Indonesia dikuasai asing?

Perekonomian Indonesia menurut Prabowo Subianto saat ini dijajah oleh asing. Menurutnya aset dan kekayaan negara dikuasai bangsa dari negara lain. Menurut saya itu bukan cerita baru. Tetapi cerita lama. Ini sudah mulai tahun 60-an terakumulasi. 70% lahan di seluruh Indonesia dikuasai oleh Penambang. Bagaimana sisanya ? 30% nya lagi dikuasai Perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Penguasaan Hutan (HPH).  Apakah itu semua dikuasai oleh swasta Nasional ? sebagian besar adalah asing atau yang berafiliasi dengan asing secara langsung maupun tidak langsung. 

Mana ada perusahaan tambang yang tidak ada hubungan dengan asing. Lihat aja Bumi Resource punya Bakrie dan Gang Sandi, Freeport dan lainnya. Begitu juga dengan usaha perkebunan dan HTI yang terhubung dengan investor Singapore dan Eropa. Begitulah SDA kita di kuras selama berpuluh puluh tahun. Yan lebih buruk lagi adalah tata kelola SDA kita sangat buruk. Pengelolaan sumberdaya alam tidak banyak memberikan manfaat berarti terhadap pembangunan, justru sebaliknya lebih banyak menimbulkan kerugian secara ekonomi dan ekologi.

Lahan.

Gini rasio pertanahan saat ini ( 2017) sudah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Data dari Publikasi Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyebutkan, 25 grup usaha besar menguasai 51 persen atau 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas tersebut hampir setara dengan luas setengah Pulau Jawa. Dari luasan tersebut, baru 3,1 juta hektar yang sudah ditanami, sisanya belum digarap.

Di sisi lain, Sensus Pertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Padahal, skala ekonomi untuk satu keluarga minimal 2 hektar. Jadi penguasaan lahan itu sudah terjadi puluhan tahun sebelum Jokowi jadi presiden. Semua mereka yang menguasai lahan itu punya legitimasi dari Pemda dan pusat. Semua karena perlunya arus investasi agar ekonomi bergerak dengan kontribusi nyata lewat penerimaan negara berupa pajak dan retribusi, yang memang diperlukan guna melaksanakan fungsi sosial APBN.

Tapi kemudian selama 3 tahun era kekuasaan Jokowi, ada upaya serius pemerintah mengurangi itu. Misalnya, pemerintah sekarang menggenjot program reforma agraria dan perhutanan sosial untuk batasi kepemilikan swasta, baik asing maupun swasta besar domestik. Di masa kekuasaan Jokowi, izin tambang dan Perkebunan besar termasuk HTI di moratorium ( Instruksi Presiden No 8/2015 ). Artinya tidak ada izin baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Migas

KK yang sudah habis masa kontraknya diusahakan tidak lagi dilanjutkan.  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola delapan blok minyak dan gas bumi (migas) yang akan habis kontrak tahun ini. Delapan blok ini berpotensi menambah aset Pertamina. Pertamina memperoleh delapan blok ini secara gratis. Mereka hanya membayar bonus tanda tangan dan menyerahkan komitmen investasi tiga tahun pertama. Nah bagi asing yang masih mau melanjutkan KK nya harus ikut skema baru yaitu Gross split. Artinya peran pertamina dilibatkan sebagai pemilih bagian dari hak pemerintah atas setiap produksi. Jadi secara hukum hak pemerintah lebih besar atas SDA MIGAS. Kalau sebelumnya dengan skema cost recovery banyak yang bocor, kini tidak akan terjadi lagi.

Minerba.

Tahukah anda? terdapat 10.922 IUP (Izin Usaha Penambangan ) tersebar di 12 Provinsi (Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara), di Indonesia. Jumlah itu mencaplok wilayah Indonesia kurang lebih 70 persen lahan di Indonesia. Dari total izin tambang di atas, di Maluku Utara terdapat 335 IUP. Terbanyak di Kepulauan Sula (97 IUP), Halteng (66 IUP), Halsel (56 IUP), Haltim (41 IUP), Halut (38 IUP), Tikep (15 IUP), Halbar (8 IUP), Kep. Morotai (8 IUP), dan Pemprov (6 IUP). Total luas izin tambang di Maluku Utara sudah mencapai 1,19 juta hektar. Separoh dari luas wilayah darat daerah ini sudah dikonversikan menjadi kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Di era Jokowi keadaan tersebut ditata lebih baik. Jokowi memerintahkan KPK untuk melaksanakan cegah tangkal tangkal korupsi pengelolaan SDA ini. Tahun 2016 saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengumumkan ada 721 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang perlu dicabut atau tidak perlu diperpanjang izinnya. Ini sebagai rangkaian dari agenda koordinasi dan supervise (Korsup) KPK bersama beberapa Kementerian dan Lembaga. Setidaknya ada 12 Provinsi di Indonesia sebagai target Korsup KPK, salah satunya Provinsi Maluku Utara. Penetapan Maluku Utara menjadi bagian dari Korsup KPK tersebut adalah sebagai gambaran buruknya tata kelola sumberdaya alam di negeri ini. Data KPK juga menemukan ada 8 pemegang izin tambang yang tidak memiliki NPWP sementara 105 NPWP nya belum terkonfirmasi.

IUP yang sudah habis masa berlakunya tidak ada lagi yang diperpanjang. Yang masih berlaku IUP nya namun tidak dikelola dengan baik di ambil alih negara melalui penugasan kepada BUMN. Nah kalau ada orang bilang Jokowi pro Asing, dimana buktinya ? justru yang menjadi proxy asing itu adalah pemerintah sebelumnya. Dan Jokowi bertugas membersihkan dan menyelamatkan Bumi indonesia dari penjarahan akibat konsesi yang diberikan oleh rezim sebelumnya. Saat sekarang Penanaman modal langsung oleh asing (direct foreign investment) hanya sekitar 5 persen dari keseluruhan pembentukan modal tetap bruto (gross fixed capital formation/GFCF). Fitnah memang kejam..

The mission accomplished.

Dua tahun lalu saya pernah berdiskusi dengan teman yang juga Fund Manager dari New York mengenai prospek Business Freeport. Waktu itu kami melihat masa depan Freeport McMoran dari tekhnis akuisisi. Dia begitu yakin bahwa Business utama Freeport McMoran di Papua akan tetap aman dengan KK. Banyak rumor dari kalangan Fund Manager bahwa Jokowi akan sama saja dengan Presiden sebelumnya, yaitu tidak berani dengan tegas membatalkan Kontrak Karya. Artinya soal sikap Pemerintah Indonesia abaikan saja. Focus terhadap bisnis freeport McMoran saja. Katanya. Saya katakan bahwa kalau dari segi bisnis , Freeport tidak lagi exciting dalam jangka panjang. Mengapa?

Pertama, bisnis tambang tembaga yang dihasilkannya tidak lagi memberikan laba yang significant. Apalagi harga tembaga terus melemah dan akan terus melemah dengan indikasi semakin meluasnya penguasaan tambang tembaga China di berbagai negara. Padahal Buyer potensial tembaga dunia adalah China. Artinya China akan lebih dulu membeli dari tambang mereka yang ada di luar negeri. Kedua, management Freeport McMoran terjebak dengan beban hutang mencapai USD 20 miliar dan konyol nya hutang itu disebabkan expansi management merambah ke Business minyak dan gas yang tidak mereka kuasai. Di saat harga minyak terus turun membuat portofolio Business mereka juga drop. Disamping itu Freeport masih punya hutang kerusakan lingkungan mencapai USD 1,8 miliar.

