Misteri kapital

 

Anda mungkin pernah baca buku “ The miracle of capital” Penulisnya adalah Hernando de Soto. De Soto adalah Ekonom dari Peru. Dia mampu menterjemahkan esensi dari Kapitalisme ala Milton Friedman sang neolib dalam Bahasa romantic namun juga sangat vulgar bagi pengikut Friedrich Haye, Bruno Leoni.

Bahwa dalam kapitalisme asset harus berbentuk surat resmi dan surat resmi akan diubah jadi  asset financial, dan selanjutnya menjadi alat pengungkit ( leverage) mendatangkan modal. Bagi orang awam cara ini dianggap ajaib. Tapi saya akan jelaskan secara sederhana.

Dahulu kala harta adalah sebidang tanah dan kumpulan ternak. Dari harta itu orang hidup menghidupi dirinya. Namun belakangan karena manusia semakin bertambah dan kebutuhan semakin meningkat maka kompetisi terbentuk. Harta tidak lagi diartikan ujud phisiknya. Tapi harta telah berubah menjadi selembar document yang dilegitimasi oleh negara. Selembar dokumen itu bila dilampirkan dengan seperangkat izin ini dan itu, ia berubah menjadi asset financial. 

Kemudian bila dokumen itu dilampirkan dengan project feasibility study maka jadilah ia akses meraih modal. Bukan dijual tapi digadaikan. Uang itu berputar untuk kegiatan ekonomi dan menghasilkan laba untuk kemudian digunakan membeli harta lagi. Ini disebut dengan nilai reproduksi capital atau project derivative value. Harta tidak lagi berdasarkan harga perolehan tapi nilainya menjadi imajiner tergantung future dari financial analysis.

Maka jadilah Harta dalam lembaran dokumen bernama Saham ( stock). Negara semakin memberikan akses kepada harta itu untuk berkembang tak ternilai melalui pasar modal. Bukan hanya di lantai bursa, tapi juga dipasar uang. Dokument Saham dijual sebagian dan sebagian lagi digadaikan dalam bentuk REPO maupun penerbitan obligasi. Disamping itu akses permodalan conventional lewat bank terus digali agar harta terus berlipat lewat penguasaan kegiatan ekonomi dari hulu sampai kehilir.

Kapital dapat mereproduksi dirinya sendiri. Bahwa harta bukanlah ujudnya tapi apa yang tertulis. Itu hanya mungkin dapat dicapai apabila dalam bentuk dokumen perizinan ini dan itu. Makanya jangan kaget, bila korporat mulai sulit dapatkan utang karena Debt to equity ratio tidak layak, ia lakukan revaluasi asset. Asset direkayasa meningkat. Sehingga Debt to equity ratio jadi membaik dan kembali layak dapat pinjaman. 

Negara juga sama. Agar terhindar pagu Debt to GDP. Pemerntah tingkatkan PDB agar bisa terus layak berhutang. Caranya? Memberikan izin exploitasi  SDA, sehingga yang tadinya SDA hanya jadi potensi ekonomi, ia berubah menjadi asset financial. Itu menambah PDB. Kemudian kalau masih kurang. Ya revaluasi BMN sehingga PDB meningkat pesat. Menjadi layak menarik pinjaman walau kondisi APBN defisit.

Namun miracle of capital ini menjadi sumber mind corruption. Karena produk negara berupa IUP dan Konsesi atau perizinan usaha, menjadi jimat ampuh menarik modal dari perbankan dan pasar modal. Yang punya akses dapatkan izin ini dan itu ya yang bisa bayar atau menyuap atau kolusi dengan pejabat atau elite politik. Maka yang kaya semakin kaya dan  yang miskin semakin tertinggal dari kompetisi. Itulah sumber dari ketidak adilan terhadap sumber daya.

Indonesia jadi anggota BRICS

 

Pada tahun 1944. 44 perwakilan negara di bawa oleh “ elite “ ke desa terpencil  di New Hampshire, AS.  Pada pertemuan itu disepakati akan dibentuk Lembaga keuangan yang akan jadi Bank Central bagi semua negara di dunia. Tugasnya setiap tahun menyediakan instrument SDR kepada negara negara anggota untuk mengamankan belanja devisanya dalam mata uang dollar. 

