Mengapa BPJS Rugi ?

Di dunia sebetulnya bisnis yang engga mungkin rugi adalah asuransi. Mengapa ? Karana dia hanya jual janji kalau ini kalau itu, orang banyak bayar sekarang. Sementara hal yang berkaitan dengan kalau ini dan itu telah di cover dengan risk management seperti ketentuan usii dan tingkat kesehatan minima peserta untuk asuransi kesehatan, asuransi resiko lainnya telah di cover proteksi cost dengan segala kemungkinan buruk melalui high premium. Jadi apapun itu jenis asuransi resiko , perusahaan asuransi lebih banyak menangnya dari pada kalahnya. Kebangkrutan AIG ada contoh kasus yang tepat bagaimana Perusahaan Asuransi bisa jatuh dengan mudah ketika prinsip bisnisnya hilang, dimana ketentuan risk management di abaikan dengan syarat yang longgar. Pada awalnya management AIG menganggap semua risiko kredit perumahan itu sudah memenuhi standar kepatuhan otoritas tapi AIG lupa bahwa mereka bukan lembaga keuangan yang boleh mengambil resiko atas surat utang orang lain dengan mengabaikan prinsip bisnis nya sendiri.  

Kini mengapa BPJS kesehatan merugi. Bahkan merugi sejak awal bediri. Benarkah ? Berdasarkan data pada tahun 2014, BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 3,3 triliun, dan meningkat menjadi Rp 5,7 triliun pada tahun 2015. Di tahun 2016, jumlah defisit meningkat lagi jadi Rp 9,7 triliun. Di Agustus 2017, defisit sudah mencapai Rp 8,5 triliun dan diduganya bisa menjadi Rp 11 triliun hingga Rp 12 triliun di akhir 2017. Mengapa bisa rugi ? Penyebabnya pertama, BPJS menetapkan tarif premi dengan mekanisme cross subsidi. Ada dua jenis premi yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-PBI. Untuk PBI sumbernya dari APBN dan APBD. Premi untuk kelas III sebesar Rp 25.500 per bulan. Namun, berdasarkan hitungan aktuaria, seharusnya premi kelas III sebesar Rp 53.000. Artinya, subsidi sebesar Rp 27.500. Kemudian premi kelas II sebesar Rp 51.000 per bulan. Berdasar hitungan aktuaria, premi seharusnya Rp 63.000 per bulan. Dengan demikian, subsidi Rp 13.000..

Apakah hitungan premi aktuaria itu dibuat begitu saja? Tidak. Ada dasar perhitungannya. Dasarnya atas biaya yang menjadi standar yang diatur dalam UU dan peraturan pemerintah yang meliputi biaya pos kapitasi, pos INA CBGs, pos Dana Pengelolaan BPJS Kesehatan seperti upah, insentif, dan dana operasional, serta pos preventif dan promot. Pelanggan antas biaya ini bisa kena konsekwensi hukum. Makanya BPJS kesehatan menetapkan SOP yang ketat dan diterapkan secara database online. Sedangkan untuk hitungan premi kelas I atau non PBI sebesar Rp 80.000 sudah pas dengan hitungan aktuaria.

Lantas dimana sampai rugi? Karena faktanya dari 116 juta peserta BPJS yang non PBI hanya sebanyak 10,54 juta peserta atau hanya 9% dari total peserta.. Jadi wajar saja rugi karena lebih banyak yang disubsidi daripada yang bayar premi non PBI atau mandiri. Padahal tadinya diharapkan dari keuntungan premi non PBI bisa menutupi subsidi PBI. Tapi minat non PBI memang rendah. Padahal sudah ada pemaksaan sesuai PP 86/2013 dengan menyertakan sanksi hukum bagi yang tidak ikut BPJS kesehatan.

Solusinya :

1. Pemerintah menetapkan upah minimal formal Rp 12 juta sebulan. Agar premi sebesar 2% sebulan untuk BPJS dapat dibayar dan tidak membuat BPJS tekor membayar subsidi kekurangan yang di reimburse APBN/D. Kalau peserta non PBI naik dua kali lipat saja maka cross subsidi bisa dilakukan. Tidak ada rugi lagi

2. Kalau tidak bisa menetapkan upah minimal sebesar Rp 12 juta, maka pemerintah harus bailout kerugian BPJS . Karena ini amanah UU. Ini yang salah bukan BPJS tapi sistem yang di create pemerintah di era SBY tidak memperhitungkan resiko negatif cash flow akibat program utopia yang memaksakan vitalitas dengan konsumsi viagra. Tentu pemerintah harus melakukan serangkaian kebijakan terhadap BPJS dengan restruktur subsidi dan tarif. Memperbaiki management BPJS agar menjadi pengelola Asuransi berkelas dunia, yang bukan hanya mengandalkan subsidi langsung tapi juga mengelola pendapatan diluar itu. Kreatifitas management BPJS sangat menentukan bagaimana program sosial yang diamanahkan UU dapat terlaksana dengan baik.

