Dampak kebijakan Trump ..

 

Trump bukanlah petarung sejati. Dia tidak punya seni bertahan sebagai seorang petarung yang punya ketrampilan bela diri dan kesabaran. Retorika hebat.  Proteksionisme pasar dia dengungkan terus sebagai pelangkap narasi ‘ Make American great again.” Itu yang terjadi ketika dia jadi presiden pada tahun 2017-2021. Pada Pemilu tahun ini retorika yang sama dia gunakan lagi. 

Memang disaat sebagian rakyat AS terpuruk, nasionalisme dalam jargon politik sangat laku dijual “ Seperti ungkapan dari Robert Lighthizer  di hadapan mahasiswa Harvard“ "Kita harus terus memisahkan ekonomi kita secara strategis dari Tiongkok, kata mantan pengacara perdagangan itu kepada para mahasiswa yang hadir. "Ini," tegasnya dengan suara serak, "adalah pertempuran kebijakan ekonomi utama warga Amerika yang patriotik untuk generasi mendatang."

Kalau anda pahami strutur industry AS dan sosial ekonomi AS, tentu anda bisa saja tertawa dengan jargon Trump itu. Mengapa ? Sejak AS menerapkan ekonomi berbasis comparative advance tahun 2000 an. Secara berlahan lahan Industri AS berfocus kepada design technology. Sementara pusat produksi pindah ke China, Taiwan, Korea, Jepang dan juga Eropa. Contoh sederhana. Apple tidak punya pabrik di AS tapi di China dan Taipeh. GE relokasi pabriknya ke China. Tesla, sebagian besar supply chain industrinya ada di China. Di AS hanya manufaktur. Begitu juga dengan yang lainnya.

Nah bayagkanlah. Kalau tarif tinggi ditetapkan oleh Trumps untuk produksi dari China, itu sama saja mematikan bisnis design technologi dan manufaktur korporat di AS. Dalam satu studi tahun 2024 menemukan bahwa tarif atas barang-barang Cina justru mengurangi jumlah pekerjaan manufaktur AS hingga 2,7%. Hal itu karena hilangnya lapangan kerja yang terkait dengan meningkatnya biaya input dan tarif pembalasan. Dan Presiden Biden merasakan dampaknya dari adanya perang dagang China-AS.

Kalau Trumps ingin lanjutkan perang dagang dengan lebih radikal, itu memang efektif menurunkan volume ekspor China ke AS. Yang rugi justru konsumen AS yang harus membayar tarif tersebut dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Dampaknya bisa inflasi. Dan ini akan memaksa The fed mempertahankan suku bunga  tinggi. Secara geopolitik kebijakan suku bunga tinggi ini berimbas serius terhadap ekonomi negara mitra dagang AS lainnya seperti Eropa, jepang, Korea, Taiwan dan tentu Indonesia. 

Selama masa kampanye, narasi Trump tentang peningkatan  tarif impor seperti magic word di hadapan pemilihnya. Dengan mengusulkan bea masuk setinggi 60% untuk barang-barang China, dan 10% hingga 20% untuk semua impor lainnya. Ia telah berjanji bahwa tarif tersebut akan membantu menciptakan lapangan kerja dengan adanya relokasi industry AS dari China untuk pulang kampung ke AS. 

Tetapi itu tidak mudah. Karena china melarang modal korporat asing keluar dari China, kecuali laba. Darimana duit untuk relokasi ke AS? Disamping itu, produktifitas pekerja AS tidak bisa menandingi pekerja China. Dimana mana motive business selalu  sama, yaitu lebih memilih pusat produksi yang tingkat  produktifitas nya tinggi dan secara output ekonomi tergolong murah. 

Pada akhirnya nanti Trump akan menyerah dengan sendirinya. Bukan karena tekanan China, tetapi resiko politik domestik akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakannya. Apalagi balasan china dengan menaikkan tarif impor produk pertanian. Semua tahu pemilih terbesar Trump adalah petani. Pasar pertanian AS di China seperti kedelai, gandum, daging, akan digantikan oleh Rusia. AS menghadapi dilemma antara kepentingan ekonomi domestic dan beban sejarah sebagai penyeimbang putaran USD. Masalahnya,  perubahan sosial dan budaya AS tidak siap bersikap atas dilemma itu.

***

“Saya akan katakan kami masih memiliki kemiskinan dalam skala besar, tingkat yang besar, yang saya bertekad untuk turunkan, dan kami memiliki persentase yang signifikan dari anak-anak kami yang kekurangan gizi,” kata Prabowo dalam pidato utama APEC CEO Summit di Lima Peru, pada Kamis, 14 November 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Berbeda dengan pertemuan G20 di Bali pada November 2022. Jokowi membanggakan kesuksesan Indonesia mengatasi COVID dan menjaga pertumbuhan tetap positif. Di Lima, Prabowo membuang jauh kebanggaan itu. Dia tidak a ingin menutupi bopeng negerinya.