Saat itu para negara anggota percaya kepada USD. Karena mata uang USD berbasis emas atau collateralnya emas. Namun tahun 1971 emas di rush oleh market. AS kedodoran. Ternyata uang yang dicetak tidak sama dengan stok emas yang AS pegang. Akhirnya AS keluar dari rezim uang gold standard. Menggantinya dengan uang fiat. Nilainya ditentukan pasar.

Tahun 2000an, AS menuduh China melakukan manifulasi mata uang. China balik tuduh  AS yang menipu. Karena masih mempertahankan IMF sebagai the last lending resource. Padahal tidak lagi sesuai dengan perjanjian Bretton Woods. Mata uang AS tidak lagi dijamin dari emas. Terus mengapa China harus patuh dengan IMF terkait dengan standar uang fiat.

Ekonom Goldman Sachs, Jim Oneill mengusulkan membentuk aliansi ekonomi BRIC ( Brazil, Rusia India dan China). Oneill yakin dengan kekuatan ekonomi 4 negara itu bisa mengubah IMF dan system mata uang dunia yang lebih adil. Ternyata rencana itu diterima oleh Brazil. Rusia, Indiia dan China. Walau itu hanya wacana saja namun efektif mendorong Elite  IMF bersikap. Tahun 2010 IMF di reformasi. Senat AS tidak mau ratifikasi. 

China gas terus.  Pada KTT di Pulau Hainan, tahun 2011, BRICS ( Afrika Selatan masuk sebagai anggota ) terbentuk resmi.  Tahun 2015, IMF membujuk China, dengan memasukan Yuan ke dalam keranjang mata uang cadangan atau Special Drawing Righst, SDR, bersama dengan dolar, euro, poundsterling dan yen. Ini merupakan tonggak penting dalam integrasi China ke dalam sektor keuangan dunia. Tapi porsinya kecil. Target China adalah reformasi IMF secara struktural. Karena sudah tidak sesuai dengan awal berdirinya.  Barulah tahun 2016, Parlemen AS ratifikasi reformasi IMF. Tanpa mengubah peran IMF secara esensial. China tetap tidak happy

***

Sebagian besar public menganggap keberadaan BRICS  bertujuan menggeser hegemoni USD. Entah darimana issue itu muncul. Dedolarisasi itu hal yang berbeda. Tidak bisa diselesaikan lewat organisasi multilateral. Soal kurs mata uang, itu terkait soal pasar, yang suka tidak suka by process sekian decade USD udah menjadi mata uang dunia. Bisanya ya diversifikasi cadev aja. Itupun atas dasar pertimbangan pasar valas.

Seruan agar BRICS menciptakan alternatif untuk Dana Moneter Internasional (IMF) juga tidak realistis. IMF memainkan peran yang mirip dengan pemberi pinjaman terakhir: ia meminjamkan ke negara-negara dengan risiko yang sangat tinggi sehingga yang lain tidak akan melakukannya. Itu berarti negara-negara yang mendanai IMF mempertaruhkan dana mereka untuk mendukung negara-negara miskin yang mungkin tidak dapat membayar kembali. Apakah negara anggota BRICS yang kaya mau jadi the last lending resource ? I don’t think so.

Mengapa saya katakan begitu?. Karena Presiden Tiongkok Xi Jinping, menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin anggota BRICS tentang lima hal, yaitu  membangun BRICS yang berkomitmen pada perdamaian, inovasi, pembangunan hijau, keadilan, dan pertukaran antar masyarakat yang lebih erat. Bisa disimpulkan bahwa BRICS itu dibentuk sebagai bargain politik negara Selatan aja. Mengapa ? karena China tidak melihat organisasi multilateral yang ada punya niat baik. Artinya lebih karena paranoid terhadap hegenomi AS dalam tatanan global. Semua anggota BRICS punya persepsi sama tentunya.

Namun masing masing anggota juga punya agenda tersendiri dan lebih utamakan kepentingan domestiknya. Tidak semua negara anggota kaya. Kebanyakan defisit dan terjebak hutang. Belum lagi persaingan diantara India, China dan Rusia yang ingin menjadi pemimpin Global Selatan. Contoh bagaimana mungkin India dan China punya agenda yang sama. Sementara mereka berseteru soal perbatasan. China tidak mungkin mau terseret dalam konflik geopolitik yang diciptakan Rusia atas serangan ke Ukreina. Alasanya tentu China tidak mau kena sanksi ekonomi dari AS dan Barat.