Jokowi bisa pecat Gubernur ?

Seorang nitizen yang sangat peduli kepada pembangunan Jakarta, bertanya kepada saya “ Babo, bisa engga presiden pecat si Anis itu. “. Saya jawab bahwa berdasarkan UU, tentu bisa asalkan memang Gubernur itu melakukan kesalahan dan berkinerja buruk. “ Karena itu saya ingin menjelaskan secara singkat hubungan antara pemerintah pusat dan Daerah. Walau gubernur di pilih langsung oleh rakyat lewat Pilkada, namun dia tetap bekerja dibawah kekuasaan presiden. Penanggung jawab pembangunan nasional itu ada pada presiden. Jadi agenda gubernur ya agenda Presiden. Kalau terjadi penyimpangan maka presiden melalui mendagri bisa menegur , dan bisa juga merevisi kebijakan gubernur, bahkan Perda bisa dibatalkan kalau tidak sesuai dengan UU, termasuk penetapan anggaran yang sudah disetujui DPR dapat di revisi atau di potong oleh Mendagri dan menteri Keuangan. Benarkah begitu besarnya kekuasaan presiden?

Mari simak ulasan berikut ini. UU UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) di keluarkan sebulan sebelum Joko Widodo dilantik jadi presiden. RUU nya diusulkan tahun 2012 dan butuh 10 tahun untuk disyahkan DPR. UU baru ini adalah salah satu dari dua lainnya yaitu UU Desa dan UU Pemilihan Kepala Daerah, yang merupakan tiga pecahan dari UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengapa tedapat tiga pecahan UU sendiri-sendiri? Karena ada keperluan penyempurnaan sesuai urusan masing-masing. Beberapa kelemahan yang diperbaiki misalnya menyangkut konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil dan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum diatur.

Dalam UU 23/2014 tentang Pemda itu, ada pasal mengenai sanksi kepada kepala daerah berkinerja buruk atau dianggap melanggar UU. Jika pada UU sebelumnya disebutkan bahwa kepala daerah baru bisa diberhentikan apabila sudah ada rekomendasi DPRD kepada Presiden melalui Mendagri, kini prosesnya sudah diubah. Pada Pasal 80 UU Pemda itu, pemberhentian gubernur atau wakil gubernur bisa dilakukan oleh Presiden apabila pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian paling lambat 14 hari. Sedangkan walikota dan bupati diberhentikan langsung oleh Mendagri jika DPRD tak mengajukan usulan. Jadi, DPRD tidak bisa mengulur-ulur waktu lagi.

Belum cukup? Lebih keras lagi pada Pasal 80 turunanya, gubernur dan wakil gubernur diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi tindakan gubernur yang terus menggoreng issue perpecahan bangsa dapat di pecat walau DPRD membelanya. Bukan hanya soal itu saja, bahkan soal kecil seperti apabila gubernur cuti tanpa izin Presiden maka lebih dari 7 hari engga ngantor, presiden dapat memberikan teguran keras kepada Gubernur, dan dia harus mengikuti karantina pembinaan khusus di Puslitbang Mendagri agar ngerti tata kelola Pemda dan tahu aturan agar engga bego dan oon.

Jadi sekarang, gubernur yang ngeyel terhadap presiden dan sok jagoan ingin menjadikan negeri ini seperti khilafah atau menjadikan ibu kota jakarta kampung kumuh asalkan syariah, maka dia akan jadi pecundang. Gubernur memang pejabat politik tapi dia tidak bekerja untuk mesin politik. Dia bekerja sebagaimana layaknya walikota, yang harus mampu menterjemahkan kebijakan presiden secara detail dalam tataran implementasi mikro. KInerjanya di ukur bukan dari wacana dan retorika tapi dari prestasi nyatanya bagaimana meningkatkan PAD , dan mensejahterakan rakyat. Itu aja. Jadi ya sama dengan direktur utama anak perusahaan dihadapan Holding. “Banyak bacot, gue pecat lue, engga ada urusan labay moral. Gua mau untung bukan dengerin lue ngoceh.” kira kira begitu sikap sang bos kepada dirut anak perusahaan, ya begitupula sikap Jokowi terhadap kepala Daerah yang oon.

