Gemar Membaca

 

Sejak remaja saya sudah gemar membaca. Mentor saya membaca adalah ibu saya sendiri. Saya termasuk anak yang lemah otak. Berkat kesabaran ibu saya, saya bisa mengerti pentingnya membaca dan yang lebih penting lagi, ibu saya bisa memotifasi saya untuk gemar membaca. Caranya gimana ?

Pertama, waktu anak anak saya diberi ibu saya buku komik dari kumpulan cerita andersen. Awalnya suka lihat gambarnya dan akhirnya suka membaca. Dari hobi baca komik ini, masuk ABG saya mulai tertarik baca novel remaja. Saya mulai  suka baca cerita bersambung di koran. Itu setiap hari saya tunggu. Dengan itu saya jadi biasa dan gemar membaca.

Kedua, nah ketika SMA saya sudah mulai gemar membaca novel fiksi. Tetapi saya sulit memahami. Usai baca novel saya tidak punya kesan apapun. Ibu saya nasehati saya “ novel fiksi sains  itu diambil dari ilmu pengetahuan. Kamu harus pahami prinsip dasar pengetahuan itu. Misal soal kehidupan ruang angkasa. Kamu harus pahami apa itu luar angkasa, apa itu energi,  apa itu ruang dan apa itu waktu. Itu aja.  Caranya? Baca buku fisika dasar. Disitu kamu paham prinsip ilmu itu untuk menghidupkan suasana emosi kamu saat membaca novel fiksi sains. Cobalah. Pasti asik. Benar. Ternyata dengan saya tahu prinsip sains nya, membaca novel fiksi jadi lebih bergairah. Nah prinsip ini membuat saya sadar bahwa sesuatu itu menarik minat karena kita punya dasar pengetahuan. Kalau engga, buku tebal jadi membosankan. Samahalnya, walau semua orang suka uang tapi kan tidak semua orang punya dasar pengetahuan tentang uang. Makanya wajar kalau tulisan tentang ekonomi dan bisnis saya kurang diminati nitizen.

Ketiga, saat SMA saya suka baca buku agama koleksi punya ibu saya. Tetapi saya bingung memahaminya. Disamping sebagian besar tulisan Arab gundul, dan penyampaiannya sangat rumit. Ibu saya mencerahkan saya. Kalau kamu ingin tahu sumber ilmu, kamu harus kuasai bahasa asal sumber ilmu itu. Bahasa adalah obor kamu berjalan ditempat gelap. Nah kalau kamu paham bahasa maka prinsip membaca harus dipahami. Kamu harus tahu kerangka berpikir. Semua penulis mengikuti prinsip itu. Apa itu ? Ya kamu harus bisa bedakan apa itu ajaran tauhid dan apa itu dalil atau teologi. Agama apapun punya prinsip seperti itu. Kalau kamu tidak bisa bedakan apa itu tauhid dan teologi. Kamu akan terjebak dalam kebingungan. Tauhid itu berdasarkan wahyu. Itu tidak bisa didebat. Di debat ya iman rusak. Tapi dalil? Itu adalah teori atau tafsir. Itu belum tentu benar. Karena bagaimanapun, dalil tetaplah opini manusia yang bisa saja salah. Dan opini berkembang karena waktu dan zaman. Jadi engga perlu diimani tapi cukup dipahami saja untuk memperkuat iman.

Nah atas dasar tiga hal tersebut  membaca menjadi hal yang mengasikan.  Saya tercerahkan. Dari pemahaman sederhana tentang definisi uang, saya bisa kuasi ilmu financial engineering. Dari definisi hukum permintaan penawaran, membuat saya mudah memahami makro ekonomi. Dari pengetahuan dasar sosiologi, saya bisa memahami ilmu politik dan rekayasa sosial. Dari pemahaman dasar agama, saya bisa cerdas belajar ilmu beragama.  Dari pemahaman ilmu filsafat, semua ilmu mudah saya cerna. Sedikitnya setiap minggu saya tamat membaca satu buku

Ilusi uang

Everything you know about the Great Recession is wrong. It wasn’t caused by greedy bankers or by deregulation, not by a housing bubble, and not even by the Federal Reserve’s easy money policy, which wasn’t easy.  Itu yang tersirat pada buku Scott Sumner yang berjudul The Money Illusion: Market Monetarism, the Great Recession, and the Future of Monetary Policy.