Pada KTT BRICS ke-15 di Afrika Selatan pada bulan Agustus 2023, Jokowi tidak secara langsung menyampaikan keinginan menjadi anggota BRICS. Indonesia tetap focus kepada rencananya menjadi anggota OECD. Karena Indonesia punya mimpi jadi negara maju pada tahun 2045. Namun kemarin Presiden terpilih Prabowo melalui Menlu telah menyampaikan keinginannya bergabung dalam BRICS. Sepetinya sikap Prabowo lebih realistis terhadap kepentingan domestic yang lebih percaya kepada China dan Rusia daripada AS dan Barat. OECD tidak begitu diharapkan. 

Sikap Malaysia, Thailand, Vietnam, Afrika, Eropa Timur dan Amerika Latin gabung BRICS, sama saja alasannya dengan Indonesia.  Sementara negara timur tengah dan Arab bergabung dalam BRICS sekedar menunjukkan ketidaksenangan terhadap Amerika Serikat dan Barat dalam hal penyelesaian soal Gaza. Setidaknya dengan menjadi anggota BRICS lewat narasi politik, mereka bisa berlindung dari  tekanan hegemoni AS. Itu aja.

Disamping itu AS tidak akan tinggal diam atas semakin meluasnya keanggotaan BRICS. AS pasti optimalkan G20 yang terdiri dari Arab Saudi, Brazil , Turki, Indonesia  dan lain lain. G 20 pasti akan direvitalisasi AS. Ya setidaknya AS berusaha memenuhi janjinya terutama mereformasi Lembaga keuangan multilateral dimana AS sebagai mayositas shareholder. Dan mendukung rencana khusus pajak kekayaan kepada 3000 orang super kaya di dunia untuk melunasi utang negara miskin. 

Perubahan yang berarti dalam tatanan global membutuhkan lebih dari sekadar perbedaan pendapat bersama—perubahan itu menuntut visi afirmatif bersama dan kemauan untuk melakukan pengorbanan nyata demi kepentingan anggota lain guna memajukan visi bersama tersebut. Negara-negara BRICS belum menunjukkan bahwa mereka bersedia dan mampu melakukannya. 

Saran saya kepada YMP Prabowo. Hanya karena Indonesia jadi anggota BRICS. Jangan pernah keluarkan omongan bahwa Indonesia akan beralih ke Yuan.  Jangan. Ketika presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mengancam akan bermigrasi dari dolar dan beralih ke yuan. Apa yang terjadi? Mata uang Brazil jatuh seketika dan Brazil masuk ke jurang resesi. Sehingga terpaksa, bank central memindahkan Yuan ke USD.  Kalaupun ada niat mengurangi USD sebagai cadev, biarkan itu urusan BI. 

Utang luar negeri Indonesia.

 

Mungkin pada umumnya orang tahu nya utang yang diumumkan oleh pemerintah berkaitan dengan rasio utang terhadap PDB yang masih berkisar 40%. Rasio itu terkait dengan pos pembiayaan APBN atau government debt atau utang pemerintah pusat. Sementara utang Indonesia bukan hanya itu. Ada lagi yang namanya utang luar negeri dan utang publik. Itu semua ada angkanya sendiri. Tentu kalau digabung semua, rasio utang udah diatas pagu utang 60%  terhadap PDB yang ditetapkan oleh UU.

Saya akan bahas utang luar negeri aja. Karena ini terkait dengan daya tahan IDR. Mari kita pahami definisi utang luar negeri. Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri sebagai utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi utang luar negeri mengacu pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for compilers and Users (2003). Paham ya. 

Apa saja utang luar negeri itu? Terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan BI. Utang luar negeri swasta. Terdiri dari apa utang pemerintah & BI ? Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yang dibeli asing. SBN Valas  atau global bond. pinjaman bilateral seperti pinjaman G2G, pinjaman dengan Lembaga multilateral seperti world bank, IMF, ADB dan lain lain. SRBI, SVBI, SDR.  Utang luar negeri swasta?  Bukan hanya swasta tetapi termasuk juga BUMN, tentu utang investasi dan utang perdagangan (LC). Baik dalam bentuk surat utang maupun pinjaman.