Politisasi Agama dan Komunis ?

13 Mei 1968, Revolusi Kebudayaan China, mereka menangkap Zhou dan membunuhnya. Tubuhnya dipotong potong. Jantungnya dimakan mentah mentah. Kaki dan kepalanya digantung didepan pasar kota, Wuxuan. Beribu ribu orang menontonnya. Janda, Zhou pun diseret kesana untuk melihat. Perempuan yang sedang hamil tujuh bulan itu diperintahkan untuk membuka bajunya. Ia menolak. Tapi seorang pemuda revolusioner, memaksa merenggut bajunya dari belakang. ” Terlalu kurus untuk dimakan ” kata pemuda itu setelah melihat tubuh kerempeng wanita itu dalam keadaan telanjang. Dalam ketakutan teramat sangat wanita itu melihat para pemuda revolusioner sedang memakan jantung suaminya dan sebagian ada pula yang sedang memakan kemaluan suaminya. Ini kanibalisme. Budaya binatang.

Dengan wajah dan mulut berlumuran darah , para pemuda itu berkata ” Ini suami mu ?

” Ya. ..” jawab wanita itu dengan rasa takut.

‘ Dia kapitalis penghisap darah rakyat. Benarkah ?

‘ Ya, Benar ‘ Suara wanita itu ketakutan, Dia sadar bahwa berkata “ tidak” adalah mengundang kematian.

Itulah gambaran sekilas tentang yang terjadi ketika Revolusi Kebudayaan yang menguncang China di paruh kedua tahun 1960 an sampai dengan tahun 1975 memang ganas. Yang paling buruk dari komunis adalah kebencian luar biasa kepada lawan politiknya. Berawal kepada kebencian karena perbedaan politik kemudian dengan seni propaganda yang diserang adalah pribadi lawan politik. Apapun dapat dijadikan alasan merusak reputasi lawan. Karena landasan moralnya bukan agama tapi politik maka mereka tidak merasa berdosa untuk memfitnah lawan politiknya dengan cara cara sistematis untuk menanamkan mindset kepada pengikutnya untuk terus menghidupkan kebencian dan amarah kepada lawan politiknya. Dan bila mereka menang maka hukum rimba dibenarkan akibat konsekwensi dari propaganda

Hal yang indentik dengan politik komunis soal kekerasan secara personal kepada lawan politik hanya sebanding dengan Islam radikal. Dimana agama dijadikan dokrin politik dengan pijakan tafsir Al Quran dan hadith yang dipolitisir. Targetnya adalah menggiring kaum BOTOL menjadi budak dan mesin perusak cinta dan kasih sayang. Tujuan utopia yang berlabelkan syariah islam menjadi pembenaran untuk meng-halalkan darah lawan politiknya atau siapa saja yang berbeda paham dengan mereka. Ada ulama yang mengeluarkan fatwa soal itu dan mereka siap bertarung bela ulama.

Makanya kini jangan terkejut bila cara mereka mengfitnah Jokowi sampai kepada masalah personal seperti meragukan ibu kandungnya, merusak rasa hormat seorang ayah yang menikahkan putrinya. Orang bermoral tahu bahwa issue ini jelas sangat menghina, apalagi adat orang timur dimana ibu sangat dihormati. Sangat memuliakan putrinya. Tapi mereka tidak peduli. Andaikan ada kesempatan mereka bisa membunuh Jokowi dan memakan daging jokowi seperti kasus Zhou di China ketika revolusi kebudayaan, pasti akan mereka lakukan. Saya pribadi pernah dikirim screenshot oleh nitizen yang memuat daftar orang yang jadi "target "kalau Jokowi jatuh dan kelompok mereka menang.