Menurut saya, itu politik cerdas. Bahwa fakta Indonesia dirugikan dalam globalisasi Kawasan. Janji negara maju me-write off utang negara berkembang tidak kunjung dipenuhi. Malah terus membanjiri utang yang menjerat batang leher. Yang sehingga ruang fiscal APBN semakin menyempit. Mengurangi power untuk mengeskalasi pertumbuhan yang berkeadilan.

AS dengan kebijakan moneternya memaksa negara emerging market nya untuk menguras dompet lebih banyak. Sehingga terpaksa anggaran untuk sosial dikurangi demi mengatasi volatilitas kurs mata uang. Dan China dengan stimulus nya semakin kuat daya saingnya dan membuat barang impor China jadi mahal. Pasar proteksi secara moneter membuat produk SDA negara berkembang seperti Indonesia semakin tidak bernilai harganya. Tidak cukup margin menutupi ongkos kerusakan lingkungan. Singa berbulu domba.

Satu satunya kelebihan Probowo adalah penguasaan nya terhadap geopolitk dan geostrategis. Dia tahu bagaimana bersikap secara poltik dan pada waktu bersamaan menguntungan kepentingan domestic. Dia pemain dalam arti sesungguhnya di panggung politik international. Dengan cerdas dia gunakan narasi keberpihakan dengan tegas terhadap Gaza. Begitu cara dia melawan AS. Dan kepada China, dia tidak akan mundur satu langkahpun di LCS.

Singkatnya dalam Bahasa kampung “ kalau kalian ( AS dan China) inginkan kami percaya, pastikan kami tidak dipihak yang dirugikan. “ Prabowo berani berkata begitu. Karena dia tahu arti kekuasaan sebagai presiden di negara yang sangat penting di APEC. Bayangkan,kalau selat malaka dan Lombok ditutup. AS dan China mau dagang lewat mana?

SDA hanya sekedar catatan saja.

 

Saya bersatire dalam postingan di DDB, “ PDB kita USD 1,3 Triliun. Marcap Apple usd 3,363 Trilion. Artinya Apple hampir 3 kali lebih kaya dari Indonesia. Padahal Apple bukan negara.” Sebenarnya ini kiasan tentang betapa timpangnya perbedaan walau esensinya dalam ekonomi sama. PDB itu persepsi terhadap financialisasi ekonomi negara dan  Marcap juga adalah persepsi terhadap financialisasi korporat. Walau dua hal keliatan berbeda namun esensinya sama, yaitu pasar. 

Dulu waktu sains belum ditemukan. Kemakmuran suatu wilayah atau negara ditentukan oleh sumber daya alamnya. Makanya terjadi kolonialisasi secara phisik. Yang kuat menjajah yang lemah. Yang kuat menguasai bangsa yang kaya akan SDA. Namun berjalanya waktu, manusia terus bertambah dan kebutuhan meningkat. Sementara sumber daya tidak berubah dan akhirnya menjadi terbatas. Maka terjadilah revolusi industry.

Peradaban modern tercipta, sains diagungkan. Hak privat dihormati. Dan korporat menjadi sumber daya tersendiri, sampai akhirnya sulit membedakan antara negara dan korporat. Karena keduanya saling mempengaruhi. Aliansi antara bisnis dan politik tak bisa dihindari terutama dalam system demokrasi dan globalisasi. Lewat ekosistem seperti itu, lahirlah oligarki.  Negara dan korporat disini, namun rakyat nun jauh disana.  Rasio GINI semakin melebar. Hasrat dan gairah kapitalisme mendapatkan fuel dari adanya laba.

1000 ton CPO itu sama dengan produksi 240 hektar kebun sawit. Nilai jualnya USD 740.000. Setara dengan harga jual 560 unit Iphone 16. CPO perlu setahun menghasilkan produksi sebanyak itu. Sementara Pabrik Foxconn di Shenzhen hanya perlu 10 menit jam kerja menghasilkan 600 unit iphone. Tahu berapa gaji buruh Foxconn per bulan? 7000 yuan atau Rp. 15 juta. Bandingkan buruh kebun sawit hanya Rp. 1,8 juta. Itulah perbedaan yang sangat timpang antara yang kaya SDA dengan industry padat modal dan sains.

Kita ekspor nikel olahan dalam bentuk Pig Iron dan Ferrosteel. Kita bangga. Sampai di China dan Jepang, ditambahkan unsur krom (Cr) dan mangan (Mn), bahkan molibdenum (Mo) dan niobium (Nb). Material katode (contoh NMC- 811). Tahu berapa perbedaan harga? 315% dari produk nikel yang kita ekspor. Di LME (harga NMC-811 sekitar US$ 29.000/ton). Itulah perbedaan value added yang sangat timpang, yang kita hasilkan dari industri yang low sains. Dan lebih timpang lagi kalau dibandingkan dengan produk high tech, seperti serbuk nikel nano (nickel nano powder), bahan dasar industri microchip dan telp selular. 

Itulah gambaran sekilas tentang perbedaan produksi berbasis sains dengan produksi berbasis SDA yang low sains. Ini bukan hanya berlaku bagi negara. Tetapi juga korporat. Saling terkait. Bisnis yang hidup dari SDA tidak akan sustain bahkan destruksi terhadap lingkungan alam, social dan moral etik negara. Sementara bisnis yang bertumpu kepada R&D akan sustain terhadap perubahah demand and supply, dan penghormatan terhadap nilai nilai kemanusiaan.