Ketiga, Freeport mendapatkan pinjaman baru untuk memperluas tambang bawah tanah di Indonesia. Dan sampai kini utang itu di Cutwalk oleh kreditur karena Freeport gagal mendelivery document compliance berkaitan dengan commitment Indonesia memperpanjang KK. Sekarang proses ekspansi tambang itu terancam molor. Jadi kesimpulannya Business Freeport untuk jangka panjang bukan sesuatu yang exciting namun bukan pula hal yang buruk. Jadi penilaiannya harus realistis. Kata saya. Yang realistis itu apa? Tanya teman saya. Dengan tersenyum saya katakan bahwa Freeport harus menata bisnisnya secara sehat berjangka panjang. Negosiasi dengan Pemerintah Indonesia jangan lagi seperti genster. Mengapa ? Jokowi itu Presiden berlatar belakang pengusaha. Dia risk taker. Don't trying him. Its over.

Saya tertarik dengan ungkapan Gengster itu. Apa yang belum saya ketahui tentang Freeport. Katanya. Ada rumor bahwa freeport McMoran hanya menggunakan bisnis tambang sebagai cover dari bisnis sebenarnya yang dilakukan oleh pemegang saham utama. Mereka bukan hanya merampok pemegang saham retail tapi juga mencuri dari rakyat Indonesia. Sampai kapan ini bisa bertahan. Sampai kapan bisa ditutupi ? Saya yakin Jokowi tahu itu dan juga Obama paham bahwa Jokowi engga mungkin mau ikut melanjutkan konspirasi yang sudah berlangsung puluhan tahun oleh Presiden sebelum nya. Teman saya , tersenyum sambil berkata " semoga Anda benar. Tapi saya tidak yakin”

***

Benarlah tahun 2016, Freeport McMoran terpaksa melepas portofolio bisnis Minyak dan gas nya di California dan Mexico sebagai cara membayar hutang. Namun itu hanya membayar 10% dari total hutang Freeport McMoran. Saham freeport mulai jatuh di bursa. Beberapa fund Manager kelas dunia menempatkan saham freeport dalam posisi" jual". Belum lagi rencana ekspansi kapasitas tambang dengan proyek penambangan bawah tanah mengalami stuck. Mundur 18 bulan dari rencana investasi. Sementara penjualan konsetrat di quota oleh Pemerintah Indonesia karena negosiasi atas keberadaan freeport yang keberatan dengan IUPK.

" Freeport benar benar menuju kehancuran. Para petinggi di white House kehilangan akses membujuk Jokowi. Semua jalur jakarta connection yang selama ini dibina sebagai asset nampak loyo. " kata teman saya di bulan Agustus 2016.

Teman saya di New York menjelang Natal 2016 telp saya di jakarta " benar kata Anda. Semua sudah berakhir. Saya dengar para investor mendesak menagement freeport melakukan konsolidasi bisnis dan memperbaiki visi freeport demi stabilitas jangka panjang.”

***

Jka mengikuti ketentuan kontrak karya (KK) 1991, di 2011 RI semestinya sudah menguasai 51% saham PTFI. Tetapi SBY engga berani menghadapi Freeport. Makanya poses divestasi gagal. Nah kebetulan, tahun 2013 FI sedang dilanda krisis keuangan akibat hutang dari Business oil and gas. Tahun 2014 sahamnya terus turun di bursa. Dan meraka mendapat peluang untuk fundraising dari ekspansi bisnis tambang di Indonesia. Ekspansi ini disetujui oleh konsorsium bank. Mengapa? Karena memastikan FI mendapat perpanjangan kontrak selama 10x2 tahun. Sehingga portofolio FI dalam neraca konsolidasi FcMoran semakin ada kepastian nilai. Dan benarlah FCMoran focus memperpanjang KK melalui lobi dengan Pemerintah Indonesia. Namun hanya beberapa bulan setelah MOU ditanda tangani era SBY, Jokowi berkuasa. Jokowi menolak secara halus MOU itu.

Nah disinilah kehebatan tim Jokowi menyelesaikan masalah FI. Jokowi sadar bahwa pemerintah menjamin kesepakatan perpanjangan kontrak yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) yang diteken semasa Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudyono. Perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak Indonesia dan Freeport dan merupakan bagian dari amandemen kontrak. Kalau pemerintah Jokowi menolak memperpanjang, 3 tahun (tahun 2021) kemudian KK tetap berlaku sampai 2041 sesuai MOU itu. Kalau pemerintah tetap ngotot maka dipastikan akan kalah di Mahkamah international.

Karenanya negosiasi tidak lagi berkaitan dengan perpanjang KK tapi bagaimana memaksa Freeport mengakhiri generasi KK menjadi IUPK dan mematuhi ketentuan mengenai divestasi serta kewajiban membangun smelter. Karenanya Jokowi tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dan hukum. Karena kalau itu diterapkan akan menaikan citra FI dan menjatuhkan citra Indonesia di mata intenational. Dan bukan tidak mungkin memberikan jalan excuse bagi FI keluar dari tekanan hutang melalui reschedule. Kalau ini terjadi nafas FI semakin panjang. Pertarungan semakin berat.

Cara yang ditempuh oleh Team Jokowi adalah menggunakan seni Akuisisi untuk menaklukan FI. Caranya adalah Buying Time. Walau begitu banyak tekanan dalam negeri sampai tiada hari tanpa gaduh politik, namun Jokowi tetap bergeming. Sampai terus memberikan keyakinan kepada FI bahwa Pemerintah lemah dan komit. Tapi justru yang tidak dimiliki oleh FI dan juga kelemahannya adalah soal waktu. FI ditengah masalah Financial akibat portofolio bisnis migas merugi. Dan juga outstanding loan gigantik akibat rencana ekspansi yang stuck.

Tahun 2015 -2016 Freeport McMoran terpaksa melepas asset migasnya untuk bayar hutang dan masih belum cukup. Tambang lain yang dimilik terancam untuk dilepas. Belum lagi ditengah situasi itu pasar memonitor kinerja tahunannya yang terus menurun. Harga saham jatuh dan rating undergrade. Dan Pemerintah Jokowi tetap hanya memberikan janji tanpa realisasi. Bulan Maret 2017 FI kembali kedalam perundingan dengan Team Jokowi. Saat itu atas dasar kepres Team Jokowi bersikap: take it or leave it. Waktu tersedia berpikir sangat singkat bagi Freeport. Akhirnya tiga bulan setalah itu Freeport harus menerima semua kondisi Pemerintah. Karana apa? Team Jokowi bersikap tegas pada timing yang tepat: Surrender or die. Dan Freeport memilih surrender melepas saham sebesar 51% tanpa ada hak atas replacement cost atas value mereka menemukan tambang tembaga dan emas dengan cadangan raksasa. Sekarang bagaimana bayar saham 51% itu?

***

Bagaimana skema divestasi 51 % saham yang diajukan oleh Freeport Indonesia? Tanya teman saya dalam satu kesempatan bertemu di Pesawat. Sebelum saya membahas apa tujuan dibalik proposal Freeport maka ada baiknya saya sampaikan tentang siapa pemegang saham dari Freeport Indonesia. Pemegang sahamnya adalah Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS) – 81,28%, Pemerintah Indonesia – 9,36% PT. Indocopper Investama – 9,36%. Bagaimana usulan pemerintah atas divestasi 51% Saham FI itu? Pemerintah inginkan PT Freeport Indonesia melakukan penerbitan saham baru (right issue ), dimana pemerintah akan setor sampai 51% saham di Freeport Indonesia. Jadi bukan membeli saham yang dimiliki oleh pemegang yang ada tapi membeli saham baru. Dengan skema ini maka struktur permodalan Freeport Indonesia semakin sehat untuk melakukan ekspansi bisnisnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai saham perusahaan dimasa mendatang.