Mengenang ”Revolusi Kebudayaan ” , bagi china adalah mengenang sisi gelap. Tidak ada satupun warga China yang menginginkan jam berdetak mundur kemasa gelap itu. Kemajuan yang begitu pesat disegala sektor paska revolusi kebudayaan telah membuat mereka gamang dengan segala impikasi buruk seperti masa lalu. Koreksi demi koreksi adalah ujud dari ketakutan masa lalu yang gelap. Dari sinilah mereka belajar dari sejarah untuk hari esok yang lebih baik. Namun tetap saja Partai Komunis China exist hanya sebagai alat persatuan. Namun setidaknya mereka tidak lagi menyelesaikan perbedaan politik dengan hukum rimba tapi dengan pedang hukum. Tidak ada lagi politik personal tapi komunal dengat semangat gotong royong.

China sadar bahwa musuh utama China adalah politisasi agama, bukan berpolitik dengan moral agama. Musuh utama china adalah politisasi komunis , bukan berpolitik dengan moral komunis. China tidak menghapus komunis dan tentu tidak pula memusuhi agama tapi meluruskannya untuk peradaban yang lebih baik untuk china yang bersatu dan bermartabat.

Porsi saham Kereta Cepat 10% ?

Saat sekarang pembangunan Kereta Cepat jakarta bandung sedang berlangsung. Tahap awal pekerjaan menyelesaikan 20 tunnel dibawah tanah sepanjang 20 KM. Ini pekerjaan paling rumit. Setelah itu baru memasuki tahap elevated yang tidak kurang rumit dan terakhir tahap pembangunan jalan diatas tanah. Kecepatan proses pembangunan ini tak lepas dari semangat dan dukungan Gubernur Jawa Barat menuntaskan semua perizinan yang diperlukan dan pembebasan lahan. Jadi kita harus akui bahwa tanpa peran Gubernur Jawa barat yang dari PKS, mungkin proyek ini tidak akan selesai sesuai jadwal. Apalagi masalah tanah sangat sulit dan Amdal sangat ketat sekali. Tapi Aher selalu digaris depan mendorong aparat pemda disemua wilayah yang kena TOD untuk memberikan dukungan.

Di perkirakan proyek ini akan selesai 2020 dan tahap kontruksi selesai 2019. Mengapa akhirnya BUMN hanya sisa 10% saham dan selebihnya dikuasai China 90% ? Padahal awalnya pemerintah berjuang agar BUMN menguasai 60% saham dan akhirnya tercapai dalan Perjanjian kersama antara 6 BUMN dan Pihak China. Pendirian perusahaan konsorsium pun sudah dilakukan dengan komposisi saham 60% BUMN Indonesia dan 40% China. Skema pembiayaan proyek ini 30% modal sendiri berasal dari konsorsium dan 70% berasal dari pinjaman CHina development bank. Perhatikan, walau china membawa uang sebesar 70% tanpa ada jaminan dari pemerintah namun mereka tidak keberatan minoritas dalam konsorsium. Namun kesepakatan ini tidak berjalan mulus. Karena DPR menolak penyediaan dana PMN kepada BUMN untuk setoran modal. Akibatnya proyek ini stuck selama setahun.

Jokowi tidak ingin proyek ini terjebak dalam permainan politik Senayan. Karena DPR melarang dana PMN dipakai untuk setoran modal maka Jokowi meminta kepada BUMN menyediakan sendiri dana untuk setoran modal. Karena semua BUMN dalam kondisi tight secara financial maka satu satunya cara agar proyek tetap jalan adalah melepas hak opsi saham sebesar 50% kepada CHina dan menyisakan saham 10%. Apakah kita rugi dengan komposisi saham ini ? Perhatikan uraian dibawah ini.:

1. Kontruksi 

60% pekerjaan kereta Cepat adalah civil work yang memungkinkan BUMN Kontrakor yang juga anggota konsorsium dapat kerjaan jasa kontruksi. Kalau proyek ini senilai Rp. 60 triliun maka Rp. 36 triliun menjadi revenue dari kontraktor dalam negeri.

2. Tanah

Tanah di Walini dimilik oleh PTP yang juga merupakan angota konsorsium. Tanah ini tidak dijual tapi sewa pakai dalam jangka waktu 60 tahun. Selama jangka waktu tersebut PTP dapat uang sewa yang pendapatannya jauh lebih besar daripada digunakan sebagai kebun teh yang sudah tua. Setelah 60 tahun akan kembali kepada PTP, yang tentu akan menambah modal bruto negara, karena tanah sudah menjelma jadi kota modern.

3. Tanah di Gedebage akan naik harganya sebagai TOD dan ini memungkinkan rencana memindahkan ibu kota Bandung dapat terlaksana tanpa harus rogoh uang dari APBD/APBN.