Awal Jokowi berkuasa pada Juni 2014, utang luar negeri sebesar USD 265,22. Itu terdiri dari utang pemerintah dan BI sebesar USD122,19 miliar. Utang swasta mencapai USD153,22. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar 425,1 miliar dolar AS.  Itu terdiri dari utang pemerintah sebesar 200,4 miliar dolar AS, dan uang swasta USD 197,8 miliar. Sisanya tidak tercatat. Karena masih bersifat akrual sedangkan kita menganut cash basic. Perhatikan peningkatan utang luar negeri sejak awal Jokowi berkuasa sampai akhir kekuasaannya naik 1,6 kali.

Walau hutang luar negeri ini tidak diperhitungkan dalam Debt to PDB oleh pemerntah namun resikonya terkait dengan stabilitas kurs dan tentu berdampak langsung dengan fiscal. Misal keterlibatan BUMN dalam konsorsium kereta cepat dengan China. Karena default setor modal dan terjadinya cost overrun maka mengharuskan pemerintah menjamin utang BUMN kepada kreditur, China Development Bank. Contoh lagi utang PLN ke China yang tadinya skema PPP, kemudian dalam perjalanan menjadi jaminan pemerintah. Artinya, pada akhirnya semua dijamin juga oleh APBN. Tetapi karena kita menganut cash basic APBN, resiko yang belum terjadi dicatat off balance sheet.

Untuk mengetahui sejauh mana resiko utang luar negeri itu. Digunakan alat Analisa berupa Debt Service ratio (DSR). DSR ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bayar utang luar negeri terkait dengan penerimaan devisa ekspor. Debt to Service Ratio (DSR) pada kuartal II tahun 2024 adalah 16,63% ( Tier 1). Memang masih aman dari ambang batas IMF, 20%. 

Namun yang mengkawatirkan kenaikan beban pembayaran bunga ULN pemerintah mencapai 36,4 persen secara tahunan, namun pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 5 persen. Apa artinya? beban utang pemerintah dan BUMN tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.  Lebih mengkawatirkan lagi beban utang luar negeri itu tela menciptakan crowding out effect. Modal asing diserap BI dan MenKeu lewat SBN dan SBRI, SVBI. Akibatnya menekan sektor swasta dan perbankan karena likuiditas jadi berkurang. 

Kemudian Debt Service Ratio (DSR) Tier 2 pada 2014 memiliki angka 33,3 persen, sementara pada Oktober 2023 melonjak ke 38,6 persen. Masih aman dari pagu IMF 40%. Namun dari tren nya bisa diketahui, kenaikan utang luar negeri belum diimbangi oleh kemampuan menghasilkan valas terutama dari sisi ekspor. Ekspor to PDB hanya 21,7%.

Saran saya kepada Pemerintah YMP Prabowo. Walau indicator utang luar negeri masih aman. Namun dengan adanya ketidak pastian ekonomi global terutama menurunnya kinerja ekonomi China akibat kebijakan inward looking policy tentu akan mengurangi permintaan ekspor akan komoditas utama Indonesia, seperti batubara, nikel dan lain lain. Sementara Tren peningkatan pembayaran bunga dan utang luar negeri terus meningkat. Itu akan sangat beresiko terhadap stabilitas IDR. 

Belum lagi kebijakan moneter AS yang semakin membuat USD menguat, adanya konflik geopolitik, akan memicu pergerakan capital outflow. Dengan PII netto pada semester 1 2024 sebesar USD 247 miliar ( negative) akan sangat rentan terhadap factor eksternal. Engga perlu semua capital outflow. 20% aja atau USD 50 miliar, tumbang ekonomi kita. 

Sudah seharusnya dibentuk team penyelesaian utang luar negeri itu. Caranya bisa dengan exit strategi utang lewat SWAP settlement. Mssal debt for equity swap. Utang luar negeri itu dalam bentuk surat utang atau pinjaman didiskon Kemudian investor menjualnya lagi ke BI secara penuh namun dalam mata uang IDR. Uangnya bisa digunakan oleh investor untuk membeli saham emiten local atau bisa juga pemerintah memberi trade off dalam bentuk konsesi sumber daya mineral agar uang rupiah itu masuk ke sector real.