Dia mengklaim bahwa sistem pasar aset ( saham dan obligasi ) yang ada sekarang sudah established dan efisien. So, crash pasar saham tidak menyebabkan resesi; gelembung perumahan di tahun 2000-an bukanlah gelembung perumahan. Wajar saja kalau Summer tidak punya teman banyak. Umumnya ekonom juga berpikir politis, dan selalu ada excuse terhadap setiap krisis. Dari tulisannya saya perhatikan bahwa dia penganut mahzab hukum demand and supply.

Tapi yang jelas dia bukan Keynesian yang berhaluan kiri secara eksklusif dengan fokus pada gov spending, atau seorang penganut supply uang yang condong ke kanan yang berfokus pada crowding out atau disinsentif pemerintah untuk bekerja. Tepatnya dia penganut Keynesian Baru dan hipotesis pasar yang efisien (Chicago School) dan secara pragmatis membangun teorinya dengan kedua komponen tersebut.

Skandal Lehman berdampak luas terjadinya krisis financial. Perbankan terseret gagal bayar utang. Negara juga terancam gagal bayar utang. Solusinya ? negara memompa uang berbungan murah ke pasar lewat kebjakan QE. Apa yang terjadi? pasar modal yang bubble. Uang mengalir ke sektor moneter lewat pasar uang dan modal. Justru paradox terhadap pertumbuhan itu sendiri. Mengapa ? pelonggaran moneter bukan solusi. Akar masalahnya ada pada imbalance economy, ketimpangan antar sektor real dan moneter. Jadi solusinya ? reformasi lembaga non bank dan perbankan.

Para ekonom sepakat bahwa untuk memerangi inflasi adalah dengan kenaikan suku bunga. Itu cara efektik menarik uang beredar agar tercapai keseimbangan baru. Faktanya apa yang terjadi dengan kebijakan itu ? Orang males investasi dan konsumsi karena suku bunga tinggi. Yang punya uang mending deposito aja. Yang mau utang bank, nanti saja. Paradox terhada pertumbuhan !Mengapa ? Penyebabnya adalah kegagalan mendistribusikan uang untuk terjadinya proses produksi dan jasa secara adil. Jadi solusinya adalah reformasi sektor produksi dan jasa agar lebih adil dan massive. 

Sebenarnya semua teori ekonomi baik yang klasik maupun modern, tidak ada yang salah. Sama halnya tidak ada agama yang salah. Lantas apanya yang salah? Ya salah adalah pelaksana teori itu. Dari perspektif saya pedagang sempak, Summer sebenarnya ingin mengatakan secara vulgar “ Uang itu ilusi. Yang fakta adalah produksi dan setelah itu berbagilah lewat sistem ekonomi dengan . semangat sinergi dan kolaborasi. Persepsi semacam itulah yang ingin disampaikan summer dalam bukunya.

Entah butuh beberapa dekade bagi ekonomi untuk belajar dari masa lalu, dari kehancuran pasar saham dan kegagalan bank,  merosotnya PDB akibat resesi. Bahwa akar malasah dari semua hal tentang ekonomi, rakus ! Solusinya berhentilah rakus.

Demokrasi : Hanya sekedar Komoditas.

 

Democracy for Sale: Dark Money and Dirty Politics, by Peter Geoghegan, published by Head of Zeus. Menurut buku ini. Selalu alasan pembenaran pentingnya demokrasi adalah agar tidak terulang lagi kekuasaan seperti Hitler, Mussolini, Stalin. Mereka adalah Icon kegagalan kekuasaan anti demokrasi. Kebetulan AS sebagai pemenang perang dunia kedua. Memaksakan agar demokrasi sebagai jalan menuju era baru dunia yang damai dan menghormati kebebasan. Namun yang jadi masalah setelah sekian dekade. Terbukti Demokrasi memang tidak pernah mundur namun gagal maju. 

Mengapa ?

Jawabannya, ada tiga. 