Makanya kalau negara maju mengalami krisis karena permintaan drop, secara fundamental ekonomi mereka tetap resilience. Nilai tambah yang tinggi tidak sampai membuat mereka rugi, hanya keuntungan berkurang. Beda dengan negara yang bergantung kepada SDA. Kalau permintaan drop, mudah sekali ekonomi kontraksi. Ujungnya pendapatan pajak negara juga ikut berkurang. Upaya mensejahterakan rakyat semakin sulit karena ekspansi social APBN berkurang.

Kata kuncinya agar bisa menjadi negara industry ada pada belanja riset. Riset yang terstruktur dan terprogram dengan target yang jelas. Nah perhatikan apa yang kita lakukan terhadap riset selama ini ? Pada 2017, alokasi anggaran riset sebesar Rp 24,9 triliun atau 0,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu pada tahun 2023 anjlok menjadi Rp 6,5 triliun atau 0,03 persen terhadap PDB. Sangat jauh dibandingkan dengan Anggaran riset Malaysia dan Singapura masing-masing sebesar 1,26 persen dan 2,19 persen terhadap PDB. 

Kalau anda membanggakan kekayaan SDA. Itu cara berpikir jadul. Masih terkurung di abad sebelum adanya revolusi industry dan globalisasi. Dan kalau masih berharap SDA sebagai sumber kemakmuran dan menjadi negara maju, maka yakinlah anda sudah jadi korban propaganda misleading. Itu artinya pemerintah tidak punya visi membangun secara modern dan tidak punya visi pembangunan manusia yang bermartabat. Ya, tidak visioner. Tentu juga takut keluar uang belanja riset. Mereka hanya memikirkan seusia kekuasaannya saja.  Bagaimana menikmati kemelimpahan sumber daya untuk diri dan kelompoknya saja. 

Memahami ekonomi makro secara idiot

 

Berita media massa soal kinerja pemerintah dan terkait utang selalu bias. Bukan pemerintah bohong. Tetapi pejabat  yang menyampaikan informasi ke publik kadang berserta dengan opini dia sendiri. Ya jelas absurd terhadap data yang ada. Nah kebetulan jurnalis diharuskan memberitakan apa yang ada pada jumpa pers. Dan oleh para buzzer pemerintah, berita itu dijadikan senjata membela pemerintah lewat sosial media. Padahal kita sudah ada UU keterbukaan informasi. Namun tidak semua rakyat paham membaca informasi.

Pemerintah setiap tahun membuat LKPP ( Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ). BI juga membuat laporan tahunan soal kinerja moneter. Ada juga laporan konsolidasi BUMN. Kalau kita ingin tahu apa sih kinerja pemerintah, ya baca laporan itu. Kalau ingin tahu dengan cara mudah, ya baca aja laporan audit BPK. Hanya saja BPK buat laporan telat. Sementara LKPP, BI dan BUMN itu tepat waktu. Dan data nya bisa diakses lewat situs mereka.

Laporan itu sangat rinci dan tebal banget. Bagi kita orang awam, sulit membacanya. Mungkin sekelas S3 belum tentu paham. Melototi data itu butuh waktu lama. Apalagi kalau mau dianalisa,  perlu juga mengambil data pembanding dari tahun tahun sebelumnya. Tambah rumit dah. 

Saya akan memberikan sedikit tips sederhana dalam membaca  laporan pemerintah. Anda harus pahami tiga hal. Pertama. Sistem akuntasi negara. Kedua, system pengendalian moneter. Ketiga, peran dan fungsi BUMN.

Pertama. Sistem akuntasi negara kita menganut cash basic. Artinya kalau dianalogikan ya mirip pembukuan toko. Dalam buku tebalnya hanya berisi catatan pendapatan tunai dan pengeluaran tunai. Kalau kurang disebut defisit, kalau lebih disebut surplus.  Itu tercermin dari APBN. Nah utang yang dilakukan BI dan BUMN tidak dicatat sebagai utang negara. Bahkan utang pemerintah terhadap pension PNS tidak dicatat sebagai utang. Walau faktannya setiap tahun APBN bayar uang pension PNS.

Kedua. BI bertugas langsung mengendalikan moneter namun tidak terkait langsung dengan inflasi. Pengendalian inflasi ada pada pemerintah lewat kebijakan fiskal. Nah kalau BI lakukan intervensi pasar uang, itu bukan bertujuan meredam inflasi tetapi menjaga stabilitas kurs. 

Ya mainnya di suku bunga ( BI-rate) dan tentu harus kompit di pasar agar posisi Asset  financial Luar negeri (AFLN) terhadap  kewajiban financial luar negeri (KFLN) bisa dikelola. Kalau posisi kewajiban lebih besar daripada asset ya BI naikan suku bunga. Seperti sekarang ini. Kalau engga, asset bisa pindah ke luar negeri ( Capital outflow ) dan  rupiah bisa terjun bebas. 

