maret 2023 80,5%. Perhatikan data berikut. 64,2 juta atau 99,99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih dibawah 30%. Sisanya diatas 50% porsi kredit korporat yang jumlahnya dibawah 1% dari populasi dunia usaha. Nah saya yakin Ganjar -Mahfud meliat potensi ini. Dia pasti akan lakukan reposisi alokasi dan distribusi modal itu ke UMKM. Kalau dia bisa naikan diatas 30% porsi LDR, katakaanlah 32% saja, mesin ekonomi kita bisa lari kencang. Pertumbuhan 7% bukan mimpi “ Kata saya.

“ Terus gimana dengan korporat dan BUMN kalau porsi modal mereka dikurangi ? Kata Ira mengerutkan kening.

“ Ya mereka kan besar, punya SDM hebat. Suruh mereka cari uang di luar negeri. “ Kata saya tersenyum.

“ Ya. Jangan jago kandang. Makan rumput di pekarangan sendiri. Itu bego dan rakus namanya. Udah dapat konsesi dari negara, kok duit juga minta dari bank dalam negeri. “ Sela Florence. “ Tuh liat ALe, sekarang utang GI semua dari luar negeri. Pada saat covid dia restruktur utang perusahaan. Dia refinancing semua lewat utang luar negeri. Gua tanya kenapa? dia jawab, Malu gua sama rakyat kecil. “ Sambung Florence.

“ Tapi perlu kepastian hukum kalau begitu” kata ira.

“ Makanya wakilnya Mahfud, orang yang dikenal bukan hanya ahli hukum, tetapi juga pejuang prodem, dan lahir dari keluarga agamais dari rakyat jelantah yang miskin. Kita bisa berharap Mahfud mampu menegakan hukum. Rekam jejaknya membuktikan itu. Kasus Asabri itu dia yang bongkar, termasuk kasus TPPU yang sulit dibongkar, dia bongkar. Bahkan dia buru obligor BLBI. “ Kata florence. Saya senyum aja. Hening.  Akhirnya ira berkata’ Kalau gitu gua pilih Ganjar-Mahfud. Prabowo -Gibran? no way lah.." Kata Ira.