Pertama. Peran korporat dalam sistem politik sangat dominan menentukan arah bandul. Maklum korporat  lewat pajak menanggung  anggaran nasional lebih dari 80%. Walau korporat  hanya segelintir namun ia menanggung beban sosial dan ekonomi negara. Itu  sudah berlangsung sejak tahun 1970.  Sulit membantah bahwa oligarki bisnis itu kukunya mencengkeram batang leher elite. 

Kedua. Peran uang haram atau uang gelap atau uang rente yang masuk kedalam sistem politik. Panetrasi uang rente ini luar biasa sehingga membuat demokrasi hanya sebatas prosedur formal saja. Kenyataannya pemerintah bekerja untuk kepentingan rente saja. Yang  miris, uang rente itu sulit dilacak pajaknya. Mereka dilindungi oleh elite politik.

Ketiga. Transformasi media massa ke  ekosistem informasi yang terstruktur sehingga informasi bisa di-create sesuai kehendak modal dan pasar.  Akibatnya kebenaran yang menjadi nilai nilai demokrasi tidak menjadi bagian dari proses pendidikan politik. Makanya jangan kaget bila orang yang tak jelas reputasinya bisa jadi anggota DPR dan kepala daerah. Bahkan jenderal gagal engga malu untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan selalu ada yang pilih.

Tiga hal tesebut diatas, juga ditulis oleh Lawrence Lessig dalam bukunya, Republic, Lost, dan Dark Money. Lessig menjelaskan bagaimana sekelompok miliarder telah membentuk dan memutarbalikkan politik Amerika. Dan di Inggris, studi penting Martin Moore, Democracy Hacked , menunjukkan bagaimana, hanya dalam satu siklus pemilu, pemerintah otoriter, elit kaya, dan peretas pinggiran menemukan cara untuk mempermainkan pemilu, melewati proses demokrasi, dan mengubah jejaring sosial menjadi medan perang.

Buku ini tidak berbasis teori kuat. Landasan berpikirnya lebih kepada telaah fakta. Jadi lebih tepatnya laporan kompulsif bagaimana praktek demokrasi yang ganas dan culas. Sehingga banyak UU tidak lagi dibuat sesuai dengan nilai nilai demokrasi tentang keadilan. Rakyat kehilangan kecerdasan politik akibat informasi yang bias. 

Media massa  menjadi virus yang ganas menyesatkan orang berpikir. Sosial media membuat orang lonely ditengah keramaian dan jadi budak influencer yang mengemas konten ambigu. Selalu membesar besarkan hal omong kosong seperti idiologi dan agama. Sangat sedikit membahas silent skandal dari kalangan korporat dan elite poltiik. Ogah membahas mind corruption.  Padahal silent skandal dan mind corruption ini lebih jahat dari teroris. Karena ia semakin memperlemah pemerintah dalam melaksanakan fungsi  sosial dan keadilan. Dampak buruknya sangat sistematis. Jadi, demokrasi itu paradox . Anti persatuan dan mudah terpolarisasi namun rakyat yang kritis tak berdaya berhadapan dengan tuduh anti demokrasi

Misteri modal

 

Adalah buku karya dari Hernando de Soto. Ia Ekonom Peru. Tulisannya dipengaruhi oleh  kapitalisme dan neoliberal dari Milton Friedman, Friedrich Haye, Bruno Leoni. Dia sebenarnya mencoba membela kapitalisme secara sosialisme. Tak hendak mencela kapitalisme tapi mengajak orang memahami kapitalisme sebagai sebuah value demokrasi terhadap keadilan bagi semua. Itu sebabnya dia mendirikan the Institute for Liberty and Democracy.

Saya tidak terpelajar namun De Soto bisa memberikan cahaya kepada saya yang hanya tamatan SMA tentang misteri “ kok ada perbedaan kaya dan miskin” Dia membantu saya menyibak rahasia tentang modal. Dan dia menjadikan saya bisa memahami bagaimana harus survival dan berhenti mengeluh atas keadaan saya yang miskin dan orang lain yang kaya. Buku Mystery of capital ini seakan menjadi cahaya terang melewati lorong sunyi. 