4. PT KAI sebagai anggota konsorsium akan mendapatkan transfer tekhnologi dari China railway untuk mengoperasikan kereta cepat dan ketika diserahkan kepada negara , PT.KAI udah mandiri untuk melesat sebagai perusahaan berkelas dunia.

5. Tekhnologi, Cina akan mendirikan pusat perawatan kereta cepat didalam negeri dan ini akan melibatkan banyak supply chain business dalam negeri dan tenaga kerja dari kaum terpelajar.

6. Dari setiap keuntungan yang didapat oleh konsorsium kereta cepat, negara tetap dapat pajak 25%, PPN atas barang mewah, dan PBB atas lahan yang dipakai untuk kereta cepat.

7. Semua daerah yang menjadi TOD seperti Halim, Krawang, Walini dan Gedebage akan menjelma menjadi kota mandiri berkelas dunia. Dan menjadi percontohan bagi daerah lain. Mengapa ? harap maklum 60% uang beredar ada di jakarta dan jawa barat. Penyediaan infrastruktur modern untuk komunitas ini sama saja melontarkan dua kota ini keangkasa menjadi marcusuar bahwa indonesia tidak di isi oleh kaum BOTOL.

KESIMPULANNYA.

Kalaupun akhirnya BUMN yang tadinya memiliki saham 60% kemudian terpaksa menjadi 10% itu karena ulah DPR dari partai koalisi merah putih, yang sebetulnya ingin menggagalkan Proyek Kereta cepat tapi disikapi dengan bijak oleh Jokowi, proyek tetap jalan. Namun secara keseluruhan dalam pertimbangan bisnis, Indonesia lebih banyak untungnya daripada China. Nah kalau sekarang ada yang ribut soal kecilnya saham BUMN dan meniupkan issue kelas kambing soal chinanisasi, itu akibat darah mereka semakin kental karena setiap upaya membendung jokowi ,gagal maning gagal maning..tinggal tunggu stroke aja..

Uang dan Kekuasan.

Jargon idiologi atau agama yang membungkus dirinya dalam retorika politik atau gerakan ormas hanyalah terompet dari kekuatan uang. Sistem demokrasi atau totaliter sama saja. Itu hanya model atau cover saja. Penguasa sebenarnya adalah uang. Nah kalau bicara uang maka jangan beranggapan bahwa uang itu seperti yang ada di ATM anda. Tapi uang yang dimaksud adalah berhubungan dengan resource ( sumber daya ). Uang di created oleh negara. Negara meng create uang berdasarkan regulasi. Regulasi yang buat adalah DPR. DPR membuat regulasi itu tidak bisa dipisahkan dari loby pengusaha.Di balik pengusaha itu ada bisnis. Di balik bisnis ada uang. Dan dibalik uang ada pemain hedge fund. Jadi real power adalah pemain hedge fund. Merekalah yang menyediakan resource ( sumber daya ) keuangan sehingga menjadi mesin kapitalis.

Suatu waktu di Desember 2015 di Hong Kong Financial Club. Mata saya terus tertuju keluar lewat kaca lebar nampak udara berkabut dingin menggigit. Dia datang juga akhirnya. “ Tidak ada yang mengatur dunia kecuali pemain hedge fund. Mereka mesin yang memanjakan pemilik uang dimana saja. Dunia ada karena uang dan mereka menjadikan uang sangat berkuasa atas apapun. Termasuk menentukan nasip bangsa dan negara. Trumps yang idiot dan businessman yang sudah berkali kali berlindung di bawah UU kebangkrutan akan menjadi orang nomor satu di AS. Itu karena Cevron dan Boeing berada digaris depan mendukunganya. Kamu tahu siapa dibelakang Cevron dan Boeing ? JP Morgan dan associated nya. Siapa dibalik Jp Morgan? mereka pemain hedge fund. “ Katanya. Dan benarlah dalam kompetisi Pilpres, Trump berhasil menjadi orang nomor satu di AS.

