Memilih Pemimpin menjelang Pilkada

 

Desember nanti akan ada pilkada serentak. Dalam sistem demokrasi, memang setiap calon punya hak melakukan kampanye sebagai bagian dari seni menjual. Ingat! Anda adalah pemegang saham negeri ini. Para pemimpin itu adalah petugas yang anda bayar untuk mengurus sistem pemeritahan. Jadi jangan anggap Pilkada itu hanya karena uang receh yang memaksa anda salah milih. Sekali anda salah memilih maka lima tahun dampak buruknya yang akan anda rasakan. Karena itu saya hanya ingin memberikan catatan dan arahan bagaimana menentukan pilihan. Mengapa? agar anda tidak terjebak dengan retorika politik di saat kampanye. Anda harus focus dengan standar yang anda tentukan dalam memilih.

 

Kalau ada pasangan calon kepada daerah entah itu gubernur atau bupati atau walikota, jangan terlalu percaya dengan janjinya. Mengapa ? karena apa yang dia katakan itu tidak bisa menabrak ketentuan UU dan hukum yang berlaku di Indonesia. Contoh, dia akan memberikan rumah murah dengan DP 0%. Itu jangan dianggap itu sebagai hadiah. Negara tidak memberikan gratis. Ada UU BI tentang syarat dan ketentuan mendapatkan fasilitas kredit rumah. Artinya kalau anda tidak memenuhi syarat, tidak mungkin dapatkan rumah murah. Soal janji Gubernur, tidak bisa anda tuntut. Itu salah anda sendiri. Kenapa bego.

Negara kita sudah punya program perumahan, pendidikan, jaminan sosial, dan lingkungan yang sehat. Itu tertuang dalam APBN sesuai degan program jangka pendek dan menengah. Setiap daerah dapat dana transfer dari pusat untuk itu. Daerah engga bisa mengubah seenaknya agenda pusat. Mengapa. Kalau mereka ubah, sistem perbendaharaan kita akan menolak pengeluaran anggaran. Pasti gagal. Jadi gubernur atau bupati atau walikota hanya kerja melaksanakan agenda negara.

Artinya, apapun cerita dalam kampanye soal ageda tersebut, tidak perlu didengar. Jadi apa patokan anda dalam memilih Pemimpin di daerah anda? pertama, anda harus kenal karakter calon pemimpin itu. Thanks berkat IT, dan sosial media, engga sulit untuk mengetahui rekam jejak siapapun. Mungkin informasi tentang mereka engga banyak di media sosial. Tetapi kan mereka ada keluarga. Nah liat sosial media keluarganya. Kalau akun keluarganya terindikasi hedonism atau radikal, ya jangan pilih. Karena keluarga menceriminkan karakter dia. Pilihlah pemimpin yang rendah hati. Karena dari rendah hati itu dia tahu menjaga kehormatannya.

Kedua, anda harus lihat visi dia. Itu bisa diliihat dari tulisanya di media sosial, media massa atau blog. Kemudian perhatikan kehidupan sehari harinya. Kalau latar belakangnya pengusaha, apakah usahanya berhubungan dengan rente atau APBN. Kalau ya, jangan pilih. Kalau usahanya pedagang atau pabrikan, perhatikan cara dia memasarkan produknya. Kalau dia mengandalkan seni marketing, itu artinya visinya bagus.. Kalau dia profesional maka perhatikan rekam jejaknya. Apakah profesinya menjadikan inspirasi orang banyak atau engga. Kalau hanya ngomong doang, engga usah dipilih.

Ketiga, anda harus tahu kapabilitas dan kapasitas dia. Artinya kalau dia tidak pernah sukses sebagai profesional, aktifias sosial, pengusaha, artinya dia tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Jangan pilih. Mengapa? Karena menjadi pemimpin itu, harus punya ketrampilan memimpin. Itu tidak bisa hanya mengandalkan dari pendidikan. Dia harus punya skill solving problem dalam memimpin. Dalam setiap masalah, dia focus kepada hal yang konstruktif dan mengarahkan bawahannya agar emosi tetap terjadi secara positip, mengundang orang untuk mengambil langkah keyakinan melalui sepatah kata tentang apa yang mungkin , menciptakan sebuah inspirasi kolektif. 