Oh ternyata, modal dalam dimensi kapitalisme, bukan sekedar kepemilikan atau property tetapi value. Value itu di create oleh Negara lewat legitimasi. Dari legitimasi inilah harta akan beranak pinak berkembang tanpa batas. Sehingga siapa yang bisa menguasai legitimasi negara atas modal maka dia semakin cepat berkembang. Siapa yang tidak memahami peran legitimasi negara, maka dia akan tersingkir dan terlupapakan oleh modal.

Dahulu kala harta adalah sebidang tanah dan kumpulan ternak. Dari harta itu orang hidup menghidupi dirinya. Namun belakangan karena manusia semakin bertambah dan kebutuhan semakin meningkat maka kompetisi terbentuk. Harta tidak lagi diartikan ujud phisiknya. Tapi harta telah berubah menjadi selembar document yang dilegitimasi oleh negara. Selembar dokumen itu berkembang menjadi derivative asset bila dilampirkan dengan seperangkat izin ini dan itu.

Kemudian bila dokumen itu dilampirkan dalam project feasibility study maka jadilah ia akses meraih modal. Bukan dijual tapi digadaikan. Uang itu berputar untuk kegiatan ekonomi dan menghasilkan laba untuk kemudian digunakan membeli harta lagi. Ini disebut dengan nilai reproduksi capital atau project derivative value. Harta tidak lagi berdasarkan harga perolehan tapi nilainya menjadi imajiner tergantung future dari financial analysis.

Maka jadilah Harta dalam lembaran dokumen bernama Saham ( stock). Negara semakin memberikan akses kepada harta itu untuk berkembang tak ternilai melalui pasar modal. Bukan hanya di lantai bursa, tapi juga dipasar uang. Dokument Saham dijual sebagian dan sebagian lagi digadaikan dalam bentuk REPO maupun penerbitan obligasi. Disamping itu akses permodalan conventional lewat bank terus digali agar harta terus berlipat lewat penguasaan kegiatan ekonomi dari hulu sampai ke hilir.

Kapital dapat mereproduksi dirinya sendiri. Bahwa harta bukanlah ujudnya tapi apa yang tertulis. Dan lebih dalam lagi adalah harta adalah value. Itu hanya mungkin dapat dicapai apabila dalam bentuk dokumen perizinan ini dan itu. Inilah akar masalah kenapa terjadi perbedaan antara negara modern dan negara terbelakang. Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Adalah perbedaan mendapatkan akses perizinan. Mind corruption, menjadikan perizinan untuk memperkaya diri. Akses hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu menyuap? Itulah sumber dari ketidak adilan terhadap sumber daya.

Politik dan pluralis

 

Setelah baca buku Pluralism in Political Analysis. Penulisnya William E Connolly. Saya tergelitik menganalisa dalam konteks politik di  Indonesia. Sebelumnya saya ringkaskan dulu profile buku. Buku Ini mengkaji pemikiran para pluralis seperti Robert Dahl, David Truman, Adolf Berle, Arthur Bentley, Joseph Schumpeter, dan Walter Lippmann, serta kritikus teori pluralis seperti C. Wright Mills, Herbert Marcuse, Henry Kariel, dan  Hibah McConnell.

Dimana menariknya?

Yang menarik adalah sudut pandang pluralis tentang sains, ekonomi, filsafat, dan psikologi. Buku ini menyimpulkan bahwa interpretasi konvensional dan pluralis tentang politik kontemporer memerlukan revisi yang signifikan. Pandangan para kritikus yang beragam ini menyatu menjadi garis besar dari apa yang mereka lihat sebagai cita-cita politik yang lebih tercerahkan dan teori deskriptif yang lebih relevan.  Potret kolektif ini menawarkan kerangka interpretatif baru yang provokatif untuk memahami politik masyarakat kontemporer.

Jadi pluralis itu dipengaruhi oleh banyak faktor dan proses politik tidak berada di ruang hampa. Dalam sistem demokrasi liberal menganut multipartai , idiologi identitas atau fasisme memang tidak mungkin menang. Apalagi dalam dunia yang berubah. 

Nah gimana dalam konteks Indonesia.? 