Saya yakin investor akan bersedia daripada default, urusannya akan panjang. Dan lagi solusi yang kita tawarkan bukan engga mau bayar tetapi mengarahkan utang itu menjadi FDI, yang bisa memberikan manfaat langsung kepada perekonomian nasional dan meningkatkan kemampuan fundamental ekonomi kita. Tentu Menteri luar negeri bersama Menteri terkait perekonomian harus all out kerjanya. Karena ini negosiasi tingkat tinggi dan sensitif, belum lagi melibatkan skema yang sophisticated. Perlu team high grade bidang financial engineering.

Megawati dan Prabowo...

 

Cornelius Castoriadis, filsuf, ekonom dan ahli psikoanalisa asal Yunani namun menghabiskan sebagian besar hidupnya di Prancis.. Ia mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah rezim yang tragis. Secara procedural system demokrasi itu ideal. Namun dalam proses pengambil keputusan politik selalu terkait dengan transaksional. Tarik menarik. Walau pendapat berbeda namun selagi pendapatan sama maka segala kemungkin bisa saja terjadi. 

Dari sejak tahun lalu Prabowo ingin bertemu dengan Megawati. Namun Mega menolak dan akhirnya Prabowo semakin dekat dengan Jokowi sehingga mengantarkannya sebagai pemenang Pilpres 2024. Kemudian keinginan bertemu itu datang lagi. Orang menduga macam macam. Sangatlah naif bila PDIP bergabung dengan koalisi Pemerintahan Prabowo. Tentu juga naif kalau Prabowo harus ngotot bertemu dengan Megawati.

Tetapi politik itu memang tragis. Hal yang procedural dan ideal, tidak ada dalam prakek politik. Kalau anda menggunakan logika apa yang nampak diatas panggung. Anda pasti akan tertipu. Di balik panggung.  Tidak bisa relawan Jokowi berhak atas share kekuasaan Pragib. Tidak bisa juga eksistensi Jokowi setelah mantan, bisa menentukan arah kebijakan Prabowo. Tidak juga pihak yang kalah harus jadi musuh atau oposisi. Tidak begitu. 

Bahkan walau Jokowi di panggung bersebarangan dengan PDIP, dan kader PDIP terdepak dari Kabinet, namun nyatanya menteri keuangan, PUPR dan Perhubungan adalah menteri yang diendorses oleh Megawati. Tetap dipertahankan oleh Jokowi. Pramono yang merupakan mata dan telinga Jokowi mengelola kabinet selama dua periode, dipertahankan sampai Pram mencalonkan sebagai Cagub DKI. Apa artinya? transaksional antara PDIP dan Jokowi itu tetap solid secara internal. Dan tentu PDIP akan jaga Jokowi sampai tanggal 20 oktober.

Prabowo tahu bahwa kekuasaan dalam system demokrasi pemegang saham sebenarnya adalah Partai. Kepada partailah dia bicara, dalam terang atau gelap. Dalam suara lantang atau bisik bisik. Kepada selain elite partai, itu hanya drama. Mengapa ? Bagaimanapun dia mewarisi keadaan polhukam yang rumit akibat keadaan keuangan negara yang rapuh. Itu tecermin dari cash out APBN untuk utang setiap tahunnya terus meningkat. Dan setiap tahun ruang fiscal semakin menyempit. 

Pertemuan antara Megawati dan Prabowo tak lain adalah pertemuan transaksional. Bukan sekedar makan nasi goreng. Karena sebelum ada pertemuan resmi, deal sudah terjadi antar elite Partai. PDIP komit akan menyerahkan 4 kadernya sebagai Menteri. Dan beberapa meteri yang akan di endorsed oleh PDIP. Itu collateral PDIP kepada Prabowo untuk mengamankan kebijakannya. Tentu kebijakan yang sesuai dengan idiologi PDIP.

Mengapa? Ya, kalau Prabowo hanya mengandalkan kepada Koalisi yang ada. Dia akan sangat tidak stabil. Golkar dikenal sebagai partai oportunis. Tak ubahnya dengan PAN, PKB dan Nasdem. Dia perlu PDIP dan PKS bersatu dalam kabinetnya. Kedua partai ini adalah partai idiologi yang pasti setuju dengan langkah berani Prabowo untuk memperkuat Lembaga demokrasi, dan selanjutnya negara harus lead dalam masalah sumber daya. Tidak lagi diserahkan kepada konglomerat. Agar keadilan distribusi ekonomi terjadi. Rasio GINI menyempit.