Ketiga. BUMN itu beroperasi seperti layaknya Perseroan yang ukuran suksesnya dihitung dari laba yang dia hasilkan. Makanya BUMN itu boleh di-privatisasi lewat IPO atau MBO. Outcome nya dalam bentuk agent of development seperti BUMN China dan Singapore, tidak ada. Jadi kalau BUMN bangun jalan toll, bandara, Pelabuhan, PLN, Telkom, refinery oil & Gas, Kereta api, dan lain lain, itu hanya bisnis. Engga ada kaitanya langsung dengan kesejahteraan anda sebagai rakyat. Karena tarifnya komersial. Engga bayar tarif, anda engga boleh nikmati infrastruktur itu. Terkait dengan pemerintah hanya  saham, pajak dan deviden doang. 

***

Dengan tiga hal tersebut diatas, kita jadi paham bahwa: Pertama. Rasio utang terhadap PDB yang dilaporkan Pemerintah, itu tidak mencerminkan utang sesungguhnya. Karena utang BI untuk  operasi pasar dan Utang BUMN untuk ekspansi, tidak dicatat sebagai utang pemerintah. Itu sifatnya off balance sheet. Tapi kalau terjadi default, maka itu akan dicatat sebagai utang pemerintah. Menjadi beban fiscal. 

Kedua. Walau negara tidak bertanggung jawab secara hukum hutang luar negeri swasta, namun neraca moneter kita mencatat asset dan utang penduduk Indonesia sebagai AFLN dan KFLN. Artinya hutang luar negeri swasta ( bank maupun non bank) menjadi resiko negara. Misal, kalau terjadi default dan negara tidak bailout , maka itu berdampak terhadap stabilitas moneter. Resikonya mata uang rupiah bisa tumbang. Jadi tetap harus di bailout. Contoh saat pandemi COVID, kan pemerintah keluarkan dana PEN dan relaksasi utang korporat. 

Ketiga. Utang itu dalam politik anggaran sudah menjadi  keniscayaan. Idiologi anggaran kita adalah liberalisme. Peran negara sangat minim terhadap pasar. Sebagian besar di tentukan oleh pasar yaitu lewat SBN, SBRI.  Pemerintah dan BI main di pasar untuk mengamankan agenda politik. Tentu yang berlaku hukum pasar uang. Semakin tinggi bunga semakin besar peluang dapatkan dana di pasar. Jadi paham ya, mengapa bunga SBN, SBRI  kita lebih tinggi dibandingkan Singapore atau philipina, atau Malaysia, atau Vietnam? Ya karena idiologinya beda. Engga bisa disandingkan dan dibandingkan.

Makanya kebijakan makro ekonomi kita selalu ekspansif atau Bahasa vulgarnya pro-pasar. Mengapa ? agar PDB meningkat sehingga ratio utang terhadap PDB bisa dijaga tidak melewati pagu utang. Sehingga layak terus berhutang. Makanya ketika krisis global negara lain rendah pertumbuhan ekonominya, bahkan mendekati 0, kita tetap dikisaran 5%. Tapi peningkatan itu bukan karena kinerja produksi, tetapi konsumsi. Belanja lebih mudah daripada  investasi u/revitalisasi industry atau pertanian yang terpuruk, yang hasilnya butuh waktu lama bisa berdampak terhadap PDB.

Kalau kita ingin bandingkan dengan negara lain, tentu harus sama system akuntasi dan moneter nya. Misal, AS , Singapore, Eropa, Jepang, mereka menganut system akuntansi akrual. Rasio utang terhadap PDB, mencerminkan utang public, bukan hanya utang pemerintah. Makanya rasio utang mereka terhadap PDB tinggi. Bahkan ada yang diatas 100%. Sedangkan kita hanya utang pemerintah dikisaran 40% tapi kalau dimasukkan off balance sheet ratio nya bisa diatas 70%. Moneter mereka dengan kurs bebas ( floating exchange rate). Mereka engga pusing ongkosi operasi moneter. Sementara kita kurs mengambang terkendali ( Manage Floating exchange ) yang ongkos moneternya mahal.

Apakah pemerinta salah ? salah atau benar itu bukan karena sisatemnya. Tetapi karena mental pengelola negara. Indikatornya adalah indek korupsi. Artinya walau system liberal atau otoriterian sekalipun, pemimpinnya bersih ya hasilnya bagus. Tapi kalau indek korupsi memburuk, jangankan liberalisme, system agama yang katanya dari Tuhan pun tetap aja buruk. Kita ambil contoh China dan Jepang. Rasio utang kedua negara ini terhadap PDB diatas 200%. Walau system berbeda, tetapi rakyatnya relative sejahtera dan kehormatannya  dalam hal ekonomi tinggi di mata dunia. Mereka jadi lender dunia.

***

Memahami asset dan utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan aset negara hingga 31 Desember 2023 telah mencapai Rp 13.072,8 triliun. Jadi seluruh asset negara baik itu BUMN maupun infrastruktur ekonomi, Gedung kantor , sampai alas kaki kamar kerja Menteri sudah dihitung. Segitulah nilainya. Gimana dengan SDA? Itu selagi masih di dalam bumi, tidak dicatat sebagai asset. Untuk jadi asset, harus ada modal. Engga ada modal, ya hanya cerita aja.