Keempat, secara umum anda harus memahami siapa yang pantas jadi pemimpin. Mengapa ? “Kepemimpinan” selalu berkaitan dengan kualitas-kualitas tinggi dalam moral dan karakter, seperti visionary, empowering, authentic, resonant, heroic, transformational, dan puluhan ciri lain. Hal itu adalah hasil tempaan yang lama dan penuh jerih payah lewat dedikasi di dalam komunitas yang melahirkan nature kepemimpinan itu. Maka, kepemimpinan juga dilekatkan dengan ide-ide dan perbuatan-perbuatan besar dan cinta besar yang membawa perubahan, sekalipun harus lama bertekun, bergerak melawan arus, dan tak jarang berkorban untuk para pengikutnya.

Nah dengan memahami empat hal tersebut, anda bisa menentukan pilihan dengan cerdas. Ingat! dalam sistem demokrasi pemimpin hebat lahir dari rakyat yang hebat. Itu karena dia cerdas! Sebaliknya pemimpin pemimpi tanpa kinerja bagus, itu karena rakyatnya buruk dan juga doyan mimpi miskin kinerja.

Jalan Panjang PDIP mengawal Pancasila dan NKRI

 

Pemilu tahun 1999 saya pilih Partai Keadilan. Namun sejak Pemilu tahun 2004 saya pilih PDIP sampai Pemilu 2019.  Pilihan saya kepada PDIP bukan karena cinta buta atau karena Megawati  anak Soekarno. Engga. Saya pelajari perjuangan mereka sejak era Soeharto dan  sikap konsisten Ibu Mega terhadap UUD 45 dan Pancasila lewat perjuangan demokrasi. Itu sangat menginspirasi. Puncaknya, ketika Sidang Umum MPR, PDIP jelas sebagai partai pemenang Pemilu dengan mengumpulkan suara 33% atau 1/3 anggota DPR adalah PDIP,  tapi dipecundangi oleh koalisi poros tengah di bawah komandan Amin Rais.

Di situ saya lihat sosok negarawan Mega. Dia tidak memburu kekuasaan. Demi NKRI, dia berdamai dengan kenyataan. Dengan wajah keibuan dia berbicara di mimbar MPR “ Anak anaku pulanglah. Dengar kata ibu kalian. Kita harus menerima ini. “ Andaikan ibu Mega berkeras. Massa PDIP yang euforia dalam kemenangan Pemilu akan berhadapan dengan massa Islam di bawah poros tengah. Mungkin jalan reformasi akan berdarah darah. Mega menerima dikalahkan secara demokrasi lewat MPR, dan dia menaruh hormat kepada Mas nya,  Gus Dur sebagai Presiden.  Amin Rais yang sukses menjatuhkan Mega di sidang MPR jadi ketua MPR.

Tahun 2004 Mega kalah dalam Pemilu. Partai Demokrat yang baru berdiri langsung jadi pemenang Pemilu. Pada saat itu Mega sangat kecewa dengan SBY. Itu ada alasan. Karena SBY menggunakan politisasi agama untuk mengalahkan PDIP. SBY sangat paham soal kelemahan PDIP ini. Karena hubungan pribadi antara keluarga Ibu Ani dengan keluarga IBu Mega sangat dekat. Ajudan pribadi Ibu Mega adalah adik Ibu Anie. SBY mendapat jabatan strategis sebagai meteri dan terakhir sebagai Menko Polkam. Dapat anugrah  bintang 4. Itu artinya Ibu Mega sangat percaya dengan SBY.

SBY menggunakan akses JK untuk menggalang masa umat islam diakar rumput. Saya hapal tokoh islam yang berada di ring 1 SBY. Karena salah  satunya adalah sahabat saya, yang juga pengurus NU.  Kampanye diakar rumput menyudutkan PDIP penuh dengan fitnah. Di setiap Masjid dakwah penuh dengan fitnah terhadap Mega. Akhir cerita. Bukan hanya suara PDIP yang tergerus. Suara partai islam lainnya seperti PPP, PAN, PKB ikut tergerus. Yang beruntung adalah dan Partai Demokrat (PD) dan tentu PKS. Karena PKS dapat dukungan dana dari Partai Demokrat. Maklum kekuatan akar rumput gerakan tarbiah menjadi mesin politik PD memenangkan SBS-JK sebagai presiden.