Yang pasti. Setelah tanggal 20 oktober. Tidak ada lagi polarisasi politik di tengah masyarakat. Karena PKS dan PDIP sudah satu perahu. Cebong dan kampret bersatu. Relawan silahkan kembali ke habitat awalnya. Pemilu usai. Jangan lagi berpolitik. Orang terdekat Jokowi atau Gibran jangan sedih kalau tidak terpilih sebagai Menteri atau wamen. Karena ukurannya kompetensi dan eksistensi partai. Selanjutnya adalah kerja keras dan bergandengan tangan erat dalam mengatasi outstanding yang diwariskan oleh Jokowi. 

Inflasi momok menakutkan

 

Dalam satu diskusi terbatas yang diadakan oleh Lembaga riset geostrategis, saya menyimak dengan sungguh sungguh. Mengapa ? karena saya tidak sarjana. Pengetahuan saya terbatas. Makanya saya sangat haus kalau ada akademis bicara tentang pengetahuan berbasis teori akademis. Mereka membahas tentang bahaya inflasi terhadap perekonomian nasional. Ibarat kata, inflasi itu seperti hantu yang menakutkan dan harus diperangi dengan at all cost. Tentu penjelasan itu disertai dengan data dan graphic, terkait fenomena inflasi terhadap perekonomian.

Memang hebat pencerahannya. Namun sebagai praktisi dan tidak akademisi saya terpaksa mengerutkan kening. Ada sesuatu yang menggangjal dalam pikiran  dan harus saya tanya kepada mereka. 

“ Dari penjelasan yang ada, dampak buruk dari inflasi itu adalah memenggal pendapatan tetap. Karena harga harga naik, sementara pendapatan tidak naik. Tentu pada gilirannya akan memperlemah daya beli dan berdampak buruk terhadap sector produksi. Kan itu esensinya. Dampak positif inflasi adalah pelonggaran likuiditas sehingga mamacu orang untuk berproduksi, meningkatkan peluang kerja, berinovasi, berinvestasi. Benarkah ? Tanya saya. Peserta diskusi mengangguk. 

“ Nah “ lanjut saya. “ Bagaimana kalau lebih 50% rakyat bukan pegawai yang menerima upah tetap, Tetapi hidup dari wirausaha formal maupun informal? Data menunjukan 61% PDB kita berasal dari UMKM. Mereka menghidupi 90% populasi negeri, yang juga konsumen. Justru karena pendapatan mereka tidak tertap, mereka perlu inflasi untuk meningkatkan produksi dan berinvestasi. Kalau UMKM itu berkembang, pengaruh bergandanya kepada 90 % populasi rakyat.  Walau harga naik karena inflasi, tidak ada masalah. Toh mereka punya uang untuk belanja.” Kata saya. Mereka terdiam. 

“ UMKM itu menyerap pekerja 97% dari total Angkatan kerja nasional. Upah yang diberikan pada umumnya tidak tetap. Sesuai dengan output produksi. Artinya kelancaran produksi UMKM linier dengan pendapatan upah pekerja. Multiplier effect nya sangat luas, yaitu 90% dari populasi negeri ini. Itu sangat significant untuk kemakmuran proporsional.

Namun faktanya kebijakan menekan inflasi itu mengakibatkan aliran modal jadi stuck. Suku bunga naik, ekspansi APBN melambat, subsidi dikurangi atau diperlambat penyalurannya. Dan tentu mengorbankan mayoritas rakyat yang penghasilannya tidak tetap. Usaha mereka banyak yang bangkrut dan kalaupun jalan, hidup segan mati tak mau. Karena kalah bersaing dengan produk impor dan terjerat rentenir. Ditambah lagi dengan menyusutnya kelas menengah. Yang lengkaplah derita mereka. Sementara kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. 

Nah, kesimpulannya. Kebijakan menekan inflasi dengan at all cost, sebenarnya ditujukan kepada segelintir pemegang saham korporat, elite politik dan penguasa, pekerja yang menerima penghasilan tetap seperti PNS, pegawai BUMN, Pegawai Korporat. Itu aja. Kalau katanya untuk rakyat, ya mereka itu yang dimaksud, bukan mayoritas rakyat” kata saya mengakhiri.