Nah pemerintan berhutang itu menggunakan dua skema. Skema pertama, sovereign loan. Kedua, Surat utang negara. Apa bedanya skema pertama dan kedua ? sovereign loan yang jamin kedaultan negara atau negara RI.  Makanya harus ada izin dari DPR. Kalau Surat utang negara, itu terkait dengan APBN, jaminannya asset negara yang Rp. 13.073 triliun itu. Engga ada kaitannya dengan kedaulatan negara. 

Sejak era Jokowi, memang sepertinya mengharamkan sovereign loan. Kita focus aja ke SUN.  Kalau APBN disetujui DPR, dan defisit, Jokowi tinggal perintahkan SMI, “ Cari duit di pasar “ HItungan hari uang masuk. Engga repot amat nego nya seperti sovereign loan. Mengapa ? ya karena SUN itu underlying nya asset negara. Sama seperti kamu pinjam uang ke bank bawa sertifikat rumah. Selagi asset diatas pinjaman ya credit cair.

Saat sekarang utang SBN Rp. 8000 triliun. Jaminan sebesar Rp. 13.000 triliun. Jadi masih lebih besar dari hutang. Aman lah. Nah agar bisa terus berhutang. Pemerintah terus usahakan agar APBN bisa menciptkan sebanyak mungkin BMN ( barang milik negara). ? mengapa ? agar besok bisa ngutang lagi. Begitu aja terus. Ini disebut dengan APBN ekspansiv.

Yang jadi masalah adalah SBN itu dinilai oleh market.  Nah market melihat kinerja APBN bukan hanya dari bertambahnya BMN tetapi juga dari outcome nya. Misal, pemerintah bangun bandara, Untung berapa Angkasa Pura ? Bangun jalan tol, untung berapa Waskita?. Bangun kereta cepat. Untung berapa KAI ? Kalau untung tipis, bahkan ada yang tekor. BMN itu direvaluasi sendiri oleh market. Mereka akan adjustment sendiri. Engga ada urusan soal trade off dari adanya BMN itu. Itu absurd dan bias.

Ada rumus cara ngitungnya value adjustment itu, seperti indicator ICOR,  DSR dann lainnya.  Kalau hitungan kasar saya sebagai pedagang sempak nilai BMN kita itu tidak lebih 1/3 dari nilai buku sebesar Rp. 13.000 triliun. Ya not enough collateral. High risk but okay lah.. Makanya bunga SBN diatas 6% dan SBRI diatas 7%. Tertinggi yield nya di ASIA. 

Misteri kapital

 

Anda mungkin pernah baca buku “ The miracle of capital” Penulisnya adalah Hernando de Soto. De Soto adalah Ekonom dari Peru. Dia mampu menterjemahkan esensi dari Kapitalisme ala Milton Friedman sang neolib dalam Bahasa romantic namun juga sangat vulgar bagi pengikut Friedrich Haye, Bruno Leoni.

Bahwa dalam kapitalisme asset harus berbentuk surat resmi dan surat resmi akan diubah jadi  asset financial, dan selanjutnya menjadi alat pengungkit ( leverage) mendatangkan modal. Bagi orang awam cara ini dianggap ajaib. Tapi saya akan jelaskan secara sederhana.

Dahulu kala harta adalah sebidang tanah dan kumpulan ternak. Dari harta itu orang hidup menghidupi dirinya. Namun belakangan karena manusia semakin bertambah dan kebutuhan semakin meningkat maka kompetisi terbentuk. Harta tidak lagi diartikan ujud phisiknya. Tapi harta telah berubah menjadi selembar document yang dilegitimasi oleh negara. Selembar dokumen itu bila dilampirkan dengan seperangkat izin ini dan itu, ia berubah menjadi asset financial. 

Kemudian bila dokumen itu dilampirkan dengan project feasibility study maka jadilah ia akses meraih modal. Bukan dijual tapi digadaikan. Uang itu berputar untuk kegiatan ekonomi dan menghasilkan laba untuk kemudian digunakan membeli harta lagi. Ini disebut dengan nilai reproduksi capital atau project derivative value. Harta tidak lagi berdasarkan harga perolehan tapi nilainya menjadi imajiner tergantung future dari financial analysis.

Maka jadilah Harta dalam lembaran dokumen bernama Saham ( stock). Negara semakin memberikan akses kepada harta itu untuk berkembang tak ternilai melalui pasar modal. Bukan hanya di lantai bursa, tapi juga dipasar uang. Dokument Saham dijual sebagian dan sebagian lagi digadaikan dalam bentuk REPO maupun penerbitan obligasi. Disamping itu akses permodalan conventional lewat bank terus digali agar harta terus berlipat lewat penguasaan kegiatan ekonomi dari hulu sampai kehilir.