Reorganisasi PDIP dilakukan setelah kekalahan PDIP tahun 2004. 10 tahun PDIP sebagai oposisi menghadapi koalisi PD bersama partai islam. DI era SBY gerakan islam di bawah PKS mendapat angin buritan. Gerakan HTI berkembang. Saya tahu TNI juga engga suka dengan cara PD. Karena condong ke kanan. Keberadaan HRS berhadapan langsung dengan FPI/HRS juga tidak lepas dari dukungan TNI secara tidak langsung. Walau sempat dua kali masuk penjara namun dilepaskan lagi. PDIP selama 10 tahun itu tidak terlibat aksi kolosal sebagai oposisi. Namun kader PDIP diakar rumput ditugaskan selalu hadir bersama rakyat dalam kasus sengketa tanah dan lain lain. Tujuannya mengadvokasi rakyat mendapatkan keadilan. Dengan cara itu lambat namun pasti, PDIP berhasil merebut kembali hati rakyat. 

Di periode ke dua SBY, PKS juga mulai ikut arahan TNi agar menjaga jarak dengan PD. Namun karena itu presiden PKS masuk bui. Itu pukulan keras ke wajah PKS yang mengclaim partai dakwah. SBY senang. Namun dalam Munas 2009 PD memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua Umum. Semua tahu Anas adalah kader HMI. Secara tidak langsung PD dikudeta oleh HMI. Politisasi islam kental sekali. Ini membuat TNI semakin menjaga jarak. Walau besan SBY Kasad namun secara kelembagaan TNI melaksanakan politik negara yaitu menjaga UUD 45 dan Pancasila. Akhir cerita kita semua tahu Anas berakhir karir politiknya di penjara.

Di periode ke dua SBY, hubungan TNI dan POLRI dengan PDIP semakin mesra. Karena Megawati konsisten melaksanakan UUD 45 dan Pancasila tanpa terjebak dengan Politisisasi Agama. Target PDIP mengalahkan PD di Pilgub DKI. Sukses. Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI dan wakilnya Ahok dari Geridra. Tahun 2014 adalah era PDIP yang didukung militansi kader PDIP di akar rumput menjadikan PDIP sebagai pemenang Pemilu.Tentu tanpa operasi intelijen TNI sulit akan menang. Apakah SBY tinggal diam? 

Pilgub DKI tahun 2016 sebetulnya PDIP tidak akan mencalonkan Ahok karena PDIP tahu lawannya adalah politisasi agama. Secara politik merugikan PDIP. Apalagi Ahok awalnya menolak ikut partai. Ahok memilih jalur independent. Jokowi bujuk Ahok bergabung ke  PDIP. Kalau akhirnya Mega menerima, itu juga dengan alasan nasionalisme yang harus dibelanya walau  beresiko.  Benarlah. Ahok dipolitisir dalam pilkada dengan tuduhan menodai agama islam. Siapa yang menggerakan itu? ya PD. Kalau AHY menang, maka politisasi agama yang menang. Namun di samping AHY ada juga lawan tanding yaitu Anies yang di design oleh JK dan dicalonkan oleh Geridra. Ahok dikalahkan lewat operasi intelijen agar Anies yang menang dan PDIP secara politik citranya aman terutama dari massa islam. Bayangkan kalau Ahok menang. itu akan membuat bersatunya Umat islam. Akan jadi gerakan apolicapse. Yang jadi taruhan adalah NKRI. 

Setelah PILKADA DKI , PDIP secara politik punya alasan untuk mendorong Jokowi mengeluarka PERPPU soal ormas. Akhirnya UU Ormas disahkan. HTI dibubarkan dan ormas islam yang tidak mengakui Pancasila, izinya dicabut. UU anti teror disahkan dengan melibatkan TNI dalam operasi intelijen. Dengan dua UU ini maka secara kelembagaan TNI dan POLRI punya legitimasi menghabisi gerakan radikalisme. Masalah terorisis sudah ditempatkan dalam perang. Secara politik, gerakan radikalisme tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh Parpol. Namun karena sistem demokrasi tidak bisa melarang orang berpikir radikal demi agamanya, kecuali tindakannya. Nah ini tugas PDIP dan Jokowi untuk menggunakan sumber daya politik agar tidak sampai keputusan politik lewat UU itu justru jeopardise atas persatuan dan kesatuan.