Loh kalau begitu, karena skema penerbitan saham baru (right issue) maka valuasi nya tergantung dari nilai net asset dari Freeport Indonesia, yaitu akumulasi laba ditambah modal disetor. Tentu berdasarkan hasil due diligent yang akan dilakukan pemerintah sebagai calon pemegang saham baru. Soal nilai cadangan tambang tidak di jadikan asset dan apalagi dari nilai cadangan itu dikerek berdasarkan nilai future sampai berakhirnya IUPK 2041. Mengapa? Program divestasi adalah penawaran tertutup perusahaan pemilik konsesi tambang kepada pemilik tambang sebenarnya. Ini wajar karena setelah sekian tahun Freeport menikmati laba maka seharusnya Freeport memberikan peluang kepemilikan saham kepada pemilik Tambang (pemerintah). Peluang ini tidak dalam arti gratis tapi merupakan hak ambil bagian dalam bisnis yang ada melalui setoran modal sebesar yang disekapati. Di manapun negara yang memberikan konsesi tambang punya skema seperti ini.

Lantas bagaimana dengan proposal Freeport Mc Moran? Freeport mengusulkan 51% saham itu dijual melalui IPO atas saham yang dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Jadi yang IPO bukan FI tapi Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Dengan skema ini maka pemegang saham dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc akan mendapatkan capital gain melalui valuasi saham atas nilai future 2041. Semakin besar saham itu di beli semakin besar masuk ke kantong pemegang saham Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Uang dari penjualan saham melalui IPO itu tidak akan memperbaiki struktur permodalan dari PT. Freeport Indonesia. Mengapa? Struktur saham FI tidak berubah. Yang berubah hanya susunan pemegang saham dari Freeport-McMoRan Copper& Gold Inc.

Nah dengan IPO itu walau pemerintah hanya bisa menyerap katakanlah pada tahap awal sebesar 10% dari saham yang dilepas, namun marcap sudah terbentuk. Selisih saham yang belum di lepas di bursa itu dapat saja Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc me-leverage nya untuk tujuan strategis yang tidak terkait dengan Freeport Indonesia. Jadi kesimpulannya skema Divestasi yang diusulkan Freeport Mc Moran tak lebih adalah seni mendapatkan rente dari nilai saham yang mereka miliki, bukan untuk kepentingan jangka panjang PT Freeport Indonesia tapi untuk kepentingan pemegang saham existing.

Bingung kenapa pula Freeport-McMoran, Inc ngotot ingin skema divestasikan itu dikakukan segera menurut proposal mereka ? Karena sudah menjadi strategi dari Freeport Mc Moran untuk mendapatkan uang kontan dari menjual sahamnya atas nama Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc di Freeport Indonesia. Tentu uang ini diperlukan untuk menyehatkan struktur bisnisnya di AS. Tapi sayang, rencananya ini mudah ditebak oleh team pemerintah dengan mengunci berdasarkan kesepakatan bahwa divestasi tidak melalui IPO pada induk perusahaan dan mitra venture tapi melalui penerbitan suham baru di PT. Freeport Indonsia. Apabila skema penerbitan saham baru untuk program divestasi ini disetujui maka BUMN akan mendapatkan tugas untuk membeli saham itu dan akan menambah portfolion BUMN sehingga akan meningkat nilai saham BUMN di bursa. “

***

Dalam aksi akuisisi memang orang harus menguasai secara detail segala pintu untuk masuk. Kalau hanya tahu satu pintu masuk maka dia cenderung jadi pecundang. Tidak ada financial resource akan mendukung cara akuisisi dengan cara konvensional, dengan single gateway. Demikian saya katakan ke teman ketika team akuisisi dari pemerintah bergerak melambung untuk mendapatkan mitra penyandang dana utama Freeport McMoran di Pt. Freeport Indonesia, Rio Tinto. Seperti diketahui, Rio Tinto merupakan pemegang participating interest di proyek Freeport Indonesia sebesar 40 persen. Rio Tinto memiliki perjanjian dengan Freeport Indonesia pada tahun 1990-an mengenai pendanaan. Sehingga, dalam operasional tambang Grassberg, Tembagapura terbagi dalam dua pemegang kendali 40 persen milik Rio Tinto dan 60 persen milik Freeport McMoRan. Artinya Rio Tinto mendapatkan 40% dari seluruh produksi Freeport hingga 2022.

Mengapa sampai Rio Tinto begitu saja nyeberang ke Indonesia dalam opsi akuisisi lewat participating interest (PI) dan langsung di manfaatkan Indonesia? Karena Freeport Mc Moran kepepet harus bayar utang ke kreditur. Perundingan yang panjang dan makan waktu, sehingga Freeport kehilangan waktu dihadapan kreditur. Tidak ada pilihan lain kecuali menyerah. Karenanya Rio Tinto bersedia untuk melepas PI nya kepada Indonesia atas persetujuan dari Freeport.

Holding Company Tambang, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). ditugaskan mendapakan hak PI dari Rio Tinto. Kemudian PI itu akan di koversi jadi saham. Freeport tidak punya pilihan. Karena mana ada orang berani melawan investor.? Maklum Rio Tinto penyandang dana utama Freeport. Ya. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) akan bicara keras kepada Freeport Mc Moran, “Ikuti program divestasi Pemerintah Indonesia dengan melepas 51% saham ke Indonesia dengan skema replacement cost, bukan menurut mau anda sesuai harga pasar. Atau bayar hutang? engga mau, kami akan pailitkan anda.Kira kira begitu.

Jadi, team Jokowi focus bagaimana mengambil alih PI yang punya Rio Tinto. Dari mana dananya ? Sumber dana dari bank melalui skema LBO. Artinya Inalum akan membentuk SPC khusus dimana 100% saham punya Inalum. Jadi yang berhutang bukan Inalum sebagai BUMN tetapi SPC. SPC inilah yang akan mengajukan pinjaman ke bank. Mengapa bank mau ? Karena PI itu berhubungan dengan deposit dan produksi yang merupakan liabilitis dari Freeport. Selagi Freeport setuju maka bank bersedia untuk membiayai asalkan saham itu akan meningkatkan value saham Inalum dibursa. Jadi exit strategy nya bukan pada nilai saham Freeport Indonesia tetapi pada nilai saham Inalum di market setelah FI diakuisisi oleh Inalum.

Berdasarkan Head of Agreement , semua hal termasuk jadwal harga pelepasan PI dan pembelian saham Freeport dituangkan secara lengkap. Head of Agreement ini sebagai underlying bagi Team Inalum untuk menarik pinjaman dari Bank. Setelah dana pinjaman cair maka akan dilakukan purchase agreement ( pembelian PI ) kepada RIO Tinto yang link langsung dengan kesediaan Freeport meng konversi 40% PI itu dalam bentuk saham. Inalum mendapatkan saham melalui right issue FI dengan harga murah tentunya. Karena valuasi saham FI tidak berdasarkan reserved tambang tetapi berdasarkan replacement cost. Dan ketika saham itu menjadi asset Inalum melalui SPC maka valuasinya termasuk reserved. Mengapa ? karena setelah akuisisi FI sudah mayoritas milik negara yang tentu patuh dengan UU Minerba. Dan karenanya reserved dianggap sebagai valuasi asset. Tentu value saham Inalum akan naik berlipat. Artinya Inalum akuisisi saham FI hanya menggunakan skema financial engineering. Tanpa modal. Cerdaskan.