Kapital dapat mereproduksi dirinya sendiri. Bahwa harta bukanlah ujudnya tapi apa yang tertulis. Itu hanya mungkin dapat dicapai apabila dalam bentuk dokumen perizinan ini dan itu. Makanya jangan kaget, bila korporat mulai sulit dapatkan utang karena Debt to equity ratio tidak layak, ia lakukan revaluasi asset. Asset direkayasa meningkat. Sehingga Debt to equity ratio jadi membaik dan kembali layak dapat pinjaman. 

Negara juga sama. Agar terhindar pagu Debt to GDP. Pemerntah tingkatkan PDB agar bisa terus layak berhutang. Caranya? Memberikan izin exploitasi  SDA, sehingga yang tadinya SDA hanya jadi potensi ekonomi, ia berubah menjadi asset financial. Itu menambah PDB. Kemudian kalau masih kurang. Ya revaluasi BMN sehingga PDB meningkat pesat. Menjadi layak menarik pinjaman walau kondisi APBN defisit.

Namun miracle of capital ini menjadi sumber mind corruption. Karena produk negara berupa IUP dan Konsesi atau perizinan usaha, menjadi jimat ampuh menarik modal dari perbankan dan pasar modal. Yang punya akses dapatkan izin ini dan itu ya yang bisa bayar atau menyuap atau kolusi dengan pejabat atau elite politik. Maka yang kaya semakin kaya dan  yang miskin semakin tertinggal dari kompetisi. Itulah sumber dari ketidak adilan terhadap sumber daya.

Indonesia jadi anggota BRICS

 

Pada tahun 1944. 44 perwakilan negara di bawa oleh “ elite “ ke desa terpencil  di New Hampshire, AS.  Pada pertemuan itu disepakati akan dibentuk Lembaga keuangan yang akan jadi Bank Central bagi semua negara di dunia. Tugasnya setiap tahun menyediakan instrument SDR kepada negara negara anggota untuk mengamankan belanja devisanya dalam mata uang dollar. 

Saat itu para negara anggota percaya kepada USD. Karena mata uang USD berbasis emas atau collateralnya emas. Namun tahun 1971 emas di rush oleh market. AS kedodoran. Ternyata uang yang dicetak tidak sama dengan stok emas yang AS pegang. Akhirnya AS keluar dari rezim uang gold standard. Menggantinya dengan uang fiat. Nilainya ditentukan pasar.

Tahun 2000an, AS menuduh China melakukan manifulasi mata uang. China balik tuduh  AS yang menipu. Karena masih mempertahankan IMF sebagai the last lending resource. Padahal tidak lagi sesuai dengan perjanjian Bretton Woods. Mata uang AS tidak lagi dijamin dari emas. Terus mengapa China harus patuh dengan IMF terkait dengan standar uang fiat.

Ekonom Goldman Sachs, Jim Oneill mengusulkan membentuk aliansi ekonomi BRIC ( Brazil, Rusia India dan China). Oneill yakin dengan kekuatan ekonomi 4 negara itu bisa mengubah IMF dan system mata uang dunia yang lebih adil. Ternyata rencana itu diterima oleh Brazil. Rusia, Indiia dan China. Walau itu hanya wacana saja namun efektif mendorong Elite  IMF bersikap. Tahun 2010 IMF di reformasi. Senat AS tidak mau ratifikasi. 

China gas terus.  Pada KTT di Pulau Hainan, tahun 2011, BRICS ( Afrika Selatan masuk sebagai anggota ) terbentuk resmi.  Tahun 2015, IMF membujuk China, dengan memasukan Yuan ke dalam keranjang mata uang cadangan atau Special Drawing Righst, SDR, bersama dengan dolar, euro, poundsterling dan yen. Ini merupakan tonggak penting dalam integrasi China ke dalam sektor keuangan dunia. Tapi porsinya kecil. Target China adalah reformasi IMF secara struktural. Karena sudah tidak sesuai dengan awal berdirinya.  Barulah tahun 2016, Parlemen AS ratifikasi reformasi IMF. Tanpa mengubah peran IMF secara esensial. China tetap tidak happy

***

Sebagian besar public menganggap keberadaan BRICS  bertujuan menggeser hegemoni USD. Entah darimana issue itu muncul. Dedolarisasi itu hal yang berbeda. Tidak bisa diselesaikan lewat organisasi multilateral. Soal kurs mata uang, itu terkait soal pasar, yang suka tidak suka by process sekian decade USD udah menjadi mata uang dunia. Bisanya ya diversifikasi cadev aja. Itupun atas dasar pertimbangan pasar valas.

Seruan agar BRICS menciptakan alternatif untuk Dana Moneter Internasional (IMF) juga tidak realistis. IMF memainkan peran yang mirip dengan pemberi pinjaman terakhir: ia meminjamkan ke negara-negara dengan risiko yang sangat tinggi sehingga yang lain tidak akan melakukannya. Itu berarti negara-negara yang mendanai IMF mempertaruhkan dana mereka untuk mendukung negara-negara miskin yang mungkin tidak dapat membayar kembali. Apakah negara anggota BRICS yang kaya mau jadi the last lending resource ? I don’t think so.