Kalau kita ingin mengetahui peta politik ke depan. Kita harus pahami proses politik dari waktu ke waktu. Karena orangnya itu itu aja. Politik kita adalah politik transaksional antar kekuatan kolompok. Zaman Soekarno pernah ada koalisi tiga idiologi, yaitu Nasionalis, Komunis dan Agama. Disingkat, NASAKOM. Barisan nasional ini dibentuk Soekarno berdasarkan hasil Pemilu 1955. Fakta politik di Indonesia hanya tiga idiologi itu yang diterima oleh rakyat.  Soekarno sadar bahwa dia penyambung lidah rakyat. Dia tidak bisa mengingkari eksitensi ketiga idiologi itu. 

Namun Soekarno juga sadar bahwa tiga kekuatan itu tidak bisa di tempatkan dalam sistem demokrasi liberal. Tetapi harus demokrasi terpimpin. Itulah sebabnya, berkat dukungan tiga kekuatan itu, Soekarno bubarkan legislatif hasil pemilu dan kembali kepada UUD 45 yang dianggap lebih cocok dengan Pancasila.

Di Era Soeharto, kita tidak punya basis idiologi yang jelas. Maklum kekuatan Orde baru dipegang oleh Golkar yang merupakan antitesis dari ketiga idiologi yang ada di Indonesia itu. Mengapa ?  Golkar itu awalnya didirikan oleh TNI-ABRI, yang menentang adanya paham idiologi yang ada ( Soekarnois, komunis dan agama). Pada era Soekarno, TNI-ABRI berpolitik lewat Sekber Golkar. Dan di era Soeharto, TNI-ABRI menjadikan Golkar sebagai kendaraan untuk berkuasa. Payungnya adalah Pancasila. Pancasila sesuai dengan persepsi Soeharto. Gerakan nasionalisme dan agama di bonsai sesuai dengan prinsip Pancasilanya Soeharto.  Komunis di bubarkan.

Di Era reformasi, Golkar mendirikan Partai Golkar. Namun sejak TNI-ABRI keluar dari Golkar dengan tersingkirkan Edi Sudrajat dalam Munas Golkar tahun 1999, Golkar tidak berubah. Masih dengan platform kekuasaan orde baru. Kemudian TNI melalui operasi intelijen mendukung berdirinya PKB, PAN, dan PKS. Tujuannya membuat keseimbangan terhadap Golkar. Namun era SBY, koalisi partai islam ( PPP, PKB, PKS, PAN ) dan partai  pragmatis  ( Golkar, PD dll ) berkuasa. Prinsip nasionalism diabaikan. Saat itulah TNI mendukung bangkitnya PDIP sebagai penyeimbang. Mengakiri kekuasaan SBY, PDIP jadi pemenang pemilu. Jokowi berkuasa.

Era Pertama Jokowi berkuasa, ada upaya membenturkan Nasionalis dan Islam. Siapa yang punya ulah? Siapa lagi kalau bukan elite Ex order baru. Maklum kita engga punya manifesto idiologi Pancasila. Jadi setiap orang bebas mendefinisikan Pancasila sesuai golongannya. Sampai dengan sekarang, provokasi konflik antara nasionalis dan islam sengaja didengungkan terus. Kalau ini tidak ada upaya rekonsiliasi secara struktural maka negara ini akan menjadi negara gagal politik. PDIP berusaha mengurangi polarisasi politik agar semua orientasinya kepada Pancasila dan NKRI. Tentu tidak lepas dari upaya intelijen negara. 

Tetapi, sekarang pluralisme sudah mulai tumbuh dewasa dalam masyarkat Indonesia. Walau idiologi Soekarnoisme dan agama masih besar pengaruhnya namun peran partai sangat  dominan menciptakan poltik pluralisme itu. Maklum dengan banyaknya partai, tidak ada satupun partai yang dapat suara 1/3 dari jumlah anggota DPR di Senayan. Mau engga mau, entah partai berhaluan Soekarnoisme  atau agama atau pragramatisme, tetap saja memerlukan koalisi kalau ingin menang dalam Pilpres. Dan kalau koalisi pastilah  pelangi ya. Engga mungkin PDIP atau Golkar koalisi dengan Gerindra atau Nasdem atau partai pragmatis. lainnya. Pastilah ikut juga PKB, atau PPP, atau PKS atau PAN. Itulah yang dimaksud oleh Herbert Marcuse.