“ Mengapa FI harus di perpanjang ? atau biarkan saja sampai tahun 2021 berakhirnya KK, dan setelah itu suruh FI hengkang dari Indonesia”. Kata sebagian orang. Saya hanya tersenyum. Ini pertanyaan awam. Kalau kita usir maka sesuai Pasal 22 ayat 1 KK , setelah jangka waktu berakhir, semua kekayaan milik Freeport yang bergerak atau tidak di wilayah proyek harus ditawarkan ke pemerintah dengan nilai pasar yang tidak lebih rendah dari nilai buku. Menurut laporan keuangan PTFI, nilai buku perusahaan saat ini minimal US$6 miliar. Ditambah, pemerintah juga masih harus membeli infrastruktur jaringan listrik di area penambangan yang nilainya diestimasi lebih dari Rp 2 triliun. Kan bego kalau kita usir Freeport.

***

Kamis 27 September 2018, ditandatangani Sales Purchase Agreement oleh Dirut PT Inalum (Persero) Budi G Sadikin dan CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson di Kementerian ESDM. Ini adalah tindak lanjut HoA yang diteken di Kemenkeu Juli lalu, yang menandai selesainya proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Selanjutnya ada proses administratif yang harus diselesaikan untu penerbitan IUPK sekaligus pengakhiran Kontrak Karya. The mission accomplished. Thanks Pak Jokowi.

Pasar menyusut

Kemarin saya ke Singapore untuk lunch meeting dengan relasi. Dia seorang fund manager dari London. Dia wanita berusia 40 tahunan. Setelah bicara bisnis, kami bicara hal yang ringan. Apalagi kalau bukan soal ekonomi. Hampir semua pasar domestik di semua negara melemah, katanya. Dulu Mall banyak di bangun. Sejak tahun 2013 terjadi perubahan yang sangat cepat sekali. Penjualan eceran drop mencapai titik terendah. Menurut saya bahwa perubahan pasar yang ada sekarang tidak terjadi dengan begitu saja tapi sudah berproses sejak tahun 80an, dan belanja online bukanlah penyebab utama pasar menyusut tapi hanya perubahan cara orang belanja saja.

Yang terjadi sesungguhnya adalah market adjustment atau terjadinya proses permintaan dan penawaran menuju titik keseimbangan baru. Mengapa ? Sejak tahun 80an telah terjadi penambahan kapasitas produksi yang tiada henti. Pada akhir 1990-an angka-angka indikator tampak sangat mencolok. Industri komputer di AS meningkat 40% per tahun, jauh di atas proyeksi demand tahunannya. Sektor eceran juga mengalami hal yang sama. Raksasa-raksasa eceran seperti K-Mart dan Wal-Mart mengalami kekurangan tempat untuk barang-barang mereka. Terjadilah suatu fenomena, ‘kelebihan pasokan’ hampir di semua hal. Ketika kapasitas produksi tidak lagi bisa di serap pasar, orang bukannya menghentikan investasi tapi terus memacu produksi. Tahun 90an terjadi deregulasi pasar finansial besar-besaran, lengkap dengan dihilangkannya batas-batas perpindahan kapital antar negara dan antar sektor usaha. Salah satu contohnya adalah dihapuskannya peraturan Glass-Steagal AS yang melarang lembaga keuangan terlibat langsung dalam kegiatan perbankan investasi dan perbankan komersial. Dampaknya terjadi kreatifitas produk investasi.

Pada tahun 1980-an dan 1990-an muncullah bentuk-bentuk instrumen finansial yang lebih canggih, seperti futures, swap, dan option-derivatives. itu semua demi mendorong pasar uang berperan membiayai produksi yang terus melimpah dan pasar semakin sesak oleh barang. Juga mendorong orang berbelanja dengan kredit konsumsi yang longgar. Proses ini tidak ada yang menghentikan. Bahkan Pemerintah sengaja membiarkan dengan alasan neoliberal. Akibatnya kegiatan bisnis bukan lagi atas dasar rasional tapi emosional karena sifat rakus. Pada akhirnya, ekonomi ilusi ada batasnya. Alam nyata menunjukkan kegagahannya dan mengintervensi dunia usaha pada tahun 1998 terjadi gelombang krisis di ASIA. Indonesia terkena dampak parah. Tahun 2000 mengakibatkan koreksi dan hilangnya kekayaan investor sebesar 4,6 trilyun dollar AS di Wall Street. Jumlah ini, menurut Business Week adalah separuh dari Produk Domestik bruto AS, dan 4 kali jumlah kehilangan pada crash tahun 1987. Dengan diperparah oleh wabah dotcom maka ekonomi AS mengalami resesi akut pada tahun 2001.

Tahun 2008 kembali terjadi goncangan moneter dengan jatuhnya Lehman brothers yang menyeret terjadinya krisis financial di AS. Dua tahun kemudian atau tahun 2010 dunia memasuk krisis global dengan ditandai banyak negara yang tergabung dalam Uni Eropa mengalami kesulitan membayar hutang. Jepang masuk dalam putara spiral krisis, karena terjadinya deplasi. Korea, Taiwan sebagai satelit AS juga tumbang. Krisis berlanjut dengan melambungnya harga pangan yang berdampak terjadinya gelombang demokratisasi di Timur Tengah. Bukan hanya sistem kapitalis yang terpuruk, negara yang menerapkan sosialis juga oleng seperti kasus hancurnya mata uang Venezueala dan penutupan ribuan pabrik di China.

Apakah pertumbuhan ekonomi dan investasi karena laba yang terus meningkat ? tidak juga. 500 perusahaan fortune global termasuk konglomerat Indonesia , mereka tidak kaya dari laba tapi karena seni berhutang baik melalui perbankan mapun pasar uang. Penjualan rumah dan apartemen meningkat bukan karena orang berlebih uang tapi karena hutang. 90% barang konsumsi rumah tangga dibiayai oleh hutang. Peningkatan kapasitas industri dan ekonomi di CHina, Korea, Taiwan, Eropa , AS bukan karena akumulasi laba real tapi karena kegiatan berhutang. Jadi selama ini negara maupun korporate memang menciptakan pertumbuhan ekonomi palsu atau fake. Hasilnya ya paradox dalam bentuk economic bubble. Ketika krisis baru semua melihat fakta bahwa yang katanya kaya dan hebat itu ternyata memang hampa.

Tapi apa yang menarik dari krisis global sekarang ini adalah tidak adalagi ruang solusi yang too good to be true. Mengapa ? Rasio hutang negara maju sudah diatas pagu kesehatan financial. Menambah hutang jelas bukan solusi bahkan akan menumbangkan rezim kapitalisme secara struktural. Jadi apa solusinya ? Harus menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi sekian decade belakangan ini memang over capacity, dan itu dipicu oleh longgarnya pasar uang. Tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan financial untuk mengatasinya, tapi lebih kepada perubahan mental. Saat sekarang yang terbaik bagi pelaku dunia usaha adalah bertindak realistis. Tidak usah berharap pasar akan meningkat tapi berusahalah menyesuaikan kapasitas produksi dan bisnis sesuai pasar yang ada. Disamping itu gaya hidup juga harus diubah untuk hidup sederhana. Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed

Memahami Uang?

