Kamis, 14 Juli 2022

Tunda aja Pemilu

 



Direktur IMF, Kristalina Georgieva, Rabu (13/7/2022) dalam sebuah postingan blog menjelang pertemuan menteri keuangan dunia dan gubernur bank sentral di G20, Bali. Mengatakan bahwa prospek ekonomi global "gelap signifikan". Bahkan dapat memburuk lebih lanjut.Dalam laporan Crisis Response Group, PBB menyebut Afganistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki dan Zimbabwe menjadi negara yang terancam mengalami kebangkrutan. IMF tidak mengada ada, Ini percis yang dikatakan IMF setahun sebelum krisis ASIA tahun 1998.


Mengapa saya tidak ingin memuji Indonesia yang masuk negara yang kecil kemungkinan kena resesi dalam situasi global yang sedang krisis. Saya masih ingat tahun 1996, IMF sempat berkata bahwa Indonesia dan Korea sangat kecil kemungkinan terjadi krisis. Karena masuk kelompok Macan Asia. Apa yang terjadi kemudian? tahun 1998 kita kena krisis dan merupakan satu satunya negara yang paling lambat recoverynya.


Mengapa ?


Sejak era Soeharto sampai sekarang tidak terjadi transformasi ekonomi. Kita masih bergantung kepada SDA. Indonesia itu ekonominya bergantung kepada faktor eksternal. Kekuatan devisa bergantung kepada komoditas utama dari SDA, bukan industri yang punya nilai tambah. Kekuatan pasar domestik sebagai lokomotif ekonomi, itupun bergantung kepada Impor. Nah kalau ekonomi dunia jatuh, pasar menyusut, harga komoditas akan jatuh. Barang impor melambung. Maka kita kena imbas yang buruk. Sulit kita cari celah untuk berlindung.


Ditengah kritik saya yang keras soal subsidi BBM, saya berharap Jokowi tetap focus kepada agendanya yaitu melakukan konsolidasi fiskal. Nah kini sudah ada wacana dari Pertamina yang mengarah akan mengembalikan harga BBM sesuai harga keekonomian. Saya yakin hanya masalah waktu  BBM ini akan selesai dipenghujung tahun ini. Agar tahun depan, APBN sudah ramping dan defisit anggaran bisa dikurangi. Sehingga kita punya ruang fiskal menghadapi kemungkinan terburuk akibat krisis global.  Kalau keadaan Ekonomi tahun 2023 semakin memburuk. sebaiknya Pemilu ditunda saja. Paling tidak 3 tahun. 


Mengapa? dalam situasi krisis dunia yang memburuk dan ekonomi bergantung kepada faktor ekternal, sangat diperlukan stabilitas politik.  Harus dicatat oleh kita semua. Bahwa likuiditas APBN itu ditopang oleh utang. Kita engga punya tabungan dan tidak bisa hidup sehari tanpa utang. Maklum bayar bunga saja kita dari hutang.  Kalau krisis dunia terus berlanjut, likuiditas SBN akan mengering. Nah, kita perlu lembaga multilateral. Mana mau lembaga multilateral mendukung kalau stabilitas politik tidak ada. Camkan itu..


***

Saya berbisnis sejak era Soeharto dan sampai kini saya bergaul dengan kalangan bisnis. APBN kita itu 80% ditopang oleh Pajak. Pembayar pajak itu sebagian besar adalah korporat BUMN dan Swasta. Data tahun 2017 saja menurut Majalah Forbes mencatat aset bersih 50 orang terkaya Indonesia mencetak rekor baru dengan total nilai US$ 129 miliar atau Rp. 1875 Triliun atau 20% dari PDB kita. Apa artinya? kalau 2/3 sumber daya negara ini dikuasai oleh segelintir orang, itu bukan rumor.


Pengalaman tahun 1998, sifat orang kaya ini aneh. Kalau ada booming, mereka lebih dulu pesta dan mengeruk apa saja. Seperti pengerat. Apapun dikerat. Tetapi ketika ada tanda tanda krisis, dan negara siapkan paket bantuan, mereka rame rame bilang sulit dan minta bantuan. Yang engga sulitpun bilang sulit. Liat aja kasus KLBI dan BLBI. Ketika ada paket relaksasi kredit dalam rangka PEN COVID-19, rame rame mereka ajukan relaksasi. Mendadak sakit. Engga kecil APBN digelontorkan untuk dana PEN itu.


Yang lebih aneh lagi. Konglomerat dan BUMN kita hanya jago cari utang dan modal dalam negeri. Saat sekarang rasio credit perbankan terhadap PDB, 35%. Rasio pasar modal terhadap PDB 50,76 %. Uang beredar terhadap PDB 45%. Saya yakin 2/3 itu adalah mereka para konglo dan BUMN. Apa artinya? Fundamental ekonomi kita tergantung kepada mereka. Sedikit aja goncangan, dampak dari moral hazard bisa berpotensi merusak dengan cepat sekali.


Hampir semua konglo asset mereka sudah dilakukan transfer right ke perusahaan yang terdaftar di Singapore, Hong Kong dan Eropa. Banyak skema yang mereka pakai untuk itu. Mereka juga punya rumah di AS, Singapore, Hong Kong dan London. Artinya mereka bisa kapan saja hengkang kalau keadaan tidak terkendali seperti kasus Srilanka. Dan kembali setelah situasi aman. Toh Siapapun yang berkuasa tidak bisa nasionalisasi aset mereka. Karena sudah terdaftar di negara lain.


Mengapa saya sampaikan hal diatas ? bahwa kita negara besar tapi besar juga potensi terjadi damage. Sistem kita demokrasi yang terbuka dihabisi oleh proxy asing. Apalagi struktural kepemilikan kita sangat timpang, yang kalau terjadi krisis, cepat sekali merubah jadi chaos akibat dendam sosial. Saran saya kepada para konglomerat dan elite, oposisi, marilah perkuat semangat kebangsaan. Utamakan kepentingan rakyat jelantah. Saatnya berkorban untuk rakyat kecil. Tunda aja pemilu. Mau ya sayang..



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

How Democracies Die.

Saya membaca buku How Democracies Die. Itu saya baca tahun lalu. Buku itu biasa saja. Mengapa? Karena ditulis sebagai tesis atas fenomenan k...