Sikap saya memilih Jokowi tidak lepas dari dukungan saya kepada PDIP. Saya tahu kelemahan PDIP. Apa itu? politisasi agama. Sejak Jokowi jadi presiden, gerakan fitnah terhadap PDIP sangat sistematis. Itu dilakukan terutama oleh kelompok radikal dan punya dendam pribadi kepada Soekarno. Mereka ini jelas ex Masyumi, Darul islam Indonesia dan termasuk ex orba. Di era Jokowi gerakan islam walau tadinya segelintir namun semakin lama semakin besar. Mengapa ? Karena diongkosi oleh partai dan kelompok yang dendam kepada PDIP. Itu sebabnya dalam Pemilu 2019, PDIP memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi. Itu cara bijak Megawati untuk menghapus stigma PDIP anti islam. Itupun tidak membuat Jokowi menang diatas 60%. Selisih suaranya hanya 11 % saja. Artinya potensi politisasi agama itu sangat significant sebagai sebuah kekuatan.

Dalam situasi ini, anda bisa bayangkan. Kalau Jokowi keras , akan semakin merugikan PDIP. Akan semakin kuat persatuan islam diakar rumput untuk menghabisi PDIP. Sementara PDIP itu perjuanganya adalah NKRI,  Pancasila, UUD 45. Poltik kebangsaan. Berseberangan dengan umat islam justru tidak mencerminkan dasar perjuangan PDIP sendiri. Secara UU jelas gerakan  radikalisme itu melawan negara. Namun masalahnya,  kaum radikal dan non radikal itu berbaur. Mereka menjadi invisible power, yang kapan saja bisa dimanfaatkan oleh Parpol untuk mendapaktan suara. Salah kelola akan menimbulkan konplik. 

Gerakan politisasi islam itu walau ada parpol berbasis Islam, namun akar rumputnya ada pada ormas. NU sudah established. Engga akan mudah diseret ke kanan dan ke kiri. Muhammadiah juga sama dengan NU walau orangnya kadang juga terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian secara politik pancasila sudah aman. Namun membungkam umat islam walau hanya di bawah 10%, itu akan merugikan PDIP. Tahun 2004 Mega udah buktikan kekuatan 10% itu. Dia berpasangan dengan ketua NU Hashim Muzadi, justru kalah. HRS pulang itu adalah icon bahwa pemerintah tidak akan membungkam umat islam. Bahaya ? engga. Kenapa ? Gerakan ormas radikal di akar rumput sudah dipotong kakinya. Mereka tidak punya akar lagi.  Jumlah merekapun tidak lebih 10%. Keberadaan HRS justru memisahkan gerakan radikal dan formal. Ini akan lebih mudah bagi TNI dan POLRI bersikap dengan alasan konstitusi. Dampaknya ? Parpol yang ingin melakukan politisasi islam akan kehilangan akses kepada massanya. Pada akhirnya yang menang Pancasila. Siapapun yang menang tidak penting lagi.

Racun populisme merusak AS.

 

Amerika itu suatu bangsa yang mayoritas penduduknya adalah ngekos. Mereka migran dari banyak negara dari beragam etnis. Yang penduduk asli etnis Indian malah terpinggirkan. Menjadi minoritas. Anda bisa bayangkan. AS memang kumpulan bonek. Mindset dasar sebagai petarung untuk survival sudah terbentuk ketika  mereka datang ke AS. Kemajuan AS dan akhirnya memimpin peradaban disegala bidang sekian dekade karena para pemimpinnya sangat mengenal karakter bangsanya. Pemerintah AS mengharamkan subsidi secara terprogram, namun menyediakan rumah singgah bagi orang miskin dan lapar. Ketergantungan negara mengongkosi jalannya pemerintahan 90% berasal dari rakyat. 