Kalau ditanya soal uang, saya yakin semua tahu. Orang mati suri aja dibisikin uang setiap jam bakalan bangun dari mati surinya.Ya uang. Memang uang bukan segala galanya tetapi segala galanya butuh uang. Saya ingin membawa logika soal uang dalam konteks ekonomi secara literal. Jadi mohon maaf maklum bila tulisan saya terkesan meng gamblangkan teori ekonomi. Karena memang saya engga mau mikir yang rumit. Kalau bisa dibuat sederhana pemahaman apapun, mengapa diperumit. Setidaknya dengan persepsi yang tepat kita bisa bijak menyikapi fenomena hidup ini. Khususnya yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran akan uang.

Baiklah. Uang itu jelas di create oleh negara. Kalau ada uang yang di create oleh bukan negara maka itu jelas penipuan. Walau uang itu berlabel syariah. Mengapa? Uang adalah lambang eksistensi negara. Didalam uang itulah segala idiologi dan agenda negara teraktualkan. Makanya uang selalu mempersatukan semua orang yang berbeda. Bagaimana negara mencetak uang? Ada dua jenis. Pertama uang dicetak dengan berdasarkan nilai intrinsik. Artinya nilai uang setara dengan asset yang ada sebagai jaminan, seperti emas dan perak. Skema ini disebut dengan Penuh (Full Bodied Money ). Kedua bernilai Tidak Penuh (Representatif Full Bodied Money). Uang jenis ini nilai instrinsiknya hanya “ katanya “ setara nominal. Nah karena dunia terus berkembang maka uang dengan skema Full Bodied Money tidak lagi populer. Karena faktanya banyak negara mencetak uang tidak sesuai dengan jaminan yang ada. Jadi TRUST nya dipertanyakan. Berikutnya yang kini populer dan dipakai oleh sebagian besar negara di dunia adalah Representatif Full Bodied Money atau uang kertas. Uang kertas ini di jamin oleh negara tentunya.

Skema jaminan ada dua, yaitu pertama, dijamin oleh devisa yang ada. Dengan skema ini negara mencetak sesuai dengan devisa yang dia kuasai. Atas dasar itu kurs ditetapkan oleh negara ( Fixed Exchange Rate). Skema ini dulu diterapkan di china tetapi sekarang sudah dilepas sebagian. Indonesia era Soeharto juga menerapkan skema ini. Arab juga sama menerapkan skema kurs ini. Kedua, adalah Kurs mengambang ( floating exchange Rate). Saat sekarang Indonesia menerapkan skema ini. Dalam skema ini kurs berlaku berdasarkan kondisi pasar sesuai asas permintaan dan penawaran. Bagaimana orang tahu nilai atas uang itu bila tidak ada devisa yang menjamin? Engga sulit. Setiap negara dipantau oleh bank dunia dan IMF untuk mengetahui kapasitas ekonomi nasional suatu negara. Ini ukurannya adalah PDB ( produk domestik bruto ). Semakin tinggi PDB tentu semakin tinggi kapasitas nasional suatu negara. Tentu semakin bernilai uang di negara tersebut. Mengapa ? Uang itu berharga kalau ada produksi. Kalau engga ada produksi ya untuk apa uang. Tuh liat Venezuela uang banyak tapi produksi rendah, uang jadi sampah.

Mari kita lihat PDB Indonesia. Tahun 2017 PDB kita mencapai 1015.54 USD atau mencapai Rp 15.000 trilun. Berapa uang yang dicetak ? Kita lihat uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar Rp5.552 triliun ( Juli 2018). Artinya uang yang beredar untuk konsumsi hanya sebesar 30% dari kapasitas nasional. Uang beredar itu adalah utang negara kepada publik dan itu dijamin oleh PDB. Apakah anda kawatir pegang uang kalau jaminannya 3,2 kali dari nominal? Tentu nyaman. Mau buktikan? Coba pakai uang itu beli apa saja pasti ada barang tersedia dipasar. Bagaimana soal harga ? Oh itu soal lain. Itu berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Motif ekonomi berlaku. Pembeli banyak, barang sedikit harga naik. Pembeli sedikit barang banyak maka harga akan turun.

Sekarang masuk kesoal Kurs. Mengapa kurs bisa menguat dan melemah? Dulu era Soeharto kita menerapkan kurs tetap ( Fixed Exchange Rate). Kalau kurs tetap itu semua devisa dikuasai pemerintah. BI hanya kasir. Kemudian menjelang kejatuhan Soeharto, kurs dilepas menjadi mengambang. Devisa tergantung pasar. BI menjadi pengelola devisa. Bukan lagi kasir seperti sebelumnya. Sampai sekarang kita menerapkan kurs mengambang. Karena itu kurs berfluktuasi. Kembali kepada hukum permintaan dan penawaran. Kalau banyak yang perlu dollar karena motif investasi maka rupiah akan ditukar ke dollar. Mengapa pemerintah engga bisa menahan? Ya Enggalah. Kan uang itu punya orang, bukan punya BI. Kalau mereka mau pindahkan ke dollar ya suka suka mereka.

Bagaimana sikap BI kalau ada orang perlu valas? BI bisa melayani permintaan dollar itu tetapi bisa juga menolak atau menentukan kurs yang diinginkan. Apakah orang bisa dipaksa? Ya engga. Kalau BI engga bisa layani seperti kurs yang mereka mau maka mereka masuk kepasar yang juga menyediakan dollar. Nah disinilah terjadi pertarungan pasar. Kalau pasar lebih dominan ya kurs akan kehilangan kendali. Makanya ketika pasar sudah bereaksi diatas limit maka BI masuk ke pasar. Kalau BI masuk kepasar dia didukung oleh sumber daya PDB negara yang besar. Dengan itu BI akan menggunakan berbagai instrument pasar uang untuk menjinakkan pasar. Umumnya kehadiran BI dipasar membuat orang percaya dan ini akan mengendalikan kurs dengan efektif.

Jadi semakin melemah kurs sebetulnya menguntungkan bagi negara asalkan pasar domestik dijaga dan produksi meningkat. Ekonomi yang ideal itu apabila ketergantungan ekonomi dalam PDB tidak didominasi oleh ekspor tetapi pasar domestik. Dengan demikian negara bebas mengontrol kurs untuk kepentingan domestik. China dan Jepang contoh negara yang renta karana ekonominya ditopang sebagian besar oleh pasar ekspor. Akibatnya sedikit aja ada masalah eksternal, ekonom langsung drop. Jokowi saya perhatikan, dia melaksanakan program nawacita dimana kekuatan ekonomi bertumpu kepada kekuatan domestik. Makanya dia kerja keras membangun infrastruktur agar semua Pontesi Wilayah menjadi potensi ekonomi real baik sebagai produksi maupun sebagai pasar.

Namun banyak pihak masih terjebak dengan pemikiran seperti era Soeharto dimana negara mengatur uang , yang nyatanya negara culas dan demokrasi dibungkam. KKN mewabah. Akhirnya negara bangkrut.

***

Kenapa politik begitu bergairah bagi sebagian orang? karena politik menjanjikan uang. Kenapa orang bekerja keras membuang waktu dan tenaga? karena kerja keras menjanjikan uang. Mengapa kreatifitas berkembang dari waktu ke waktu? karena uang. Mengapa wanita cerdas membedakan Lenteng Agung dengan Los Angeles ? karena uang. Mengapa pertemanan bertambah banyak dan berkurang ? karena uang. Mengapa orang mengeluh tiada habis ? karena uang. Mengapa orang bahagia ? karena uang. Singkatnya segala galanya butuh uang dan karena uang orang bego jadi pintar. Orang jelek jadi ganteng. Orang ganteng jadi melambai. Semua karena uang. Peradaban berubah karena uang. Hebat kan uang?