Makanya sangat dilema, bagi partai mencalonkan seseorang jadi capres kalau elektabilitasnya ter-cluster karena idologi tertentu. Katakanlah, Ganjar ( Soekarnois) , yang juga musuh bagi akar rumput PKS ( Agama). Sementara Anies sudah terlanjur tekooptasi dengan PKS. Suara Anies ya suara PKS, yang di akar rumput musuh bagi pemilih PDIP. Kedua calon ini tidak elok di hadapkan head to head dalam konteks mengelola pluralisme.  Karena pemilu itu kan brutal sekali dan cakupannya luas sekali, hubungan koalisi sangat dinamis. Engga sesederhana hasil survey. 

Singkatnya tanpa koalisi pluralis, engga mungkin bisa menang. Dan walau para Partai itu mengejar kemenangan, tetapi keutuhan NKRI tetaplah prioritas. Jadi peluang bermusawarah antar mereka selalu terbuka. Belum lagi pluralisme dikaitkan dengan geostrategis dan geopolitik regional dan international, politik kepentingan pemodal. Ini tidak bisa dianggap remeh. Sangat significant menentukan peluang unggul dalam kompitisi Pilpres di era yang sedang berubah cepat. Mau engga mau, idiologi harus berdamai dengan itu semua. Kalau engga ya kalah. Emangnya engga perlu ongkos.

Jadi kesimpulannya? tetap saja partai yang menjadi King maker. Survey Elektabilitas bukan penentu kalau itu hanya karena faktor idiologi dan popularitas. Yang utama adalah siapa yang bisa mengelola dan memanfaatkan pluralisme semua aspek,  ya dialah yang tampil sebagai pemenang.  Dunia berubah. Pelajaran kemenangan Jokowi di tahun 2014 dan 2019 membenarkan teori itu. Menang tapi tidak telak, membuat presiden harus terus berdamai dengan pluralisme. Memang keliatan lemah tapi itulah realitas politik kita.

Politik dan Pembangunan era Jokowi.

Saya tidak yakin Jokowi itu tidak memperhatikan rencana detail dalam setiap pembangunan proyek. Background dia pengusaha. Tentu paham cost and benefit. Yang jadi masalah adalah dia dihadapkan posisi APBN yang defisit. Sementara dia perlu percepat pembangunan infrastruktur. Maklum kita sudah jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga soal penyediaan infrastruktur ekonomi.  Kan begitu banyak ketinggalan kita. Darimana memulainya dengan anggaran terbatas. Darimana duitnya? Itulah pokok persoalan. Jokowi tidak duduk diatas uang tapi diatas banyak masalah yang diwariskan oleh presiden sebelumnya.

Maka yang dilakukan Jokowi adalah pertama, dia focus kepada recana strategis saja atas dasar geopolitik. Tentu berkaitan dengan visi menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia. Kedua, koneksitas antar wilayah. Ketiga memanfaatkan BUMN sebagai penerima tugas membangun proyek dengan skema PINA ( pembiayaan investasi non anggaran)  atau dalam skema  bisnis, KPBU. Diharapkan dengan tiga hal itu Jokowi bisa menyelesaikan sebagian masalah bangsa ini dibidang infrastruktur ekonomi.

Dalam pelaksanaannya memang bagus. Cepat mengambil keputusan. Cepat dibangun. Dan selesai. Namun tanpa disadari Jokowi, dalam pelaksanaanya terjadi penyimpangan yang sehingga berdampak kepada beban hutang BUMN yang semakin besar di bank maupun lewat pasar modal obbligasi. Banyak proyek seperti Palabuhan Kuala Tanjung, Palabuhan Bitung, Pelabuhan Sabang, Palabuhan Patimbang, yang selesai dibangun namun penggunaannya tidak sesuai dengan rencana strategis. Terjadi kesalahan design yang sesuai peruntukan idealnya.

Jalan Tol.

Jalan Toll yang dibangun seharusnya berdasarkan motive business  semata. Pemerintah hanya memberikan konsesi bisnis dan skema KPBU, termasuk didalamnya VGF. Pelaksanaannya tergantung pasar lewat Tender offer. Siapapun yang menang tender ya silahkan bangun. Resiko ada pada Perusahaan. Pemerintah menjauh saja dari resiko. Tapi dalam prakteknya, jalan toll itu masuk program strategis nasional. Artinya jalan Tol berubah dari business menjadi tugas pemerintahan. Proyek yang tidak feasible dilaksanakan lewat penugasan kepada BUMN. Yang feasible diserahkan kepada swasta seperti ASTRA dan lainnya. 