“ Pak, Ale” Seru peserta diskusi” Kita ini sedang membahas dari sudut pandang ekonomi makro. Sementara anda menilai dari sisi mikro ekonomi. Tentu kalau diteruskan diskusi ini akan melebar kemana mana dan tidak lagi kuantitif tetapi kita terjebak dengan narasi kualitatif’ kata moderator.

“ Yang saya tahu, ekonomi makro itu kan kebijakan fundamental, yang memastikan secara ilmiah berdampak positif terhadap ekonomi mikro. Kalau terjadi distorsi maka artinya kebijakan makro yang disalahkan. Bukan mikro. Sederhanan aja berpikirnya. Kan mikro itu eskses dari adanya kebijakan makro.  “ Kata saya. Mereka terdiam. 

" Tahu apa yang saya maksud dengan distorsi makro ? 98% sumber daya ekonomi negara hanya untuk mereka yang masuk kelompok 2% saja. Berdasarkan Global Wealth Report tahun 2023 dan Forbes peringkat 50 crazy rich Indonesia. 50 orang super kaya Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang dewasa Indonesia. Itulah distorsi dari kebijakan makro ekonomi. Kebijakan yang hanya menghasilkan ketimpangan distribusi sumber daya negara. "Kata saya.

“ Ok lah. Jadi apa yang hendak anda sampaikan ? kata moderator.

“ Saya orang awam. Saya tidak peduli berapa harga barang. Mau naik berapun saya beli asalkan ada uang. Yang jadi masalah kan uang, bukan harga. Terus ngapain kita pusing dengan inflasi. Kalau distribusi modal lewat ekspansi APBN, perbankan dan subsidi itu berdampak inflasi, ya engga ada masalah. Asalkan rakyat engga bokek. Bisa tetap belanja. Mesin ekonomi bergerak terus.. nanti kalau sektor produksi sudah established. Inflasi akan mereda dengan sendirinya sebagaimana hukum demand and supply. “ kata saya. Mereka saling pandang. 

Sepertinya mereka tidak paham bagaimana menjabarkan maksud saya itu secara akademis. Padahal kata kuncinya adalah keadilan sosial. Seharusnya kebijakan makro ekonomi bertumpu kepada keadilan sosial. Tetapi itu dikaburkan ketika kepentingan oligarki harus diutamakan. Itu aja.

***

Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2024 mencapai 210,5. Index ini dianggap BI penuh keyakinan dan baik baik saja. Mari kita pahami  IPR ini secara sederhana. Agar kita tahu apakah retorika berita sama dengan angka dan data.

Perhitungan index atas dasar Survei penjualan eceran (SPE) yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan PDB dari sisi konsumsi swasta. Survei dilakukan terhadap sekitar 700 pengecer sebagai responden dengan metode purposive sampling di 10 kota yaitu Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan, Purwokerto, Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Denpasar. 

Indeks riil disajikan dengan tahun dasar 2010=100 (sebelumnya 2000=100). Sementara, perkiraan harga umum dihitung dengan menggunakan metode balance score (net balance +100) yang dibobot menggunakan bobot kota atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH).  Ingat ya. Tahun 2010 itu kurs masih  Rp. 8.917./USD. Kalau tahun 2010 anak anda masih balita. Sekarang udah remaja. Rata pertumbuhan penduduk / tahun = 1,25%.

Nah sekarang, kita evaluasi Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2024 mencapai 210,5. Perhatikan,  itu artinya 2,11 kali dari index tahun 2010 atau 14 tahun lalu. Tapi tahun 2024 september kurs Rp/USD  Rp 15.214. Perbedaan kurs pada tahun 2010 dengan september tahun 2024 yaitu 1,7 kali.  Artinya uang anda USD 100  tahun 2010 hanya bisa beli barang senilai USD 58 pada September 2024.  5 bulan deflasi berturut turut tercatat pada sector pangan. Itu bukan karenan harga turun akibat efisiensi tetapi daya beli turun dan petani terpaksa banting harga agar barangnya tidak expired 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan ril tidak meningkat significant. Padahal selama 14 tahun konsumen meningkat seiring peningkatan populasi, dan seharusnya harga  bekorelasi dengan depresiasi kurs rupiah tampa memenggal nilai tambah produsen. Tapi itulah prestasi pemerintah. Hebat menekan inflasi dari sisi konsumen namun mengorbankan produsen. Makanya jangan kaget bila petani engga bisa makmur dan industry domestic banyak yang PHK.