Mari kita perhatikan bagaimana uang bekerja. Uang hanya nilai imajiner. Atau tepatnya uang hanyalah sebuah ide. Engga percaya ? Mengapa anda butuh uang? karena butuh belanja barang atau jasa. Bagaimana kalau barang atau jasa tidak ada.? apakah perlu uang? kan engga perlu. Nah sekarang mana yang lebih penting barang atau uang ? sampai disini anda akan sampai pada teori mana lebih dulu ayam atau telor. Dalam ekonomi pasar, orientasi orang bukan lebih dulu mendatangkan uang 100 untuk menghasilkan barang atau jasa 100. Tetapi bagaimana menciptakan barang dan jasa dengan uang 10 untuk menghasilkan barang atau jasa 100. Perbedaan 10 dengan 100 sebesar 90 adalah value.

Gimana caranya ? mari saya ilustrasikan. Penerimaan pajak semua habis bayar belanja pegawai, transfer Daerah dan wilayah otonom. Tidak tersisa untuk bangun jalan baru, bahkan untuk buat jalan 30 KM, engga ada duit. Kita ambil contoh APBN tahun 2017, penerimaan sebesar RP. 1750 T. Sementara pengeluaran sebesar Rp. 2080 Triliun. Negatif kan. Kalau Jokowi pinjam uang untuk belanja pegawai, engga ada investor yang beli surat utang , dan tidak mungkin lembaga keuangan mau kasih utang. Siapa yang mau kasih utangan untuk belanja. Jadi kita sebagai rakyat jangan “ baper” seolah olah negara utang untuk bayar pegawai atau bangun gedung kantor baru. Atau utang untuk bayar subsidi agar harga murah. Engga ada itu.

Nah utang apa yang dilakukan Jokowi? ini utang bisnis. Semua program pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur didapat dari utang. Infrastruktur itu bukan hanya jalan, pelabuhan, jembatan, bandara, yang secara langsung dapat membayar utang dari pendapatan, tetapi juga untuk dana desa, investasi pendidikan, pusat kesehatan, revitalisasi waduk dan irigasi, yang merupakan intangible investment , yang baru dirasakan dalam jangka panjang dengan lahirnya generasi sehat dan terpelajar, serta desa yang kuat untuk menghadapai industrialisasi.

Bagaimana caranya Jokowi melakukan fundraising dengan kondisi lebih besar pasak daripada tiang itu? Pertama, menugaskan BUMN melakukan aksi pembangunan infrastruktur yang punya nilai ekonomis. Kan dana di perlukan sangat besar. Benar. Perhatikan cara smart nya. Jokowi melakukan rasionalisasi arah BUMN dan merestruktur modal BUMN. Contoh katakanlah BUMN dapat tugas membangun dengan anggaran Rp. 100 triliun. Jokowi hanya menyuntikan dana dalam PMN sebesar 10% atau Rp. 10 Triliun. Itupun Rp. 10 triliun bukan dari modal sendiri tapi utang dengan menerbitkan SBN. Lah sisanya gimana ? Jokowi juga menyediakan instrument hedge atas proyek BUMN itu melalui VGF (Viability Gap Fun) agar revenue proyek di jamin diatas IRR market. Dengan instrument hedge ini maka sisa kekurangan dana didapat melalui leverage dalam skema financial engineering.

Dari mana sumbernya ? Kekurangan itu bisa didapat melelui loan dari bank. Tapi umumnya bank tidak mau memberikan pinjaman untuk proyek yang belum ada bukti hasilnya. Mencari mitra juga belum tentu mudah karena kekurangan modal sampai 90%. Kalaupun ada yang mau, posisi BUMN akan lemah. Lantas bagaimana solusinya? Proyek itu di bagi dalam 10 tahap dengan 10 entity (SPC : A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K, D,). Tahap pertama ( A) dibiayai dari modal sendiri tanpa ada pinjaman darimanapun. Sehingga BUMN terbebas dari biaya tetap berupa bunga dan keharusan mengangsur. Proyek itu setelah selesai dibangun, langsung dioperasikan dengan memberikan revenue. Future income dalam 15 tahun sebesar Rp 2 Triliun. 

Setelah proyek tahap 1 selesai, BUMN bisa membangun proyek tahap 2 tapi BUMN tidak punya uang lagi karena sudah habis. Kalau harus menunggu sampai ada uang , tentu tidak mungkin. Bagaimana caranya agar bisa dilanjutkan? BUMN menerbitkan global Bond (seperti yang dilakukan Pelindo dan Angkasa Pura dan Jasa Marga ) dalam bentuk revenue bond dengan jaminan revenue proyek tahap A. Dari Global bond itu BUMN dapat LTV sebesar 50% dari Future income atau Rp.1 triliun. Dana hasil penjualan revenue bond itu di gunakan untuk membangun proyek B. Setelah proyek B selesai dibangun, Asset proyek A dijaminkan dengan menerbitkan CMO melalui pasar modal. Hasil penjualan CMO itu digunakan untuk membangun proyek C.

Setelah proyek C selesai dibangun, revenue proyek B di gunakan untuk membangun proyek D dengan cara menerbitkan revenue bond. Setelah proyek tahap D selesai dibangun maka asset proyek tahap B di jaminkan dengan skema CMO untuk membangun proyek E. Begitu seterusnya. Setelah 10 kali putaran maka ke 10 perusahaan (ABCDEFGHIJK) itu di gabung dalam satu holding untuk masuk bursa ( contoh yang terjadi dengan Waskita Toll Road ). Hasil penjualan saham itu digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan agar DER sehat untuk tari utang lagi dari perbankan. Loh kan BUMN digadaikan? helloooo, boss, yang dijaminkan adalah SPC bukan BUMN, ya proyek itu sendiri sebagai jaminan. BUMN mah aman aman saja. Kalau gagal ya ambil tuh proyek, dan setelah 30 tahun, negara ambil sesuai kontrak PPP.

Ilustrasi diatas dikenal dengan istilah project derivative value. Atau harta bisa beranak pinak sendiri. Mengapa ?karena modal pertama memberikan bukti dan keyakinan bagi pihak lain bahwa proyek itu layak. Skema pembiayaan ini dipakai juga untuk pembangunan jalan Toll atau pembangkit listrik atau bandara. Dimana revenue pasti dan pembangunan bisa dibuat beberapa tahap untuk memungkinkan modal di leverage berkali kali. Apa yang dilakukan pemerintah memberikan suntikan modal kepada BUMN yang khusus melaksanakan program pembangun infrastruktur adalah agar kekurangan APBN dapat ditutupi melalui skema leverage ini.

