Politik dan pluralis

 

Setelah baca buku Pluralism in Political Analysis. Penulisnya William E Connolly. Saya tergelitik menganalisa dalam konteks politik di  Indonesia. Sebelumnya saya ringkaskan dulu profile buku. Buku Ini mengkaji pemikiran para pluralis seperti Robert Dahl, David Truman, Adolf Berle, Arthur Bentley, Joseph Schumpeter, dan Walter Lippmann, serta kritikus teori pluralis seperti C. Wright Mills, Herbert Marcuse, Henry Kariel, dan  Hibah McConnell.

Dimana menariknya?

Yang menarik adalah sudut pandang pluralis tentang sains, ekonomi, filsafat, dan psikologi. Buku ini menyimpulkan bahwa interpretasi konvensional dan pluralis tentang politik kontemporer memerlukan revisi yang signifikan. Pandangan para kritikus yang beragam ini menyatu menjadi garis besar dari apa yang mereka lihat sebagai cita-cita politik yang lebih tercerahkan dan teori deskriptif yang lebih relevan.  Potret kolektif ini menawarkan kerangka interpretatif baru yang provokatif untuk memahami politik masyarakat kontemporer.

Jadi pluralis itu dipengaruhi oleh banyak faktor dan proses politik tidak berada di ruang hampa. Dalam sistem demokrasi liberal menganut multipartai , idiologi identitas atau fasisme memang tidak mungkin menang. Apalagi dalam dunia yang berubah. 

Nah gimana dalam konteks Indonesia.? 

Kalau kita ingin mengetahui peta politik ke depan. Kita harus pahami proses politik dari waktu ke waktu. Karena orangnya itu itu aja. Politik kita adalah politik transaksional antar kekuatan kolompok. Zaman Soekarno pernah ada koalisi tiga idiologi, yaitu Nasionalis, Komunis dan Agama. Disingkat, NASAKOM. Barisan nasional ini dibentuk Soekarno berdasarkan hasil Pemilu 1955. Fakta politik di Indonesia hanya tiga idiologi itu yang diterima oleh rakyat.  Soekarno sadar bahwa dia penyambung lidah rakyat. Dia tidak bisa mengingkari eksitensi ketiga idiologi itu. 

Namun Soekarno juga sadar bahwa tiga kekuatan itu tidak bisa di tempatkan dalam sistem demokrasi liberal. Tetapi harus demokrasi terpimpin. Itulah sebabnya, berkat dukungan tiga kekuatan itu, Soekarno bubarkan legislatif hasil pemilu dan kembali kepada UUD 45 yang dianggap lebih cocok dengan Pancasila.

Di Era Soeharto, kita tidak punya basis idiologi yang jelas. Maklum kekuatan Orde baru dipegang oleh Golkar yang merupakan antitesis dari ketiga idiologi yang ada di Indonesia itu. Mengapa ?  Golkar itu awalnya didirikan oleh TNI-ABRI, yang menentang adanya paham idiologi yang ada ( Soekarnois, komunis dan agama). Pada era Soekarno, TNI-ABRI berpolitik lewat Sekber Golkar. Dan di era Soeharto, TNI-ABRI menjadikan Golkar sebagai kendaraan untuk berkuasa. Payungnya adalah Pancasila. Pancasila sesuai dengan persepsi Soeharto. Gerakan nasionalisme dan agama di bonsai sesuai dengan prinsip Pancasilanya Soeharto.  Komunis di bubarkan.

Di Era reformasi, Golkar mendirikan Partai Golkar. Namun sejak TNI-ABRI keluar dari Golkar dengan tersingkirkan Edi Sudrajat dalam Munas Golkar tahun 1999, Golkar tidak berubah. Masih dengan platform kekuasaan orde baru. Kemudian TNI melalui operasi intelijen mendukung berdirinya PKB, PAN, dan PKS. Tujuannya membuat keseimbangan terhadap Golkar. Namun era SBY, koalisi partai islam ( PPP, PKB, PKS, PAN ) dan partai  pragmatis  ( Golkar, PD dll ) berkuasa. Prinsip nasionalism diabaikan. Saat itulah TNI mendukung bangkitnya PDIP sebagai penyeimbang. Mengakiri kekuasaan SBY, PDIP jadi pemenang pemilu. Jokowi berkuasa.