Karena karakter bangsa seperti itulah kreatifitas berkembang. Inovasi lahir dalam semangat berkompetisi. Sehingga negara itu besar karena lahirnya banyak para pionir yang mengambil resiko menjadikan hutan ,tambang sebagai sumber daya ekonomi. Mengambil resiko dalam bidang riset tekhnologi. Itu semua bukan karena program populis dan utopia dari pemerintah.Tetapi lahir dari prinsip ekonomi secara personal. Business as usual. Bukan semangat utopia tetapi semangat bertarung diatas ketidak pastian. Bahwa semua orang bisa sukses jadi apa saja. American dream! Itu ethos mereka.

Amerika berkali kali mengalami krisis dan selalu bisa keluar dari krisis. Bahkan AS semakin besar setelah itu. Krisis membuat mereka semakin dewasa sebagai bangsa. Semakin dewasa menyikapi ketidak pastian. Namun di abad 21, berangasur angsur generasi baru tampil. Nilai nilai lama seperti kreatifitas, visioner, pionir telah berubah menjadi mental too good to be true. Generasi AS sekarang menjadi generasi pengeluh dan berharap pemerintah jadi lampu aladin. Puncaknya di era Obama. Icon kekuatan pasar sebagai simbol masyarakat petarung dalam berkompetisi diruntuhkan. Pasar regulated diperkenalkan. Intervensi sosial diberlakukan. Akibatnya negara jadi korban oleh mereka yang malas dan rakus. 

AS sekarang percis seperti China di era Mao. Mental politik komunis  terbentuk dengan sendirinya walau secara retorika mereka membenci komunis. Trumps tampil di panggung politik dianggap gila oleh sebagian orang. Karena dia ingin mengembalikan lagi nilai nilai  lama mindset AS sebagai bangsa petarung. Stop segala intervensi sosial. Engga ada urusan dengan negara lain. Kalau inginkan pasar AS,  ya produksilah di AS. Kalau engga, bayarlah pajak impor tinggi. Trump tidak ingin perang dagang dengan  China. Jusru trumps mengundang China “ Datanglah ke AS. Investasilah, Produksilah. Dan juallah. Setelah itu bayarlah pajak.” Sederhana!

Tetapi karena Trumps lahir dari keluarga kaya, dia tidak paham bahasa empati secara politik untuk menyampaikan gagasanya itu. Sehingga terkesan Trumps arogan, idiot dan tidak rasional. Memang orang bermental bisnis itu terkesan  gila bagi komunitas yang sudah kena toxin populis. Dalam Pemilu kemarin, Rakyat AS memilih Biden  karena Biden menawarkan mindset populis. Kalau Biden menang, populisme menang. AS akan semakin jauh dari nilai nilai lamanya sebagai bangsa yang paling mandiri rakyatnya. Karena populis anti tesis dari kapitalisme. Ia melaksanakan logika sosialis. Trumps memang bukan pilihan yang bagus namun kemenangan Biden karena populisme, itu jauh lebih buruk. 

Sikap Pemeritah mengecam Perancis, sikap pragmatis.

Pembukaan UUD 45 jelas menyebutkan, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”. Penjajahan dalam dimensi modern sekarang tidak selalu kolonialisasi, tetapi juga bisa dalam bentuk pemikiran. Salah satunya adalah paham sektarian. Loh mengapa sektarian itu dianggap penjajahan? Karena sektarian akan malahirkan pemahaman sektarianisme. Ini pemikiran bigot, diskriminasi atau kebencian atas dasar perbedaan karena dominasi agama atau fraksi politik.

Ketika Eropa sibuk melakukan kolonialisasi di belahan benua lain, pada waktu bersamaan mereka juga melakukan penjajahan terhadap bangsanya sendiri lewat sekterian. Dominasi gereja yang begitu besar terhadap kerajaan di Eropa telah melahirkan kaum feodal yang menindas rakyat. Tidak ada kemajuan. Yang ada adalah kemiskinan bertaut dengan kebenciand diatas perbedaan. Pada waktu bersamaan Dinasti Turki Ustmani adalah tempat yang aman dari bagi semua sekte. Kedamaian ada bukan karena usmani negara yang makmur tetapi karena peran Khalifah yang begitu besar memastikan perbedaan agama tidak boleh merusakn perdamaian bagi setiap penduduk.