Artinya proyek itu dibiayai melalui sistem keuangan dimana melibatkan Asset Management, Project Management, Fund Manager dan perbankan, bursa. Penyertaan modal pemerintah itu hanya trigger untuk terjadinya financing scheme yang di back up investor institusi, yang pasti aman dari intervensi dibandingkan dengan private investor. Jadi bila Rp.37 triliun dana penyertaan negara maka leverage bisa mencapai lebih dari Rp.300 triliun dan selagi ada peluang proyek baru, leverage terus terjadi tanpa henti. Makanya kerja kerja agar uang terus mengalir…

Nah bagaimana untuk pembiayaan infrastruktur yang intangible seperti pendidikan, kesehatan dan dana desa ? Kan engga mungkin itu dijadikan underlying ujntuk dapatkan uang dari market karena tingkat pengembalian tidak ada. Oh gampang. Menkeu , sebagai pemegang saham BUMN itu, punya portfolio berupa saham seluruh BUMN. Itu dijadikan sebagai underlying untuk terbitkan bond berjangka waktu 15 tahun. Kalau total asset BUMN sebesar Rp. 6.560 Triliun, ekspansi SBN hanya 5% setiap tahun atau Rp. 300 Triliun. Sementara kenaikan asset BUMN diatas 5% setahun. Apa engga ditabrak oleh investor, wong nilainya 20 kali dari underlying.

Setiap tahun anggaran, Jokowi hanya tanya kepada menteri keuangan. “ berapa kekurangan APBN, bu Ani ?Pastikan jangan sampai diatas 3% dari PDB. “

“ Ya pak. Di bawah 3% dari PDB.” 

“ Ya udah tutupi kekurangannya itu?

“ Siap pak.” 

Kemudian menteri keuangan perintahkan Dirjen untuk atur penerbitan SBN. Uang akan akan mengalir ke kas negara. Jokowi engga perlu melobi presiden AS atau Jepang atau Cina untuk dapatkan pinjaman. Justru mereka sibuk tawarkan uang kepada Jokowi. Jokowi hanya sibuk blusukan keseluruh Indonesia untuk supervisi proyek secara langsung. Kalau ada penyimpangan, KPK siap cokot siapa saja. Jokowi tetap santai piara kambing dan bagi bagikan sepeda kepada rakyatnya seraya memberikan tebakan jenaka. Makanya satu satunya yang membuat iri elite politik terhadap Jokowi adalah kemampuannya menciptakan financial resource, unlimited resource. Money follow program!

Tapi orang lupa kalau Jokowi mampu menjadi creator financial egineering dan dipercaya market karena sikap mentalnya yang positip. Dari kesederhaan sikap dan perbuatannya , tidak sulit baginya untuk mengundang orang untuk mengambil langkah keyakinan melalui sepatah kata tentang apa yang mungkin , menciptakan sebuah inspirasi kolektif. Semua itu tercermin dari caranya berpikir ( way of thinking ) , merasakan ( feeling ) dan kemampuannya memfungsikan semua potensi positip ( functioning ) , sebuah cara hidup (the way of life ) dan cara menjadi ( way of being ) yang transformative. Uang itu adalah nilai. Nilai yang infinity adalah akhlak atau bahasa mesranya mental positip. itulah yang tidak dimiliki oleh PS yang selalu mengundang pesimis dan rasa takut. Negatif molo.

Runtuhnya Dollar.?

Setiap pagi, sambil minum teh di ruang opal presiden berbicang santai dengan 9 orang commitment holder. Kegiatan minum teh ini hanya berlangsung paling lama 20 menit. Biasanya presiden AS masih menggunakan piyama waktu minum teh itu. Apa yang dibicarakan?  

“ Saya masih kurang uang sekian. Tolong disiapkan dananya. “ Kata presiden.

“ Siap. Tapi kami butuh alasan agar kami bisa create uang.” Kata salah satu commitment holder.

“ Itu urusan NSA yang akan atur.” jawah presiden sambil melirik anggota NSA yang hadir dalam minum teh.  Kemudian pembicaraan akan lebih santai soal lainnya. Tidak ada yang dibahas lebih serius selain soal gimana the Fed punya alasan untuk create money. Demikian kisah imaginer yang saya dapat dari salah satu banker yang pernah bekerja di Fed

Operasi pasar uang AS itu dibagi dua jenis. Kalau The fed mau melemahkan mata uang USD maka the Fed akan mensuplai uang kepasar dengan suku bunga rendah. Kalau the fed mau memperkuat mata uang USD maka the fed akan menarik uang itu dengan suku bunga tinggi. Jadi on/off kurss the Fed yang tentukan. Bagaimana the Fed menyalurkan dan menarik uang yang beredar ? Ada dua jalur. Jalur pertama adalah jalur konvensional melalui lembaga keuangan bank dan non bank. Jalur kedua adalah melalui sophisticated investor yang tergabung dalam OPIC ( Overseas Private investment Corporation). OPIC adalah lembaga yang keliatannya biasa saja dan tidak dikenal publik. Tetapi tahukah anda bahwa lebih 50% peredaran USD didunia berasal dari OPIC ini.

Anggota OPIC juga adalah anggota Commitment holder yang sampai sekarang orang AS sendiri tidak tahu siapa orang itu. Penuh rahasia. Mereka hanya 5 orang yang paling berpengaruh terhadap keuangan AS dan Dunia. Tidak akan terdengar nama mereka dipublik. Dari lima orang inilah sistem keuangan AS dibangun sejak sebelum perang dunia pertama. Selama sekian decade , mereka mengontrol jantung kekuasaan AS lewat pengendalian USD. Saat sekarang US dolar masih memimpin pasar uang dunia dalam menyediakan fungsi uang untuk transaksi internasional.  US Dolar menjadi instrument yang paling penting untuk perdagangan internasional. USD adalah media utama pertukaran untuk menyelesaikan transaksi internasional. USD adalah cadangan utama  bagi bank-bank sentral dunia. 

Mereka  para commitment holder ini menjadikan Federal Reserve sebagai pemberi pinjaman terakhir dunia ( the last lending resource ) , seperti dalam jatuhnya wallstreet tahun 2008. Padahal bukan rahasia umum bahwa blunder Fed membantu memprovokasi krisis 2008 adalah hasil creasi mereka. Walau begitu dolar tetap sebagai mata uang utama dunia, menjadi denominasi besar untuk pinjaman luar negeri oleh bisnis dan pemerintah. Keberadaan Commitment holder memang gila. Mengapa ? mereka sengaja menjadikan USD menjadi the second god tanpa bisa diprotes oleh siapapun. Pemain hedge fund tahu betul bahwa akumulasi Dollar AS didunia tidak sesuai dengan kapasitas Amerika sendiri sebagai penjamin. AS saat ini memproduksi sekitar 22% dari output dunia diukur dengan harga pasar, dan sekitar 15% dari segi PPP. Namun yang beredar 12 kali dari kapsitas ekonom AS. Lebih dari setengah total peredaran uang dunia yang bergerak  lintas batas, cadangan, settlement, likuiditas, dan pendanaan menggunakan USD. 

AS memperoleh tiga manfaat ekonomi penting dari peran mata uangnya tersebut. Yang pertama adalah kemampuan untuk meminjam ke luar negeri dalam dolar. Ketika pemerintah meminjam dalam mata uang asing, itu bisa bangkrut; itu tidak terjadi ketika meminjam dalam mata uangnya sendiri. Secara lebih umum, peran internasional dolar memungkinkan Departemen Keuangan AS untuk meminjam dengan likuiditas yang lebih besar dan suku bunga yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Keuntungan kedua terletak pada bisnis perbankan: AS, dan lebih tepatnya WallStreet, menuai pendapatan yang signifikan dari penjualan layanan perbankan ke seluruh dunia. Keuntungan ketiga terletak pada pengendalian regulasi: AS secara langsung mengelola atau mengelola bersama sistem settlement financial dunia. Sehingga memberikannya cara penting untuk memantau dan membatasi aliran dana terkait terorisme, perdagangan narkotika, penjualan senjata ilegal, pajak penghindaran, dan kegiatan terlarang lainnya. 