Mengapa saya katakan begitu?. Karena Presiden Tiongkok Xi Jinping, menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin anggota BRICS tentang lima hal, yaitu  membangun BRICS yang berkomitmen pada perdamaian, inovasi, pembangunan hijau, keadilan, dan pertukaran antar masyarakat yang lebih erat. Bisa disimpulkan bahwa BRICS itu dibentuk sebagai bargain politik negara Selatan aja. Mengapa ? karena China tidak melihat organisasi multilateral yang ada punya niat baik. Artinya lebih karena paranoid terhadap hegenomi AS dalam tatanan global. Semua anggota BRICS punya persepsi sama tentunya.

Namun masing masing anggota juga punya agenda tersendiri dan lebih utamakan kepentingan domestiknya. Tidak semua negara anggota kaya. Kebanyakan defisit dan terjebak hutang. Belum lagi persaingan diantara India, China dan Rusia yang ingin menjadi pemimpin Global Selatan. Contoh bagaimana mungkin India dan China punya agenda yang sama. Sementara mereka berseteru soal perbatasan. China tidak mungkin mau terseret dalam konflik geopolitik yang diciptakan Rusia atas serangan ke Ukreina. Alasanya tentu China tidak mau kena sanksi ekonomi dari AS dan Barat.

Pada KTT BRICS ke-15 di Afrika Selatan pada bulan Agustus 2023, Jokowi tidak secara langsung menyampaikan keinginan menjadi anggota BRICS. Indonesia tetap focus kepada rencananya menjadi anggota OECD. Karena Indonesia punya mimpi jadi negara maju pada tahun 2045. Namun kemarin Presiden terpilih Prabowo melalui Menlu telah menyampaikan keinginannya bergabung dalam BRICS. Sepetinya sikap Prabowo lebih realistis terhadap kepentingan domestic yang lebih percaya kepada China dan Rusia daripada AS dan Barat. OECD tidak begitu diharapkan. 

Sikap Malaysia, Thailand, Vietnam, Afrika, Eropa Timur dan Amerika Latin gabung BRICS, sama saja alasannya dengan Indonesia.  Sementara negara timur tengah dan Arab bergabung dalam BRICS sekedar menunjukkan ketidaksenangan terhadap Amerika Serikat dan Barat dalam hal penyelesaian soal Gaza. Setidaknya dengan menjadi anggota BRICS lewat narasi politik, mereka bisa berlindung dari  tekanan hegemoni AS. Itu aja.

Disamping itu AS tidak akan tinggal diam atas semakin meluasnya keanggotaan BRICS. AS pasti optimalkan G20 yang terdiri dari Arab Saudi, Brazil , Turki, Indonesia  dan lain lain. G 20 pasti akan direvitalisasi AS. Ya setidaknya AS berusaha memenuhi janjinya terutama mereformasi Lembaga keuangan multilateral dimana AS sebagai mayositas shareholder. Dan mendukung rencana khusus pajak kekayaan kepada 3000 orang super kaya di dunia untuk melunasi utang negara miskin. 

Perubahan yang berarti dalam tatanan global membutuhkan lebih dari sekadar perbedaan pendapat bersama—perubahan itu menuntut visi afirmatif bersama dan kemauan untuk melakukan pengorbanan nyata demi kepentingan anggota lain guna memajukan visi bersama tersebut. Negara-negara BRICS belum menunjukkan bahwa mereka bersedia dan mampu melakukannya. 

Saran saya kepada YMP Prabowo. Hanya karena Indonesia jadi anggota BRICS. Jangan pernah keluarkan omongan bahwa Indonesia akan beralih ke Yuan.  Jangan. Ketika presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mengancam akan bermigrasi dari dolar dan beralih ke yuan. Apa yang terjadi? Mata uang Brazil jatuh seketika dan Brazil masuk ke jurang resesi. Sehingga terpaksa, bank central memindahkan Yuan ke USD.  Kalaupun ada niat mengurangi USD sebagai cadev, biarkan itu urusan BI. 

Utang luar negeri Indonesia.

 

Mungkin pada umumnya orang tahu nya utang yang diumumkan oleh pemerintah berkaitan dengan rasio utang terhadap PDB yang masih berkisar 40%. Rasio itu terkait dengan pos pembiayaan APBN atau government debt atau utang pemerintah pusat. Sementara utang Indonesia bukan hanya itu. Ada lagi yang namanya utang luar negeri dan utang publik. Itu semua ada angkanya sendiri. Tentu kalau digabung semua, rasio utang udah diatas pagu utang 60%  terhadap PDB yang ditetapkan oleh UU.

Saya akan bahas utang luar negeri aja. Karena ini terkait dengan daya tahan IDR. Mari kita pahami definisi utang luar negeri. Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri sebagai utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi utang luar negeri mengacu pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for compilers and Users (2003). Paham ya. 