Yang konyolnya baik BUMN maupun Swasta dapatkan uang dari bank dalam negeri. Disamping itu BUMN juga dapat tambahan modal dari APBN lewat PMN. Kini semua BUMN Karya yang dapatkan penugasan bangun jalan Toll terancam default utang. Tentu ini akan memaksa pemerintah harus bailout lewat reststuktur.  Klaim keberhasilan Presiden Jokowi membangun 1.900 kilometer jalan tol selama tujuh tahun, tapi pada waktu bersamaan jalan nasional yang rusak mencapai 3.848 kilometer.  Padahal jalan nasional itu tugas utama pemerintah. Engga diurus.

Tujuan strategis membangun jalan tol itu sebagai sarana koneksitas antar wilayah dan peluang terbukanya pusat ekonomi baru. Itu dari awal kita mendukung. Ternyata setelah jalan toll jadi,  tidak nampak dampaknya. Mengapa ? Pembangunan jaringan jalan tol tidak terintegrasi dengan simpul-simpul bangkitan seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri atau pariwisata. Jadi memang dibangun bukan karena visi developer tapi kontraktor. Visi negara bahari terhalau sudah.

KEK (Kawasan Ekonomi kHusus).

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dicanangkan pemerintah dengan tujuan membangun pusat ekonomi baru yang berdasarkan potensi wilayah, baik potensi karena SDA maupun lokasi strategis. Ini seperti meniru ide special economic zone dari China yang sukses mengembangkan  yang telah menerapkannya lebih dulu  di sepanjang pantai Tenggara China, dengan Shenzhen, Shantou, dan Zhuhai terletak di provinsi Guangdong dan Xiamen terletak di provinsi Fujian. Sepertinya kita mau mengkoreksi kegagalan Batam sebagai KEK.

Kalau di analogikan. KEK itu semacam cluster ekonomi. Di KEK hukum dan standar sosial berbeda dengan diluar KEK ditujukan untuk investasi Asing dan lokal. Semua perizinan di keluarkan oleh otoritas KEK. Dilengkapi pusat riset sesuai cluster industri yang akan dikembangkan, pusat pendidikan dan latihan sebagai penyedia tenaga kerja sesuai dengan standar international, infrastrutkur dasar kelas 1. Dilengkapi dengan ekosistem business yang terintegrasi dari sejak logistik, supply chain, financial. 

Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terdiri dari 9 (sembilan) KEK Industri dan 6 (enam) KEK Pariwisata. Dari 15 KEK tersebut, 11 KEK telah beroperasi atau sudah melayani investor. Tapi dari 11 yang boperasi  hanya empat yang serius jalan ( walau jalannya sepeti wanita hamil), yaitu KEK Galang Batang, KEK Mandalika, KEK Kendal, dan KEK Sei Mangkei. Sisanya 10 KEK masih bergulat dengan masalah, dan bahkan 1 KEK diusulkan untuk dicabut karena berjalan di tempat.

Mengapa ? alasannya banyak. Kita kan jago cari alasan. Apalagi pejabatnya lulusan S3. Tapi lucunya pas mau bebaskan lahan, dan bangun, engga ada tuh kendala. Semua semangat 45. Maju tak gentar bela yang bayar. Gebyar terussss. Setelah uang habis, cerita juga habis. Mulai dah saling salah menyalahkan antar pejabat. Eh lucunya sekarang masih ada 8 loh KEK yang sedang dibangun. 