Namun, manfaat ini bergantung pada AS yang menyediakan layanan moneter berkualitas tinggi kepada dunia.  US Dolar banyak digunakan karena telah menjadi alat tukar, perantara, dan penyimpan asset yang paling nyaman, biaya terendah, dan teraman. Tetapi belakangan dunia semakin sadar akan keculasan AS dalam hal mata uang. Eropa dan China mengetahui ini dengan pasti. Euro dan Yuan sekarang sedang berusaha untuk mengurangi peran mata uang AS dalam perdagangan dunia. Pemerintah AS sendiri sudah merasakan dampak dari kebijakan the Fed yang  kontra produktif terhadap tujuan untuk kemakmuran rakyat AS. Semua tertuju kepada biang masalah ada pada commitment holder. 

Apakah commitment holder selemah itu dibawah tenakan dunia dan pemerintah AS ?  Tidak. Mereka terlalu kuat untuk dijatuhkan.  Apalagi kejatuhan  wallstreet 2008 telah membuat AS tergantung kepada utang dan ini tak bisa tidak  harus bergantung kepada commtiment holder sebagai the last lending resource. Eropa ? Kejatuhan pasar uang di Eropa telah membuat banyak asset bermata uang dollar yang dipegang oleh bank bank Eropa terancam dulasi bila sampai power USD melemah. Utang AS kepada China yang triliunan dolar akan terancam delusi kalau sampai mata uang dollar hancur.  Eropa dan china harus berhitung seribu kali kalau ingin perang mata uang secara frontal dengan AS. Yang dihadapi bukan Trump tetapi para commitment holder. Upaya China dan Eropa menekan pemerntah AS mengenai sistem mata uang dihadapi dengan keras oleh Commitment holder dengan memaksa Trump menaikan tarif impor dagang kepada China dan Eropa. Tujuannya adalah agar Eropa dan Cina tetap tergantung kepada USD.

Lantas mengapa AS begitu mengontrol perekonomian dunia ? alasan pertama adalah sistem kapitalis yang memungkinkan setiap negara bisa meningkatkan kapasitas produksinya diatas limit konsumsi domestik karena AS menyediakan pasar. Dari keadaan itu memungkian negara bisa menabung devisa dalam mata uang dollar dan menggunakannya untuk alat tukar belanja impor yang berlaku dimana saja. Kedua, kedigdayaan teknologi AS yang lead lebih dari sekian decade memungkinkan AS mengontrol industri dimana saja. Tidak ada industri atau bisnis raksasa yang tidak terhubung dengan commitment holder yang merupakan angel investor bagi setiap riset tekhnologi diseluruh dunia. Perusahaan raksasa ini umumnya punya CEO yang dekat dengan penguasa lokal sehingga mudah mempengaruhi kebijakan politik yang menguntungkan commitment holder. Jadi kalau ada elite politik yang senang dollar naik dan menjadikan issue politik menjatuhkan Jokowi itu kemungkinan karena mereka proxy dari commitment holder yang ditugaskan mengganti Jokowi dengan PS.

Apakah negara didunia bisa keluar dari hegemoni commitment holder ? Bisa. Mari kita lihat contoh Iran. Beberapa tahun lalu atau tepatnya 10 tahun lalu saya pernah di tunjuk agent oleh teman di Iran. Apa keagenannya ? Kendaraan truck dan spare part. Produk itu bukan buatan Iran, tapi buatan Cina. Apa untungnya menjadi agent dari Iran. Bukankah lebih baik langsung jadi agent pabrikan di China? Tunggu dulu. Harga yang ditawarkan oleh Iran kepada saya sangat murah. 20% lebih murah dari yang dijual oleh pabrikan di China. Bagaimana bisa terjadi begitu? Karena terbentuk akibat kesepakatan imbal beli ( Counter Purchase). Harga itu murah akibat masing masing negara menghitungnya berdasarkan kurs mereka masing masing. China membeli Gas dan Minyak dari Iran, sementara pada waktu bersamaan China membayarnya dalam bentuk Truck dan spare part. Tapi karena Iran punya industri otomotive sendiri, mereka tidak ambil opsi barang itu tapi menjualnya kepada pihak agent agar di jual ke negara lain.

Gimana proses transaksinya ? Partners atau buyer saya di Venezuela kontrak dengan saya, dan atas dasar itu sayapun kontrak dengan pengusaha Iran yang dapat jatah imbal beli transaksi iran dengan China. Dalam kontrak itu disebutkan kepada siapa saya harus deal di CHina untuk delivery barang yang saya minta. Ya semacam DO. istilah ini biasanya disebut Switch barter. Pihak Venezuela membayarnya dalam bentuk Minyak. Dan Minyak itu saya jual ke pasar spot. Hasil penjualan saya kirim ke rekening offshore yang ditunjuk oleh pemerintah Iran. Nah rekening offshore inilah yang jadi kekuatan Iran dalam mengatasi embargo ekonomi oleh negara barat dan AS.

Perdagangan barter jelas lebih efisien dan adil. Walau nilainya tetap berdasarkan kurs mata uang namun perubahan kurs ditentukan oleh mata uang negara masing masing. Gejolak karena perubahan kurs mata uang asing di pasar , tidak berdampak terhadap harga barang. Disamping itu, kedua negara bisa saling berbagi potensi masing masing dengan adil. Neraca perdagangan antar negara lebih seimbang. Kerja keras dan inovasi rakyat china menciptakan kendaraan ditukar oleh Iran dengan migas yang Tuhan beri dengan melimpah. Berkah lain dari adanya embargo ekonomi oleh AS terhadap Iran adalah semakin meluasnya perdagangan imbal beli iran terhadap banyak negara terutama negara sosialis. Karena itu Iran cepat sekali memacu industrialiasasinya.

Di Era Jokowi, Skema imbal beli tersebut wajib dilaksanakan pada program pengadaan barang asal impor, seperti oleh Kementerian Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu contoh rencana pengadaan barang oleh pemerintah dengan menerapkan skema imbal beli dan offset adalah pengadaan delapan unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 senilai 1,14 miliar dolar AS. Dalam kesepakatan tersebut, skema imbal beli yang wajib dilakukan oleh pihak Rusia senilai 570 juta dolar AS. Dalam konteks imbal beli, Indonesia sudah menawarkan sebanyak 35 produk ekspor kepada pihak Rusia. Sistem counter purchase ini juga dikenal sebagai sistem counter purchase frame agreement. Sistem satu ini biasa dilakukan dengan tujuan untuk menjaga neraca keseimbangan perdagangan suatu negara.

Sebetulnya ada lagi mekanis counter trade, seperti Buy – back barter. Apa itu ? Buy – back barter merupakan sistem barter beli kembali yang umumnya dilakukan dengan cara dimana negara maju membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang, dan nantinya hasil produksinya tersebut akan dibeli kembali oleh negara pengalih teknologi tersebut. Tapi saat sekarang belum begitu populer. Tapi di era Megawati skema ini berhasil membangun LNG Tangguh, dimana hasil produksi LNG di beli oleh negara maju untuk membayar ongkos pembangunan kilang. Dan kini diterapkan juga oleh Jokowi dalam skema membangun Kilang BBM. Kalau semua negara menggunakan skema imbal beli tentu tidak lambat laun hegemoni AS terhadap mata uang akan melemah dan sistem perdagangan akan sampai kepada sistem yang adil. Mungkinkah ?