Para fund manager, banker, lawyer, pengamat politik, ekonom, bahkan Ormas dan Parpol semua dalam lingkaran kekuasaan pemain hedge fund. Mereka tidak akan bisa ditemukan di tempat umum. Karena semua aktifitas bisnis dan investasi yang marcusuar berujung kepada proxy yang hanya bidak dari pemain hedge fund sesungguhnya. Ketika terjadi krisis financial tahun 1998 yang membuat ASIA terguncang, semua pemimpin dunia menuding penyebabnya adalah UU Glass-Steagall Act dimana terjadi pemisahan antara bank komersial dengan Bank investasi. Tapi sebetulnya suara pemimpin dunia itu tidak lain adalah suara pemain hedge fund. Krisis itu hanyalah excuse untuk tujuan lebih besar. Benarlah, tahun 1999 Glass-Steagall Act dibatalkan oleh undang-undang Gramm-Leach-Bliley Act.

Apa yang terjadi setelah itu ? tahun 2008 walllstreet collaps dengan delisting nya saham Lehman Brothers dan berujung kepada badai moneter berskala gigantik. Imbasnya bukan hanya dijantung kapitalis AS tapi juga ke Eropa dan akhirnya dunia. Sejak itu satu demi satu penguasa yang membangkang tersingkir. Itu semua ulah dari pemain hedge fund. Mereka punya cara hebat menghukum penguasa ketika politik sangat berkuasa menentukan apa saja dan membuat ruang gerak mereka semakin sempit. Terjadinya Arab spring yang kini berujung reformasi politik kerajaan Arab yang menghukum ulama pendukung radikalisme tidak bisa dipisahkan dari ulah pemain hedge fund yang memaksa penguasa untuk “ Surrender or die.”

Ketika acara pertemuan Organisasi Pengusaha pada masa Pilkada DKI, beberapa proxy pemain hedge fund hadir disana. Saya segera keluar dari ruang pertemuan itu. Teman saya yang juga pemegang saham salah satu bank, bilang kesaya “ Ahok tamat.”. Mengapa mereka tidak suka Ahok? karena dia terlalu membela kepentingan rakyat melalui aksi menekan pengusaha lewat aturan konpensasi di luar anggaran. Sikap Ahok yang paling mereka tidak suka adalah menjadikan DPRD mandul sebagai kepanjangan tangan pengusaha. Mereka hanya ingin penguasa , hanya bekerja sesuai sistem dan dari sistem itulah mereka mengatur roda kekuasaan sambil main golf dan menikmati piknik di pusat wisata dunia.

Tahun depan diperkirakan Krisis akan kembali melanda dunia. Ini merupakan agenda besar dari pemain hendge fund, yaitu menggebuk penguasa yang masih bandel. Ada beberapa penguasa yang jadi target dan Jokowi adalah salah satu target yang akan digebuk. Pengalaman sebelumnya mereka selalu berhasil menjatuhkan penguasa seperti Soeharto dan terakhir membuat bangkrut venezuela dan memaksa raja Arab menangkapi elite kerajaan yang bandel. Tapi Jokowi bersama teamnya sangat sadar akan adanya serangan besar besaran itu di tahun 2018. Ini bukan untuk di takuti tapi harus dihadapi. Kehidupan seperti ini bukan hal baru tapi sudah ada sejak mata uang terbuka diterapkan.

Makanya Team Jokowi mempersiakan perang itu dengan baik. Berbagai regulasi yang bisa menjadi benteng gelombang krisis dibuat. Team di perkuat , koordinasi antar kelembagaan di intensifkan. Maklum bahwa perang semacam ini sangat rumit karena bukan hanya soal ekonomi tapi juga politik yang melibatkan para proxy dilingkaran pemain hedge fund seperti Parpol , Ormas dan pengamat politik dan ekonomi yang semuanya telah menjadi pelacur hedge fund. TNI dan Polri sadar sekali akan perang proxy ini pasti terjadi dan telah mempersiapkan diri dengan baik bersama perwira lapangan terbaik dalam operasi kontra-idiologi, kontra-radikalisme. Pelajaran kekalahan Ahok adalah contoh kasus kemenangan pemain hedge fund. Pemerintah tidak mau lagi kecolongan untuk kedua kalinya. Once is enough.

Kita harus belajar dari China bagaimana selalu menang dalam menghadapi perang dari pemain hedge fund ini. “ Ketika badai datang dari luar maka focuslah kepada musuh dari dalam negeri yang membungkus dirinya dengan gerakan sosial atau agama. Hadapi mereka dengan keras karena mereka bukan pejuang moral dan agama tapi proxy dari musuh kita sebenarnya “ demikian sikap china. Itu sebabnya China sangat dibenci oleh pemain hedge fund dan tentu China dibenci dimana mana, khususnya oleh para proxy.