Apa saja utang luar negeri itu? Terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan BI. Utang luar negeri swasta. Terdiri dari apa utang pemerintah & BI ? Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yang dibeli asing. SBN Valas  atau global bond. pinjaman bilateral seperti pinjaman G2G, pinjaman dengan Lembaga multilateral seperti world bank, IMF, ADB dan lain lain. SRBI, SVBI, SDR.  Utang luar negeri swasta?  Bukan hanya swasta tetapi termasuk juga BUMN, tentu utang investasi dan utang perdagangan (LC). Baik dalam bentuk surat utang maupun pinjaman.

Awal Jokowi berkuasa pada Juni 2014, utang luar negeri sebesar USD 265,22. Itu terdiri dari utang pemerintah dan BI sebesar USD122,19 miliar. Utang swasta mencapai USD153,22. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar 425,1 miliar dolar AS.  Itu terdiri dari utang pemerintah sebesar 200,4 miliar dolar AS, dan uang swasta USD 197,8 miliar. Sisanya tidak tercatat. Karena masih bersifat akrual sedangkan kita menganut cash basic. Perhatikan peningkatan utang luar negeri sejak awal Jokowi berkuasa sampai akhir kekuasaannya naik 1,6 kali.

Walau hutang luar negeri ini tidak diperhitungkan dalam Debt to PDB oleh pemerntah namun resikonya terkait dengan stabilitas kurs dan tentu berdampak langsung dengan fiscal. Misal keterlibatan BUMN dalam konsorsium kereta cepat dengan China. Karena default setor modal dan terjadinya cost overrun maka mengharuskan pemerintah menjamin utang BUMN kepada kreditur, China Development Bank. Contoh lagi utang PLN ke China yang tadinya skema PPP, kemudian dalam perjalanan menjadi jaminan pemerintah. Artinya, pada akhirnya semua dijamin juga oleh APBN. Tetapi karena kita menganut cash basic APBN, resiko yang belum terjadi dicatat off balance sheet.

Untuk mengetahui sejauh mana resiko utang luar negeri itu. Digunakan alat Analisa berupa Debt Service ratio (DSR). DSR ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bayar utang luar negeri terkait dengan penerimaan devisa ekspor. Debt to Service Ratio (DSR) pada kuartal II tahun 2024 adalah 16,63% ( Tier 1). Memang masih aman dari ambang batas IMF, 20%. 

Namun yang mengkawatirkan kenaikan beban pembayaran bunga ULN pemerintah mencapai 36,4 persen secara tahunan, namun pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 5 persen. Apa artinya? beban utang pemerintah dan BUMN tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.  Lebih mengkawatirkan lagi beban utang luar negeri itu tela menciptakan crowding out effect. Modal asing diserap BI dan MenKeu lewat SBN dan SBRI, SVBI. Akibatnya menekan sektor swasta dan perbankan karena likuiditas jadi berkurang. 

Kemudian Debt Service Ratio (DSR) Tier 2 pada 2014 memiliki angka 33,3 persen, sementara pada Oktober 2023 melonjak ke 38,6 persen. Masih aman dari pagu IMF 40%. Namun dari tren nya bisa diketahui, kenaikan utang luar negeri belum diimbangi oleh kemampuan menghasilkan valas terutama dari sisi ekspor. Ekspor to PDB hanya 21,7%.

Saran saya kepada Pemerintah YMP Prabowo. Walau indicator utang luar negeri masih aman. Namun dengan adanya ketidak pastian ekonomi global terutama menurunnya kinerja ekonomi China akibat kebijakan inward looking policy tentu akan mengurangi permintaan ekspor akan komoditas utama Indonesia, seperti batubara, nikel dan lain lain. Sementara Tren peningkatan pembayaran bunga dan utang luar negeri terus meningkat. Itu akan sangat beresiko terhadap stabilitas IDR. 

Belum lagi kebijakan moneter AS yang semakin membuat USD menguat, adanya konflik geopolitik, akan memicu pergerakan capital outflow. Dengan PII netto pada semester 1 2024 sebesar USD 247 miliar ( negative) akan sangat rentan terhadap factor eksternal. Engga perlu semua capital outflow. 20% aja atau USD 50 miliar, tumbang ekonomi kita. 

Sudah seharusnya dibentuk team penyelesaian utang luar negeri itu. Caranya bisa dengan exit strategi utang lewat SWAP settlement. Mssal debt for equity swap. Utang luar negeri itu dalam bentuk surat utang atau pinjaman didiskon Kemudian investor menjualnya lagi ke BI secara penuh namun dalam mata uang IDR. Uangnya bisa digunakan oleh investor untuk membeli saham emiten local atau bisa juga pemerintah memberi trade off dalam bentuk konsesi sumber daya mineral agar uang rupiah itu masuk ke sector real.

Saya yakin investor akan bersedia daripada default, urusannya akan panjang. Dan lagi solusi yang kita tawarkan bukan engga mau bayar tetapi mengarahkan utang itu menjadi FDI, yang bisa memberikan manfaat langsung kepada perekonomian nasional dan meningkatkan kemampuan fundamental ekonomi kita. Tentu Menteri luar negeri bersama Menteri terkait perekonomian harus all out kerjanya. Karena ini negosiasi tingkat tinggi dan sensitif, belum lagi melibatkan skema yang sophisticated. Perlu team high grade bidang financial engineering.