Revolusi besar yang pernah terjadi adalah revolusi Perancis ( 1789-1799). Mengapa ? karena mengubah secara prinsip tradisi monarkhi absolut  yang telah berlangsung ratusan tahun. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan Gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru; Liberté, égalité, fraternité (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Pada waktu bersamaan Rovolusi industri 1750-1850 terjadi di Inggris dan juga meluas ke seluruh Eropa. Lengkaplah perubahan terjadi. Tatanan lama hancur sudah. Peradaban baru di bangun diatas dasar kebebasan. Artinya kebebasan anda jangan pula menghalangi kebebasan orang lain, apalagi menimbulkan kebencian. Perbedaan itu tidak boleh mengalahkan persaudaraan dan perdamaian.

Dengan demikian musnahlah Feodalisme. Ini benar benar revolusi rakyat. Bukan revolusi yang lahir dari elite. Tetapi lahir dari akibat kemiskinan dan penindasan. Dampak revolusi perancis ini meluas ke seluruh  dunia. Dengan itu lahirlah konsep Monarki konstitutional. Raja tidak lagi di-endorsed oleh Gereja tetapi oleh parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasan beralih kepada rakyat lewat kegiatan produksi dan demokratisasi di segala bidang, termasuk pasar dan modal. Karena itu Inggris dan Perancis menapak kemakmuran. Dari itu juga mereka bisa mengalahkan dan meruntuhkan Dinasti Turki Usmani yang belakangan terjebak dengan paham sekterian,  yaitu diskriminasi terhadap etnis Armenia dan Yahudi.

Lahirnya Pancasila tidak lepas dari pengaruh revolusi Perancis. Maklum  pendiri bangsa kita sebagian besar adalah para intelektual yang belajar di Eropa. Dan kebetulan paham pembaharuan islam anti khilafah sudah mengemuka saat itu di Arab. Salah satu mentornya adalah Shaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1860 – 1916), yang juga guru dari Kh Ahmad Dahlan dan KH Hashim Ashari. Kedua tokoh ini sangat besar pengaruhnya melahirkan Pancasila. Itu sebabnya walau beberapa kerajaan di Nusantara ini adalah kerajaan islam, namun bapak bangsa kita memilih sistem republik atas dasar falsafah Pancasila. 

Apa yang terjadi sekarang? kita bergerak mundur. Kita terjebak lagi dengan paham sekterian. Pemerintahpun ikutan terjebak mengecam sikap Perancis dalam kasus penghinaan simbol agama.  Kampus terhebat seperti UI tak bebas dari intervensi kaum sektarian. Sentimental agama sangat berakar menyatu dalam gerakan politik praktis. Kita mudah tersinggung ketika simbol agama terganggu. Tetapi tidak malu kalau karena sekterian itu kita terbelakang di bidang IPTEK. Kita marah kepada Perancis  dan ingin boikot produknya. Padahal jaringan transmisi listrik kita  itu adalah tekhnologi Perancis. Tanpa itu gelap kita. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang kita banggakan itu adalah tekhnologi Perancis.

Agama itu indah dan hebat ketika dia menjadi spirit individu untuk memakmurkan bumi. Karena Agama selain bagai elang (águila) yang terbang dengan idealisme spiritual yang tinggi untuk mencapai kesempurnaan pribadi, tetapi juga membumi bagai induk ayam (gallina) yang terlibat secara etis pragmatis dalam keseharian. Namun agama bisa saja menjadi sistem yang menjajah bila masuk dalam politik. Karena pasti korup. Amanah pembukaan UUD 45 sangat jelas pesannya. Tetapi kadang kita lupa… Sikap pemerintah ikut mengecam Perancis adalah sikap politik pragmatis. Maklum ini menjelang Pilkada serentak. Kalau pemerintah tidak ikut mengecam, maka gerakan islam akan menjadi gerakan apokalipso. Ini berbahaya bagi NKRI. Namun juga menyiratkan bahwa gerakan sektarianisme dari tahun ke tahun terus meningkat dan tentu semakin sulit membuat bangsa ini lepas dari paham primodial dan sekterian. Ternyata terlalu berat bagi pemerintah melaksanakan idiologi Pancasila.