Selasa, 06 September 2022

Mungkinkah?

 





Putin waktu jadi Walikota Moskow, kata teman saya, adalah walikota yang tidak banyak bicara kepada rakyat. Tetapi kepada konglomerat dia berkata “ Beri saya uang untuk merevitalisasi rumah penduduk Moskow. Dan saya akan revitalisasi peluang bisnis kota. Agar rakyat mampu membayar biaya hidup sebagai orang kota. Selanjutnya, tidak perlu ongkos mahal menjadikan saya sebagai presiden. Saya akan menang dengan mudah.” 


Sebenarnya, revitalisasi juga adalah bisnis sosial. Pengusaha create skema agar sumber daya keuangan mengalir ke proyek Putin. Dengan tidak ada lagi kawasan kumuh, harga jual dan sewa property kota Moskow jadi mahal. Sebuah trade off yang cerdas dan sederhana. Setelah itu benarlah.  Putin terpilh sebagai presiden. Konglomerat terus mendulang laba lewat skema trade off itu. Putin jadi presiden sampai kini tak tergantikan. 


Xi Jinping juga sama. Program revitalisasi desa memang sukses mengangkat 800 juta rakyat dari kubangan kemiskinan. Walau dengan anggaran jumbo sebesar lebih USD 600 miliar, namun trade off nya kapasitas ekonomi China jadi meningkat. Pasar domestik meningkat. China tidak lagi sepenuhnya tergantung kepada pasar luar negeri. Sustainable growth tercapai. Tida perlu kawatir dengan faktor eksternal. Xijinping pun menjadi presiden tak tergantikan.


Apa yang dapat disimpulkan?“ Tidak perlu malu mengakui keberadaan state of capitalism. Negara berpikir dan bekerja secara kapitalis. Artinya tidak ada yang free. Apapun kebijakan harus ada trade off nya. itulah yang bisa memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Dan karenanya rakyatpun sadar akan pentingnya kompetisi dan kerja keras. Semua orang by sistem dipaksa untuk terus meningkatkan kompetensinya. Saling membutuhkan antar sektor, antar level sosial terjadi dengan sendirinya sebagai sebuah konsekwensi bisnis.


Masalahnya di negeri kita, para elite kebanyakan hipokrit. Waktu pemilu membawa jargon populis atas nama Pancasila, dan atas nama agama. Subsidi sebagai senjata dengan janji semua murah. BLT sebagai solusi. Padahal faktanya UU dan Peraturan sudah kapitalis semua. Ya wajarlah kalau rakyat terus mengeluh dan protes. Karena kata dan perbuatan tidak sama. 


Nah adakah capres yang berani jujur pada Pamilu nanti. “ Mari kita gunakan negara sebagai media bisnis. Kalian minta apa, negara harus dapat apa. ? Bukan sekedar pajak tetapi trade off yang win win. Mungkinkah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.