Era Pertama Jokowi berkuasa, ada upaya membenturkan Nasionalis dan Islam. Siapa yang punya ulah? Siapa lagi kalau bukan elite Ex order baru. Maklum kita engga punya manifesto idiologi Pancasila. Jadi setiap orang bebas mendefinisikan Pancasila sesuai golongannya. Sampai dengan sekarang, provokasi konflik antara nasionalis dan islam sengaja didengungkan terus. Kalau ini tidak ada upaya rekonsiliasi secara struktural maka negara ini akan menjadi negara gagal politik. PDIP berusaha mengurangi polarisasi politik agar semua orientasinya kepada Pancasila dan NKRI. Tentu tidak lepas dari upaya intelijen negara. 

Tetapi, sekarang pluralisme sudah mulai tumbuh dewasa dalam masyarkat Indonesia. Walau idiologi Soekarnoisme dan agama masih besar pengaruhnya namun peran partai sangat  dominan menciptakan poltik pluralisme itu. Maklum dengan banyaknya partai, tidak ada satupun partai yang dapat suara 1/3 dari jumlah anggota DPR di Senayan. Mau engga mau, entah partai berhaluan Soekarnoisme  atau agama atau pragramatisme, tetap saja memerlukan koalisi kalau ingin menang dalam Pilpres. Dan kalau koalisi pastilah  pelangi ya. Engga mungkin PDIP atau Golkar koalisi dengan Gerindra atau Nasdem atau partai pragmatis. lainnya. Pastilah ikut juga PKB, atau PPP, atau PKS atau PAN. Itulah yang dimaksud oleh Herbert Marcuse.

Makanya sangat dilema, bagi partai mencalonkan seseorang jadi capres kalau elektabilitasnya ter-cluster karena idologi tertentu. Katakanlah, Ganjar ( Soekarnois) , yang juga musuh bagi akar rumput PKS ( Agama). Sementara Anies sudah terlanjur tekooptasi dengan PKS. Suara Anies ya suara PKS, yang di akar rumput musuh bagi pemilih PDIP. Kedua calon ini tidak elok di hadapkan head to head dalam konteks mengelola pluralisme.  Karena pemilu itu kan brutal sekali dan cakupannya luas sekali, hubungan koalisi sangat dinamis. Engga sesederhana hasil survey. 

Singkatnya tanpa koalisi pluralis, engga mungkin bisa menang. Dan walau para Partai itu mengejar kemenangan, tetapi keutuhan NKRI tetaplah prioritas. Jadi peluang bermusawarah antar mereka selalu terbuka. Belum lagi pluralisme dikaitkan dengan geostrategis dan geopolitik regional dan international, politik kepentingan pemodal. Ini tidak bisa dianggap remeh. Sangat significant menentukan peluang unggul dalam kompitisi Pilpres di era yang sedang berubah cepat. Mau engga mau, idiologi harus berdamai dengan itu semua. Kalau engga ya kalah. Emangnya engga perlu ongkos.

Jadi kesimpulannya? tetap saja partai yang menjadi King maker. Survey Elektabilitas bukan penentu kalau itu hanya karena faktor idiologi dan popularitas. Yang utama adalah siapa yang bisa mengelola dan memanfaatkan pluralisme semua aspek,  ya dialah yang tampil sebagai pemenang.  Dunia berubah. Pelajaran kemenangan Jokowi di tahun 2014 dan 2019 membenarkan teori itu. Menang tapi tidak telak, membuat presiden harus terus berdamai dengan pluralisme. Memang keliatan lemah tapi itulah realitas politik kita.