Semua pejabat dan BUMN itu orang pintar dan well educated. Mereka sangat paham proses perencanaan dan tekniks.. Mereka juga paham aturan dan hukum. Mereka paham business model, financial model. Tapi ketika rencana asing terlibat dalam skema business to  business  yang menuntut transfaransi, mereka juga jago yakinkan menteri dan Presiden bahwa itu bisa mereka lakukan tanpa mitra swasta atau asing atau mengubahnya jadi penjaminan pemerintah lewat APBN seperti kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Yang pasti pesta adalah pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek itu. Ya dari kontraktor, pemda, kementrian, dan termasuk ring 1 presiden. Maklumnya duit dari APBN dengan pos “ penugasan pemerintah”. Mereka menikmati rente dari pembebasan tanah dan biaya kontruksi. Sementara resikonya bagaimanapun akhirnya ada pada pemerintah. Coba apa jadinya kalau utang tidak terbayar? Ya pemerintah harus bailout. 

***

Pada awal kekuasaan jokowi. Saya penuh percaya diri bahwa arus perubahan akan terjadi di Indonesia. Saya tidak kawatir. Walau PDIP yang mengusung Jokowi dikroyok koalisi Merah Putih. Koalisi gemuk. Tancap terus. Menang! Kebayang engga. Partai pengusung Presiden yang menang pemilu adalah minoritas di DPR. Pastilah DPR itu jadi medan neraka bagi Menteri kabinet. Belum lagi serang oposisi dari luar parlemen semakin kencang. Tidak ada hari tanpa bully terhadap Jokowi.  Tetapi karena itu pemerintah bisa bekerja efisien. Mengapa ? karena check and balance bekerja efektif. 

Perencanaan dan realisasi kerja APBN dikritisi terus oleh DPR. Pada saat itu Jokowi terbang ke Beijing. DPR ribut. Karena Jokowi dituduh hutang ke China. “ Tidak. Ini dana B2B. Tidak ada melibatkan APBN.” Kata Jokowi. Kemudian rencana proyek kereta Cepat jakarta bangdung era SBY di eksekusi. Kembali tidak pakai APBN. Itu skema B2B. Ada loh Perpres Jokowi. Saya bersama ralawan berjuang melawan serangan opisisi lewat sosial media. Berusaha meluruskan. Bahwa paradigma pembangunan sekarang adalah B2B. Bukan utang. Mari berubah! Keren  euiii.

Nah tahun 2016 koalisi merah putih bubar dan sebagian besar mereka bergabung ke koalisi indonesia hebat, koalisi Pemerintah. Sejak saat itu tekanan kritik DPR terus berdengung. Namun setelah tahun 2017, koalisi sudah benar benar cair bersama pemerintah. Saat itulah arah kebijakan mulai dibonsai. Tahun demi tahun, saya mulai bingung. Mengapa Jokowi tidak lagi kontrol sepenuhnya ? Sepertinya Golkar begitu efektif memanfaatkan kekuasaan Jokowi melalui LBP.  idealisme pembangunan mulai bergeser. Tidak seindah awalnya.

Tahun 2020, saya terkejut membaca laporan dari BI. Ternyata 42%  program pembiayaan dari China berubah skema dari B2B, menjadi utang APBN. Misal, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, menunjukkan  status terakhir posisi utang luar  negeri dari Pemerintah China sebesar 17,7 Miliar USD atau setara dengan 248,4 Triliun dengan kurs 14.000. Lebih spesifik di kelola Pemerintah sebesar 22,8 Triliun dan BUMN sebesar 225,6 Triliun.

Tahun 2021 keluar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang pembiayaan kereta cepat yang dijamin oleh APBN. Padahal dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2015, pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilarang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Tapi saya masih positif thinking. Bahwa Perpres itu No. 93/2021 itu dengan catatan setelah ada audit terhadap proyek dilakukan. Engga jelas hasil audit. Tidak ada yang kena kasus cost overrun. Nyatanya pemerintah akui saja biaya itu dan akui juga utang ke China.

Semua tahu, dengan proyek skema loan, tentu pemerintah atau BUMN bebas gunakan uang itu termasuk mark up. Beda dengan B2B. Dimana resiko ditanggung investor. Tidak mungkin ada mark up. Saya lebih suka bila pemilu 2024, PDIP tidak perlu koalisi mengusung Capres. Mengapa ? sangat bahaya terhadap demokrasi. Orang sebaik Jokowi saja bisa dipencudangi koalisi, apalagi yang kualitas moralnya dibawah Jokowi. Habis negeri ini dibancakin. Yakinlah. Pemerintah hebat dari hasil demokrasi karena oposisi hebat.